Adm Red. Morowali – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si secara resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali di Aula Kantor Bupati Morowali, pada Selasa 19 Agustus 2025.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Morowali Iriane Ilyas, unsur Forkopimda Morowali, Sekretaris Daerah Morowali, para camat, lurah dan kepala desa se Kabupaten Morowali, serta pimpinan instansi vertikal dan para pemangku kepentingan.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hadir pula para staf ahli gubernur, asisten, serta kepala perangkat daerah.
Rapat kerja di Kabupaten Morowali merupakan agenda kedua. Sebelumnya, rapat serupa digelar di Kabupaten Buol, dan akan dilanjutkan esok hari Rabu, 20 Agustus 2025 di Kabupaten Morowali Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Dr. Anwar Hafid menegaskan bahwa peran gubernur sebagai koordinator pembangunan daerah bertujuan menjadi “support system” bagi pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
“Koordinator ini dibekali dua kekuatan oleh pemerintah pusat, yaitu kewenangan dan pendanaan. Dengan keduanya, kita harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan,”ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah adalah penurunan angka kemiskinan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah se Sulawesi Tengah untuk mengubah pola perencanaan pembangunan agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan.
“Inilah alasan kita hadir langsung ke daerah, untuk duduk bersama dan menyatukan persepsi,”terangnya.
Beliau juga mensosialisasikan Program 9 BERANI, yang menjadi visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini terdiri dari : Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Program Berani Cerdas diarahkan untuk mendukung pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB, termasuk pembiayaan prakering dan uji kompetensi Siswa/siswi SMK. Pemerintah Provinsi juga telah menyalurkan beasiswa kepada 7.153 mahasiswa yang lolos verifikasi.
Selain itu, Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menetapkan Wajib Belajar Selama 13 Tahun bagi seluruh masyarakat.
Program lain, Berani Sehat, memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulawesi Tengah. Per 13 April 2025, Sulteng tercatat sebagai daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Sejak saat itu hingga Agustus 2025, Pemerintah Provinsi telah membayarkan Rp 33 miliar kepada BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.
Program tersebut bahkan mencakup layanan kesehatan yang tidak dibiayai BPJS, seperti korban luka akibat busur.
Ia pun menginstruksikan agar seluruh kepala perangkat daerah di tingkat provinsi bersinergi dengan perangkat daerah di Morowali. Harapannya, setiap program yang telah disepakati dapat segera diperkuat melalui payung hukum agar implementasinya berjalan efektif.**
sumber: biro adpim/zudan