Yusrin L. Banna
Palu-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, membentuk tim penanganan penyelesaian konflik agraria di Propinsi Sulteng. Hal ini disampaikan di Kantor Gubernur, Rabu, 16 Pebruari 2022.
Pada Kesempatan itu Gubernur Cudy didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, dan Tim Ahli Gubernur.
Gubernur Cudy mengatakan bahwa konflik agraria banyak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan cendrung menimbulkan menghambat pembangunan di daerah.e
“Mlihat kondisi yang berkembang banyak permasalahan di masyarakat khususnya bidang agraria yang harus segera diselesaikan agar jaminan investasi di daerah mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi gesekan antar warga, sehingga saya akan membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria,” tegasnya.
Tim yang akan dibentuk lanjutnya, harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang selama ini bergabung dalam pendampingan masyarakat.
“Saya berharap tim ini dapat melihat langsung di masyarakat kalau ada kebuntuan komunikasi sehingga kita dapatkan bentuk penyelesaiannya,” pintanya.
Kata Gubernur Cudy, pihaknya sangat membutuhkan investasi. Sebab fiskal daerah kita sangat rendah. Sehingga dibutuhkan dukungan dari investor untuk membuat loncatan pembangunan di daerah. “Kita berharap PAD kita bisa mencapai 5 T. Karena saat ini PAD kita hanya 1 T. Gaji ASN sudah 1,6T. Kita bersyukur ada dana transfer dari Pemerintah Pusat,” bener Gubernur Cudy.
Gubernur menyampaikan bahwa tahun ini target mengurangi angka kemiskinan 1persen, dan pertumbuhan pembangunan sangat tinggi. Hal ini didorong dengan adanya kucuran dan KUR BRI 2,5 triliun. Dan investasi sudah berjalan baik.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD yang hanya bisa meningkatkan pembangunan sekira 20 persen. Usaha swasta yang bisa meningkatkan pembangunan sebesar 80 persen.
Solusinya lanjut Gubernur Cudy, sedini sudah dipersiapkan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga Ibu Kota Baru. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan harus ditingkatkan. Jaminan investasi harus kita wujudkan, sehingga rencana pembangunan industri perikanan halal bisa segera dibangun. Beberapa smelter dan Food Estate segera dibangun. Sehingga perlu ada kepastian bidang agraria untuk lokasi pembangunan industri dan investasi di daerah. *
editor yusrin/adpim