Adm Red. Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Rapat tersebut sekaligus tersambung melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dengan agenda evaluasi pengendalian inflasi bulan Agustus 2025.
Dalam arahannya, Mendagri kembali menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok di seluruh daerah. Pemerintah pusat juga menekankan strategi penguatan cadangan pangan daerah sebagai upaya menekan laju inflasi. Menurut Mendagri, inflasi yang terkendali akan memberikan pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, dengan dua kabupaten penyumbang terbesar yaitu Morowali dan Tolitoli.
“Kita tidak bisa berlama-lama dengan persoalan ini. Kita harus segera merumuskan solusi konkret agar dapat mengendalikan inflasi, khususnya di dua kabupaten tersebut,” tegas Anwar Hafid.
Lebih lanjut, Gubernur berharap pemerintah daerah dapat menerapkan metode penanganan inflasi nasional yang terbukti efektif. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggagas kerja sama bersama Bulog melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah desa agar kantor desa dapat menjual beras SPHP yang diawasi langsung oleh pemerintah.
Selain itu, Gubernur mendorong agar program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) dapat diaktifkan kembali sebagai salah satu langkah konkret pengendalian inflasi.
Untuk memperkuat langkah tindak lanjut, Pemprov Sulteng akan menggelar rapat lanjutan bersama TPID (Tim Pemantauan Inflasi Daerah), Bank Indonesia, dan Bulog guna membahas strategi teknis pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Dalam rapat tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, kepala perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Forkopimda, serta jajaran OPD terkait.**
sumber: biro adpim/zudan