Yusrin L. Banna Palu- Calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Gorontalo, (Sulteng-GO) meminta jadwal pendaftaran calon tuan rumah ajang multy event terakbar di negeri ini, untuk ditunda KONI Pusat.
Pasalnya, berdasarkan surat Ketua Umum KONI Pusat nomor : 106/ORG/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 tentang persyaratan pencalonan tuan rumah PON XXII Tahun 2028, untuk calon tuan rumah bagi dua provinsi harus menyertakan uang jaminan dan pendaftaran sebesar Rp 7 Miliar. Sementara sebelumnya melalui surat KONI Pusat nomor : 856l8/ORG/IX/2021, 1 September 2021, bagi calon tuan rumah diwajibkan membayar uang pendafataran Rp 1 Miliar serta menyerahkan uang jaminan Rp 5 Miliar, sehingga totalnya Rp 6 Miliar. ” Dan kami sudah sepakat dengan biaya tersebut,” katanya.
Namun dengan membengkaknya biaya pendaftaran dan jaminan ini tentunya menjadi persoalan baru, karena sebelumnya, baik Pemerintah Sulteng maupun Gorontalo telah menganggarkan dalam APBD Tahun 2022.
“Jika kemudian ada kenaikan uang jaminan dan pendaftaran calon tuan rumah PON, maka ini akan kami perlu rembukkan kembali dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Gorontalo,” kata Ketum KONI Gorontalo MN.H Fikri AZ Salilama, Sabtu 9 Juli 2022.
Menurutnya, jika pun hal ini mendapat persetujuan, maka tentunya akan dibahas kembali dalam APBD Perubahan pada bulan Agustus mendatang.
Makanya KONI Gorontalo dan KONI Sulteng kata Fikri telah sepakat melayangkan surat permohonan perubahan jadwal pendaftaran kepada KONI Pusat, guna meminta penundaan waktu pendaftaran calon tuan rumah PON 2028 hingga bulan Desember 2022, dengan pertimbangan karena pencairan anggaran perubahan berada di Triwulan IV.
“Semoga saja niat dan keinginan masyarakat Sulteng dan Gorontalo ini mendapat respon dari KONI Pusat, karena Sulten-GO saat ini telah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON Tahun 2028 mendatang,” cetusnya
Ketum KONI Sulteng M Nizar Rahmatu berpendapat yang sama. Menurut Inisiator Olahraga Indonesia ini, dengan naiknya uang jaminan calon tuan rumah PON 2028 dari Rp 5 Miliar ke 7 Miliar, maka pihaknya harus kembali melakukan komunikasi baik itu dengan bapak Gubernur maupun pihak DPRD Sulteng, karena nilai sebelumnya telah disetujui dan dianggarkan.
“Tentunya kenaikan ini akan kembali dibahas lagi antara eksekutif dan legislatif di anggaran perubahan,” katanya.
Nizar juga mengungkapkan, ambisi Sulteng-Gorontalo menjadi tuan rumah PON sebenarnya telah jauh-jauh hari sebelumnya
Bahkan di acara deklarasikan kami sebagai tuan rumah PON, dihadiri Ketum KONI Pusat Marciano Norman saat pelantikan Pengurus KONI Provinsi Sulteng pada 9 November 2021.
“Harapan kami KONI Pusat bisa menunda waktu pendaftaran,” pintanya.
Nizar juga menegaskan sangat janggal jika dalam bidding nanti hanya satu kandidat calon tuan rumah PON, karena tidak akan ada pilihan peserta.
Namun tambah Nizar semua akan berpulang kepada KONI Pusat, jika kemudian surat KONI Sulteng dan KONI Gorontalo ini direspon oleh KONI Pusat, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada dua gabungan Provinsi yang akan bertarung di acara bidding selain provinsi NTB-NTT yang sebelumnya telah menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah PON.
“Ini keinginan besar kami, semoga surat permohonan kami bisa diamini oleh KONI Pusat,” pungkasnya.
Penulis : Agus Gerbek