Yusrin L. Banna Palu, trustsulteng – Pertanyaan seputar Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) akhirnya terjawab.
Jawaban atas keberadaan kartu ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir sewaktu hadir membuka Rapat Konsultasi PKK se Sulteng di Sriti Convention Hall, pada Selasa (23/4/2024).
Menurut wagub, semasa kampanye Pilkada 2020 yang lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.
“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat OPD terkait,”ujarnya meluruskan simpang siur KSS.
Kemudian setelah resmi dilantik sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur sulteng oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo pada tanggal 16 Juni 2021, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS.
Antara lain : Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.
Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp 1 juta/keluarga/tahun bagi 29.924 kepala keluarga dan sudah dimulai sejak tahun 2022.
Lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.
Kesehatan gratis diberikan dukungan anggaran sebesar Rp 40 miliar yang melekat pada APBD Dinas Kesehatan Prov Sulteng dan dicairkan secara berangsur ke badan hukum yang dibentuk pemerintah pusat untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yakni BPJS Kesehatan sebagai iuran untuk : 1). Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berupa Iuran Jamkes sebesar Rp 35.000 untuk 27.000 jiwa, 2). Bantuan Iuran Jamkes bagi PBPU sebesar Rp 2.800 untuk 27.000 jiwa, dan 3). Kontribusi Jamkes bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 2.000 bagi 1.183.563 jiwa.
Sementara untuk lapangan kerja baru, sesuai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sulteng pertanggal 7 Januari 2024 bahwa telah terserap sebanyak 149.559 tenaga kerja Sulawesi Tengah.
Selain itu, sembako murah direalisasikan lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sulteng serta Dinas Pangan Prov Sulteng melalui program Operasi Pasar/Pasar Murah dalam rangka memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur H.Rusdy Mastura bersama Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat :
Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 % (2022) menjadi 1,44 % (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 % jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 %, Realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % (2022) menjadi 2,95 % (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.
Trend positif tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan ikhtiar mewujudkan Sulteng yang lebih Sejahtera dan Maju, Wagub Ma’mun Amir mengajak Tim Penggerak PKK kab/kota se Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi membangun daerah.
Turut hadir, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Hj.Vera Rompas Mastura,S.Sos,M.Si, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Hj.Halima Amir, Para Ketua TP PKK Kab/Kota Se Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Bank Sulteng, Perwakilan Ketua Bhayangkari, Perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri.**
*Biro Adpim