Yusrin L. Banna Bungku, trustsulteng – Anggota DPRD Morowali, Aminudin Awaludin menduga pihak PLN memainkan aliran listrik di wilayah Kabupaten Morowali. Akibatnya, Pemda Morowali yang disalahkan.
“Pemakaian arus yang dibutuhkan masyarakat Morowali 22 MW, sementara ketersediaan arus listrik kita 25 MW. Artinya kita punya kelebihan daya, dalam upaya memaksimalkan serta mem beck up arus yang ada,”tegas Aminudin.
Sehingga Aminudin menilai, penjabat Bupati Morowali Rachmansyah Ismail, sudah cukup maksimal bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Mulai dari yang wajib sesuai dengan ketentuan undang – undang hingga yang tidak wajib, diurus Pj Bupati Rachmansyah,” tulis ketua DPC PBB Morowali Aminudin Awaludin, Kamis malam 16 Mei 2024.
Menurunya, bicara soal PLN di Morowali sangat kursial, bahkan hampir semua daerah yang masih minim pasokan listrik. Dan dengan kehadiran PJ bupati Rachmansyah baru berumur bulanan dalam memimpin Morowali, kinerjanya sangat signifikan.
“Kinerja beliau nampak jelas, aliran listrik di kecamatan wita ponda dan bumi raya sudah berhasil dipindahkan dari PLN Morowali utara (kodal) tepatnya di bulan November 2023, saya sendri sebagai anggota DPRD yang berasal dari dapil tersebut sangat mendukung dengan upaya tersebut,” ujar anggota DPRD 4 periode ini.
Aminudin menegaskan pasokan listrik Morowali yang seyogyanya hanya 15 MW, berkat kinerja PJ bupati Rachmansyah pihak management PT. IMIP mensuplay daya senyak 10 MW, shingga arus listrik Morowali menjadi 25 MW.
Aminudin menegaskan pemerintah kabupaten Morowali melalui pj bupati Rachmansyah tengah menyiapkan dua unit mesin yakni mesin untuk kecamatan bumi raya dan kecamatan wita ponda yang akan ditempatkan di Kantor PLN Bahoruru.
“Namun kemudian saat ini mayarakat tidak pernah tahu, bahkan ada indikasi memprovokasi apalagi saat ini menjelang pilkada bupati. Justru saya menganggap pj Bupati Rachmansyah saat ini sangat konsen dan dapat merealisasikan kebutuhan kelistrikan di Morowali, ketimbang pemimpin yang sebelumnya,”tandasnya.
Aminudin mengungkapkan, urusan PLN sebenarnya bukan urusan bupati, tapi sebagai kepala pemerintahan, Pj bupati Rachmansyah punya kewajiban dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakatnya.
“Ini salah satu bentuk komitmen Pj bupati Rachmansyah kepada masyarakatnya. Justru kalau saya melihat fenomena kelistrikan di morowali, ada indikasi kuat pihak PLN sedang memainkan daya listrik yang seyogyanya diperuntukan buat masyarakat, tapi kemudian dikomersialkan ke beberapa perusahaan seperti PT.Tamaco,”papar politisi partai besutan Prof Yusril Ihza Mahendra.
Sekretaris fraksi bintang persatuan DPRD Morowali ini berharap melalu Forkopimda kabupaten morowali, segera memanggil pihak PLN Morowali untuk mengetahui secara jelas probelem apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan kurang maksimalnya ketersediaan arus listrik kita di morowali. ***