Adm Red. Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memaparkan proyeksi kenaikan pendapatan daerah Provinsi Sulteng untuk tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan ke-III Tahun Kesatu DPRD Provinsi Sulteng dalam agenda Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat utama DPRD, Senin 14 Juli 2025.
Pendapatan daerah diproyeksikan akan menyentuh angka 5,754 Triliun Rupiah dalam postur APBD 2025.
Jika dibedah terdapat beberapa indikator yang memberikan sumbangsih signifikan, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,537 Triliun Rupiah, pendapatan transfer sebesar 3,178 Triliun Rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 38,274 Miliar Rupiah.
Kenaikan ini ungkap gubernur, erat kaitannya dengan beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal I yang mencapai 8,69 %.
“Pada kuartal I 2025, (ekonomi) Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 8,69 % dan memberikan kontribusi sebesar 1,6 % terhadap perekonomian nasional dan kontribusi sebesar 24 % terhadap perekonomian Pulau Sulawesi,” ujarnya tentang efek domino positif dari pertumbuhan ekonomi Sulteng terhadap nasional dan regional.
Selain itu, sektor industri pengolahan, terutama hilirisasi nikel diakuinya, juga memberikan andil positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulteng.
Tak hanya itu, sektor-sektor penopang seperti sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan perdagangan, serta kinerja pembangunan lewat sinergitas pemda, pemerintah pusat investor dan dunia usaha, sambungnya turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulteng yang melesat tinggi.
“Capaian pertumbuhan yang tinggi ini menjadi modal kuat dalam mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, khususnya target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada kisaran 10 % sampai dengan 10,5 %,” ucapnya optimis.
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng H. Arus Abdul Karim dengan dihadiri anggota legislatif dari fraksi-fraksi serta jajaran eksekutif pemerintah provinsi meliputi Sekprov Dra. Novalina, M.M, para staf ahli gubernur, asisten dan kepala perangkat daerah.**
sumber: biro adpim/ylb