Yusrin L. Banna
Palu-Ketua KOMNAS HAM Perwakilan Sulteng, Dedy Askari SH, mengatakan, pemeriksaan terhadap 17 anggota Polres Parigi Moutong serta penyitaan 13 unit senjata api milik personil polisi pengamanan aksi tolak tambang, seakan merutuhkan keyakinan jajaran pejabat dilingkungan Polres Parigi Moutong, bahwa sumber atau asal tembakan bukan dari anggota personil Polres Parigi Moutong.
“Dengan adanya pemeriksaan anggota personil Polres Parigi Moutong oleh Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi Moutong, membuktikan adanya dugaan kuat bahwa pelaku penembakan yang menyebabkan Erfaldy meninggal dunia dalam aksi massa, Sabtu hingga Minggu dinihari, adalah personil polisi yang bertugas di lapangan,” tulis Dedy Askari melalui releasi dikirim ke trustsulteng.com
Lebih jauh katanya, Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi Moutong, yang telah menyita 13 pucuk senjata api genggam (Pistol) untuk dilakukan ipaya saintifik dalam bentuk uji balistik, untuk mencocokan atau membuktikan secara ilmiah proyektil yang bersarang ditubuh almarhum Ervaldi berasal dari senjata api milik siapa.
“Dengan adanya personil Polres Parimo yang jalani pemeriksaan oleh Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi moutong dibarengi penyitaan 13 puncuk senjata api milik personil yang diperiksa untuk diuji secara ilmiah melalui uji balistik, memperlihatkan kuatnya dugaan bahwa pelaku penembakan yang menyebabkan erfaldi meninggal dunia adalah anggota Personil dari Polres Parigi Moutong. Proses pemeriksaan dan penyitaan senjata api ini, harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan transparan,” pinta Dedy Askary.
Lebih jauh Dedy meminta kepada pimpinan Polri baik di jajaran Polres maupun jajaran Polda Sulteng, mengambil pembelajaran berharga atas pengamanan massa aksi seperti ini. Dan harus benar-benar dilakukan secara profesional, bijak dan manusiawi. “Mestinya peristiwa ini tidak sampai begini, jika ada langkah atau upaya preventif dilakukan aparat keamanan. Aksi massa yg berujung chaos minggu dini hari dengan cara memblokade jalan Trans Sulawesi mestinya tidak lagi terlaksana, bila evaluasi atas pengamanan aksi-aksi sebelumnya dilakukan secara baik. Termasuk identifikasi langkah aksi agar tidak ada pemblokadean jalan sebagaimana aksi massa sebelumnya,” pungkasnya*
Editor Yusrin