Yusrin L. Banna PALU – trustsulteng.com – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura memimpin rapat forkopimda, Jumat 11 Agustus 2023.
Dalam rapat, Gubernur Rusdy Mastura, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah kebijakan di daerah. Salah satu kecewanya Gubernur Cudy, terkait Bank Tanah yang telah membuat kebijakan mengalokasikan tanah di Kabupaten Poso sebagai cadangan tanah nasional tanpa mengkomunikasikan kepada gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
Sementara pemerintah daerah telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa lokasi tersebut sebagai wilayah pengembangan di sektor pertanian mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki pertambangan.
Turut hadir Wagub Drs.H.Ma’mun Amir, Sekda Novalina Wiswadewa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H.M Arus Abdul Karim, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr.Agus Nugroho,S.I.K,SH,MH, Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim,SH,MH, Danrem 132/Tdl diwakili Kasrem Pramono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin D.Yambas,M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM, Kaban Kesbangpol Drs.Arfan,M.Si, Kadis Lingkungan Hidup Dr.Yopie Morya Immanuel Patiro,SH,MH, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos, Kepala Biro Hukum Adiman,SH,M.Si serta pejabat terkait.
Atas kekecewaan tersebut, Gubernur Cudy akan melaporkan kebijakan Bank Tanah kepada Presiden RI agar meninjau kembali kebijakan yang dimaksud.
“Ada investasi besar yang masuk di Poso, cuma Bank Tanah menyerobot,” katanya.
Berikutnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah maju dan pesat.
Selain memiliki 9 jenis tambang, saat ini Sulawesi Tengah mendapatkan amanah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) berupa 3.000 bibit durian untuk dibudidayakan di Sulteng.
Selain dari Kemenkomarves, Kata gubernur bahwa ada investor yang melirik lahan Sulteng untuk ditanami 2.000 bibit durian.
Dalam rangka penanganan Stunting di Sulawesi Tengah, Ia menuturkan dibutuhkan kolaborasi Pentahelix, termasuk perusahaan tambang.
Keterlibatan perusahaan tambang diperlukan agar percepatan penurunan Stunting bisa segera tercapai. Menurutnya, semua perusahaan dipastikan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dialihkan untuk program penanganan Stunting di Sulawesi Tengah.
“Presiden meminta kepada saya agar perusahaan tambang terlibat dalam penanganan Stunting,”sebutnya.
Lanjut disampaikan bahwa sektor pertambangan memberikan dampak signifikan bagi Sulawesi Tengah, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, dari 7- 7,5% menjadi 15%.
Atas pertumbuhan tersebut, gubernur mengharapkan unsur forkopimda tetap bersinergi dan kompak, agar suasana di Sulawesi Tengah aman dan kondusif.
gubernur juga meminta kepada Legislatif melalui Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H.M Arus Abdul Karim agar disetujui dukungan hibah kepada TNI/Polri T.A 2024.
Beliau pun mengapresiasi laporan Kepala Bapenda Drs.Rifki Anata Mustaqim,M.Si bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 meningkat menjadi Rp 2.008.000.000.000.
Terakhir, Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum untuk menerbitkan perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki Amdal, dengan melibatkan unsur forkopimda.***
biro adpim