Adm Red. Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi menyepakati rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan pimpinan DPRD, di Gedung DPRD Provinsi, Jumat 25 Juli 2025.
Gubernur Anwar Hafid hadir langsung untuk menandatangani dokumen bersama Ketua DPRD Sulteng H. Moh. Arus Abdul Karim dan para wakil ketua DPRD, Syarifudin Hafid, dan Ambo Dalle. Dalam pendapat akhirnya, Gubernur menyampaikan bahwa dokumen RPJMD ini telah melewati proses pembahasan mendalam, penyelarasan substansi, serta penyempurnaan berdasarkan masukan legislatif dan kebutuhan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Menurut Gubernur, penetapan RPJMD ini bukan sekadar pemenuhan amanat undang-undang, melainkan tonggak penting yang menentukan arah dan prioritas pembangunan Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 telah disusun selaras dengan visi-misi dan program unggulan daerah, serta menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
“RPJMD ini lahir dari kerja keras bersama. Diskusi kita panjang, kadang penuh dinamika, tapi semuanya demi merumuskan arah pembangunan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat,” ujar Anwar Hafid.
Anwar Hafid juga mengungkap sejumlah kabar baik yang diperoleh Pemprov Sulteng dalam beberapa hari terakhir. Ia menyampaikan bahwa dirinya baru saja dihubungi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, yang mengonfirmasi alokasi cetak sawah untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dari total usulan seluas 10.300 hektare lebih yang diajukan Dinas Pertanian melalui bupati/wali kota, pemerintah pusat menyetujui pelaksanaan cetak sawah seluas 6.000 hektare.
Program cetak sawah ini direncanakan rampung hingga September 2025, sehingga dapat segera ditanami di akhir tahun untuk mendukung Program Berani Panen Raya. Nilai anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai sekitar Rp413 miliar, dan sepenuhnya bersumber dari Kementerian Pertanian RI.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa sejumlah program infrastruktur yang sebelumnya dianggarkan melalui APBD Provinsi kini telah dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melalui laporan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA), proyek-proyek tersebut telah diharmonisasi dalam forum E-Planning dan E-Budgeting (EPCNC), dan kini ditangani langsung oleh balai-balai teknis kementerian. Total dukungan pusat dari penarikan program tersebut diperkirakan sebesar Rp151 miliar.
Menurut Anwar, kabar ini menjadi bukti bahwa kolaborasi aktif antara Pemprov Sulteng dan pemerintah pusat mulai menunjukkan hasil nyata. Ia berharap sinergi yang baik ini dapat terus dijaga agar program pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini tanda-tanda baik. Pemerintah pusat memberi perhatian serius,” ujar Gubernur.
Sementara itu, dalam isi nota kesepakatan, kedua pihak menyatakan telah membahas, menyempurnakan, dan menyetujui rancangan Perda tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029. Dokumen final yang ditandatangani akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulteng atas sinergi yang telah terjalin. Ia berharap momentum penetapan RPJMD ini menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan program Sembilan BERANI yang telah dirumuskan pemerintahannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
“InsyaAllah ini adalah awal yang baik. Kami ingin bekerja cepat, efektif, dan kolaboratif agar Sulawesi Tengah lima tahun ke depan bisa melompat jauh lebih maju dan merata pembangunannya,” jelas Anwar Hafid. **
sumber: biro adpim/zudan