Yusrin L. Banna Oleh; H. Sofyan Farid Lembah
Sulteng Penyanggah IKN, masih menyisahkan sejumlah tanda tanya. Masih jauh dari harapan layak sebagai kawasan penyanggah. Apa yang selama ini menjadi jargon pak Gubernur dimana selayaknya bung Cudi tidak hanya mengedepankan aspek pembangunan infra struktur dengan sejumlah program strategis.
Ada aspek lain yang perlu menjadi perhatian utamanya menyangkut soal komoditas, kelak ditawarkan dalam menopang kebutuhan di ibukota baru. Sementara permintaan kebutuhan komoditas dalam propinsi tidak bisa dipenuhi. Itu bisa dilihat Sulteng belum berhasil tembus menyiapkan pasokan beberapa kebutuhan pokok misal di IMIP, PT ANA dan GNI. Yang justru pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) lebih menguasai pasokan. Lebih miris lagi, kita mendengar (diduga) oknum anak pejabat orang dalam (ordal) gubernur terlibat menjadi pemasok komoditas dari luar Sulteng. Maka perlu ada langkah langkah strategis;
1. Harus ada fokus komoditas apa yang paling mudah dan bisa kita pasok sesuai dengan kesiapan daerah; Hasil pertanian, peternakan, perkebunan atau hasil laut. Semuanya perlu perencanaan matang.
2. Perlu pelibatan Perguruan Tinggi untuk lakukan kajian bukan hanya soal kelayakan lahan, kajian komoditas unggulan dan terpenting BAPPEDA (badan perencana daerah) mendorong kerjasama Dinas Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perindustrian, Perindakop – UMKM dengan Perguruan Tinggi.
3. Penyiapan pelaku ekonomi utamanya Peran Perusahaan Daerah untuk lakukan bisnis aksi memainkan peran efektif sebagai kawasan penyangga. Pak Gub perlu lakukan evaluasi apakah kinerja Perusda selama ini sudah efektif atau belum. Dan tak perlu malu lakukan perombakan.
4. Untuk mendorong peran daerah perlu disadari bahwa ada fakta, dibeberapa kabupaten di Sulawesi Tengah dalam soal pelayanan publik masih jauh dari standard pelayanan. Hal ini penting mengingat rezim perijinan mengharuskan pemerintah daerah harus mendukung terwujudnya pemerintah yang berwirausaha. Reinventing goverment wajib untuk mendukung ide ide cerdas Gubernur. Tak baik membiarkan bung Cudy berkelahi sendiri suarakan gagasannya memajukan daerah. Aneh hingga saat ini berdasarkan hasil survey kepatuhan Ombudsman 2023 lalu masih ada pemerintah daerah di zona kuning dan merah pelayanan publik. Seperti Buol, Toli Toli, Donggala, Sigi, Banggai Kepulauan, Banggai Laut juga Morowali bersaudara. Perlu kesepahaman dan gerak aksi bersama mematangkan posisi kawasan penyangga.
Saya pikir itu masukan sebagai sumbangsih terlebih tak lama lagi digelar Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota. Gubernur harus letakkan landasan kebijakan yang kuat dan strategis. Saya khawatir berganti pejabat kita memulai langkah dari awal lagi. **