Wagub Reny

Palu, trustsulteng –  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan JKN yang digelar di Ruang Polibu, Selasa 2 September 2025.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai solusi atas berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan JKN. Salah satunya melalui optimalisasi aplikasi Mobile JKN.

“Masyarakat kini tidak perlu lagi ke rumah sakit hanya untuk mengambil nomor antrian. Cukup mendaftar dari rumah lewat Mobile JKN. Ini akan mengurangi kepadatan di poli dan mempercepat layanan,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan perlunya koordinasi yang lebih solid dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dokter spesialis dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, penerapan Health Facility Information System (HFIS) harus berjalan konsisten agar jadwal praktik dokter spesialis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita perlu menyepakati jam praktik dengan para dokter ahli. Semua layanan harus terdigitalisasi untuk mempercepat klaim, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengurangi waktu tunggu pasien,” tegasnya.

Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sulteng telah menyiapkan tambahan anggaran untuk program “Berani Sehat”, sekaligus mendorong percepatan pembaruan data NIK bayi baru lahir yang sebelumnya dinonaktifkan.

“Data bayi yang dinonaktifkan akibat belum update NIK harus segera kita percepat penyelesaiannya. Jangan sampai ada warga yang tidak terlayani,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sulteng, Sofyeni, SE., M.Kes., AAK., menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan layanan secara bertahap dengan target yang terukur.

“Perubahan ini memang tidak mudah dan membutuhkan proses, tetapi kami memiliki arah dan target yang jelas,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 31 Agustus 2025, jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemprov Sulteng telah mencapai 88.956 orang. Sementara itu, program “Berani Sehat” yang diluncurkan sejak April 2025 berhasil menjaring 35.962 peserta baru, dengan rata-rata pertumbuhan 7.192 peserta per bulan.

Acara ini turut dihadiri para kepala dinas terkait, serta jajaran BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah.**

sumber: biro adpim/zudan

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi penting dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di ruang kerjanya, Rabu 6 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub dr.Reny menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Itjen Kemendagri di Sulawesi Tengah dalam rangka evaluasi dan asistensi tata kelola pemerintahan.

“Semoga kegiatan evaluasi dan asistensi dari Itjen Kemendagri menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ini sangat penting untuk mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah dan mewujudkan nawacita Gubernur,”ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keputusan strategis tidak bisa diambil secara tepat tanpa dukungan data yang valid dan terkini.

“Setiap perangkat daerah harus memastikan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidaktepatan data akan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan dan pengawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Itjen Kemendagri, Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, M.T, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kami sangat mengapresiasi sambutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Harapannya, komitmen daerah dalam menganalisis dan melengkapi data semakin kuat agar kami juga dapat memberi asistensi secara optimal,”tuturnya.

Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), metodologi analisis, serta pengujian data sebagai langkah dalam menyusun rekomendasi perbaikan.

Ia turut menekankan perlunya mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan kinerja secara digital dan berkelanjutan.

Rapat ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah kepala Perangkat Daerah terkait, pejabat struktural, serta jajaran Itjen Kemendagri. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi dan penguatan peran pengawasan internal menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.**

sumber: biro adpim/zudan