Day: September 3, 2021

Pemprov Sulteng Menerima Kasatgas KPK Wilayah V. Berikut Hasil Pertemuannya.

Pemprov Sulteng Menerima Kasatgas KPK Wilayah V. Berikut Hasil Pertemuannya.

Yusrin L. Banna September 3, 2021

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura bersama Wakil Gubernur, Drs. Mamun Amir, Menerima Satgas KPK RI Wilayah IV, Niken Aria dan rombongan untuk menyampaikan hasil Korsup KPK di Sulawesi Tengah, Jumat, 3 September 2021.

Pada kesempatan Itu Gubernur H. Rusdy Mastura , menyampaikan kepada Satgas KPK untuk diberikan arahan dan masukan agar Kami Bersama Wakil Gubernur dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik dan juga kami ingin meluruskan niat saya dengan bapak Wakil Gubernur untuk memperbanyak pahala dan ibadah dalam melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat .

Niken Astuti Kasatgas KPK Wilayah V , menyampaikan bahwa ada delapan Area Intervensi Korsubgah KPK antara lain:

1. Perencanaan dan Pengesahan APBD.

2. Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Peningkatan Kapasitas APIP.

4. Manajemen ASN.

5. Optimalisasi Pendapatan Daerah.

6. PTSP.

7. Manajemen Aset Daerah.

8 . Dana Desa.

Niken juga menyampaikan ada Daerah untuk memenuhi Fokir DPRD sampai meminjam , diharapkan Fokir DPRD harus masuk dalam RKPD, selanjutnya KPK berharap Fokir jangan dibuat kecil kecil alokasi anggarannya karena tidak memberikan dampak berarti kepada masyarakat, Fokir DPRD juga menjadi perhatian KPK

Selanjutnya KPK juga sangat melihat tentang perencanaan dan Pengesahan APBD , alasan apa yang membuat terlambat pengesahan APBD.

Selanjutnya KPK menganjurkan untuk membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) sebagai upaya pencegahan Korupsi pada Dunia Usaha, hal ini sangat penting karena 704 Penindakan yang dilakukan KPK pada Tindak Pidana Penyuapan yang dilatarbelakangi :

1. Pengurusan Perijinan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Pengajuan Anggaran.

4. Jual Beli jabatan.

5. Pengawalan Hukum.

Pembentukan KAD untuk membangun Bisnis yang betintegritas dan bisa mencegah terjadinya Suap menyuap.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , menyampaikan ucapan terimakasih yang telah menyampaikan masukan yang sangat berharga untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah , Gubernur menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan amanah dan harapan KPK .

Selanjutnya Gubernur meminta masukan terkait dengan rendahnya Fiskal Daerah sehingga untuk bisa mewujudkan Visi dan Misi Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis , Daerah kedepan akan melakukan pembangunan Infrastruktur dengan peningkatan Fiskal Daerah , sehingga Gubernur meminta KPK dapat mendorong agar daerah penghasil dapat diberikan DBH yang lebih untuk menambah Fiskal Daerah Penghasil .

Humas Pemrov Sulteng

PIOCT Kota Palu Berbagi di Desa Rogo

PIOCT Kota Palu Berbagi di Desa Rogo

Yusrin L. Banna September 3, 2021

Palu-Banjir bandang yang melanda Desa Rogo, Kabupaten Sigi-Sulteng mendapat keprihatinan banyak pihak, secara langsung turun bahu membahu membantu warga korban bencana. Salah satunya, komunitas Pajero Indonesia One Chapter Tadulako Kota Palu.

Ketua Pajero Indonesia One Chaptet Tadulako, Samsurijal Labatjo, di Palu, menyampaikan bahwa sasaran “Jumat Berbagi” dipusatkan di Desa Rogo dan sekitarnya. “Bencana banjir bandang yang terjadi 29 Agustus 2021 lalu melanda wilayah Kabupaten Sigi, tepatnya Desa Rogo menjadi sasaran kami. Alhamdulillah,
ada 50 paket untuk 50 kepala keluarga yang terdampak langsung. Diterima Kepala Dusun dan Babinsa,” kata Ijal, Jumat (3/9).

Kepala Desa Rogo Fuad Hudin mengatakan banjir bandang yang disertai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu terjadi akibat luapan air di salah satu sungai di Desa Rogo. “Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air di sungai Desa Rogo meluap mengakibatkan tanggul jebol sehingga terjadi banjir bandang yang membawa material kayu dan batuan ke permukiman penduduk,” katanya.

Hingga Senin dini hari, permukiman penduduk masih terendam material lumpur yang terbawa banjir bandang. Warga masih bergotong royong membersihkan rumah yang terendam lumpur.

“Akibat banjir bandang tersebut, dua jembatan tidak bisa dilalui karena putus. Untungnya banjir bandang ini tidak menyebabkan warga meninggal dunia dan tidak ada warga yang luka-luka,”ucapnya. Saat ini, kata Fuad, warga sangat membutuhkan alat berat untuk mempercepat pembersihan material banjir dari permukiman dan menghubungkan kembali dua jembatan yang putus.

Penulis Yusrin L. Banna

Diragukan Kepemimpinan Ketum Nizar Rahmatu. Begini Penjelasan Pasha Ungu.

Diragukan Kepemimpinan Ketum Nizar Rahmatu. Begini Penjelasan Pasha Ungu.

Yusrin L. Banna September 3, 2021

Palu-Sigit Purnomo Said atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pasha Ungu mengaku sangat mendukung Mohammad Nizar Rahmatu memimpin Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah.

Pengakuan pentolan group musik nasional Ungu ini terungkap dalam percakapan dengan Nizar Rahamtu melalui video call aplikasi WatsApp, Kamis (2/9/2021).

Pada kesempatan itu, Pasha menceritakan bahwa dirinya sempat ditanya oleh seseorang, mengenai seorang Nizar Rahmatu menjabat Ketum KONI Sulteng. Namun pertanyaan orang tidak disebutkan Pasha namanya itu tidak diungkapnya ke Nizar Rahmatu apalagi ke publik.

“Cuma saya tidak sempat cerita. Saya sempat ditanya sama orang. Saya bilang mereka harus hati – hati dengan beliau. Beliau itu jangan salah. Jangan menyalah artikan sikap intoleran,” tutur Pasha dalam percakapan itu.

Menurutnya, ada orang – orang yang ingin memprovokasi dengan sikap intoleran. Oleh sebab itu, Pasha berharap supaya semua pihak dapat mendukung apa yang menjadi program KONI Sulteng dipimpin Ketum Nizar Rahmatu.

Ia juga meminta agar segera membangun side belt bantaran Sungai Palu, supaya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas olah raga dayung.

“Disegerakan pembangunan side belt, supaya arus, titik air selalu meningkat itu bisa digunakan untuk latihan,” katanya.

Sementara Ketum KONI, Nizar Rahmatu mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan mantan Wakil Wali Kota Palu itu.

Ia meminta agar Pasha bersedia menjadi duta olah raga Sulteng menuju tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXII Sulteng dan Gorontalo (Sulteng Go) tahun 2028.

“Nanti untuk mendukung tuan rumah, bahkan saya minta komiu menjadi duta terhadap Sulteng Go menjadi tuan rumah PON ke XXII di Suluttenggo di Palu,” ujar Ketum Nizar Rahmatu.

Selaku Ketum KONI Sulteng, ia berharap kesediaan Pasha sebagai tokoh nasional maupun publik figur yang sangat familiar di Indonesia, bahkan manca negara untuk membuat semacam testimoni dukungan terhadap Sulteng Go tuan rumah PON XXII tahun 2028.

Ketum Nizar Rahmatu juga meminta kepada Pasha memberikan dukungan dan motivasi terhadap atlet-atlet Sulteng yang akan berlaga di PON XX Papua.

“Nanti saya followup dengan SK. Bicara nanti dia punya (mekanisme) seperti apa. Nanti jumpa saya jumpa, jika berkenan menghadap komiu di istana Bogor,” ungkapnya.

Mendengar penyampaian itu, Pasha mengaku bersedia menjadi duta olah raga Sulteng dan juga bersedia memberikan testimoni terhadap atlet Sulteng yang akan berlaga di PON Papua.

“Siap, siap. Saya punya testimoni. Kita kasi testimoni atlet,” jelas Pasha.

Humas KONI

Participating Interest 10 Persen

Participating Interest 10 Persen

Yusrin L. Banna September 3, 2021

Oleh: Frans M, SH. MH

Salah satu model bisnis yang dapat diadopsi oleh BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Daerah adalah Participating Interest (PI).

PI adalah  hak partisipasi  Daerah  melalui BUMD untuk ikut serta  dalam kepemilikan dan pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas) pada  Wilayah Kerja (WK) industri Migas  yang berada di Daerahnya, dengan batas paling banyak 10%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 Tentang Penawaran Participation Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

PerMen ESDM No.37 Tahun 2016 tersebut ditetapkan pada tanggal 26 Nopember 2016 sebagai aturan pelaksanaan dari pasal 34 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004.

Politik hukum PI 10% dilandasi pemikiran bahwa Migas  adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta merupakan kekayaan alam yang  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kegiatan usaha pengelolaan Migas merupakan industri “padat” modal dan teknologi.  PI 10% adalah peluang bisnis bagi BUMD, namun peluang tersebut dapat diubah  menjadi net profit bila dieksekusi. Untuk mengeksekusi peluang, BUMD membutuhkan modal. Kemampuan permodalan, justru salah satu persoalan BUMD pada umumnya.

Lalu, bagaimana mengeksekusi peluang PI 10% ?

Pertama, dalam hal kemampuan modal BUMD  dan/atau kemampuan keuangan Daerah memadai untuk berpartisipasi pembiayaan PI 10% secara penuh   sebagaimana ditetapkan dalam  Head of Agreement dan Plan of Development secara bersama dengan kontraktor utama  industri migas ybs,  maka BUMD akan memperoleh net profit berdasarkan ketentuan  Bagi Hasil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Kedua, dalam hal kemampuan modal BUMD dan/atau Daerah terbatas hingga tidak dapat mengambil-alih secara penuh PI 10%, misalnya hanya sepertiga dari PI 10%, maka dua pertiga sisanya dialihkan kepada BUMD lain baik yang berada dalam satu Daerah Provinsi maupun di Daerah Provinsi lainnya  atau kepada BUMN misalnya Pertamina. Perolehan net profit diatur dan disesuaikan dengan besaran pastisipasi masing-masing ;

Ketiga, jika kemampuan modal BUMD dan/atau Daerah sama sekali belum memungkinkan untuk berpartisipasi, beban pembiayaan PI 10% tersebut dapat ditalangi  oleh kontraktor utama industri migas dengan catatan bahwa BUMD akan mengembalikan biaya talangan tersebut tanpa bunga atau zero interest.

Apakah hak partisipasi Daerah tersebut,  baik seluruhnya atau sebahagian, boleh dialihkan oleh BUMD dan/atau Daerah  kepada badan usaha swasta nasional maupun asing ?Tentu,  tidak boleh ! Sebab, bertentangan dengan semangat, maksud dan tujuan pemberian hak partisipasi Daerah tersebut.

Jumat, 2 September 2021