Month: January 2025

Palu, trustsulteng – Sekretaris Umum (Sekum) Komite Olah Raga Nasional Indonesia Sulawesi Tengah atau KONI Sulteng, Husin Alwi, ST, kembali bersikap dengan memberi pernyataan tegas, atas penonaktifan dirinya sebagai Sekum KONI.

Husin menyebutnya sebuah tindakan pelanggaran etika organisasi dan juga sikap perbuatan tidak menyenangkan.

“Selain melanggar kode etik organisasi, ini juga menjadi perbuatan yang tidak menyenangkan,” tambahnya.

Menurut Husin, secara dejure ia masih sah sebagai Sekum KONI Sulteng sesuai SK KONI Pusat Nomor 144 Tahun 2022. Namun sayangnya, sejak Januari 2025 Ketum KONI Sulteng sudah tidak lagi memberinya peran di Sekretariat KONI Sulteng.

“Ini jelas tidak memberi contoh yang baik bagi organisasi KONI Sulteng, Pengurus Cabor, serta masyarakat Olahraga pada umumnya,” terang Husin dalam keterangannya, Kamis 30 Januari 2025.

Seharusnya kata Husin, mereka menghargai SK KONI Pusat yang masih berlaku hingga saat ini.

“Kalaupun ada usulan SK Pergantian Antar Waktu Ke KONI Pusat, ada baiknya menunggu sampai ada pengesahannya. Tidak langsung menonaktifkan sepihak,” tegas mantan atlet Tae Kwon Do ini.

Sementara kata Husin, berkaitan dengan adanya pengajuan KONI Sulteng tentang SK Perubahan/Pergantian Antar Waktu, KONI Pusat tentunya akan mengkaji/menelaah lebih dahulu apakah proses yg dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme organisasi, AD/ART dan PO KONI.

“Sejauh yang saya pahami, KONI Pusat dengan perangkatnya merupakan figur-figur terbaik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik terhadap aturan dan mekanisme organisasi, apalagi AD/ART KONI,” tegasnya.

Sementara terkait pernyataan Kabid Hukum KONI Sulteng Natsir Said, SH, yang menyatakan bahwa dalam AD/ART KONI tidak mengatur mekanisme pleno jika terjadi pergantian pengurus, Husin Alwi mengatakan, sebaiknya Natsir Said membaca baik-baik AD/ART KONI.

Bahkan Husin menyebutkan sangat jelas tercantum di AD/ART Pasal 28 ayat 1, tentang pergantian pengurus yang berbunyi “Ketua Umum KONI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus dibawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya melalui keputusan rapat pleno pengurus”.

“Baca dulu baik-baik isi AD/ART KONI sebelum memberikan pernyataan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Husin Alwi mendapat informasi bahwa Sekretariat KONI Sulteng telah menggelar rapat pada Sabtu malam 18 Januari 2025 yang dipimpin langsung Ketua Umum KONI Sulteng M. Nizar Rahmatu yang membahas penggantian Sekum KONI Sulteng.

“Pada rapat malam minggu itu, saya sama sekali tidak diundang. Bahkan saya dengar bukan hanya saya yang tidak diundang, tapi juga pengurus lainnya. Itu bukan rapat pengurus, tapi rapat Sekretariat,” kata Husin Alwi.

Husin Alwi mengatakan, jika ingin mengganti Sekum KONI Sulteng, seharusnya melalui mekanisme organisasi yakni rapat pleno pengurus yang disahkan pengurus KONI Pusat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI serta peraturan organisasi KONI.

“Jika benar Ketum KONI Sulteng sudah mengajukan surat penggantian Sekum kepada KONI Pusat dan hanya berdasarkan hasil rapat sekretariat itu, maka sebagai Sekum KONI Sulteng yang sah, saya juga akan menempuh upaya hukum sesuai mekanisme organisasi,” terang Husin Alwi.

Terkait hal itu, sebelumnya Kabid Hukum KONI Sulteng Natsir Said, SH, bahwa dalam AD/ ART KONI tidak ada mengatur mekanisme pleno jika terjadi pergantian pengurus. Beda hal jika pergantian Ketum. Semisal mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka mekanismenya wajib untuk dilakukan rapat pleno guna menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua.

“Terkait dengan rencana pergantian Sekum atau pengurus lain, menjadi kewenangan Ketum terpilih untuk melakukan,” kata Ketua Bidang Hukum KONI Sulteng, Natsir Said, SH, dalam keterangan tertulisnya, pada Senin 20 Januari 2025. ***

Touna, trustsulteng – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Cabang Tojo Una-Una Moh. Ricky M. Nibi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) setelah pesta demokrasi beberapa waktu lalu.

“Kamtibmas bukan hanya tanggung jawab pihak keamanan saja, tapi itu adalah tanggung jawab semua warga negara, termasuk mahasiswa,” ucap Ricky, Rabu 29 Januari 2025.

Kata Moh. Ricky M. Nibi, salah satu langkah yang dilakukan masyarakat dalam menjaga daerah tetap kondusif, yakni  melalui aktivitas positif dan pergerakan pemuda.  Terlebih saat ini banyaknya bermunculan berita-berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial.

“Masyarakat harus hati-hati dan tidak mudah terprovokasi, karena itu rawan dan bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus betul-betul selektif menerima informasi atau berita yang kita belum yakini kebenarannya. Demikian halnya dalam menyebarkan informasi juga harus selektif dan memberikan manfaat kepada orang lain,’’ terangnya.

Ia juga berharap, kelompok pemuda jangan jadi alat politik atau ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang bisa memicu gejolak di tengah masyarakat. 

Diakuinya, situasi Kamtibmas di Kab. Tojo Una-Una saat ini cukup kondusif, sehingga tentunya menjadi tugas bersama untuk menjaganya.

“Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaborasi bagi seluruh lapisan elemen agar tetap menjaga kondusifitas daerah yang kita cintai ini, termasuk juga salah satunya adalah dengan terus membantu dan mendorong aparat keamanan dalam menjaga situasi ketertiban dan keamanan di wilayah ini” imbuhnya.**

Palu, trustsulteng – Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah bersama Aliansi Umat Islam Sulawesi Tengah mendatangi Ditressiber (Direktorat Reserse Siber) Polda Sulteng untuk melaporkan Jakob Wendesten Perwakilan World Impact Ministries (WIM) atas pernyataan yang dia buat dan beredar di media sosial, Senin 27 Januari 2025.

Festival Persahabatan Palu menjadi polemik karena kedatangan seorang missionaris yaitu Peter Youngren, sehingga gelombang penolakkan hadir untuk menolak kedatangan Peter Youngren. FUI Sulteng bersama Aliansi Umat Islam Sulteng dengan lantang dan telah melakukan aksi sebanyak 2 kali untuk menolak kedatangan Peter Youngren.

Selang beberapa hari setelah aksi kedua pada Jum’at 24 Januari 2025 dilakukan aksi kedua di depan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, beredar video yang dibuat oleh Jakob Wendesten (WNA) diketahui sebagai salah satu LO dari Peter Youngren. Dalam video tersebut Jakob mengatakan bahwa ada sekelompok kecil yang “Radikal” menolak kegiatan Peter Youngren.

“Ada beberapa miskomunikasi atau kesalahpahaman, berkaitan dengan kelompok radikal kecil tertentu,” ucap Jakob dalam video.

Jakob juga mengatakan bahwa beberapa Ormas bahkan Gubernur, Polres, Polda dan Intelijen Kepolisian berada dipihaknya dan mendukung kegiatan tersebut.

Iman Sudirman selaku Juru Bicara (Jubir) FUI Sulteng mengatakan telah mengadukan keberatan agar tidak ada lagi yang mengatakan dengan serampangan kata radikal dan menuding kelompok tertentu.

“Alhamdulillah sore ini kami sudah datang ke Polda Sulawesi Tengah, datang mengadukan keberatan agar tidak ada orang yang secara serampangan dan sembarangan menuding kelompok tertentu,” tegas Iman.

“Kami tidak menginginkan itu karena sematan kata radikal itu sangat sensitif di Sulawesi Tengah,” tambahnya

“Kami juga datang sebagai warga negara, karena Jakob mengatakan bahwa ada dukungan dari Ormas, Polres dan Polda sehingga menurut kami sebagai warga negara yang berdaulat, merasa keberatan dengan dia menyebutkan bahwa mendapatkan bekingan dari institusi negara,” tuturnya

Iman juga mengatakan bahwa sebagai warga yang beragama Islam menolak Jakob menyeret-nyeret Ormas dan lembaga Islam.

Andi Akbar selaku pengacara yang tergabung dalam TPM (Tim Pembela Muslim) mengatakan melaporkan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU ITE Pasal 28 ayat 1 Jo pasal 45 A ayat 1 berkaitan dengan penggalan video oleh seorang warga negara Swiss, menyebutkan ada kelompok-kelompok kecil Radikal menolak kegiatan tersebut.

Iman Sudirman juga menyampaikan dengan tegas akan tetap memprotes kegiatan tersebut sampai kegiatan itu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan ditempat ibadah mereka sendiri.**

Oleh : Hajrin Kaso

Pada tahun ini di Kota Palu akan ada kegiatan Festival Persahabatan Palu 2025, diselenggarakan pada tanggal 30 Januari – 2 Februari, menghadirkan Pdt. Peter Youngren asal Kanada. Bliau adalah seorang pendiri dari World Impact Ministries, sebuah organisasi Kristen internasional yang menjangkau lebih dari 100 negara. Dalam misi penyebaran agama kristen ia menggunakan media pengobatan.

Dengan berdasarkan hal tersebut maka Festival Persahabatan jelas bertentangan dengan aturan negara, bisa kita tinjau berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979.

Pada tahun 1979, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Bersama No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Salah satu pasal dalam keputusan ini melarang penyebaran agama dengan menggunakan iming-iming kesehatan.

Penyebaran agama dengan iming-iming kesehatan sebagaimana yang dilakukan oleh Pdt. Peter Youngren dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan masyarakat. Tindakan ini dapat membuat masyarakat salah paham tentang tujuan sebenarnya dari penyebaran agama dan dapat mempengaruhi kebebasan beragama masyarakat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 menyatakan bahwa: Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:
a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentu-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

Larangan penyebaran agama dengan iming-iming pengobatan memiliki implikasi yang luas. Pertama, larangan ini dapat membantu mencegah penyebaran agama yang tidak etis dan dapat merugikan masyarakat. Kedua, larangan ini dapat membantu menjaga kebebasan beragama masyarakat dan mencegah penyebaran agama yang dapat mempengaruhi kebebasan tersebut.

Selain timbangan yuridis di atas, hari-hari belakangan ini percakapan tentang kegiatan Festival Persahabatan tersebut telah membuat gaduh dan mengganggu keharmonisan antar umat bergama di kota Palu. Maka atas itu kami harapkan pihak-pihak terkait harus mengambil sikap tegas yaitu dengan membatalkan kegiatan tersebut dan atau dilanjutkan di daerah dimana ummat pemeluk Nasrani adalah mayoritas. **

Penulis adalah Paralegal LBH Pelita Uma KORWIL Sulawesi Tengah

Palu, trustsulteng – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) terus mendalami penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terjadi di PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS) anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI).

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT RAs dan AALI, pekan ini tim penyidik Kejati Sulteng dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap lima mantan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali.

Kelima mantan pejabat tersebut akan diperiksa terkait dugaan pengambilalihan lahan hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, oleh PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS) anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI).

Informasi yang diperoleh menyebutkan, kelima mantan pejabat yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejati Sulteng masing-masing adalah:

1. Janee Mampuk, S.H
   (Kepala Bagian Hukum Kab. Morowali Tahun 2006)
2. Epha Prans Sambongi
   (Kepala Bagian Hukum Kab. Morowali Tahun 2010).
3. Mahmud Ibrahim
   (Kepala Bagian Umum Kab. Morowali Tahun 2007).
4. Marson Lagoreste
   (Kepala Dinas Pertanian Kab. Morowali Tahun 2006)
5. Asisten Bidang Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kab. Morowali Tahun 2006 – 2007.

Kelima mantan pejabat tersebut diperiksa karena saat lahan tersebut dikuasai PT RAS, Kabupaten Morowali Utara masih menjadi bagian dari Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali Utara sendiri baru ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada Tahun 2013.

Kasi Penkum Kejati Sulteng, Laode Abdul Sofian, SH, MH membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan pejabat Pemkab Morowali tersebut yang diperiksa pekan ini.

“Benar ada pemeriksaan terhadap mantan pejabat Pemkab Morowali, yang dilakukan penyidik pekan ini,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui layanan WhatsApp pada Kamis 16 Januari 2025 malam.

Laode menyebutkan, salah satu mantan pejabat yang sudah diperiksa adalah Marson Lagoreste, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Sementara empat mantan pejabat lainnya belum diketahui apakah sudah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

“Nanti saya cek dulu datanya,” ucap Kasi Penkum.

Sebelumnya, penyidik Kejati Sulteng juga sudah memanggil Presiden Direktur (Presdir) AALI, Santosa, untuk dilakukan pemeriksaan yang dijadwalkan pada Rabu, 11 Desember 2024 lalu. Namun Santosa tidak menghadiri panggilan tersebut dengan alasan sedang tugas ke luar negeri.

Sejumlah saksi juga dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik Kejati Sulteng untuk dimintai keterangan, mulai dari petinggi PT RAS hingga jajaran Direksi PT AALI selaku induk perusahaan.

Selain memeriksa sejumlah saksi, Tim penyidik Pidsus Kejati Sulteng juga melakukan penggeledahan di Kantor PT Sawit Jaya Abadi (PT SJA) di Kabupaten Poso, pada Selasa 12 November 2024 lalu.

Tim penyidik Kejati Sulteng juga menggeledah dan melakukan penyitaan di Kantor PT RAS yang berlokasi di Desa Era, Kabupaten Morowali Utara, pada Selasa, 20 Agustus 2024 lalu.

Sebanyak dua kontainer berisi dokumen-dokumen operasional PT RAS dan 13 unit kendaraan, termasuk 7 unit dump truck, 1 unit fire truck, 1 unit traktor, 1 unit self loader truck, 1 unit excavator, 1 unit light truck, dan 1 unit Toyota Hilux double cabin, disita oleh tim penyidik Kejati Sulteng. ***

__SEJUMLAH putusan MK telah berkembang menjadi rujukan dan bahkan menjadi Jurisprudensi karena di dalamnya terkandung temuan hukum yg melahirkan prinsip-prinsip hukum baru dalam Hukum Pemilu, termasuk mengenai putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon peraih suara terbanyak__

Oleh: Frans Manurung

Realita dianulirnya kemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dengan mendiskualifikasi pasangan calon pemenang pemilihan, bukanlah hal baru. Untuk pertama kali MK mendiskualifikasi pasangan calon Pilbub Bengkulu Selatan pada tahun 2008 ketika pasangan calon telah memenangkan kontestasi pemilihan dengan memperoleh suara terbanyak.

Dalam putusan MK Nomor 57/PHPU.VI/2008, pasangan calon, khususnya H.Dirwan Mahmud dinilai telah melanggar asas Pemilu yaitu “JUJUR” yg harus dijunjung tinggi bukan saja oleh penyelenggara, tetapi juga oleh peserta Pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan pelaksanaan Pemilukada di Kab. Bengkulu Selatan telah “cacat juridis” sejak awal. Lalu, MK memerintahkan Pemilukada Kab..Bengkulu Selatan secara keseluruhan harus diulang dgn menyertakan semua calon, selain H.Dirwan Mahmud.

Perdebatan pun berlangsung, ada yang pro dan ada yang kontra.

Namun, sikap MK konsisten. Putusan diskualifikasi masih terus dijatuhkan ketika mengadili hasil Pilkada hingga pada tahun 2020 yang lalu a.l kasus Pilbup Kab.Yalimo.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. PSU ini dilaksanakan karena MK memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John Wilil.

Mahkamah mengambil sikap bahwa pada saat kesalahan atau kelalaian yg terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolerir (intolerable condition), seperti misalnya soal tidak terpenuhinya keabsahan calon, MK tidak akan berdiam diri dan tidak akan membiarkan keadaan menuju pada tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yg sedang berjalan.

Posisi MK sebagai penafsir konstitusi (interpreter of constitution) dan pengawal demokrasi (the guardian of democracy) selain mempunyai wewenang yang luas untuk melakukan rechtsvinding (penemuan hukum). Juga secara historis memang mempunyai kewenangan untuk memperluas kewenangannya mengadili perkara diluar kewenangannya (ultra vires), bahkan mengabulkan apa yg tidak diminta oleh Pemohon.

Lantas, kenapa masih terus nyinyir terhadap permohonan diskualifikasi ?

Jakarta, trustsulteng – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi memperpanjang masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Moh. Rifani, S.Sos., M.Si. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-37 Tahun 2025, yang ditetapkan di Jakarta pada 9 Januari 2025.

Dalam keputusan tersebut, Moh. Rifani akan melanjutkan tugasnya sebagai Pj Bupati Donggala hingga pelantikan kepala daerah definitif.

Keputusan ini menetapkan beberapa kewajiban dan batasan bagi Pj Bupati Donggala selama masa jabatan perpanjangan, antara lain tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, memperoleh hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif, serta menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keputusan ini juga menggarisbawahi pentingnya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah setiap tiga bulan.

Dengan perpanjangan masa jabatan ini, Moh. Rifani diharapkan dapat terus melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Donggala dan memastikan stabilitas pemerintahan hingga pelantikan kepala daerah definitif. **

dikutip dari beberapa sumber

Palu, trustsulteng – Gubernur H.Rusdy Mastura menyambut kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Budiman Sudjatmiko serta Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza didampingi Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryano Lamangkona di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Kamis 16 Januari 2025

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Budiman Sudjatmiko tiba di bandara pukul 06.20 Wita, sementara Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza beserta Sahli Menteri UMKM tiba pukul 06.30 Wita dari Bandara Soekarna Hatta menuju Palu menggunakan pesawat komersial.

Tujuan kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Budiman Sudjatmiko serta Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza dalam rangka mengukuhkan kepengurusan baru DPW PEKNAS Sulteng periode 2024-2029.

Turut hadir, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Dr.Helmi Kuarta Kusuma P. Rauf,S.I.K,MH, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Deny Gunawan,S.E, Anggota DPRD Prov Sulteng Dandi Adhy Prabowo, Kapolres Palu Deny Abrahams,SH,S.I.K,MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin D.Yambas,M.Si, Kadis Koperasi dan UKM Sisliandy,S.STP,M.Si, Kabid PPM Bappeda Dr.Irwan, Kabid Kominfo Wahyu Agus Pratama, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Rudi Ricardo, Ketua DPW PEKNAS Sulteng Isram Said Lolo.***

Biro Adpim

Palu, trustsulteng – Masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2021-2025, tak lama lagi akan berakhir. 

Sejumlah nama yang dianggap layak untuk menduduki posisi Ketua KONI Sulteng mulai diperbincangkan.

Salah satunya, Moh. Irwan Lapata yang akan segera berakhir jabatannya sebagai Bupati Sigi. Saat ini, Moh Irwan juga sebagai Ketua Pengprov Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Sulteng.

Kemudian ada nama Hidayat Lamakarate yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng. Hidayat saat ini adalah Ketua Pengprov Cabor Renang.

Selain kedua tokoh tersebut, nama lain yang turut jadi perbincangan dan dianggap layak memimpin KONI Sulteng periode 2025-2029 adalah M. Gufron (Ketua Pengprov PBSI), Vera Rompas (Ketua Pengprov Sepak Takraw) dan Husin Alwi (Sekum KONI 2021-2025).

Kelima sosok ini dinilai cukup potensial untuk menduduki posisi Ketua KONI Provinsi Sulteng. Soalnya, mereka semua dianggap telah memiliki pengalaman dan kepedulian tinggi terhadap kemajuan olahraga di Provinsi Sulteng. 

“Lima tokoh ini memang memiliki pengalaman dalam dunia olahraga. Jadi menurut saya, beliau-beliau itu sangat potensial untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua KONI Sulteng yang akan berlangsung dalam tiga bulan ke depan,” kata salah satu sumber di internal Pengurus Besar KONI Sulteng yang enggan disebutkan namanya.

Disebutkan, untuk memajukan dunia olahraga, memang bukan hal yang mudah, sebab perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha dengan para pelaku olahraga.

Supaya proses pembinaan terhadap atlet olahraga di Sulteng nantinya bisa berjalan secara optimal. 

“Dan untuk itu, tentunya diperlukan sosok leader yang kuat dan benar-benar peduli terhadap kemajuan olahraga. Makanya, untuk Ketua KONI Sulteng nanti, harus tokoh yang benar-benar paham, peduli dan siap berkorban materi terhadap dunia olahraga,” ujar salah satu pengurus KONI Sulteng ini.

Sebelumnya, Ketua KONI Sulteng 2021-2025, Nizar Rahmatu mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua KONI Sulteng untuk periode berikutnya, meskipun ia memiliki kesempatan untuk memperpanjang masa jabatannya.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Akhir Tahun 2024 KONI Sulteng, yang berlangsung pada 21-22 Desember 2024, yang dihadiri 52 cabang olahraga serta 10 KONI Kabupaten/Kota di Sulteng.

“Walaupun saya masih punya hak memperpanjang, tapi saya tidak. Insya Allah, kepemimpinan saya akan berakhir pada bulan Juli. Kita tetap akan melaksanakan Musprov sesuai rencana,” ujar Nizar seperti dilansir TrueStorySports.

Ia juga membuka peluang bagi siapa saja yang ingin maju sebagai kandidat Ketua KONI Sulteng periode berikutnya.

Saat itu, Nizar juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai capaian yang dinilai belum maksimal selama masa kepemimpinannya.

“Kalau bicara capaian, tentu saya akui masih banyak kekurangan. Ada hal-hal yang belum bisa kita maksimalkan. Insya Allah, siapa pun yang nanti menjadi Ketua KONI dan melanjutkan dunia olahraga ini dan semangat Pakaroso jangan pernah ditinggalkan,” harapnya. ***

Oleh H. Sofyan Farid Lembah

INI bukan soal banjir bandang di kawasan area tambang Morowali juga bukan soal drama Gubernur dan Sekretaris Provinsi Sulteng, apalagi soal ulasan patah kakinya Nguyen Son striker andalan Vietnam. Ini soal ketenangan. Emosi meletup letup bukan dampak ketidak kesesuaian antara harapan dan fakta. Melainkan belum terbukanya road map jalani awal tahun. Ini soal ketenangan.

Manajemen hati itu harus dikelola secara apik lagi bijaksana. Ada soal perilaku, keterampilan dan proses yang harus terus dimainkan. Tak boleh merasa diri paling hebat, paling pintar, merasa kaya juga merasa paling miskin, merasa paling bahkan juga merasa paling jahat sekalipun.

Perilaku hidup tak boleh disandarkan pada rasa. Itu elemen kecil saja karena persepsi harus didorong menjadi komitmen pencapaian kebahagiaan bersama.

Guru silat yang hebat dia paham soal hakekat kehidupan, lalu etika dunia persilatan dan tata kelola perilaku. Seluruh jurus yang dimiliki harus hemat digunakan disetiap permasalahan yang dikelola. Guru silat harus punya reputasi yang membanggakan dan diakui semua kalangan.

Ketika terjadi pergantian tahun maka semua kalangan memulainya dengan sebuah tebaran kebaikan. Bukan ciptakan konflik konflik yang merugikan statuta seorang guru silat. Datangnya rahmat, rejeki, juga amanah adalah sebuah kepastian.

Allah Sang Maha Mengatur manusia tidak akan menelantarkan hamba hambanya yang punya sikap optimis. Kata kuncinya adalah bersabar dan terus melirik tanda tanda zaman.

Melupakan jatidiri adalah sebuah musibah. Semua road map kehidupan yang tadinya mendekat menjadi terhalang karena dia sendiri yang tidak menghendaki. Padahal Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Bila tidak dimulai dengan Tobatan nasuha maka Januari ini menjadi kelabu bahkan terus menggaung hingga Desember.

Disinilah dibutuhkan ketenangan. Minumlah setiap hari di pembuka pagi secangkir kopi pahit di Warung Kopi agar jalan pertobatan terbuka. Tentu semuanya harus dilakukan setelah ibadah ubudiyah selesai dilakukan.

Ngopi adalah salah satu ibadah muamalah. Disitu akan ditemukan ketenangan. Apalagi hadapi sidang sidang dan keputusan Mahkamah Konstitusi kelak dan kinerja Kluivert yang masih meragukan. *selamat ngopi*

Ampana Januari 2025
SFL – Social Worker