Adm Red. 
Syarif Latadano
Palu, trustsulteng – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tengah, Syarif Latadano, memberikan penjelasan terkait tudingan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Sulteng bersifat “abstrak” atau tidak jelas.
Menurut Syarif, secara faktual pelaksanaan Muswil memiliki dasar yang jelas, baik secara organisasi maupun aturan internal partai. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengaku tidak menerima perlakuan dari ketua lama DPW PPP Sulteng, Fifi Fairus Husen Maskati, yang disebut memarahi para ketua DPC dalam sebuah pertemuan tertutup.
“Para ketua DPC menyampaikan kepada saya bahwa mereka memilih tidak memperkeruh situasi saat itu karena pihak ketua lama datang dengan membawa massa yang menekan suasana. Sementara kami dari pihak Plt tidak menyiapkan massa, karena memang berniat melaksanakan Muswil secara damai dan lancar,” ujar Syarif, Minggu 8 Maret 2026.
Penunjukan Plt oleh DPP
Syarif menjelaskan, penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPW PPP Sulteng telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sekitar tiga minggu sebelum Muswil digelar. Keputusan tersebut, kata dia, didasarkan pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP pasca muktamar.
Sesuai aturan, tiga bulan setelah muktamar, Muswil di tingkat wilayah wajib dilaksanakan. Namun hingga batas waktu tersebut, Muswil di Sulteng belum juga digelar.
“DPP menilai DPW PPP Sulteng tidak mampu menyelesaikan tugasnya, bahkan dianggap tidak memiliki kemampuan menyelenggarakan Muswil. Karena itu DPP mengambil keputusan menunjuk Plt. Penunjukan Plt merupakan kewenangan penuh DPP dan tidak bisa diintervensi pihak mana pun,” jelasnya.
Syarif juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan pengurus DPP sebelum penunjukan tersebut. Ia mengaku selama ini akses komunikasi dengan DPP lebih banyak tertutup bagi pengurus di daerah.
“Bahkan DPC pun kesulitan datang ke DPP atau berkomunikasi secara langsung. Sejak proses pileg dan pilkada, banyak persoalan yang disampaikan DPC kepada saya mengenai pengelolaan partai di daerah,” katanya.
Dinamika Internal
Menurut Syarif, selama ini para pengurus DPC memilih diam karena masih menghormati kepemimpinan Fifi Fairus Husen Maskati. Namun tekanan yang dirasakan membuat sebagian pengurus mulai menyuarakan perubahan di tubuh PPP Sulteng.
“Ada yang tetap bersama Ibu Fifi, ada juga yang mengambil sikap berbeda. Tetapi pada dasarnya banyak yang menginginkan perubahan dalam kepemimpinan PPP Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia berharap perbedaan pandangan yang terjadi pasca Muswil dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik internal partai.
“Pasca Muswil ini, kami berharap perselisihan paham dapat dilihat sebagai dinamika internal PPP. Kami juga berterima kasih kepada seluruh DPC yang kompak berupaya menyelamatkan PPP Sulteng,” kata Syarif.
Rekomendasi Muswil
Dalam Muswil tersebut, lanjut Syarif, juga dihasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh kepengurusan DPW yang akan datang. Salah satunya berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus lama.
Ia menyebutkan bahwa dalam Muswil tidak terdapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepengurusan sebelumnya. Karena itu, para DPC merekomendasikan agar DPW terpilih nantinya meminta LPJ tertulis dari pengurus lama.
“Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana partai politik,” tutupnya. (*)
