Day: March 11, 2026

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendapatkan alokasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2026 seluas 950 hektare, dengan dukungan dana mencapai Rp57 miliar.

Program tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Dana Dukungan Manajemen Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2026, yang berlangsung di Ciawi, Bogor, Jumat, 6 Maret 2026.

Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (Kadis Bunnak) Sulawesi Tengah, Muhammad Neng, mewakili pemerintah provinsi bersama Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Muhammad Neng, mengatakan program PSR merupakan upaya pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak lagi produktif.

“Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit milik petani, dengan mengganti tanaman yang sudah tua atau tidak produktif sehingga hasil panen dapat meningkat,” kata Muhammad Neng.

Ia menjelaskan pada tahun 2026 program PSR di Sulteng ditargetkan menjangkau 950 hektare lahan perkebunan sawit rakyat yang tersebar di empat kabupaten.

Rinciannya yakni Kabupaten Morowali Utara seluas 500 hektare, Kabupaten Banggai 250 hektare, Kabupaten Poso 100 hektare, serta Kabupaten Donggala 100 hektare.

Menurutnya, melalui program tersebut pemerintah juga akan melakukan pembinaan kepada para petani serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Melalui program ini kami bersama Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma akan melakukan pembinaan kepada petani sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia berharap program Peremajaan Sawit Rakyat dapat berjalan optimal sehingga mampu meningkatkan produksi sawit rakyat sekaligus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

“Kami berharap program PSR ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor perkebunan di Sulawesi Tengah,” katanya. (*)

Palu, trustsulteng –  Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berkomitmen membayarkan honor tenaga honorer. Saat ini, proses pembayaran tengah berjalan di masing-masing perangkat daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait kabar bahwa honor tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sulteng tidak akan dibayarkan pada tahun 2026.

“Adik-adik honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak usah takut dan tidak perlu resah. Insya Allah semuanya akan dibayarkan. Saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar Wagub saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan, tenaga honorer yang tetap akan menerima pembayaran adalah mereka yang telah lama bekerja di lingkungan Pemprov Sulteng namun belum lulus dalam seleksi CPNS maupun PPPK, termasuk skema PPPK paruh waktu, sementara tenaga mereka masih dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya memperhatikan keberlanjutan pekerjaan para tenaga honorer tersebut selama keberadaan mereka masih diperlukan di perangkat daerah.

“Yang akan dibayarkan adalah tenaga honorer yang sudah lama bekerja tetapi belum lulus CPNS maupun PPPK, sementara tenaga mereka masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, mekanisme pembayaran honor bagi tenaga tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga atau outsourcing, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan penataan tenaga non-ASN.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub didampingi Kabag Perencanaan Moh Rival, Kabag MKP Moh Riyan, Kabid Anggaran Adiguna, serta Kabag Protokol Zurkarnain.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengimbau para tenaga honorer untuk tetap tenang dan bersabar sambil menunggu proses pembayaran yang saat ini masih berjalan. (*)

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di tingkat Kabupaten dan Kota.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat menerima audiensi Komnas HAM RI yang dipimpin Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Selasa 10 Maret 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana audit atau penilaian pemenuhan HAM yang difokuskan pada empat hak dasar masyarakat, yakni hak atas kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, serta hak atas pangan. Audit ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan Pemerintah Daerah selaras dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung pelaksanaan audit HAM sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai program pembangunan daerah saat ini selaras dengan Astacita Presiden, yang kemudian dijabarkan melalui program prioritas daerah “9 Berani” yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan pemenuhan hak-hak dasar warga.

“Keadilan bagi masyarakat sangat penting. Program pemerintah daerah saat ini diarahkan agar benar-benar pro rakyat, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi para pekerja,” ujar Wakil Gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah siap menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit HAM tersebut. Pemprov Sulteng terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan UMKM guna membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, program Berani Cerdas dan Berani Sehat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

“Kami siap mendukung proses ini. Data-data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses untuk mendukung proses penilaian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menjelaskan bahwa audit HAM merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk melihat sejauh mana kebijakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.

Ia menyebutkan, audit akan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi dari pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian. Hasil dari proses tersebut nantinya berupa skor penilaian dan rekomendasi guna memperkuat implementasi pemenuhan HAM di daerah.

“Tujuan audit ini bukan untuk mempermalukan daerah, tetapi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” jelas Anis Hidayah.

Di akhir pertemuan, Ketua Komnas HAM RI menyerahkan plakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Sejak panitia membuka pendaftaran bakal calon Kadin Sulteng, Minggu 8 Maret 2026, sejumlah nama mulai muncul ke permukaan dan memantik perdebatan di kalangan pelaku usaha.

Kontestasi ini tidak hanya menjadi ajang perebutan kepemimpinan organisasi pengusaha terbesar di daerah tersebut, tetapi juga membuka diskursus lebih luas mengenai independensi Kadin dari pengaruh politik praktis.

Salah satu suara kritis datang dari pengusaha Morowali, Asnawi Rasyid. Ia menyoroti pentingnya menjaga marwah Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang berdiri di atas kepentingan ekonomi, bukan politik.

Menurutnya, figur yang memimpin Kadin seharusnya bebas dari afiliasi partai politik agar organisasi tetap fokus pada pengembangan iklim usaha.

“Saya tidak sepakat jika calon Ketua Kadin berafiliasi dengan salah satu partai politik. Bahkan secara aktif menjadi anggota atau pengurus partai. Apa jadinya organisasi Kadin jika dipimpin oleh sosok yang secara nyata memiliki kepentingan politik?” ujar Asnawi, Selasa malam 10 Maret 2026.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sejak berdiri, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dirancang sebagai wadah berhimpunnya pelaku usaha lintas sektor. Fungsi tersebut bahkan diperkuat melalui Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang menegaskan bahwa Kadin merupakan representasi dunia usaha nasional, baik dari sektor swasta, BUMN, maupun koperasi.

Dalam konteks itu, independensi organisasi sering dianggap sebagai syarat penting agar Kadin mampu menjalankan fungsi strategisnya, mulai dari advokasi kebijakan ekonomi hingga menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Kritik Asnawi merefleksikan kekhawatiran sebagian pelaku usaha bahwa keterlibatan aktif dalam partai politik dapat memunculkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi.

Seiring bergulirnya proses pendaftaran bakal calon, setidaknya tiga nama disebut-sebut akan meramaikan kontestasi Ketua Kadin Sulteng.

Dari sejumlah figur yang beredar, Asnawi secara terbuka menyebut satu nama yang dinilai tidak memiliki afiliasi dengan partai politik, yakni Gufran Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Palu.

Menurutnya, latar belakang Gufran sebagai pengusaha yang fokus pada aktivitas organisasi bisnis menjadi nilai tersendiri dalam menjaga independensi Kadin.

Sejak dibuka pendaftaran ada dua balon mendaftar pada Senin 9 Maret 2026. Pertama adalah Endi Hermawan. Ia tiba sekitar pukul 14.00 WITA bersama tim pemenangannya, di antaranya Penanggung Jawab Hardy Yambas, Ketua Tim Pemenangan Faisal Lahadja, dan Juru Bicara Samsu Rizal Labatjo.

Kehadiran Endi menjadi penanda awal dimulainya kontestasi terbuka menuju Muprov Kadin Sulteng.

Dua jam kemudian, giliran rombongan Gufran Ahmad datang mengambil formulir pendaftaran. Ia hadir bersama sekitar 35 pendukung yang berada di bawah koordinasi tim yang dipimpin Mohammad Hidayat Lamakarate.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menegaskan kesiapan timnya untuk memenangkan Gufran dalam kontestasi organisasi pengusaha tersebut.

“Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa kami siap bertarung. Gufran Ahmad memiliki pengalaman sebagai Ketua Kadin Kota Palu dengan rekam jejak yang nyata, termasuk kepatuhan terhadap seluruh aturan panitia,” ujar Hidayat.

Ia juga menyinggung komitmen kandidatnya dalam memenuhi seluruh ketentuan pencalonan, termasuk kewajiban pembayaran kontribusi kepada panitia.

Pertarungan Pengaruh di Dunia Usaha

Pengamat menilai bahwa pemilihan Ketua Kadin di tingkat provinsi kerap menjadi arena penting dalam menentukan arah hubungan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Di daerah dengan potensi sumber daya alam besar seperti Sulawesi Tengah—terutama kawasan industri di Morowali—peran Kadin menjadi semakin strategis.

Ketua Kadin tidak hanya berperan sebagai representasi pelaku usaha, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara investor, pengusaha lokal, dan pemerintah daerah.

Karena itu, isu independensi dari partai politik sering menjadi perhatian serius, terutama untuk menjaga kepercayaan anggota organisasi.

Di tengah persaingan tersebut, perdebatan mengenai independensi organisasi kemungkinan akan terus menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi preferensi para pemilik suara dalam menentukan pemimpin baru Kadin Sulteng.(*)

editor: yusrin eLbanna