Musrenbang RKPD 2027, Gubernur Tekankan Perangi Kemiskinan sebagai “Musuh Bersama”

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Novalina, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin 27 April 2026.

Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas SDM”, Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan mekanisme wajib dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Musrenbang ini sifatnya pokok dan wajib. Tidak akan ada program tanpa melalui proses Musrenbang. Ini bukan formalitas, tetapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi “musuh bersama”, yakni kemiskinan. Menurutnya, tanpa kesamaan arah, setiap tingkatan pemerintahan akan berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak signifikan.

“Kenali musuhmu maka kamu akan menang. Musuh bersama kita adalah kemiskinan. Ini harus kita hadapi secara terarah dan bersama-sama agar bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.

Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai sekitar 5 persen pada tahun 2030. Ia menilai kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat potensi daerah yang besar.

Selain itu, Gubernur juga mengangkat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, di antaranya tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah tertinggi sebanyak 25.232 unit.

Isu lain yang turut disoroti meliputi dampak aktivitas pertambangan ilegal (PETI dan IPR), meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba yang mengkhawatirkan, inflasi, serta ancaman bencana kekeringan akibat fenomena El Nino.

Menurutnya, Musrenbang juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan basis data pembangunan melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama perencanaan.

“Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari hirarki perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyebutkan, RKPD 2027 akan memuat sekitar 150 program, 349 kegiatan, dan 1.356 sub kegiatan. Selain itu, terdapat 7.392 usulan kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk 164 usulan yang berasal dari kabupaten/kota.

Tema RKPD 2027, lanjutnya, selaras dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan menuju Sulteng Nambaso.

Turut hadir Anggota DPR RI Komisi XI Muhidin Mohamad Said, Anggota DPR RI Komisi III Sarifuddin Sudding, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim,

para wali kota dan bupati se-Sulawesi Tengah, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah. (*)

editor: yuarin eLbanna