Day: April 29, 2026

Palu, trustsulteng – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi.

Wakil Ketua Umum GAPENSI Sulteng, Andi Ridwan, menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi disebut minim melibatkan kontraktor daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ratusan anggota GAPENSI di Sulawesi Tengah tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan terpaksa menganggur di daerah sendiri.

“Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi kesejahteraan rakyat, termasuk membuka peluang kerja bagi kontraktor lokal. Namun faktanya, kami melihat keterlibatan kontraktor daerah sangat minim,” ujar Andi Ridwan dalam pernyataan resminya.

GAPENSI Sulteng juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dinilai lebih memprioritaskan kontraktor dari luar daerah dibandingkan pelaku usaha konstruksi lokal.

Atas kondisi tersebut, GAPENSI Sulteng menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah provinsi, yakni menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kontraktor lokal, meminta prioritas bagi kontraktor daerah khususnya anggota GAPENSI, serta mendesak pemerintah untuk melibatkan GAPENSI sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jasa konstruksi di Sulawesi Tengah.

GAPENSI berharap pemerintah provinsi dapat segera mengevaluasi kebijakan yang ada guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. (*)

editor: zudan

Ampana, trustsulteng – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, H. Muhidin M. Said, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan rumah jabatan Bupati Tojo Una-Una dan diikuti oleh masyarakat setempat.

Reses ini turut dihadiri oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, SH, Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Gusnar A. Sulaeman, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam penjelasannya, Muhidin M. Said menyampaikan bahwa situasi saat ini penuh tantangan, terutama dalam bidang perekonomian. Menurutnya, dinamika global akibat perang dan ketegangan geopolitik telah menyebabkan banyak asumsi perekonomian mengalami perubahan. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Situasi global memang penuh tantangan. Perang dan ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak asumsi berubah. Namun, pembangunan negara kita tetap berjalan, meskipun ada sedikit perlambatan,” ujar Muhidin.

Sebagai anggota DPR RI yang juga menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, Muhidin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan mempertahankan harga barang-barang bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat.

Ia mencontohkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang tetap dijaga agar tidak naik. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah mengambil kebijakan menambah alokasi subsidi, sehingga beban kenaikan harga tidak langsung dibebankan kepada masyarakat.

“Barang-barang yang sudah disubsidi, seperti minyak, tetap dijaga agar tidak naik. Pemerintah menambah subsidi supaya masyarakat tidak terlalu terbebani oleh tekanan ekonomi global,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin M. Said juga menyampaikan sejumlah program yang sedang dan terus diperjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, bantuan alat pertanian, bantuan pompa air untuk mendukung irigasi pertanian, serta berbagai program lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selain program yang sedang diperjuangkan, Muhidin juga menyampaikan sejumlah pembangunan yang telah terealisasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Di antaranya adalah pembangunan beberapa pelabuhan di wilayah Kepulauan Togean serta pembangunan Pelabuhan Mantangisi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pelabuhan sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Tojo Una-Una. Pelabuhan bukan hanya menjadi sarana transportasi masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung ekonomi, distribusi barang, mobilitas hasil pertanian dan perikanan, serta mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan Kepulauan Togean.

Muhidin menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui reses, berbagai kebutuhan dan persoalan daerah dapat dicatat, diperjuangkan, dan disampaikan dalam forum-forum resmi DPR RI bersama pemerintah pusat.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tojo Una-Una,” tutup Muhidin. (*)

editor: yusrin eLbanna