Rapat kegiatan FGD penyempurnaan naskah akademik Ranperda Pertanian, bersama Komisi II DPRD Sulteng, Selasa (13/10) foto: ist
Palu, trustsulteng – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian melalui Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan naskah akademik, Selasa 13 Oktober 2026.
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Ranperda inisiatif Komisi II DPRD Sulteng.
Rapat dipimpin sekaligus dibuka oleh Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Ronal Gulla, ST.
Kegiatan ini turut dihadiri anggota Komisi II, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli Komisi II dan Bapemperda, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran Sekretariat DPRD Sulteng.
Penyusunan Ranperda ini dinilai penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Sulawesi Tengah.
Selain berperan dalam menjaga ketahanan pangan, sektor ini juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian.
Di sisi lain, perkembangan teknologi, perubahan iklim global, dinamika pasar, serta perubahan regulasi di tingkat pusat menuntut adanya kebijakan daerah yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.
Olehnya itu, penyempurnaan naskah akademik menjadi tahapan penting untuk memastikan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian memiliki landasan ilmiah, teoritis, dan yuridis yang kuat, sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pertanian di Sulawesi Tengah.
Materi yang menjadi cakupan penyusunan Ranperda tersebut meliputi perencanaan pertanian, tata kelola lahan, penyediaan sarana dan prasarana, sistem budi daya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil pertanian, perlindungan petani, hingga penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan.
Melalui pembahasan ini, Komisi II DPRD Sulteng berupaya menyempurnakan substansi Ranperda agar nantinya dapat menjadi landasan hukum daerah yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada keberlanjutan sektor pertanian.
Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pertanian daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih produktif dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah(*)
sumber: humas DPRD Sulteng
