TrustSulteng

Palu,trustsulteng – Penyelidik kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta keterangan sejumlah tokoh desa Ambunu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan mangrove ke PT. BTIIG, luasnya sekitar 30 hektare di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Mereka dipanggil dimintai keterangan diantaranya Adudin Jena (Tokoh masyarakat),Husen Jus (Tokoh masyarakat) dan Abd muluk (masyarakat),Moh Rais Rabbie, di kantor Kejati Sulteng Kamis 14 Desember 2023.

Plt.Kasipenkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay menjelaskan, hingga hari ini pihaknya sudah meminta keterangan kepada 19 orang diantaranya mantan kades,sekdes, perangkat desa dan legal konsultan perusahaan PT BTIIG.

Ia mengatakan, mereka dipanggil ini masih sebatas dimintai keterangan atas adanya kasus dugaan penjualan lahan Manggrove.

“Penyelidik masih mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum diduga sebagai tindak pidana,”tuturnya.

Bila nantinya ditemukan ada peristiwa hukumnya terjadi tindak pidana kata dia,statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tindak pidana terjadi guna menentukan tersangkanya.

Sementara tokoh masyarakat Adudin Jena dan Husen Jus mengatakan, kedatangan mereka di kejaksaan tinggi memenuhi surat panggilan dari kejaksaan guna memberi keterangan terkait adanya dugaan penjualan lahan Manggrove di desa.

Adudin mengatakan, dirinya memberikan keterangan kepada penyelidik terkait status kepemilikan lahan manggrove.

Menurut sepengetahuan mereka sepanjang hayat sejak lahir 58 tahun lalu ,hingga sampai saat ini umur 63, lahan Manggrove tersebut tidak ada kepemilikan.

Nanti setalah adanya perusahaan tersebut ,kata dia, baru ada pribadi yang mengklaim lahan-lahan manggrove tersebut miliknya.

“Cuma itu saya tidak bertanggung jawab,nanti dia bertanggung jawab sendiri,”pungkasnya.

Hal sama disampaikan Husen Jus sepengetahuannya lahan manggrove tersebut tidak ada pemiliknya,nanti adanya perusahaan baru ada oknum-oknum mengaku sebagai miliknya

“Saya ini memberikan keterangan apa adanya,”pungkasnya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan mangrove ke PT. BTIIG atas laporan Mantan ketua BPD Ambunu periode 2020-2023.

Lokasi tersebut diperjual belikan diakhir 2022 dan dibayar oleh BTIIG dalam setiap hektarenya dihargai Rp500 juta. Dan sekarang dilahan tersebut sudah berdiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak lama lagi diresmikan pengoperasiannya.

Sebelumnya, 13 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh penyelidik Kejati Sulteng. Diantaranya, mantan Kades Ambunu 1997 – 2006, Sukiman Karim, Sekretaris Desa Ambunu dan anggota BPD Ambunu. **

TIM

Palu, trustsulteng -Moment peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin 11 Desember 2023.

Kegiatan berlangsung di lantai 6 Kantor Kejati Sulteng. Hadirkan narasumber Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Prof Aminuddin Kasim SH MH dan Dr Rusmiadi ST, MSi, sebagai advisor pengadaan barang dan jasa LKPP RI.

Acara itu dibuka Kajati Sulteng, Agus Salim SH MH, dan dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulteng, mahasiswa, LSM, serta wartawan.

Kajati Sulteng saat memaparkan meteri menyelipkan tayangkan video slide tentang tindak pidana korupsi, saat Kajati Agus bertugas menjadi penuntut kasus korupsi ditangani KPK. Situasi FGD sedikit tegang. Maklum dominan peserta kepala OPD sebagai kuasa pengguna anggaran.

Di video slide berdurasi sekitar 1 menit itu juga menampilkan para tersangka korupsi ditahan pihak Kejati Sulteng. Beberapa tersangka adalah mantan pejabat pemerintahan, termasuk dari Untad. Situasi kembali cair saat pemandu acara meminta para undangan untuk memberi aplaus alias tepuk tangan kepada Kajati Sulteng yang tampil semangat mengedukasi peserta.

“Sengaja saya menayangkan video slide terkait penindakan kasus korupsi, agar menjadi peringatan bagi pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara, bahwa perilaku korupsi harus dijauhi. Dan jangan pernah mencoba untuk berbuat korupsi,” tegasnya mengingatkan.

Kajati Sulteng Agus Salim terus berpesan agar aparatur negara untuk terus berhati hati. “Video slide tadi sebagai peringatan, kalau tidak nanti lupa,” katanya.

Lebih jauh Agus Salim mengatakan, dampak dari korupsi adalah mengambil, merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga merugikan kerugian negara dan perekonomian negara. “Karena itu korupsi disebut kejahatan luar biasa yang tak dilakukan seorang, pasti libatkan orang lain,” katanya.

Di bagian lain Kajati Sulteng Agus Salim menjelaskan tentang proses penindakan dan pencegahan. Penindakan yang diawali dari adanya informasi dugaan korupsi suatu lembaga.

Kemudian terkait pencegahan, posisi kejaksaan dalam pencegahan menjadi pendamping. Ada banyak kejaksaan terlibat dalam pendampingan proyek pemerintah sehingga tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.**

Palu, trustsulteng – Tim penyidik Kejari Palu menggeledah Kantor BP2W Sulteng, terkait  dugaan korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hunian tetap (Huntap) di Kota Palu, Senin 11 Desember 2023 siang.

Penyidik Kejari Palu menggeledah sejumlah dokumen di Kantor BP2W Sulteng, dan berhasil menemukan sejumlah dokumen asli.

Penggeledahan itu dilakukan terkait dugaan korupsi proyek SPAM sumur artesis di Huntap Tondo Palu.

Dugaan kerugian negara dari sumur artesis masih minta perhitungan BPKP, tapi sementara indikasi kerugian Rp1,7 miliar

Sejauh ini Kejari Palu juga telah memeriksa 23 orang saksi terkait kasus itu, di antaranya Kepala BP2W dan Kepala Satuan Kerja.

Belum ada penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek SPAM.**

Palu, trustsulteng – Pemerintah harus memberikan dukungan dan perlindungan kepada para penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kesamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk itu pemerintah provinsi Sulawesi Tengah beserta stakeholder terkait berupaya berkolaborasi melaksanakan pemberdayaan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas dalam berbagai aspek, baik pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Ma’mun Amir dalam sambutan gubernur pada peringatan hari disabilitas internasional bertempat di Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu 9 Desember 2023.

Wakil Gubernur berharap dengan peringatan hari disabilitas internasional dapat meningkatkan komitmen kepada seluruh elemen masyarakat untuk membangun kepedulian akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Hal tersebut bertujuan meningkatkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan juga masyarakat.

Sebelum mengakhiri sambutannya wakil gubernur berharap kepada para penyandang disabilitas untuk terus berkarya, optimis dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta Kepala Dinas sosial Provinsi secara simbolis menyerahkan bantuan kursi roda dan Walker, penyerahan kaki palsu korban gempa, bantuan pangan untuk 1200 masyarakat miskin dan sebagainya.

Peringatan hari disabilitas internasional Sulawesi Tengah menampilkan sejumlah pertunjukan yang dibawakan siswa sekolah luar biasa (SLB)

Ada yang menampilkan senam kreasi, menari, baca puisi, menyanyi hingga fashion show.

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Dinas sosial Provinsi Sulawesi Tengah, BPJS kesehatan cabang Palu serta sentra Nipotowe Kementerian sosial RI.**

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Untuk tahun kedua Festival Media di Sulawesi Tengah digelar di Kota Palu. Kali ini tema lingkungan dan energi terbarukan menjadi pesannya.

Festival Media tahun 2023 bertema “Aksi Media untuk Perubahan Iklim dan Energi Baru Terbarukan ” Festival tahunan tersebut digelar 10 hingga 11 Desember di Taman GOR.

Selain diisi pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), beragam dialog bertema perubahan iklim dan energi akan hadir.

Dialog-dialog tersebut yakni ‘Membaca Krisis Iklim, Adaptasi, dan Mitigasinya’ dengan pembicara dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu,

Dinas Lingkungan Hidup Sulteng, serta jurnalis. Dialog tersebut digelar di hari pertama.

Di hari kedua festival akan diisi dengan dialog bertema ‘Energi Baru dan Terbarukan’ dengan pembicara dari Kementerian ESDM, perusahaan energi, dan jurnalis.

Festival tersebut juga menjadi ajang berbagi perspektif, pengetahuan, dan komitmen sejumlah perusahaan menyikapi perubahan iklim.

“Ini momen baik bagi semua pihak, terutama jurnalis untuk mengetahui perubahan-perubahan lingkungan dan adaptasi kita lakukan,” Ketua Panitia Festival Media 2023, Mohamad Sarfin mengatakan, Kamis (7/12/2023).

Tema Festival Hijau sendiri dipilih tahun ini sebagai respon dan ikhtiar jurnalis di Sulawesi Tengah menyusul perubahan iklim tengah terjadi secara global dan dirasakan pula di Sulawesi Tengah.

“Jurnalis, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga pengambil kebijakan daerah diharapkan mendapat makin peka dan sadar untuk berkontribusi dalam upaya meminimalisasi kerusakan lingkungan,”pungkasnya.***

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Sulteng dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  mewisuda ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan (Akper) Justitia di hotel Swissbell, Jum’at 8 Desember 2023.

Wisudawan berprestasi dengan IPK tertinggi 3,84 atas nama Evi Maisaroh, A.Md.Kep menerima piagam penghargaan yang diserahkan kadis kesehatan.

Dalam sambutan tertulis gubernur  dibacakan Kadis kesehatan mengucapkan selamat kepada 51 lulusan yang diwisuda dengan mengajak mereka bersinergi memajukan pembangunan kesehatan Sulteng.

Ia juga meminta lulusan senantiasa menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademis serta keluhuran nama baik almamater Akper Justitia.

Harapan lain yang juga diutarakan gubernur lewat kadis kesehatan agar civitas Akper Justitia ikut serta dalam mendorong lahirnya kebijakan publik berwawasan kesehatan yang berkorelasi dengan peningkatan mutu SDM kesehatan dan penciptaan lapangan kerja kesehatan.

“Saya ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh lulusan, orangtua dan juga selamat kepada ibu direktur akademi keperawatan justitia,” ujar kadis menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Rusdy Mastura.

Kelulusan para wisudawan juga diapresiasi pejabat mewakili Kepala LLDIKTI wilayah XVI (Gorontalo, Sulut dan Sulteng) yakni Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., M.M yang mengatakan mayoritas wisudawan Akper Justitia adalah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bidikmisi dan beasiswa BAZNAS.

Terlebih lagi mereka mampu lulus di tengah keterbatasan fasilitas yang mana hingga saat ini Akper Justitia masih menyewa gedung untuk aktivitas perkuliahan karena gedung lama telah hancur akibat bencana gempa 2018.

Walaupun dengan segala keterbatasan tapi Akper Justitia lanjutnya mampu meraih penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) program kampus merdeka di wilayah LLDIKTI XVI.

“Keberadaan akademi ini meskipun infrastrukturnya masih sebatas ngontrak tapi memiliki prestasi berdasarkan hasil evaluasi kami di kampus-kampus wilayah (LLDIKTI) XVI,” jelasnya.

Sementara Direktur Rabiah, S.S, M.Kes membenarkan bahwa jajarannya terus berupaya meningkatkan mutu perkuliahan dan lulusan Akper Justitia.

Diantaranya dengan membangun gedung baru, melakukan MoU dengan kampus-kampus terkemuka nasional, mendorong dosen melanjutkan studi dan riset publikasi, program pelatihan keperawatan modern dan magang ke luar negeri bagi mahasiswa, dan hal-hal lain yang sejalan dengan kebijakan merdeka belajar.

“Saya ucapkan selamat dan semoga sukses ananda semua berlanjut dalam karya dan karir selanjutnya,” ucap direktur memberi selamat ke para lulusan.

Langkah-langkah pembenahan oleh direktur turut diapresiasi Ketua Yayasan Pendidikan Justitia Dra. Hj. Hasiyanti Ponulele, M.Kes yang hadir di kesempatan itu.

Beliau berharap pembenahan demi peningkatan kualitas perkuliahan dilakukan berkelanjutan dengan melibatkan multipihak.

Ia juga mengajak lulusan untuk berkontribusi bagi kemajuan pembangunan kesehatan Sulteng.

“Jadikan wisuda ini momentum saudara untuk mengambil sikap sebagai tenaga keperawatan yang berperan aktif dalam pembangunan kesehatan Sulawesi Tengah,” tandasnya.**

sumber biro adpim

PALU- Penyelidik kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan mangrove ke PT. BTIIG, luasnya sekitar 30 hektare di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Penyelidik memanggil para pemilik surat keterangan tanah (SKT) dan mantan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ambunu guna di mintai keterangan.

Mantan Ketua BPD Ambunu Akhmad mengatakan, kedatangannya ke Kejati Sulteng guna dimintai keterangan terkait pemusnahan hutan Manggrove di Ambunu.

“Hutan Manggrove tersebut berada dibelakang pemukiman warga, sudah di land clearing oleh perusahaan Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG),” kata Akhmad usai dimintai keterangan Penyelidik Kejati Sulteng di Kantor Kejati Sulteng Jalan Samratulangi, Kota Palu, Selasa 5 Desember 2023.

Ia menjelaskan dirinya ditanyai oleh penyelidik beberapa pertanyaan guna menjelaskan status hutan mangrove tersebut, sebelum datangnya perusahaan.

“Saya jelaskan hutan mangrove tersebut, tidak ada pemiliknya,”kata Akhmad sekaligus pelapor Mantan ketua BPD Ambunu periode 2020-2023.

Seiring waktu berjalan, datanglah investor, di lokasi tersebut dan diperjual belikan diakhir 2022 dan dibayar oleh BTIIG dalam setiap hektarenya di hargai Rp500 juta. Dan sekarang dilahan tersebut sudah berdiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak lama lagi diresmikan pengoperasiannya.

Ia menjelaskan, dalam laporannya ke Kejati Sulteng, dirinya tidak melaporkan oknum atau person yang menjual.

“Yang saya laporkan apakah rusaknya mangrove beserta ekosistemnya, tidak menyalahi aturan serta regulasi perundang-undangan yang ada,” tuturnya.

Ternyata usai melaporkan kata dia, penyelidik mempelajari dan melakukan telaah hukum, ada pelanggaran ditemukan dan menimbulkan kerugian negara.

Ia menuturkan, sebelum penjualan lokasi hutan Manggrove tersebut, selaku BPD pengawas desa sudah menemui dua kali Kades Ambunu Fadly, mengusulkan hutan Manggrove tersebut, jikapun harus dijual atas nama pemerintah desa. Dan lembaga BPD, menawarkan dua opsi, uang hasil penjualan dibagikan kepada masyarakat setempat secara merata atau dibuatkan fasilitas sarana gedung serbaguna.

“Tapi usulan serta opsi ditawarkan kepada kades, tidak diakomodir atau ditolak,” ucapnya.

Olehnya ia berharap, bila penjualan hutan Manggrove tersebut dinilai melanggar hukum, agar diproses hukum lanjut guna memberi sanksi kepada oknum bertanggung jawab atas terjualnya hutan Manggrove tersebut.

Sebab dengan musnahnya hutan Manggrove tersebut mengancam pemukiman warga dari bencana tidak terduga seperti tsunami dan menghilangkan ekosistemnya dan mata pencaharian warga setempat seperti adanya kepiting,siput,kerang dan udang.

Berdasar pantauan media ini, sekira 6 warga Desa Ambunu dimintai keterangan.

Sebelumnya Plt Kasipenkum Kejati Sulteng, Abdul Haris Kiay menjelaskan, pihaknya saat ini sedang mendalami laporan masyarakat terkait hal tersebut.

Penyelidik Kejati Sulteng memanggil beberapa pihak terkait, untuk dimintai keterangan. Mereka yang dipanggil antara lain masyarakat pemegang SKT, Kepala Desa Ambunu dan Mantan Ketua BPD Ambunu.

“Penyelidikan ini diajukan atas adanya laporan masyarakat ke Kejati Sulteng tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan mangrove di Desa Ambunu ke PT. BTIIG,” pungkasnya.

Sebelumnya pada Senin(9/10) lalu Kejati Sulteng menerima adanya laporan masyarakat terkait penjualan lahan mangrove ke PT BTIIG seluas 30 hektar atas nama 10 warga setiap hektarnya dihargai Rp500 juta perhektare.***