Aroma Kongkalikong Honorer Jadi ASN, Sekda Yusman Mambantah

Aroma Kongkalikong Honorer Jadi ASN, Sekda Yusman Mambantah

Adm Red. September 3, 2023

MOROWALI, trustsulteng – Dewan Pimpinan Pusat Satuan Komando Sapu Bersih (SABER) Korupsi, menyoroti dugaan aroma kongkalikong oknum bukan honorer diloloskan menjadi aparatur sipil negara (ASN) oleh Sekda Morowali, Yusman Mahbub, yang sebelumnya menjabat Camat Bungku Tengah periode 2012 -2014.

Dalam surat DPP Saber Korupsi diterima redaksi trustsulteng.com, Minggu sore, 4 September 2023, ditanda tangani Ketum Hizam Kaimudin membeberkan, salah satu ASN inisial AM, pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali, diduga tidak pernah menjadi tenaga honorer. Namun yang bersangkutan lulus menjadi ASN, pada saat rekrutmen CPNS Honorer K2 menjadi ASN 2014.

“Yang bersangkutan tidak pernah honor. Saat itu Camat Bungku Tengah periode 2012 -2014 dijabat pak Yusman Mahbub. Oknum di kantor camat membuat kan SK se olah olah pak Amir, pernah menjadi tenaga honorer, pada kantor camat Bungku Tengah,” tulis Hizam.

Lanjut Hizam, Amir adalah warga kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah. Dan semua kesaksian warga bahwa yang bersangkutan benar benar tidak pernah honor di Kantor Camat Bungku Tengah. “Amir sehari hari kerjanya menjual bensin dan tidak pernah honor,” tulis Hizam.

Bahkan AM, diduga menyuap oknum pejabat tertentu dibuatkan surat penting atau surat keterangan asli tapi palsu (aspal).

Dengan dasar tersebut, lanjut Hizam, Camat Bungku Tengah saat itu, Yusman Mahbub, diduga melanggar peraturan pemerintah (PP) No. 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan surat kepala Badan Kepegawaian Negara, No. K. 26.30/V.47-4/99 tanggal 28 April 2014, tentang pedoman pengangkatan honorer kategori II Formasi tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, menjadi calon pegawai negeri sipil.

Surat DPP Saber Korupsi dikirimkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali, tujuan meminta klarifikasi. Dasarnya mengacu pada UU No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. “Hal ini penting, agar tidak menjadi salah paham dalam masyarakat, khususnya warga Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali – Sulteng.

Surat Saber Korupsi, ditembuskan ke masing masing;

1. Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi di Jakarta.

2. Mendagri di Jakarta

3.BKN di Jakarta

4. Kepala BKN Regional IV di makassar

5. Ombudsman RI Perwakilan Sulteng

6. Komisi Informasi Sulteng di Palu

7. Bupati Morowali di Bungku

8. Sekda Kabupaten Morowali di Bungku

9. Ketua DPRD Morowali di Bungku

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub saat dihubungi, seperti dikutip dari suarakarya.id melalui whatsapp (WA) membantah tentang status Amir. “Dia itu awalnya karyawan honorer pak. Kalau ada waktu, silahkan cek ke Morowali,” ujar Yusman Mahbub, meyakinkan wartawan. **

 

YLB

Ribuan Peserta Jalan Sehat Ramaikan Milad BKPRMI Ke-46

Ribuan Peserta Jalan Sehat Ramaikan Milad BKPRMI Ke-46

Adm Red. September 3, 2023

PALU, trustsulteng.com –  Ribuan peserta jalan sehat ikut ramaikan kegiatan Milad Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) ke-46 tahun 2023 di Halaman Masjid Almunawarah Pertanian Palu 3 September 2023.

Kemeriahan Jalan Sehat itu diikuti dari orang tua dan santri – santri  Taman Pengajian Al qur’an (TPA) Kota Palu, Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli. Panitia jalan sehat menyiapkan 1800 porsi makanan gratis dan 250 doorprice. Dan satu unit sepeda sebagai hadiah utama.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemkot Palu, Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Sulteng, ketua MPD BKPRMI Sulteng, BKPRMI Kota Palu, Sigi, Parigi Moutong dan BKPRMI Kabupaten Tolitoli, DMI Provinsi Sulteng, unsur Ormas Islam dan tamu undangan lainnya.

Ketua BKPRMI Kota Palu, Ustadz Daud Kasro yang juga sebagai ketua Panitia Milad BKPRMI ke 46 mengatakan BKPRMI sangat support atas antusias peserta yang kurang lebih dari 2000 peseeta yang hadir bahkan ada dari luar daerah yakni Parigi, dan Tolitoli

“Milad BKPRMI ke-46, dengan tema Makmurkan Masjid Makmurkan Indonesia, 46 Tahun BKPRMI Untuk Memperkokoh Umat dan NKRI, bisa bersinergi antara pemuda dan remaja dalam membangun daerah dan memakmurkan masjid”.

Pemuda di Kota Palu pada khususnya dan Sulteng pada umumnya bisa lahir sebagai generasi penerus dalam pembangunan di daerahnya terutama dalam memakmurkan masjid,” ungkap ustadz Daud disela seusai acara, Minggu 3 September 2023.

Kemudian selanjutnya tujuan diadakan perlombaan ini untuk melihat potensi para remaja dan pemuda selain kemasjidan juga dalam bidang keolahragaan.

“Kegiatan ini terlaksana berkat dorongan dari semua pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Di tempat yang sama Sekretaris BKPRMI Sulteng, Moh Syukran mengaku bersyukur dan mengapresiasi BKPRMI. Pada Miladnya ke-46 ini, diusianya yang hampir setengah abad, BKPRMI hadir melalui perjalanan organisasi yang luar biasa.

“Perjuangan dari masing-masing anggota berjalan secara ikhlas. Mereka berkiprah tanpa jaminan secara materi dan itu sangat luar biasa,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Sulteng, Sabri mengucapkan selamat selamat Milad ke-46 BKPRMI, semoga diusianya yang telah dewasa ini lebih nyata dalam berkarya untuk mengawal generasi penerus.

“Alhamdulillah program pembinaan usia dini dan remaja masjid sudah dilaksanakan dengan baik, maslah pendidikan hampir 40 persen sudah baiki,” ungkap Sabrin.***

 

YLB

 

 

 

Polda Sulteng Gelar Deklarasi Pemilu Damai. Berikut Penyampaian Gubernur

Polda Sulteng Gelar Deklarasi Pemilu Damai. Berikut Penyampaian Gubernur

Adm Red. September 1, 2023

PALU, trustsulteng – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersama seluruh pihak terkait terus melakukan upaya terbaik, guna mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.

Salah satu upaya dilakukan adalah menggelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dengan menghadirkan seluruh penyelenggara pemilu dan pengurus partai politik, di Sriti Convention Hall, pada Jum’at, 1 September 2023.

Kegiatan ini ditandai dengan pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah oleh peserta pemilu, dipimpin Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Prof.Dr.H.Zainal Abidin, kemudian dilanjutkan penandatanganan naskah deklarasi.

Turut hadir, Gubernur H.Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Hj.Nilam Sari Lawira,SP,MP, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko,S.I.P,MM, Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim,SH,MH, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Tri Winarto,S.I.P,M.Han.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr.Agus Nugroho,S.I.K,SH,MH menyampaikan Pemilu Serentak 2024 terdiri dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan saat ini tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan.

Sejatinya, perbedaan pilihan politik merupakan suatu keniscayaan dalam berdemokrasi, namun perbedaan itu tidak boleh memisahkan masyarakat Bangsa Indonesia.

Guna mencegah terjadinya potensi perpecahan di tengah masyarakat, Ia berharap peserta pemilu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan saling menghargai.

“Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak nanti, pihak yang kalah akan memberikan apresiasi dan pihak yang menang tidak tinggi hati,”katanya.

Selain itu, beliau berharap partisipasi aktif dari semua pihak dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif serta menjadikan Pemilu Serentak 2024 sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko,S.I.P,MM mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan agar Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan aman, damai, kondusif dan pihaknya akan mendukung dalam rangka menegakkan kedaulatan, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah Bangsa Indonesia.

Terpisah, Gubernur H.Rusdy Mastura mengapresiasi Kapolda Sulteng beserta jajaran yang telah menginisiasi kegiatan ini, dengan menghadirkan semua pimpinan partai, KPU, Bawaslu dan semua stakeholder terkait.

Deklarasi Pemilu Damai sangat penting sebagai langkah awal dalam membangun kesepakatan bersama, dengan harapan Pemilu serentak 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai dan kondusif.

Menurutnya, Pemilu Serentak 2024 memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut kecepatan informasi dan data. Kondisi tersebut mesti disikapi dengan tepat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Untuk itu, Gubernur H.Rusdy Mastura meminta masyarakat ikut berperan mengawasi berita hoaks serta ujaran kebencian.

“Pilihan kita boleh beda, tapi silaturahmi tetap harus terjaga,”pungkasnya.

 

sumber biro adpim

Terkait Pj Bupati Morowali Diusulkan Gubernur, Anwar Hafid; Pj Bupati Harus Paham Situasi Daerah

Terkait Pj Bupati Morowali Diusulkan Gubernur, Anwar Hafid; Pj Bupati Harus Paham Situasi Daerah

Adm Red. September 1, 2023

PALU, trustsulteng.com- Gubernur Rusdy Mastura mengusulkan tiga nama Penjabat (pj) bupati Morowali, ke Mendagri di Jakarta.

Berdasar usulan dengan nomor 100.1.4.2/374/Ro Pemotda, tertanggal 1 Agustus 2023, yakni Mulyadin Malik, Abdul Rahmansyah Ismail dan Yusman Mahbub.

Usulan gubernur tersebut berdasarkan Permandagri No 4 tahun 2023, tentang penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota.

Di pasal 9 Permendagri disebutkan, pengusulan penjabat bupati dan walikota itu dilakukan oleh gubernur dan DPRD melalui ketua DPRD kabupaten dan kota dengan mengusulkan tiga nama yang memenuhi persyaratan kepada mendagri.

Anggota DPR RI dapil sulteng, Anwar Hafid menyarankan sebaiknya penjabat yang nantinya akan ditunjuk atau disetujui mendagri dari usulan gubernur, harus benar benar penjabat yang paham daerah tersebut. “Walaupun menjabat hanya singkat, tapi penjabat bupati harus betul betul paham daerah yang dipimpinnya. Sebab akan sangat menentukan nasib keberlanjutan pembangunan dan pelayanan di daerah tersebut. Apalagi Morowali daerah yang menjadi pusat perhatian dunia,” saran Anwar Hafid, saat dihubungi, Jumat, 1 September 2023.

Lanjut Ketua DPD Demokrat Sulteng ini, tiga nama yang diusulkan Gubernur Sulteng, sangat jelas siapa sosok yang pernah dan sedang menjabat di Morowali. Sehingga usulan gubernur dari usulan pimpinan DPRD Morowali sangatlah tepat.

“Bahwa selain calon penjabat memenuhi kriteria diamanatkan undang undang, serta berintegtitas, tidak kalah pentingnya mengetahui kondisi masyarakat Morowali dulu dan saat ini,” jelas Anwar.

Namun katanya, semua dikembalikan kepada Mendagri yang akan memberikan penilaian akhir dari tiga nama diusulkan Gubernur Sulteng.

Gubernur Rusdy Mastura seperti nya lebih memberikan pertimbangan yang sama dengan usulan Anwar Hafid.

“Kan usulan DPRD Morowali hanya dua nama. Yaitu pak Yusman dan pak Mulyadin. Karena dipersyaratkan pengajuan ke Mendagri harus tiga nama, maka pemerintah Sulteng menambahkan satu nama lagi, yakni pak Rahmansyah, kadis ESDM Sulteng. Pangkatnya juga sudah memenuhi IV/D,” ujar Gubernur, di Palu, Kamis, 31 Agustus 2023.

Yaa sudah kita sudah usulkan katanya. Biarlah Mendagri yang memutuskan. Yang pasti nama pak Rahmansyah sudah diusulkan. Dan baguslah dan cukup berkompeten jadi penjabat di Morowali. **

YLB

PT. ANA Kembali Dilaporkan ke Kejati Sulteng. Begini Isi Laporannya

PT. ANA Kembali Dilaporkan ke Kejati Sulteng. Begini Isi Laporannya

Adm Red. September 1, 2023

PALU, trustsulteng.com – Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Petasia Timur melaporkan PT Agro Nusa Abadi (ANA) atas aktivitasnya dinilai ilegal sebab tidak memiliki hak guna usaha (HGU) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Kamis 31 Agustus 2023.

Laporan tersebut diserahkan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Moh.Arsad kepada staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sulteng dengan tanda terima laporan pengaduan masyarakat 001/AMLS/VII/2023.

Koordinator Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit, Moh. Arsad menjelaskan, kedatangan mereka melaporkan adanya aktivitas PT ANA, karena sampai hari ini belum memiliki HGU.

“Laporan kami lebih ke aktivitas koperasi Bunga Sawit berada di lima desa yakni Desa Bungintimbe, Molino,Tompira, Bunta dan Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara(Morut),” kata Arsad turut didampingi mantan kades Bunta dan beberapa petani plasma.

Ia menduga, dalam pengelolaan koperasi tersebut terjadi tindak pidana korupsi, sebab sampai saat ini tidak ada transparansi bagi hasil.

“Dugaan tindak korupsi tersebut lewat pemerintah desa menggunakan kewenangannya melalui koperasi ada nilai masuk disalurkan ke calon petani plasma tidak tranparansi.

“Tidak masuk akal dalam setahun dana bagi hasilnya hanya Rp75 ribu pertahun ke setiap anggota koperasi plasma,”ucapnya.

Ia juga menilai, dimana logikanya perusahaan tanpa HGU bisa diwadahi oleh koperasi yang mana ada plasma didalamnya.

Olehnya , Ia berharap dari pihak kejaksaan,terutama kepala kejaksaan tinggi (Kajati) bisa menindaklanjuti adanya laporan tersebut.

“Sudah lebih 17 tahun adanya perusahaan perkebunan sawit beraktivitas tanpa adanya HGU,”pungkasnya.

Mantan Kades Bunta Alfred Pantilu sepengetahuan dirinya sejak menjabat kades PT ANA belum memiliki HGU.

“Sebab saya sendiri menyurati Badan Pentanahan Nasional (BPN) untuk tidak mengeluarkan HGU,”ucapnya.

Ia merasa prihatin pada masyarakat sekitar lingkar sawit tidak memberi dampak signifikan asas manfaat keberadaan perusahaan tersebut.

Ia mengemukakan, selama dirinya menjabat Kades tidak pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pengurus koperasi.

Ia menyebutkan,dalam pengelolaan koperasi tidak adanya tranparansi, baik terkait rapat umum, rapat luar biasa dan laporan pertanggungjawaban.

“Intinya selama saya menjabat kades tidak pernah ada rapat,”kata Alfred.

Salahsatu petani plasma desa Bunta Jabar mengatakan, dana bagi hasil koperasi setiap tahunya berbeda-beda.

“Ada Rp120 ribu, ada Rp180 ribu, berbeda-beda setiap tahunnya,”katanya.

Ia mengatakan, pernah melakukan protes kepada pengurus koperasi atas tidak transparansinya mereka berapa pendapatan koperasi dan berapa dibagikan kepada masyarakat petani plasma.

“Saya berharap dengan adanya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti pihak kejaksaan, agar pengelolaan kedepannya lebih baik lagi,” imbuhnya.***

 

YLB

 

 

‘BOM WAKTU’ Tambang Emas Palu

‘BOM WAKTU’ Tambang Emas Palu

Adm Red. August 25, 2023

Oleh; Andi Ridwan Bataraguru

 

Perlu diketahui bahwa diperkirakan sekitar 2400 Ton cianida (NaCn) setiap tahun telah mencemari udara lewat proses uapan cianida terbang diatas lembah palu ,diatas ketinggian pegunungan sekitar Poboya kawatuna dan sekitarnya di arah Timur kota Palu

Hasil pantauan estimasi 16 rendaman tehnologi Cianidasi yg lepas dan terbuka , dalam setiap rendaman menggunakan 250 kaleng cianida dalam setiap kaleng 50 kg

(250 x 50 = 12.500 kg) atau 12.5 Ton x 16 rendaman = 200 ton / bulan produksi atau 2400 Ton setiap tahun

Kita dapat perhatikan poto kegiatan pertambangan emas Kota Palu ,dimana posisi operasi pengolahan diatas Kota Palu,dimana dibawah lembah hidup ratusan ribu jiwa manusia 24 jam menghirup uapan udara Cianida dan Natrium hidroksida ( NaOH) merupakan dasar logam kaustik atau soda api semuanya lepas bersamaan diatas udara kemudian terbawah hembusan arah angin ke lembah kota palu yang rendah

Pencemaran bahan kimia yg beracun ini disempurnakan oleh debu material batuan yg di angkut oleh truck dan pembongkaran alat berat juga ikut berterbangan di udara

Kesemuanya ini merupakan Bom waktu perlahan tapi pasti akan memberi ancaman kelangsungan hidup secara massal bagi yg hidup di dalam kota Palu dan sekitarnyad ampak kesehatan bagi sering menghirup uap Cianida (NaCn) bahan kimia beracun ini adalah warga akan mengalami penderitaan asam lambung,kemudian sistem percernaan dirusak dan sistem Pernafasan akan disumbat

Kita juga warga palu jangan kaget , jika suhu udara makin panas ,itu hanya dampak kecil dari tambang emas di sebelah Timur dan Tambang batu pasir di sebelah Barat Kota Palu, yg semuanya telah gundul ,gunung sebagai kekuatan kota telah di runtuhkan

Yang pada akhirnya kasihan sekali warga kota Palu

menerima penderitaan Kesehatan dan kerusakan Lingkungan sementara 7,9 ton biji emas dan uang diterima oleh orang orang jakarta.

Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggungjawab atas semua kejahatan kemanusian ini…?

Ataukah kita sebagai warga Palu menerima semua kejahatan dan penindas ini sebagai Taqdir hidup..?

Jawabannya berpulang pada kita semua..!

“Terjadinya kerusakan kehidupan di laut dan di darat adalah ulah kejahatan orang orang tamak /Oligarki” **

 

Andi Ridwan; Hentikan Operasi AKM Dibawah Bendera CPM

Andi Ridwan; Hentikan Operasi AKM Dibawah Bendera CPM

Adm Red. August 25, 2023

PALU, trustsulteng.com – Aktivitas pertambangan emas di area konsensi lahan PT Citra Palu Mineral (CPM) menui sorotan. PT Adijaya Karya Makmur (AKM) salah satu kontraktor mining CPM dinilai mengolah emas dengan cara rendaman. Sehingga berpotensi timbulkan dampak cuaca yang bisa menyebabkan warga Kota Palu alami gangguan pernapasan maupun lambung.

Sebab menurut Andi Ridwan Bataraguru, bagitu banyak penggunaan bahan racun berupa sianida dalam proses pengolahan emas dengan pola rendaman. Berdasar hitungan sumber yang layak dipercaya, pengolahan emas di Poboya oleh AKM, setiap satu rendaman, membutuhkan 250 kaleng sianida. Satu kaleng berkisar 50 kilo gram. Sementara ada kurang lebih 16 kolam rendaman emas di poboya.

“Di konsensi lahan CPM yang digarap oleh AKM sebagai kontraktor miningnya CPM, sekitar 12,5 ton sianida untuk 16 kolam rendaman. Yang dipanen tiga kali dalam seminggu. Pertanyaannya, berapa racun dihasilkan dari 950 ton sianida yang menguap ke udara setiap malam, dihirup warga kota palu,” beber Andi Ridwan, saat berdiskusi disalah satu warkop kota Palu, yang dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Muharam Nurdin.

Sehingga lanjut Andi Ridwan, sebaiknya aktivitas pertambangan di poboya oleh AKM dihentikan sementara sampai ada penyampaian pihak perusahaan alasan mengolah emas poboya dengan cara perendaman. Yang harusnya mengolah dengan teknologi ramah lingkungan memperkecil pencemaran udara. “Sebaiknya hentikan sementara pengolahan tambang emas poboya dilakukan AKM dibawah bendera CPM,” pinta Andi.

Sekadar diketahui, CPM adalah anak perusahaan Rio Tinto pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan emas melalui Surat Keputusan Presiden Nomor B-143/Pres/3/1997 seluas 561.050 hektar dengan wilayah berblok-blok salah satunya bernama blok Poboya – Palu seluas 37.020 Ha atau 1/3 dari luas Kota Palu.

“Dalam perkembangannya kepemilikan KK selalu berganti dari Rio Tinto, Vallar, Newcrest Mining hingga saat ini Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memiliki kapasitas pengolahan 4.000 ton biji perhari dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t Au,” sebut Direktur WALHI, Sunardi Katili, yang dikutip deadline news.com. ***

YLB

Kisruh TRANSON dan PAM Segera Diakhiri, Demi Menjaga Kedamaian Jelang Pemilu 2024

Kisruh TRANSON dan PAM Segera Diakhiri, Demi Menjaga Kedamaian Jelang Pemilu 2024

Adm Red. August 23, 2023

Palu, trustsulteng.com – Perseteruan antara PT Transon Bumindo Resourcrs dengan PT. PAM terus dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah kabupaten Morowali dan Pemprov Sulteng sedang upayakan jalan damai keduanya. Agar investasi di Sulteng berjalan kondusif. Selain itu, jelang tahun politik 2024 mendatang, kondisi kamtibmas bisa terjaga.

Penegasan ini disampaikan Abd Razak SH MH, pengacara yang konsen mendampingi warga yang lahan nya tergusur oleh perusahaan tambang.

“Meminta kepada PT Transon, agar menghentikan pemalangan di area tambang di Desa Laroenai, Kabupaten Morowali. Selesaikan secara mufakat dan tidak ada lagi palang memalang. Carikan solusinya. Jika tidak ada solusi, yaa tempuh ke jalur hukum,” Razak menyarankan.

Razak menjelaskan, bahwa awal Juni 2023 lalu, Pemda Morowali telah mempertemukan kedua belah pihak. Dipimpin langsung Bupati Morowali, Drs Taslim. Dihadiri Kapolres Morowali AKBP.Suprianto, Dandim 1311 Morowali Lekol Alzaki, Camat Bungku Pesisir Sudarmin Monoal , Kades Laroenai Idrus Yusuf, Direktur PT PAM Ruddy Tjanaka, Manajemen PT Transon Yang Yongzhu .

Bupati Taslim telah menyampaikan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik-baik.
Dari pertemuan mediasi lanjutnya, kedua belah pihak bersepakat yang dituangkan dalam berita acara:
Pertama; kedua pihak yakni PT. Transon Bumindo Resources dan PT. PAM Mineral bersepakat untuk membuka semua palang yang terpasang di lokasi dan semua aktivitas kembali berjalan seperti biasanya.
Kedua; bersepakat menjaga kondisivitas sekaligus menjamin keamanan di areal pertambangan.

Sekadar diketahui, beberapa bulan terakhir PT Transon sedikit ekstrim, sehingga warga disekitar area lokasi, merasa resah dan terganggu atas ulah oknum PT Transon melakukan cara cara meresahkan. Oknum di PT Transon terkesan melakukan adu domba di lapangan. Sehingga warga berharap, Kapolda Sulteng, bisa menengarai kisruh yang bisa mengganggu kamtibmas jelang pesta demokrasi 2024 mendatang. Demikian pula permintaan warga, agar Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, bisa membantu kenyamanan warga Desa Laroenai, Kabupaten Morowali, Sulteng. “Mewakili warga Morowali meminta gubernur sulteng, agar mendesak perusahaan untuk lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tidak ada gunanya berinvestasi jika hanya mementingkan kepentingan perusahaan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga desa lingkar tambang. Sekaligus sesegera mungkin gubernur Rusdy Mastura menyelesaikan permasalahan kisruh kedua perusahaan tersebut, ” pungkas Razak. ***

YLB

Gubernur Rusdy Mastura Temui Menko Polhukam Bahas Hak Korban 1965 dan Muktamar Alkhairaat

Gubernur Rusdy Mastura Temui Menko Polhukam Bahas Hak Korban 1965 dan Muktamar Alkhairaat

Adm Red. August 22, 2023

JAKARTA, trustsulteng.com – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Gubernur Cudy sapaan Rusdy Mastura, banyak berbicara masalah pemehuhan Hak Korban Para Pihak Peristiwa 1965. Sekaligus menyampaikan kesiapan pelaksanaan Muktamar Alkhairaat di Palu.

Turut mendampingi Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahruddin D. Yambas, M.Si, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Hj. Rohani Mastura,M.Si, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr.Farid Rifai Yotolembah,S.Sos,M.Si, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos, Kepala Biro Pemerintahan Drs.Dahri Saleh,M.Si, Kepala Biro Hukum Adiman,SH,M.Si.

Lanjut Gubernur Cudy melaporkan bahwa Pemenuhan Hak Korban Para Pihak Peristiwa 1965 melalui mekaisme Non Judicial pada prinsipnya telah dilakukan Sejak tahun 2013 saat menjabat sebagai Wali Kota Kota melalui Peraturan Walikota Palu Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah.

Walaupun didalam peraturan tersebut belum menyebutkan secara eksplisit Bantuan sosial atau program pemenuhan tersebut ditujukan Kepala korban pelanggaran HAM masa lalu, penyebutan tersebut tidak dapat dilakukan didalam perwali dikarenakan tidak ada cantolan hukumnya.

Dengan hadirnya Inpres nomor 2 Tahun 2023 demikian pula agenda pencegahanya, usaha atau agenda pemenuhanya melalui peraturan didaerah sudah dapat dilakukan secara bersamaan dengan agenda pemenuhan hak korban secara Nasional.

Diakuinya, saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penandatangan MoU dengan Komnas HAM tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak Korban melalui mekanisme non judicial namun masih terbatas pada pendataan dan bantuan sosial bagi korban.

Berdasarkan data yang tercatat di Komnas HAM sejumlah 240 Korban pelanggran HAM Tragedi 65, namun masih perlu untuk di verifikasi.

Sementara data dari KODIM 1306 untuk Kota Palu sebanyak 1172 korban, sementara Donggala dan Parigi Moutong masih dalam identifikasi.

Dalam mempercepat pemenuhan hak korban sesuai dengan INPRES tersebut, gubernur akan menindak lanjuti dengan membuat tim serupa dengan Nasional untuk mempercepat implementasi Pemehuhan Hak Korban Para Pihak Peristiwa 1965.

Beliau juga mengundang Menko Polhukam untuk berkunjung dan menyerahkan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM masa lalu di Sulteng.

Menanggapi laporan gubernur, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya yang telah dikerjakan Gubernur H.Rusdy Mastura.

Agar layanan pemulihan dapat segera terlaksana, Menko berharap kepada gubernur menyerahkan data-data Korban Para Pihak Peristiwa 1965 untuk diverifikasi oleh Tim Menko Polhukam.

“Insya Allah giat Muktamar Al Khairaat saya akan berkunjung ke Palu,”tutupnya. ***

sumber biro adpim

Danrem 132 Tadulako Inspektur Upacara Apel Kehormatan di TMP HUT RI 78

Danrem 132 Tadulako Inspektur Upacara Apel Kehormatan di TMP HUT RI 78

Adm Red. August 17, 2023

PALU, trustsulteng.com – Wagub Sulteng, H.Ma’mun Amir, Sekda Novalina Wiswadewa, Waket DPRD Provinsi Sulteng Muharram Nurdin, Unsur Forkopimda Sulteng mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka Memperingati Hari Kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia tahun 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan Jl.Basuki Rahmat Kota Palu, pada Kamis 17 Agustus 2023 dini hari.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Dody Tri Winarto,S.IP, M.Han.

Kegiatan ini diawali dengan penghormatan kepada arwah Pahlawan. Dilanjutkan dengan pemadaman lampu penerangan dan persiapan penyalaan obor.

Suasana kegiatan tahunan ini semakin sakral saat lampu dipadamkan dan obor dinyalakan. Kemudian, Inspektur Upacara membacaan naskah Apel Kehormatan dan Renungan Suci.

Turut hadir, anggota TNI/Polri, Para Pimpinan Pejabat Tinggi Pratama dan Para Pejabat Administrator Lingkup Pemprov Sulteng, Pejabat Vertikal dan Pimpinan Bank.**

 

Biro Admpim