Ombudsman Serahkan 89 KTP Kepada Warga Ape Maliko

Ombudsman Serahkan 89 KTP Kepada Warga Ape Maliko

Adm Red. February 19, 2022

Oleh: H. Sofyan Farid Lembah SH. M.Hum

Pagi cerah di 20 Februari 2022 bertambah sumringah melihat wajah wajah cerah penduduk Ape Maliko yang menerima penyerahan dokumen KTP dan Kartu Keluarga. Hari ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah ditemani Direktur NGo KOMIU dan Asisten Nasrun menyerahkan 89 KTP dan 27 dokumen Kartu Keluarga. Kembali janji terbayar tunai. Sekretaris Desa menjadi saksi penyerahan dokumen kependudukan secara gratis ini.

Program layanan jemput bola Administrasi Kependudukan ini adalah program kolaboratif Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah bersama NGo KOMIU, Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) , DInas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala yang difasilitasi donor Atlas Alliance dan Norwegian Human Rights Fund. Program kolaboratif ini khusus pada pelayanan kelompok sasaran penyandang disabilitas di Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Donggala. Masyarakat di enam desa amat sangat antusias ikut dalam program ini setelah mereka sadar bahwa dokumen kependudukan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Sama pentingnya dengan pelayanan dasar lainnya seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat Ape Maliku dari rumpun adat Kaili Rai dan Kaili Kori adalah masyarakat adat yang dikelilingi oleh kawasan perkebunan Kelapa Sawit PT Donggala Sawit Hijau dan kawasan pertambangan emas dari perusahaan pemegang IUP, PT. VIO. Ketenangan desa kini bisa terancam pada berkurangnya sumber daya air yang bakalan tersedot oleh kelapa sawit juga bakalan terancam pada konflik latent antara penambang dengan masyarakat petani juga masalah lingkungan yang tercemar manakala pengelolaan keduanya tidak memperhatikan dokumen AMDAL yang telah disusun. Terlebih bila akses masyarakat sama sekali tidak diberikan. Kasus di Buranga, Kayuboko, Kasimbar, Dongidongi, Poboya, Perkebunan Sawit di ASTRA, PT Buana Sonokeling dan PT Hurdaya Inti Plantation Buol-Toli Toli bisa terulang di Ape Maliko.

Terlepas dari ancaman tersebut, saat ini bagi masyarakat termasuk tetangga di Saloya terpenuhinya layanan Adminduk sudah sangat melegakan. Lupakan dulu tantangan masa depan, hari ini secara legal mereka telah menjadi warga negara lengkap, termasuk Kepala Suku, Todi dari komunitas Kaili Kori. Senyum di wajahnya mempunyai banyak makna tersirat. Perlawanan masih belum ditabuh karena dalam setiap pengambilan kebijakan atas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya selalu dinafikkan. Esok hari kami bertumpu pada hasil kebun kami, bukan emas. Sama kebahagiaan dengan Lanasir dan Djahra Penduduk Saloya yang butuh 70 tahun untuk dapatkan KTP. Juga dengan Lamakasia penduduk Kumbasa yg butuh 87 tahun baru dapatkan KTP.

Penulis adalah Ketua Ombudsman Perwakilan Sulteng*

Tewasnya Erfaldy, Komnas HAM; Pernyataan Kadiv Propam Mabes Polri Membuat Jelas Pelakunya

Tewasnya Erfaldy, Komnas HAM; Pernyataan Kadiv Propam Mabes Polri Membuat Jelas Pelakunya

Adm Red. February 19, 2022

Palu-Kepala Devisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol.Ferdy Sambo, menyatakan bahwa pelaku penembakan Erfaldi atau Aldi (21) tahun, warga Desa Tada, korban meninggal dunia saat demonstrasi tolak tambang di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan Sabtu 12 Februari 2022 hingga Minggu dini hari adalah anggota polisi yang berpakaian Sipil. Sebagaimana yang diunggah di akun @divpropampolri, Kamis, 17 Februari 2022.

Penyampaian Irjen Pol. Ferdy Sambo tersebut memperkuat dugaan Komnas HAM Perwakilan Sulteng, sebagaimana hasil Penyelidikan awal yang telah dilakukan Minggu 13 February 2022 yang telah di release beberapa hari lalu. Keyakinan Komnas HAM Perwakilan Sulteng terhadap pelaku penembakan, setelah melakukan interview mendalam dalam proses penyelidikan yang dilakukan dilapangan, termasuk setelah melihat dan mencermati posisi dan kondisi luka. Termasuk mencermati secara cermat proyektil yang didapatkan dari tubuh korban. Keyakinan Komnas HAM Perwakilan Sulteng, semakin menguat bahwa pelaku penembakan terhadap Erfaldy, pada titik atau posisi almarhum jatuh terjerembat setelah terkena tembakan, tidak jauh dari lokasi atau titik demonstrasi tolak tambang digelar. “Pelakunya diduga kuat dilakukan oleh anggota polisi setelah Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi Moutong melakukan pemeriksaan 17 personil anggota Polres Parigi Moutong serta mengambil sampel 20 pucuk senjata api dan 60 butir Proyektil yang dibawah anggota Polres Parigi Moutong saat melakukan pengamanan Demonstrasi berujung chaos di Desa Katulistiwa,” kata Dedy Askari, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng.

Walaupun belum menyampaikan secara detail, namun apa yang disampaikan Kadiv Propam Mabes Polri sebagaimana yang diunggah di akun @divpropampolri, Kamis, 17 Februari 2022, membuat kasus penembakan yang menyebabkan Erfaldy tewas, semakin terang benderang. Segala narasi, argumentasi bahkan satu keyakinan yang kuat sekalipun atas peristiwa yang terjadi menjadi tidak berdasar setelah Kadiv Propam Mabes Polri merelease siapa pelaku penembakan Aldi. Sekalipun pada kesempatan tersebut lanjut Dedy, jenderal dengan dua bintang dipundaknya ini belum menyampaikan secara detail identitas pelaku, namun dia memastikan pelakunya adalah anggota Polisi yang berpakaian sipil.

Terhadap peristiwa yang menimpa Erfaldy yang menyebkan meninggal dunia, Kadiv Propam Mabes Polri menegaskan, sanksi atau penghukuman dalam peristiwa ini, tidak boleh hanya berhenti dan selesai pada anggota yang melakukan penembakan, kepada Kasat dan Kapolresnya, harus dimintakan pertanggung jawaban atas terjadinya penembakan dalam pengamanan aksi Tolak Tambang di Tinombo Selatan.

Atas gerak cepat kepolisian, utamanya respon cepat Kapolda Sulteng bersama-sama Tim Mabes Polri Komnas HAM Perwakilan Sulteng menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas komitmennya yang telah melakukan gerak cepat serta menyampaikan secara terbuka pada publik atas proses pengungkapan pelaku Penembakan Erfaldy.

Lebih kurang tiga kali pertemuan koordinasi yang dilakukan antara Komnas HAM Perwakilan Sulteng dengan Kapolda Sulteng, Jenderal yang menjabat ke dua kalinya sebagai Kapolda Sulteng tersebut, berulang menyampaikan komitmen nya untuk segera mengungkap pelaku penembakan Erfaldi, “Perintah saya jelas dan tidak berubah.  Ungkap siapa pelakunya, proses, kalau bersalah PTDH kan. Selanjutnya proses hukum di Peradilan Umum untuk menuntut pertanggung jawaban pidanya,” pungkas Dedy*

Editor Yusrin

Pemeriksaan Personil Polisi dan Penyitaan Senjata, Dedy; Dugaan Kuat Erfaldy Tewas Ditembak Polisi

Pemeriksaan Personil Polisi dan Penyitaan Senjata, Dedy; Dugaan Kuat Erfaldy Tewas Ditembak Polisi

Adm Red. February 16, 2022

 

Palu-Ketua KOMNAS HAM Perwakilan Sulteng, Dedy Askari SH, mengatakan, pemeriksaan terhadap 17 anggota Polres Parigi Moutong serta penyitaan 13 unit senjata api milik personil polisi pengamanan aksi tolak tambang, seakan merutuhkan keyakinan jajaran pejabat dilingkungan Polres Parigi Moutong, bahwa sumber atau asal tembakan bukan dari anggota personil Polres Parigi Moutong.

“Dengan adanya pemeriksaan anggota personil Polres Parigi Moutong oleh Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi Moutong, membuktikan adanya dugaan kuat bahwa pelaku penembakan yang menyebabkan Erfaldy meninggal dunia dalam aksi massa, Sabtu hingga Minggu dinihari, adalah personil polisi yang bertugas di lapangan,” tulis Dedy Askari melalui releasi dikirim ke trustsulteng.com

Lebih jauh katanya, Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi Moutong, yang telah menyita 13 pucuk senjata api genggam (Pistol) untuk dilakukan ipaya saintifik dalam bentuk uji balistik, untuk mencocokan atau membuktikan secara ilmiah proyektil yang bersarang ditubuh almarhum Ervaldi berasal dari senjata api milik siapa.

“Dengan adanya personil Polres Parimo yang jalani pemeriksaan oleh Propam Polda Sulteng dan Propam Polres Parigi moutong dibarengi penyitaan 13 puncuk senjata api milik personil yang diperiksa untuk diuji secara ilmiah melalui uji balistik, memperlihatkan kuatnya dugaan bahwa pelaku penembakan yang menyebabkan erfaldi meninggal dunia adalah anggota Personil dari Polres Parigi Moutong. Proses pemeriksaan dan penyitaan senjata api ini, harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan transparan,” pinta Dedy Askary.

Lebih jauh Dedy meminta kepada pimpinan Polri baik di jajaran Polres maupun jajaran Polda Sulteng, mengambil pembelajaran berharga atas pengamanan massa aksi seperti ini. Dan harus benar-benar dilakukan secara profesional, bijak dan manusiawi. “Mestinya peristiwa ini tidak sampai begini, jika ada langkah atau upaya preventif dilakukan aparat keamanan. Aksi massa yg berujung chaos minggu dini hari dengan cara memblokade jalan Trans Sulawesi mestinya tidak lagi terlaksana, bila evaluasi atas pengamanan aksi-aksi sebelumnya dilakukan secara baik. Termasuk identifikasi langkah aksi agar tidak ada pemblokadean jalan sebagaimana aksi massa sebelumnya,” pungkasnya*

Editor Yusrin

Pejabat Bank Sulteng Resmi Dilantik. Begini Pesan Gubernur Rusdy Mastura

Pejabat Bank Sulteng Resmi Dilantik. Begini Pesan Gubernur Rusdy Mastura

Adm Red. February 16, 2022

Palu-Gebernur Sulteng H. Rusdy Mastura melantik Direktur Operasional dan anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng periode 2021 – 2025, berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu 16 Pebruari 2022.

Direktur Operasional baru yang dilantik, Hj Ramiyati bersama dua anggota komisaris baru yakni Tinus Nuato dan Maimun Lawira.

Kepada yang dilantik, Gubernur Cudy berpesan untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan dan terobosan untuk memajukan bisnis Bank Sulteng.

“Yang terdekat ini mengejar target modal inti Rp 3 triliun yang harus dipenuhi sebelum 2024,” kata gubernur mewanti.

Agar manajemen bekerja maksimal maka direktur dan komisaris tambah gubernur harus menjadi kolaboratornya.

“Ingatlah jabatan ini adalah amanah, ada tanggungjawab yang sangat besar di dalamnya yaitu bagaimana saudara dapat memastikan bahwa bisnis Bank Sulteng tetap berputar,” tandasnya.

Pucuk pimpinan yang hadir antara lain Dirut Bank Sulteng, Pj Sekda Ir. H. Moh. Faizal Mang, MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, Kepala BPKAD Sulteng Bahran, SE, MM dan Plt Staf Ahli Gubernur Dr. Rohani Mastura, M.Si*

Editor Yusrin/Adpim

Gubernur Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria

Gubernur Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria

Adm Red. February 16, 2022

 

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, membentuk tim penanganan penyelesaian konflik agraria di Propinsi Sulteng. Hal ini disampaikan di Kantor Gubernur, Rabu, 16 Pebruari 2022.

Pada Kesempatan itu Gubernur Cudy didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, dan Tim Ahli Gubernur.

Gubernur Cudy mengatakan bahwa konflik agraria banyak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan cendrung menimbulkan  menghambat pembangunan di daerah.e

“Mlihat kondisi yang berkembang banyak  permasalahan di masyarakat khususnya bidang agraria  yang harus segera diselesaikan agar jaminan investasi di daerah mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi gesekan antar warga, sehingga saya akan membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria,” tegasnya.

Tim yang akan dibentuk lanjutnya, harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang selama ini bergabung dalam pendampingan masyarakat.

“Saya berharap tim ini dapat melihat langsung di masyarakat kalau ada kebuntuan komunikasi sehingga kita dapatkan bentuk penyelesaiannya,” pintanya.

Kata Gubernur Cudy, pihaknya sangat membutuhkan  investasi. Sebab fiskal daerah kita sangat rendah. Sehingga dibutuhkan dukungan dari investor untuk membuat loncatan pembangunan di daerah. “Kita berharap PAD kita bisa mencapai 5 T. Karena saat ini PAD kita hanya 1 T. Gaji ASN sudah 1,6T. Kita bersyukur ada dana transfer dari Pemerintah Pusat,” bener Gubernur Cudy.

Gubernur menyampaikan bahwa tahun ini target mengurangi angka kemiskinan 1persen, dan pertumbuhan pembangunan sangat tinggi. Hal ini didorong dengan adanya kucuran dan KUR BRI 2,5 triliun. Dan investasi sudah berjalan baik.

“Kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD yang hanya bisa meningkatkan pembangunan sekira 20 persen. Usaha swasta yang bisa meningkatkan pembangunan sebesar 80 persen.

Solusinya lanjut Gubernur Cudy, sedini sudah dipersiapkan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga Ibu Kota Baru. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan harus ditingkatkan. Jaminan investasi harus kita wujudkan, sehingga rencana  pembangunan industri perikanan halal bisa segera dibangun. Beberapa smelter dan Food Estate segera dibangun. Sehingga perlu ada kepastian bidang agraria untuk lokasi pembangunan industri dan investasi di daerah. *

editor yusrin/adpim

Sekretariat KONI Gelar Bimtek; ‘Wujudkan KONI Sulteng Mandiri dan Profesional’

Sekretariat KONI Gelar Bimtek; ‘Wujudkan KONI Sulteng Mandiri dan Profesional’

Adm Red. February 14, 2022

Palu – Gerak dan langkah nyata Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam memajukan olahraga serta capaian prestasi, terus dilakukan, namun semua itu tidak akan terwujud, jika tata kelola serta management organisasi tidak dikelola dengan baik dan profesional. Olehnya, untuk mewujudkan KONI Sulteng yang mandiri dan profesional, menuju puncak presrasi digelar bimbingan teknik (Bimtek) yang diikuti oleh seluruh Kepala Bidang dan staf Kesektariatan.

Orientasi internal ini, dibuka langsung oleh Ketum KONI Sulteng M Nizar Rahmatu di Aula KONI, Senin 14 Februari 2022.

Ketum KONI Sulteng M Nizar Rahmatu dalam sambutannya menegaskan tujuan Bimtek kali ini, untuk memberikan pedoman dalam menjalankan tugas sehingga mampu menata administrasi organisasi dan kesektariatan lebih rapi dan profesional.

Bimtek ini juga ingin memberikan pencerahan, pendalaman di masing-masing bidang dan kesekretariatan agar dalam menjalankan tugas atau alur kerja sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI.

“Intinya ingin menyatukan persepsi dan pemahaman kepada semua bidang yang ada di Kesektariatan,” tegas Nizar.

Sementara Sekum KONI Husin Alwi lebih menegaskan bahwa orientasi kesektariatan seperti ini, baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah berdirinya wadah berhimpunnya Cabor di Sulteng.

“Ini bagian dari komitmen Ketum KONI yang berani keluar dari pakem serta dalam menata management menggunakan metode out of the box atau keluar dari kotak,” pungkasnya.

Makanya tambah Husin, perlu penguatan internal dan upgrade capacity atau peningkatan kapasitas, sehingga bisa terwujud tata kelola organisasi yang baik, bersih dan akuntabel. Apalagi sebelum Bimtek ini digelar, telah diawali Pra Bimtek dengan melibatkan para Kepala-kepala Bidang di Sekertariatan. Bahkan kedepan, Bimtek tata kelola organisasi ini akan dilaksanakan baik melibatksn Pengprov- pengprov Cabor maupun bersama KONI Kabupaten/ Kota se Sulteng.

Husin Alwi berharap kegiatan ini bisa dijadikan momentum untuk perbaikan, penyempurnaan dalam menatakelolah kesektariatan serta masing-masing bidang.  “Diawali dengan pemahaman yang sama. Kemudian memahami alur manegement, tanggungjawab serta tugas pokok dan fungsi (Tufoksi),” pungkasnya.

Penulis : Agus Gerbek

Barikade 98 Sulteng: Tangkap Aktor Penembak Tewasnya Erfaldi Saat Aksi Tolak IUP Tambang

Barikade 98 Sulteng: Tangkap Aktor Penembak Tewasnya Erfaldi Saat Aksi Tolak IUP Tambang

Adm Red. February 14, 2022

Palu- Aksi unjuk rasa penolakan terhadap aktivitas tambang emas PT Trio Kencana di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yang menelan korban jiwa mengundang keprihatinan serta kecaman dari Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (Barikade) Provinsi Sulteng.

Ketua Barikade Sulteng M Nizar Rahmatu, mendesak aparat kepolisian untuk segera meringkus aktor intlektual, provokator serta memproses anggota yang lalai, sehingga menewaskan Erfaldi (21) warga Desa Tada.

“Tangkap aktor intlektual serta provokator dibalik aksi unjuk rasa. Proses dan adili oknum anggota kepolisian yang lalai serta menyalahi SOP penanganan aksi demonstrasi, “kata Ketum Barikade Sulteng M Nizar Rahmatu, Senin 14 Februatri 2022.

Menurut Nizar Rahmatu, jika penyampaian aspirasi ini dilakukan dengan cara-cara yang elegan serta sesuai koridor hukum, diyakini tidak akan ada korban jiwa.

Ia menilai aparat kepolisian sebagai pengayom, dan pelindung masyarakat tidak akan mungkin mengambil tindakan represif, jika kemudian aksi massa tidak menyalahi dan melakukan pemblokiran jalan Trans Sulawesi di Desa Sinei.

“Bisa jadi ada aktor intlektual dan provokator dibalik aksi ini, sehingga berakhir dengan chaos,” ujarnya.

Kata Nizar, masyarakat Parimo adalah masyarakat humanis yang selalu mengedepankan kesopanan dan kesantunan. Olehnya ia berharap kiranya warga Parimo untuk tetap melakukan aktivitas seperti sediakala. ” Serahkan proses hukum kepada aparat kepolisian, agar kasus ini bisa terungkap secara terang menderang,” pintanya.

Barikade Sulteng juga tegas Nizar tidak sependapat dengan desakan aksi copot mencopot. Baik terhadap Kapolda Sulteng maupun Kapolres Parimo.” Berikan kesempatan kepada lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan investigasi dibalik aksi demo yang memakan korban jiwa. Kepada anggota kepolisian yang menyalahi SOP yang harus diberi sanksi dan tindakan,”tegasnya.

Nizar juga menambahkan, Gubernur Sulteng H Rusdi Mastura, sangat sedih dan prihatin dengan aksi tuntutan warga yang memakan korban jiwa. Makanya kasus ini harus diungkap secara proporsional. Saat ini Pemerintah Daerah tengah menyusun skema dan regulasi, yang muaranya akan memberikan ruang kepada warga untuk melakukan aktivitas penambangan rakyat.

Masalah tuntutan warga agar IUP PT Trio Kencana dicabut, bukan hal gampang. Karena itu domain pemerintah pusat, menerbitkan dan mencabut IUP. Sesuai aturan pertambangan, Gubernur kata Nizar tidak punya kewenangan untuk mencabut. Hak mencabut adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM.

“Jika elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tani (Arti) Koalisi Gerak Tambang menuntut Pemerintah Sulteng menutup tambang emas milik PT Trio Kencana yang memiliki lahan konsesi di Kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo Selatan, baiknya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan elegan, pungkasnya.

 

Penulis: Agus Gerbek

Demo Tambang Menelan Korban Jiwa. Gubernur Cudy Sampaikan Duka Mendalam

Demo Tambang Menelan Korban Jiwa. Gubernur Cudy Sampaikan Duka Mendalam

Adm Red. February 13, 2022

Palu-Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura memberi pernyataan tegas atas jatuhnya korban meninggal dunia saat warga menggelar demonstrasi di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Ia terpukul dan sangat kecewa. Diapun merasakan kesedihan mendalam. Dan sekaligus menyampaikan duka cita kepada keluarga korban atas nama Erfaldi.  “Saya sangat sedih mendengar kabar ada warga meninggal saat demo. Harusnya tidak terjadi. Saya minta aparat kepolisian mengusut tuntas secara profesional,” pinta Gubernur Rusdy Mastura saat jumpa pers di kediamannya, Minggu 13 Pebruari 2022.

Gubernur Cudy menyatakan kekesalan nya terhadap aksi massa yang tidak sabar menunggu kedatangannya sesuai janjinya akan hadir bertatap muka pada Senin (14/2). Permintaan untuk hadir saat demo, Sabtu (12/2) sangat sulit. Ia bersama Kapolda dan Danrem sedang kunjungan kerja memastikan vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di Morowali, Morut dan Kabupaten Poso.

“Masalah tuntutan warga agar IUP PT Trio Kencana dicabut, bukan hal gampang. Karena itu domain pemerintah pusat, menerbitkan dan mencabut IUP. Sesuai aturan pertambangan, gubernur tidak punya kewenangan mencabut. Hak mencabut adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM,” jelasnya.

Pihaknya sudah mendapatkan laporan, atas IUP Trio Kencana. Skemanya sudah diatur.

Karena tidak semua lahan masuk konsensi Trio Kencana ditolak warga “Ada beberapa desa masuk konsensi Trio Kencana. Bagi warga yang mau lahannya digarap, perusahaan bisa membayar. Istilahnya ganti rugi. Lahan warga yang tidak bisa karena mengganggu perkebunan dan persawahan akan kita usulkan untuk diciutkan konsensi IUP Trio Kencana,” beber Gubernur Cudy, yang didampingi Ronny Tanusaputra, TA Gubernur bidang investasi dan pertambangan serta TA bidang hukum, Abd Rahim.

Diakhir pernyataannya, Gubernur Cudy meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sebab jatuhnya korban jiwa. Dan juga menindak tegas kepada warga yang melanggar aturan. Mengganggu ketertiban umum. Menghalangi akses kendaraan jalan umum. *

Penulis Yusrin

PORDI Sulteng Resmi Terbentuk dan Siap Dikukuhkan

PORDI Sulteng Resmi Terbentuk dan Siap Dikukuhkan

Adm Red. February 12, 2022

Palu – Pengurus Wilayah Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Sulawesi Tengah resmi terbentuk.

Olahraga pikiran dan rekreasi yang sejalan dengan makna sport yang sesungguhnya ini di Ketuai oleh Asri M Tahir, Sekretaris Agus Manggona serta Bendahara Andi Vridya Farida Jabir.

Kepengurusan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) PB PORDI Nomor : SKEP/II/SK-PB PORDI/I/2022 tertanggal 30 Januari 2022 yang ditandatangani Ketum PORDI PB PORDI DR H Andi Jamaro Dulung MSi, dan Sekjen H. Sulkarnain Wahid.

Ketua Wilayah PORDI Sulteng Asri M Tahir menegasakan dengan terbitnya SK Kepengurusan dari PB PORDI, maka sinyalemen yang berkembang dimasyarakat terkait terbit atau beredarnya mandat-mandat lain bisa terbantahkan.

“Jadi tidak benar jika ada dua mandat. Ini kami baru usai menggelar rapat perdana, guna membahas kesiapan pelantikan, anjangsana ke dewan Penasehat/Pembina serta agenda menggelar tournament Domino di Bumi Tadulalo,” kata Asri, Sabtu 12 Januari 2022.

Menurut Asri, rencananya, pengukuhan pengurus PORDI Sulteng akan digelar secara serentak di bulan Maret. Makanya itu, pihaknya masih harus merampungkan beberapa hal, utamanya pembentukan kepengurusan di Kabupaten/kota se Sulteng. Alhamdulillah, dari beberapa tokoh penting yang dihubungi siap dan bersedia menakhodai cabang olahraga permainan rakyat ini. Untuk Kota Palu mandat diberikan kepada H Alimuddi Ali Bau, Kabupaten Donggala Ibu Safia, Kabupaten Poso Andi Abdi, Kabupaten Morowali Utara Safri, Kabupaten Tojo Unauna Moh Jafar Amin, Kabupaten Morowali Putra Bonewa, Kabupaten Sigi Torki Ibrahim Tura, Kabupaten Parigi Moutong Sayutin Budianto serta Kabupaten Banggai Taufik Kamin.

Asri menambahkan, untuk komposisi pengurus wilayah PORDI Sulteng semuanya adalah pecinta olahraga Domino. PORDI bakal menjadi wadah silaturahmi sekaligus memupuk persaudaraan bagi seluruh masyarakat pecinta domino di Sulteng.

Pihaknya juga kata Asri menginginkan PORDI Sulteng eksis, karena olahraga Domino ini banyak peminatnya, sehingga perlu pembinaan lebih intens menuju olahraga Domino profesional.

“Domino juga merupakan wadah kebersamaan silaturrahim baik pejabat, politisi, pengusaha, profesional dan masyarakat. Intinya semua menjadi sama tak ada sekat dalam Domino,” tandasnya.

 

Penulis.: Agus Gerbek

Perindo Sulteng Terus Memasifkan Konsolidasi Partai

Perindo Sulteng Terus Memasifkan Konsolidasi Partai

Adm Red. February 12, 2022

PALU-Pasca Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Lido Resort, MNC Hotel, Bogor Jawa Barat pada akhir Januari 2022, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sulteng, langsung rapatkan barisan dengan melaksanakan pemantapan pengurus DPW. Rapat internal dilaksanakan, pada hari Jumat siang, 11 Februari 2022 di Rumah Makan Pondok Pinang, Kota Palu.

“Ada 27 pengurus hadir dalam rapat perdana pasca rakernas yg digelar DPP.  Dalam rapat ini langsung membagi tugas penanggungjawab koordinator wilayah (koorwil) untuk pemberkasan pengurus untuk verifikasi administrasi dan faktual. Dan dari tujuh dapil di Sulteng, masing2 diisi oleh dua atau tiga org penanggungjawab,” tulis Ketum DPW Perindo Sulteng, Mahfud Masyarakat ke redaksi trustsulteng.com

Setelah menggelar rapat internal lanjutnya, pengurus DPW, langsung menggelar kunjungan kerja (kunker) di DPD Perindo Parigi Moutong (Parimo), guna memastikan pengurus DPD dan DPC. Hadir dalam kunjungan kerja, selain Ketum DPW, Mahfud Masuara, ikut hadir Sekretaris DPW, Arif Sulaeman, SH. MH, Bendahara DPW, Daniel Aziz Tulandi, Kepala Sekretariat DPW, Sukirman Asman Kamara’a serta sejumlah pengurus lain. Dalam pertemuan kali ini, juga dihadiri oleh Dinas Kesbangpol Kabupaten Parigi Moutong,  Handayani, SE, Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

Pada kesempatan pertemuan itu, ibu Handayani, menjelskan alur pertnggungjawab dana bantuan pemerintah  sejumlah Rp72 juta. Karena adanya tiga anggota Legislatif Perindo di DPRD Parimo

Dalam kesiapan struktur, Ibu Yolanda Mambu, Ketua DPD Parimo, harus bekerja keras, karena memiliki 23 kecamatan. Dengan jarak jangkauan antar kecamatan sekitar 250 km, dari ujung Molosipat Provinsi Gorontalo, dengan Desa Maleali, berbatasan Kabuoaten Poso. Ditambah lagi sekretaris DPD, Arjoni Telong telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris DPD.

“Itu sebabnya kunjungan kerja kali ini, selain memastikan verifikasi pengurus DPD juga  seklian membenahi pengurus DPD dan memastikan Kantor DPD Perindo Parimo,” beber Mahfud.

Selanjutnya kata Mahfud, pengurus DPW Perindo akan melakukan kunjungan kerja ke 13 DPD Perindo se Sulteng.*

Editor Yusrin L. Banna