Presiden Jokowi Ingatkan Gelombang Covid, Gubernur Cudy; Semua Mesti Lebih Waspada

Presiden Jokowi Ingatkan Gelombang Covid, Gubernur Cudy; Semua Mesti Lebih Waspada

Adm Red. December 16, 2021

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, mengikuti arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, secara virtual dari Istana Negara tentang Penanganan Covid -19, Kamis 16 Desember 2021.

Presiden Jokowi mengingatkan potensi gelombang covid 19 varian baru. Gubernur Rusdy Mastura menanggapinya dengan terus dan lebih waspada menyikapinya. Dengan tetap menaati protokol kesehatan.

Kegiatan itu dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan Pengarahan terhadap seluruh Kepala Daerah se- Indonesia terkait pandemi COVID-19.

Ada beberpa poin penting yang ditekankan Presiden Jokowi kepada seluruh Kepala Daerah serta Pangdam dan Kapolri. Pertama, Presiden Jokowi menekan untuk terus mensosialisaikan disiplin protokol kesehatan, meskipun kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun dan sudah di bawah standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia).

“Ini artinya pada posisi yang baik dan posisi yang rendah. Tapi saya ingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir,” sebut Presiden Jokowi, yang disiarkan secara virtual.

Namun di samping itu, Presiden mengingatkan bahwa tren kenaikan kasus COVID-19 terjadi di beberapa negara besar.

“Inilah yang mengingatkan kita harus pada posisi hati-hati dan waspada, karena dunia dihadapkan pada ketidakpastian,” jelasnya.

Naiknya kembali kasus di beberapa negara besar itu disebabkan tiga hal, yaitu cepatnya relaksasi yang tanpa tahapan-tahapan. Kemudian, lanjutnya, karena masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi. Dan ketiga, karena pembelajaran tatap muka.

“Ketiga hal ini kita harus hati-hati. Saya harapkan kepada gubernur, walikota, bupati dan Forkopimda untuk waspada, sehingga kejadian di negara lain tidak terjadi di sini,” ingatnya.

Poin selanjutnya, Presiden Jokowi mengingatkan untuk mempercepat vaksinasi dan terus mematuhi protokol kesehatan.

“Saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda untuk mengingatkan pada bupati, walikota, Polres dan Danrem juga Dandim agar tetap tingkatkan kewaspadaan untuk meningkatkan tracing dan testing dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi mengingatkan Pemerintah Daerah untuk terus mempercepat vaksinasi, karena sudah 237 juta dosis vaksin yang telah dikirim ke daerah-daerah.

“Saya ingatkan daerah yang vaksinasinya masih rendah di bawah 50 persen untuk mengejar agar di bulan November ini di atas 50 persen dan di atas 70 persen diakhir tahun ini,” ujarnya.

Di poin terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus waspada terjadinya gelombang ketiga terlebih dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.

“Ini yang harus kita ingatkan agar Natal dan Tahun Baru untuk tidak kemana-mana untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan datangnya gelombang ketiga. Inilah peran Pangdam, Polda, Polres untuk mensosialisaikan karena ini sangat-sangat penting,” tegasnya.

Menanggapi arahan Presiden Jokowi tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, capaian vaksinasi terus dikejar dengan mengeluarkan surat edaran gubernur untuk bupati dan walikota agar dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda untuk melakukan vaksinasi massal.

“Sekali lagi ini betul-betul harus sampai target yang telah ditetapkan. Dalam waktu dekat kita juga akan turun ke Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan vaksinasi massal,” kata Gubernur Rohidin, usai mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo secara virtual, di Gedung Daerah.

 

editor yusrin/biro adpim

KONI Bangkep Dilantik, Husin Alwi: Olahraga di Bangkep Harus Maju 

KONI Bangkep Dilantik, Husin Alwi: Olahraga di Bangkep Harus Maju 

Adm Red. December 16, 2021

BANGKEP – Sekretaris Umum KONI Sulteng Husin Alwi melantik pengurus KONI Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Masa Bakti 2021-2025 di BPU Kecamatan Tinangkung Salakan, Kamis 16 Desember 2021.

Ketua Umum KONI Bangkep dipimpin Rusly Moidady yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkep. Pada pelantikan KONI Bangkep dirangkaikan Rapat Kerja Daerah KONI Bangkep.

Hadir bersama Sekum, Bendahara Umum Andi Nur B Lamakarate, Direktur Eksekutif M Warsita, Wakil Ketua Helmy Umar dan Hendy Sagala dan media KONI Sulteng.

Mewakili Ketum KONI Sulteng M Nizar Rahmatu, Husin Alwi mengatakan kepada jajaran pengurus KONI Bangkep bahwa ada tiga agenda besar KONI Sulteng yaitu Porprov 2022 di Luwuk, Sulteng Emas 2024, dan Bidding tuan rumah PON XXII-2028. Diharapkan tiga agenda besar itu menjadi perhatian KONI Bangkep dalam menyusun program Rakerda KONI Bangkep 2021.

Husin Alwi berpesan kepada jajajran KONI Bangkep membangun olahraga berdasarkan pilar pembangunan olahraga yaitu sport industri, sport tourism, sport science, sport intelegence.

Menurut Husin, KONI Bangkep bisa mengangkat cabang olahraga (Cabor) air seperti dayung, renang, atletik sesuai dengan topografi Banggai Kepualauan terdiri dari pulau besar dan kecil. “Topografi Bangkep sangat menguntungkan mengangkat olahraga air yang bisa diharapkan menyumbang atlet pada Sulteng Emas 2024. PON 2024 di Aceh Sumatera Utara, kita menargetkan minimal 10 medali emas agar Sulteng tembus papan tengah atau 15 besar PON di Aceh dan Sumatera Utara” kata Husin Alwi.

Husin juga meminta jajaran pengurus KONI Bangkep bergerak cepat menuju Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera dalam bidang olahraga. Semangat KONI Sulteng era sekarang menjadikan olahraga sebagai harga diri dan kebanggaan. Olehnya KONI Bangkep pun demikian bisa menyelaraskan kakinya bergerak cepat bersama sama menbangun olahraga di Bangkep yang lebih maju dengan menjadiikan olahraga sebagai unggulan pembangunan di Bangkep. Bisa dengan memperbanyak event olahraga di bangkep. “Di Bangkep bisa digelar event renang, balap sepeda, lari bahkan kejuaraan dayung. Jangan kita berpikir kita tidak bisa tetapi berpikirlah bisa, karena dengan mind set demikian, maka event yang dirasa tidak mungkin menjadi mungkin dilaksanakan,” kata Husin.

Dengan hadirnya KONI Bangkep setelah dua tahun vakum, harusnya bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Saya berharap bisa dilaksanakan rutin event olahraga tingkat provinsi maka menggerakkan perekonomian masyarakat. Ribuan orang hadir datang ke Bangkep pastinya perlu penginanpan, makan serta kebutuhan lain. Yang paling penting dari event ini masyarakat bisa terhibur menyaksikan langsung  event olahraga. “Semangat ini harus bisa tertanam dalam pengurus KONI Bangkep yang baru saja dilantik,” kata Husin.

KONI Bangkep yang dilantik dan dikukuhkan rata rata orang baru. Selain Sekda Ketua Umum, Ketua Harian dijabat Delmard Siako mantan anggota DPRD Bangkep, sementara Sekum Asrul Uwe dan Bendahara Umum dijabat Yamin Yakobus.

Rusly usai dilantik mengatakan, akan berupaya sepenuhnya agar olahraga di Bangkep bisa berkembang. “Yang paling utama saya berkeinginan bisa dibangun Sport Center di tengah kota Salakan,” kata Rusly.

Disamping itu degan akan digelarnya Porprov tahun 2022 di Banggai, KONI Bangkep bertekad masuk jajaran lima besar pada multi event olahraga terbesar di Sulteng. “Tekad saya kabupaten Bangkep masuk lima besar pada Porprov yang dilaksanakan di Banggai Luwuk, karena Banggai Basudara termasuk Bangkep didalamnya,” kata Rusly.

Ia berharap dengan dilantik sebagai Ketua umum KONI Bangkep mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD, pemerintah dan masyarakat.

Bupati Bangkep Kombes Pol Purn H Rais Adam dalam sambutannya mengatakan, mendukung tekad KONI Bangkep lima besar Porprov 2022. Bahkan Rais Adam siap menjadi ketua kontingen Bangkep pada Porprov 2022.

Rais Adam juga berharap KONI Bangkep dibawah komando Rusly Moidady bisa menggaet sponsor olahraga disamping APBD.

Rais Adam mengatakan KONI Bangkep yang bangun dari tidur saja bisa berprestasi dengan hasil Kejuprov atletik 2021dan Popda Donggala 2022 yang berhasil melahirkan atlet Bangkep juara. “Sedangkan KONI-nya lalu belum ada apalagi jika sudah ada,” ujar Rais Adam meyakinkan.

Rais Adam juga meminta pengembangan cabang olahraga di Bangkep menyesuaikan kondisi alam di Bangkep. “Seperti halnya Kendari unggul Cabor dayung, kita di Bangkep harus bisa seperti itu. Apalagi ada dua atlet Bangkep kita bisa mewakili Sulteng pada PON Papua,” kata Rais Adam.

editor yusrin/humas koni

Pentahelix dan Masa Depan Ombudsman

Pentahelix dan Masa Depan Ombudsman

Adm Red. December 16, 2021

Oleh: H. Sofyan Farid Lembah

Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Majelis Wilayah (MW) KAHMI SULTENG dan IJTI Sulteng baru selesai gelar Bincang-Bincang Akhir Tahun soal Problematika Pelayanan Publik di Sulawesi Tengah pada 13/12/2021 lalu. Bincang Bincang ini menghadirkan selain Narasumber dari Anggota Pimpinan Ombudsman RI, Hery Susanto,SPi, MSi juga cerdik cendikia dari Universitas Tadulako Prof.Dr. Amar,ST, MT Wakil Rektor, Dr.Suparman/Ketua ISEI Sulteng dan Dr.M.Tavip, SH,MH serta Heri Susanto dan Mitha Meinansi dari IJTI Sulteng. Pentahelix? Ini adalah sebuah strategi untuk efektifkan Pencegahan dan Penyelesian Pengaduan Masyarakat yang diintrodusir Hery Susanto dalam menjawab tantangan eksistensi Ombudsman hadapi problematika pelayanan publik akan datang termasuk di Sulawesi Tengah. Gencarnya kritikan peserta diskusi terhadap kinerja Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah juga termasuk kritik pedas Narasumber menjadikan bincang bincang ini menjadi menarik hingga berlangsung larut malam.

Bagi Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah pendekatan Pentahelix yang lebih diartikan sebagai sebuah strategi kolaborasi yang harus dimainkan oleh Ombudsman dan ini sudah tidak terlalu asing dalam jalannya peran Ombudsman mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Benar masih banyak masyarakatvyang belum puas atas kinerja yang ada misalkan dalam Pengawasan penanganan Bencana di Pembangunan HUNTARA dan HUNTAP serta pembayaran dana stimulan atas kerusakan bangunan masyarakat di 3 kabupaten,PASIGALA. Palu, Sigi dan Donggala.

Strategi Pentahelix menjadi penting untuk diterapkan dalam problematika pelayanan publik terlebih peran terbatas pada Magistrature of Influence. Strategi ini dalam praktek memudahkan dalam penyelesaian laporan masyarakat juga sangat efektif membangun kemitraan mengajak peran serta seluruh stakeholders baik media, kelompok masyarakat strategis, pemerintah, swasta dan BUMN/BUMD serta aparat penegak hukum juga akademisi. Dalam praktek bahkan Hery Susanto mengingatkan bahwa kelompok agamis sangat penting dilibatkan. Sebagai Kepala Perwakilan, saya sependapat dengan bapak Hery dan menambahkan bahwa pendekatan itu memang harus melibatkan tokoh agama agar kita tidak dituding non Pancasilais atau juga tidak bertuhan pada pemberian pelayanan publik. Perubahan perilaku agar tidak maladministrasi harus juga memakai pendekatan agama. Nilai nilai agamis adalah ruh dari pelayanan publik dimana kita semua kelak mempertanggungjawabkan karya kita. Olehnya wajar bila dalam mengembangkan Pentahelix ini perlu dikaji sebuah Fiqih maladministrasi. *

Apresiasi TP2DD dan ETPD, Gubernur : Digitalisasi Majukan Daerah

Apresiasi TP2DD dan ETPD, Gubernur : Digitalisasi Majukan Daerah

Adm Red. December 16, 2021

PAlU-Pelaksana tugas (plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, MM atas nama gubernur meresmikan pembentukan SK Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulteng, di hotel swiss-belhotel, Kamis 16 Desember 2021.

Dalam sambutan tertulisnya,  Rudy Dewanto menyampaikan apresiasi dan harapan semoga TP2DD dan ETPD berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Asisten Rudi menambahkan bahwa digitalisasi adalah tuntutan masyarakat modern agar Pemda melakukan inovasi layanan publik.

Ditambah lagi digitalisasi pada sektor-sektor penerimaan diyakini dapat mengoptimalisasi pendapatan daerah.

“Sumber-sumber penerimaan makin terbuka lebar, olehnya saya harap peran TP2DD diperluas lagi ke depan,” kata Plt Asisten menambahkan.

Sementara Kepala Perwakilan BI Sulteng M. Abdul Majid Ikram dalam paparannya mengapresiasi terbentuknya TP2DD sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi menumbuh suburkan ekosistem digital.

Digitalisasi tambahnya adalah indikator kemajuan daerah khususnya dari aspek ease of doing bussiness (kemudahan berusaha).

Selain itu, ia berharap pemda dapat memperluas praktek-praktek transaksi nontunai untuk mengatrol pendapatan asli daerah.

“Saya mengapresiasi Bandara Mutiara Sis Aljufri jadi (salah satu) Pilot Project transaksi nontunai,” Ia memberi pujian atas dimulainya pembayaran parkir elektronik di Palu.

Turut hadir di acara, Wakil Walikota Palu dr. Reny A. Lamadjido, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sigi Iskandar Nongtji, Bank Sulteng, Badan Pendapatan Daerah dan pihak terkait.

editor yusrin/biro adpim

Ketua Ronny: Peletakan Batu Pertama, Menunggu Desain Kampus UNU Sulteng

Ketua Ronny: Peletakan Batu Pertama, Menunggu Desain Kampus UNU Sulteng

Adm Red. December 15, 2021

PALU-Panitia pembangunan Universitas NU (UNU) Sulteng tancap gas. Padahal baru seminggu berlalu Gubernur Rusdy Mastura menyerahkan lima hekar tanah hibah untuk pembangunan UNU ke KH Said Aqil Siroj, Ketum PB NU Pusat, di Jakarta.

Ketua Panitia Pembangunan UNU Sulteng, Ronny Tanusaputra, di Palu, Rabu malam (14/12) menggelar rapat perdana. Panitia yang hadir Dr Lukman Thaher, selalu Ketua DPW NU Sulteng. Ada bendahara panitia, Mahmud Doturu, Dr. Moh.Ali, Amin Thahir, SH, Dr. H.Muhtadin, Dr.H.Awaluddin, M. Isnan, M.Fil, M. Arman, M.Pd dan Faisal Attamimi, M.Fil.

Ketua Ronny menyampaikan, rencana peletakan baru pertama pembangunan kampus UNU Sulteng, setelah selesai desain kampus dibuat. “Panitia bergerak cepat. Sembari menunggu desain gambar kampus selesau dibuat, panitia sudah harus memastikan sekretariat panitia. Begitu pula rekening bank panitia pembangunan sudah harus ada,” jelas Ronny usai rapat.

Ronny menjelaskan, Minggu 19 Desember 2021, panitia akan meninjau lokasi pembangunan UNU Sulteng. “Minggu ini panitia akan meninjau lokasinya. Doakan yaa..semua rencana panitia sekaligus harapan PB NU Pusat, punya universitas NU di Sulteng secepatnya terealisasi,” pungkasnya.

penulis yusrin

 

Vera Rompas Mastura Raih Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2021

Vera Rompas Mastura Raih Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2021

Adm Red. December 15, 2021

Jakarta-Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, salah satu perempuan beruntung yang meraih penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2021. Penganugerahan istri Gubernur Sulteng ini diberikan oleh  Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Jakarta, Rabu 14 Desember 2021.

IPEMI bekerjasama dengan Majalah IPEMI kembali menggelar kegiatan Anugerah Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia, dan Peluncuran Buku PII 2021. Acara ini rutin dilakukan di setiap akhir tahun, dan sempat tertunda akibat mewabahnya Virus Covid-19, dan alhamdulillah kini perlahan melandai.

Tujuan kegiatan Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2021 ini, antara lain  mendorong Perempuan (Muslimah) di Indonesia, untuk terus berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Menjadikan keberhasilan Perempuan Indonesia sebagai inspirasi untuk pengembangan muslimah pada khususnya, dan perempuan di Indonesia pada umumnya.

Selain itu mempublikasikan kepada masyarakat bahwa banyak perempuan Indonesia yang berprestasi, dan berhasil dalam membangun karier di bidang bisnis/ perusahaan, instansi pemerintahan, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Memberikan apresiasi kepada Perempuan Indonesia yang berhasil dan berprestasi, serta yang dinilai telah memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan nasional.

Kriteria umum penilaian dan penerima penghargaan, adalah perempuan;

Berprestasi dan berhasil dalam membangun karier atau bisnisnya. Telah berkontribusi signifikan terhadap perusahaan/ instansi/ organisasinya. Memiliki peran strategis/kontribusi dalam pembangunan nasional. Dan memiliki improvement prestasi yang patut dibanggakan. Kontribusi dan perannya, dapat menjadi inspirasi yang baik bagi masyarakat.

Setelah melalui berbagai diskusi dan penilaian, kandidat yang mendapatkan Anugerah PII 2021 ini ada 67 perempuan atau Muslimah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dari berbagai profesi. Mereka ada yang berasal dari pimpinan pemerintahan (Pusat/ Gubernur/ Bupati/ Walikota), Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pengusaha (nasional/ multinasional, dan daerah), dari Manajemen Korporasi (BUMN, Swasta Nasional & Multi Nasional), Tokoh Ekonomi Syariah, sertaTokoh Sosial Kemasyarakatan dan lingkungan.

Ingrid Kansil, S.Sos., Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, menuturkan sejarah mencatat peran serta kontribusi perempuan telah dimulai sejak lama. Al-Quran dan Al- Hadist pun menempatkan perempuan sebagai ‘Al Ummu Madrasatul Ula’, seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Adapun istilah ‘Pemimpin besar lahir dari Rahim seorang perempuan’, sehingga perempuan memiliki peran vital sebagai pionir serta garda terdepan dalam membangun peradaban bangsa.

Kita telah melihat, sepak terjang pemimpin perempuan yang kotribusinya memberikan harapan bagi perempuan lainnya. Lebih luasnya, kita berkaca kepada sejarah bangsa Indonesia, pahlawan perempuan menjadi tonggak kemerdekaan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia.

“Di dalam perjalanan pengabdian saya bersama IPEMI, sering saya menemukan sosok perempuan inspiratif yang tidak hanya menjalankan perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, namun juga dedikasinya terhadap bangsa dan negara. Sosok ibu negara, pengusaha, aktifis, profesional hingga seniman, merupakan para perempuan yang kontribusi serta karyanya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lainnya,” ungkap Ingrid saat memberikan sambutan penganugerahan PII 2021.

Seluruh kandidat yang memperoleh Anugerah PII 2021, ditulis dalam sebuah buku eksklusif dengan 274 halaman. Bertajuk PEREMPUAN INSPIRASI INDONESIA 2021. “Buku ini merupakan wujud apresiasi IPEMI dan Majalah IPEMI kepada para perempuan hebat Indonesia, yang langkah pengabdiannya sejalan dengan ikhtiar kami untuk senantiasa menginspirasi dan menjadi panutan bagi perempuan lainnya,” tambah Ingrid.

Perempuan Multitasking

Perempuan ditakdirkan oleh Allah SWT mempunyai kemampun yang Multitasking, oleh karenanya perempuan dalam kehidupan mempunyai banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan. Peran perempuan sangatlah komplit, tidak hanya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, juga istri yang akan selalu hadir melayani dan melengkapi suaminya, Menjadi komplit ketika perempuan hadir sebagai aktivis atau perempuan karier, atau perempuan pemimpin, terlebih sebagai perempuan pebisnis. Dan jika masih memiliki orangtua, fungsinya sebagai anakpun sangat menarik  tertulis di buku ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Dari perempuanlah cita-cita besar terwujud, dari perempuanlah hal-hal mulia terlaksana, karena perempuanlah akan tumbuh dan berkembang generasi unggul bangsa, dan ada seribu satu  cerita tentang perempuan yang layak untuk dijadikan inspirasi bagi kaumnya sendiri.

Berkenaan dengan banyaknya cerita sukses jatuh bangunnya dari perjuangan perempuan baik dalam menjalankan peran-perannya  sebagai anak, istri, ibu, karier, dan makhluk sosial yang selalu berinteraksi di tengah masyarakat, IPEMI dan Majalah IPEMI terus mengikhtiarkan terhimpunnya kisah-kisah hebat tersebut dalam buku Perempuan Inspirasi Indonesia. Buku ini menceritakan perjalanan hidup tokoh-tokoh perempuan di negeri ini, agar bisa menjadi inspirasi untuk perempuan lain dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini.

Semoga buku ini bermanfaat, dan kegiatan seperti ini terus dapat dilakukan untuk memberi apresiasi kepada perempuan hebat Indonesia.

Kegiatan Anugerah Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2021 ini, dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Edy Rahmayadi, dan pejabat serta tokoh lainnya. Juga dimeriahkan dengan Tarian Persembahan Daerah Sumut, serta fashion show busana etnik dari Sumatera Utara.

IPEMI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan peran dan kontribusi Pengusaha Muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. IPEMI memiliki jutaan anggota, terdiri dari pengusaha muslimah, maupun muslimah yang ingin menjadi pengusaha/ mendapat income tambahan untuk keluarga.

Kepengurusan dan anggota IPEMI sudah ada di 34 provinsi, seluruh Indonesia, dan 15 negara sahabat, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Turki, dan Amerika Serikat, Jepang, Rusia, London, Australia, India, Saudi Arabia, Korea Selatan, Belgia, Yunani, dan Dubai (Uni Emirat Arab).

Majalah IPEMI adalah majalah yang diterbitkan IPEMI, yang mengulas 3 hal yakni Ekonomi & Bisnis, Gaya hidup Muslim, dan Komunitas. Majalah IPEMI menjadi bacaan wajib segenap pengurus dan anggotanya di seluruh Indonesia, dan juga belahan dunia tempat keberadaan IPEMI. Majalah IPEMI juga bekerja sama dengan semua pihak baik pemerintah, lembaga nasional dan juga lembaga- lembaga swasta di Indonesia, dan ribuan Majelis Taklim di seluruh Indonesia.

editor yusrin/biro adpim

Wagub: 2022 Realisasi Program Bantuan Masyarakat Miskin dan Pendidikan Gratis

Wagub: 2022 Realisasi Program Bantuan Masyarakat Miskin dan Pendidikan Gratis

Adm Red. December 15, 2021

PALU-Setelah menghadiri acara wisuda mahasiswa lulusan Universitas Tadulako, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir menjawab pertanyaan dari wartawan,  terkait Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) dan Sekolah Gratis.

Menurut Wagub, saat masa kampanye Cudy-Ma’mun, Kartu Sulteng Sejahtera telah dicabut/ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi dari penyelenggara pemilu.

“Waktu Pilkada kemarin, kartu itu sudah dihentikan oleh KPU karena bukan media kampanye, tetapi isi KSS tetap kita laksanakan,” jawab Wagub Ma’mun Amir, di lapangan untad, Rabu (15/12).

Berdasarkan pendapatnya, program bantuan untuk masyarakat kategori yang tidak mampu berdasarkan fakta akan tetap diberikan bantuan sebesar Rp 1 juta/KK dan alokasi anggarannya sesuai kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura telah tersedia sebesar Rp10 milyar dan penyalurannya akan disesuaikan peraturan perundang-undangan.

Ia pun menuturkan tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menganggarkan untuk mendukung program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB melalui dana BOSDA. Wagub juga mengatakan bahwa SK tentang pungutan sekolah telah dicabut dan dibatalkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Melalui program sekolah gratis, Wagub berharap para anak didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan orang tua siswa tidak memikirkan lagi biaya pendidikan, tinggal memikirkan gizi untuk anaknya.

editor yusrin/biro adpim

Sulteng Masuk 10 Propinsi Memiliki Prevalensi Stunting. Berikut Penjelasan Mendagri

Sulteng Masuk 10 Propinsi Memiliki Prevalensi Stunting. Berikut Penjelasan Mendagri

Adm Red. December 15, 2021

PALU-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir, didampingi Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sujendra, saat mengikuti Rapat Forum Nasional Stunting 2021 secara virtual, Rabu, 15 Desember 2021.

Kegiatan tersebut diikuti lintas Kementrian, Gubernur dan Bupati /Walikota Se -Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, pada kesempatan itu mengatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekuarangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi tahun 2045. Tetapi bonus demografi ini tidak berguna bahkan jadi beban negara jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki saat ini .

“Stunting menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3% dari PDB,” kata Mendagri.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting di daerah adalah perlu keseriusan pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya penurunan stunting, peningkatan kaoasitas program, kualitas, pengelolaan dan penggunaan data di daerah masih terbatas progres capaian pelaksanaan setiap aksi konvergensi.

Arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, sebagai langkah langkah kongkrit dalam penurunan stunting yang disampaikan Mendagri adalah sebagai berikut:

1. Fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting, NTT, NTB, Sulbar, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulteng.

2. Memberikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas, dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung.

3. Tingkatkan upaya promotif, edukasi dan sosialisasi bagi ibu – ibu hamil serta pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting dengan melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW serta relawan dan menjadi gerakan bersama masyarakat.

4. Upaya penurunan stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian pemberian Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga- keluarga yang tidak mampu, melaksanakan dengan baik Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Wakil Gubernur meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan agar diajak seluruh OPD terkait dan seluruh lembaga yang dapat bersinergi dengan pemerintah secara berjenjang dalam penurunan stunting di Sulawesi Tengah, selanjutnya Gubernur meminta agar pembentukan Klinik Bersalin untuk menjadi prioritas untuk percepatan Penurunan Stunting.

 

editor yusrin/biro adpim

Dua Ranperda Disetujui DPRD. Gubernur : OPD Teknis Segera Tindaklanjut

Dua Ranperda Disetujui DPRD. Gubernur : OPD Teknis Segera Tindaklanjut

Adm Red. December 14, 2021

PALU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna masa persidangan ke I tahun ketiga DPRD Sulteng yang digelar secara virtual.

Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Selasa (14/12) Malam. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulteng H.Muharram Nurdin.

Ranperda yang disetujui yakni Ranperda Sulteng tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Ranperda Sulteng tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Gubernur Sulteng diwakili Plt.Asisten Ekonomi dan Pembangunan DR.Rudi Dewanto mengatakan kedua ranperda yang telah disetujui DPRD Sulteng merupakan pelaksanaan otonomi daerah.

Tindaklanjut dari persetujuan ini, gubernur memerintahkan Dinas P2KB Sulteng dan Satpol-PP Sulteng untuk segera menyusun peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana dan melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah.

Gubernur berharap Perda tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana menjadi acuan tegas dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Pemprov Sulteng dalam rangka pengendalian penduduk.

Selain itu, gubernur juga berharap Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan menjadi instrumen kebijakan daerah yang mendasar bagi PPNS Sulteng.

“Kasat Pol-PP dan dinas-dinas yang memiliki PPNS segera melakukan langkah-langkah kongkrit berupa penataan, pembinaan dan pemberdayaan seluruh PPNS yang ada sebagai wujud pelaksaan ranperda ini setelah ditetapkan menjadi perda,” ucap gubernur di pendapat akhir dibacakan Plt.Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Terakhir, gubernur mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas persetujuan Ranperda Sulteng.

Laporan hasil fasilitasi Ranperda Sulteng tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dibacakan oleh H.Moh.Hidayat Pakamundi dan Laporan hasil fasilitasi Ranperda Sulteng tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibacakan  Ir Elisa Bunga Allo.

 

editor yusrin/biro adpim

3,2 Triliun Realisasi APBD November 2021. Berikut Penjelasannya

3,2 Triliun Realisasi APBD November 2021. Berikut Penjelasannya

Adm Red. December 14, 2021

PALU-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, bersama Wakil Gubernur, Mamun Amir, mempimpin rapat tim evaluasi pengawasan dan realisasi APBD sampai dengan 12 November 2021, berlangsung  di ruang rapat Polibu, Selasa 14 Desember 2021.

Plt. Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Muksin, M.Si. menyampaikan laporannya bahwa berdasarkan data dari kementerian dalam negeri capaian realisasi APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021, Provinsi Sulawesi Tengah berada diurutan ke- 7 dengan capaian sebesar 72,81%. Capaian realisasi tersebut masih berdasarkan APBD sebelum perubahan. Selanjutnya Mukhsin menyampaikan bahwa  total APBD  provinsi Sulawesi Tengah setelah perubahan sebesar Rp. 4.669.877.792.403.

Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh Dua ribu empat ratus tiga rupiah atau bertambah sebesar Rp.  422.116.599.044

Realisasi anggaran sampai dengan 30 November 2021 berdasarkan sumber data dari BPKAD adalah Sebesar Rp. 3.228.861.196.526 (tiga triliun dua ratus Dua puluh delapan milyar, delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Dua puluh enam rupiah). Realisasi belanja tersebut terdiri dari :

– realisasi Belanja Operasi Sebesar Rp. 2.491.823.672.271 (dua triliun empat ratus Sembilan puluh satu milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh dua ribu, dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 71,01%.

– Realisasi belanja modal sebesar Rp 285.774.678.804 (dua ratus delapan puluh lima milyar, tujuh ratus tujuh puluh empat juta, enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) atau

51,8%

– realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 7.969.056.728 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta, lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 16,49%0, dan

Realisasi belanja transfer sebesar Rp. 443.293.788.723 (empat ratus empat puluh tiga milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, tujuh ratus delapan puluh delapan ribu,tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) atau 79,06%.

Pada kesempatan Itu Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , meminta Agar kepala OPD dapat mengejar realisasi anggaran dengan sisa waktu yang tersedia utamanya belanja yang berhubungan dengan kepentingam masyarakat dan belanja modal.

Gubernur meminta pemerintah daerah sangat susah untuk meminta penambahan anggaran dari pemerintah pusat bilamana realisasi anggaran tidak sesuai dengan target atau serapan anggaran sangat rendah utamanya belanja modal.

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berusaha meningkatkan Fiskal Daerah tahun depan sampai 5 Triliun. “Kita akan terus mencari dukungan anggaran untuk meningkatkan fiskal daerah. Peran Perusda akan terus ditingkatkan untuk mengelola potensi daerah atau bermitra dengan Perusahaan yang berinvestasi untuk dapat memberikan dukungan peningkatan fiskal daerah kita,” ujar Gubernur optimis.

Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir menyampaikan agar OPD terus meningkatkan kwalitas seluruh kegiatan dan pastikan seluruh kegiatan memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Wagub meminta agar OPD dapat terus melaksanakan anggaran dengan eektif  efesien. wakil Gubernur selalu berpesan biar sengsara membawa nikmat dan bukan nikmat membawa sengsara.

Selanjutnya Wakil Gubernur menyampaikan bahwa APBD tahun 2022 kita pastikan untuk Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena Visi dan Misi itu merupakan janji yang menjadi harapan masyarakat. Seperti Program 100M/tahun/kab, kota. Pendidikan Gratis, Pendidikan Vokasi, Infrastruktur untuk koneksitas distribusi arus barang  dan bantuan 1 juta/KK /tahun untuk masyarakat miskin.

Semoga tahun 2022 sudah bisa berjalan sesuai harapan apa yang menjadi Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kepala BPKAD Provinsi menyampaikan bahwa melihat perkembangan pelaksanaan anggran melalui kegiatan OPD diharapkan realisasi anggaran pemprov Sulteng bisa mencapai lebih dari 93% dengan harapan OPD dapat memastikan pengajuan realisasi anggaran sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan tanggal 17 batas pengajuan anggaran operasional dan untuk belanja modal akan ditentukan batas waktu sesuai ketetapan Gubernur Sulawesi Tengah.

editor yusrin/biro adpim