TrustSulteng

Tolitoli- Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tolitoli dinyatakan deadlock. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mengambil alih pelaksanaan Muscab.

Menurut pimpinan sidang deadlock Muscab disebabkan terjadi kericuhan. Diawali peserta muscab atas nama  Asmaul Haji Tawil berada di Arena Muscab. Sehingga  memicu protes dari peserta Muscab. Disangsikan keabsahan kehadiran oleh Dedy Tawil, karena dianggap telah di non aktifkan oleh DPP.

“Jadi PAC menganggap yang bersangkutan tidak punya hak untuk berada dalam ruangan Muscab,” katanya tertulis dalam press release, Jumat 19 Nopember 2021.

Sementara Asmaul Tawil lanjutnya melakukan protes,  menganggap kehadiran nya adalah sah, karena membawa bukti- bukti lengkap terkait dikembalikan/dipulihkan nya haknya sebagai kader partai, sekaligus anggota PPP.

Yang mana secara otomatis Asmaul Tawil sah menjadi pengurus DPC PPP dan punya hak untuk hadir sebagai peserta Muscab yg memiliki Hak Bicara, bukan Hak Suara.

“Asmaul Haji tawil juga menyampaikan pada pimpinan sidang beberapa bukti-bukti terkait keabsahan PAC yg menurutnya beberapa PAC yang hadir Muscab dianggap Palsu ( terjadi pemalsuan data antara SK ASLI dan SK yg dibawa peserta saat verivikasi muscab),” urainya.

Dalam proses pembuktian itulah terjadi kericuhan, dan pimpinan sidang mencoba beberapa kali menenangkan peserta yang ribut. Disaat suasana dianggap sudah sangat tidak kondusif maka pimpinan sidang menyatakan DEADLOCK dan Kepengurusan DPC KAB. Tolitoli diambil alih oleh DPW, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Akhirnya rombongan DPW telah kembali ke Palu, alhamdulillah dengan selamat,” sebut Ketua DPW PPP, Fairuz Maskati

Dan Kabupaten Tolitoli adalah kabupaten penutup pelaksanaan Muscab.

“Sebagai Ketua DPW saya menyesali kejadian tersebut, dimana seharusnya panitia melakukan registrasi sebelum peserta masuk keruangan muscab. Sehingga tdk terjadi kericuhan,” kesal Fairuz, yang juga anleg Sulteng. d

Ketua Fairuz mengatakan sidang Pleno 3 dipimpin langsung oleh Sekwil DPW PPP, saudara Iman sudirman. Dan disaksikan langsung Ketua formatur saudara Syarif latadano selaku OKK 1 DPW PPP*

Editor Yusrin L. Banna

PALU-Ketua Panitia sidang Sinode GKST ke-47, Pdt. Kerispen H. Masu, menyatakan mendukung kerja Polri dalam upaya Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di Sulawesi Tengah.

“Bentuk Dukungan kami kepada kerja-kerja Polri  bukan hanya saya sebagai Ketua, namun bersama para anggota Sinode GKST, serta masyarakat. Sepenuhnya mendukung upaya Polri  menjaga Harkamtibmas ditengah masyarakat agar terus kondusif, dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Propinsi Sulawesi Tengah,” jelasnya, di Palu, Jumat 19 Nopember 2021.

Sebagai ketua lanjutnya, akan  melawan yang namanya ujaran kebencian dan kekerasan, yang  bisa mengarah pada perpecahan persatuan masyarakat di Sulteng.

“Kami secara organisasi akan terus mendukung dan membantu kepolisian dengan mengampanyekan kepada masyarakat agar terus bersama dalam  menjaga situasi Harkamtibmas, agar situasi terus kondusif di tengah masyarakat,” harapnya.

Sebagai organisasi sekali lagi dirinya menekankan  sekaligus mengajak bersama mewujudkan situasi Harkamtibmas di Sulawesi Tengah  serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam bingkai NKRI. *

PALU-Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Pol Rudy Sufahriadi, menyayangkan insiden perampasan dokumen liputan yang dilakukan oleh anggotanya kepada reporter TV One, Andi Baso Hery.

Untuk itu, Kapolda secara langsung menemui reporter TV One, Andi Baso Hery, untuk meminta maaf atas insiden tersebut.

“Saya menyayangkan insiden seperti itu bisa terjadi, dan meminta maaf atasnya. Apa yang telah terjadi menjadi pelajaran bagi semua pihak, dan kedepannya ditekankan agar tidak terjadi lagi,” ungkap Kapolda saat menggelar mediasi bersama reporter TV One, Andi Baso Hery, dirumah dinas Kapolres Banggai, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Kamis (18/11) sore.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan apa yang terjadi menjadi contoh dalam memperbaiki dan menjaga keharmonisan hubungan relasi antara kedua belah pihak.

“Semua bisa salah, semua manusia tidak luput dari khilaf, dan saling memaafkan merupakan tindakan yang tepat. Kalau anak buah saya salah, berarti saya yang salah, karena saya orang tua dari para personil Polri di wilayah hukum Polda Sulteng. Apa yang terjadi karena adanya misskomunikasi. Dan sebagai pimpinan saya secara tulus meminta maaf atas insiden yang telah terjadi. Ketika terjadi konflik antara pers dan polri harus segera diselesaikan,” lanjutnya.

Kapolda menambahkan hubungan media dengan Polri harus bersinergi dan harmonis, karena kedua pihak merupakan stakeholder yang saling membutuhkan dalam memberikan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di masyarakat.

“Insiden ini menjadi pembelajaran dan kedepannya diharapkan mampu menjadi perekat hubungan harmonis antara media dengan kepolisian,” tandasnya.

Sementara itu, reporter TV One, Andi Baso Hery, menyampaikan apresiasinya atas tindak cepat Kapolda Sulteng dalam menangani persoalan ini.

“Saya sangat mengapresiasi aksi cepat Kapolda Sulteng dan Kapolres Banggai dalam menangani persoalan ini. Secara pribadi saya telah memaafkan, dan untuk kelanjutannya saya menyerahkan kepada organisasi IJTI,” tandasnya.

Upaya mediasi turut dihadiri oleh Kapolres Banggai, AKBP Yoga Priyahutama; Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Banggai, IPTU Adi Herlambang dan IPTU Agung Ksatria Kesuma; ajudan Kapolda, Kompol Hangga; sejumlah anggota rombongan Kapolda dan perwakilan media.*

PALU-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, bereaksi, dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matangara SH. MM mengecam keras tindakan oknum polisi yang merampas dan menghapus gambar hasil liputan wartawan TV One, Andi Baso Herry di Banggai saat kunjungan Kapolda Irjen Pol Rudy Sufariadi di Makopolres Banggai, Kamis (18/11/2021) kemarin.

Berikut poin- poin penyataan tegas PWI Sulteng :

1. Wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh undang undang. Oleh karena itu siapapun yang menghalangi kerja kerja wartawan patut diduga melanggar undang undang.

2. PWI Sulteng mengecam tindakan oknum polisi tersebut, sebagai tindakan yang melanggar kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. PWI Sulteng mendesak agar Polda Sulteng mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke Pengadilan. Pengusutan tuntas sangat diperlukan, mengingat kasus serupa sudah sering kali terjadi. Penuntasan kasus diharapkan memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi oknum lainnya. Permintaan maaf tidak menggugurkan proses hukum.

4. PWI Sulteng berharap kedepan, personel kepolisian wajib memiliki pengetahuan dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas.

5. Bila kapolda enggan menindaklanjuti kasus ini, pengurus PWI Sulteng akan berupaya membawa kasus ke Mabes Polri.

6. PWI Sulteng meminta agar organisasi yang membawahi wartawan/jurnalis memperkuat solidaritas antar profesi.

Ttd

Ketua PWI Sulteng

MAHMUD MATANGARA, SH, MM

*Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , Melakukan Pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara *Pratikno* , Tempat Sekretariat Negara* , 18 November 2021.

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan HAM Ridha Saleh, bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di Kantor Sekretariat Negara, Kamis, 18 Nopember 2021.

Gubernur Rusdy Mastura minta perpanjangan  Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pasigala, yang telah berakhir Desember 2020.

Pengajuan perpanjangan waktu pelaksanaan Rehab Rekon gempa bumi dan tsunami oleh gubernur didasari atas pertimbangan dimana masyarakat terdampak masih banyak tinggal di huntara.

Pembangunan Huntap sampai saat ini belum tuntas terbangun sesuai target dan masih banyak kegiatan yang dilakukan saat ini baik oleh Kementrian PUPR dan juga Lembaga Donor JICA. Semua kegiatan tersebut memerlukan payung hukum dan dorongan dengan Intruksi Presiden agar percepatan Realisasi Rehab dan Rekon dapat terealisasi secara utuh sesuai kebutuhan masyarakat.

Usulan penambahan waktu pelaksanaan Rehab dan Rekon dapat diperpanjang sampai tahun 2024.

Pada Kesempatan Itu Juga Gubernur menyampaikan kondisi bencana sosial Poso , Gubernur sudah memberikan dukungan kepada TNI dan POLRI walaupun kondisi keuangan Pemda, sehingga sulit akibat terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa untuk pemulihan masyarakat Poso dan Semua Pihak saat ini Pemerintah Daerah mendukung Kegaiatan BNPT, Densus, TNI dan POLRI untuk membangun Kawasan Pemukiman untuk meningkatkan Ekonomi Napiter di Poso bersama Bupati Poso menyiapkan lahan 100 ha di Napu ,

Sementata Mensesneg Pratikno, langsung menindaklanjuti  permohonan usulan perpanjangan Rehaba dan Rekon, dengan segera mengajukan kepada Bapak Presiden RI.

Setelah itu Mensesneg akan segera berkunjung ke Palu untuk mengevaluasi keterlambatan pelaksanaan Rehab dan Rekon bencana Sulawesi Tengah.

Mensesneg Pratikno juga mengapresiasi langkah dan dukungan Gubernur Sulawesi Tengah untuk pemulihan secara utuh kondisi Poso dan memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat.

Editor: Yusrin L. Banna

Buol – Kandasnya Kabupaten Buol sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2022, tentu menjadi kabar tak sedap bagi insan olahraga di Buol dan masyarakat secara umum. Semua ini tidak serta merta wujud kegagalan Pemerintah Daerah, namun bagi KONI Buol yang dinakhodai H Abdullah Batalipu.

“Jadi KONI Buol tidak hanya mengambil hikmah atas kegagalan ini, namun perlu dievaluasi atas rontoknya ekspektasi sebagai tuan rumah,” kata Tokoh Pemuda Buol Amir Takuloe,ST kepada wartawan, Kamis 18 November 2021.

Menurut Amir Takuloe, mestinya KONI Buol selaku wadah organisasi cabang olahraga di daerah, menjadi garda terdepan dalam menyelenggarakan dan mensukseskan event bergengsi empat tahunan ini.

Namun dengan gagal sebagai tuan rumah, KONI Kabupaten Buol perlu penyegaran. “Sulit rasanya kita memberikan apresiasi, karena KONI tidak optimal dan maksimal dalam merealisasikan Buol sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Sebagai masyarakat tambah Amir, pihaknya sangat menyayangkan ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan KONI Buol, sementara jauh-jauh hari sebelumnya masyarakat sudah heboh dengan adanya event olahraga antar Kabupaten yang di pusatkan di Kabupaten BERKAH. ” Yah, kami berharap dunia olahraga di Buol tidak kecewa,” cetus Amir.

Mestinya, dengan menjadi tuan rumah PORPROV, momentum bagi insan olahraga di Tanah Pogogul dalam menunjukkan skil dan kemampuan, karena dari ajang ini bisa saja akan lahir atlet-atlet berprestasi lalu tampil di pentas Nasional maupun Internasional. ” Sebenarnya ini momentum menciptakan sejarah baru bagi Kabupaten Buol ,” pungkasnya.

Olehnya kata Amir, mau tidak mau atau suka atau tidak suka, KONI Buol perlu dievaluasi.

Ia juga berharap sudah selayaknya ada penyegaran di tubuh KONI Kabupaten Buol, sehingga kedepan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali.

Hal senada diungkapkan Kasmat Ibrahim. Politisi kawakan Partai Demokrat ini menilai ketidaksiapan Buol sebagai tuan rumah PORPROV 2022, bukan karena Pemerintah dan masyarakat tidak merespon. Namun karena KONI Buol sebagai fasilitator PORPROV terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Dareah (APBD).

Harusnya kata Kasmat, dipahami bahwa posisi APBD Buol kecil dan terkuras habis untuk menangani hal-hal yang sifatnya mendesak. Belum lagi ditambah dengan pembiayaan penanggulangan Covid 19.

“Intinya kegagalan sebagai tuan rumah PORPROV adalah bentuk kegagalan KONI Kabupaten Buol,” cetusnya.

Menurutnya, belajar dari sepak terjang Ketum KONI Sulteng M Nizar Rahmatu, meski baru beberapa bulan menjabat namun telah berani melakukan terobosan dan langkah nyata.

Nizar Rahmatu kata Kasmat begitu aktif membangun komunikasi bahkan bekerjasama dengan pihak swasta melalui konsep sponsorship. Harusnya langkah-langkah kongkrit seperti ini, dapat diikuti oleh KONI Kabupaten lain, sehingga bisa menemukan jalan keluar dan tidak bergantung pada dana APBD semata. “Konsep dan strategi Nizar Rahmatu selaku Ketum KONI Provinsi yang visioner dan out of the box harusnya diikuti oleh KONI- KONI Kabupaten,” pungkasnya.

Penulis : Agus Manggona

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta, Anis Rasyid Baswedan mendukung Propinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Sulteng Go) sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXII 2028. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Anis Baswedan saat menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Masturah didampingi Ketum KONI M. Nizar Rahmatu dan Sekum KONI, Husin Alwi, di Balai Pertemuan Jakarta, Rabu 17 Nopember 2021. “Pemerintah DKI Jakarta siap memberikan dukungan kepada Sulawesi Tengah dan Gorontalo sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028,” janji Gubernur Anis, saat Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan permohonan dukungan.

Pada pertemuan itu Gubernur Sulteng didampangi Tim Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Antar Lembaga dan HAM, M.Ridha Saleh, Tim Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Investasi Ronny Tanusaputra, Dirut PT. Pembangunan Sulawesi Tengah Leomirnandi D. Karamoy.

Gubernur H. Rusdy Mastura dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, juga menyepakati beberapa kerjasama antar Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kerjasama disepakati  adalah kerjasama bidang pangan, agrobisnis dan kebutuhan pokok masyarakat.

Sulteng akan mensuplay kebutuhan pangan, seperti beras, daging, udang dan ikan untuk  ibu Negara DKI Jakarta.

Kerjasama kedua daerah tersebut Oleh akan segera diimplementasi dan dilaksanakan Perusda Sulteng DKI Jakarta seminggu ke depan.

Editor Yusrin L. Banna