TrustSulteng

Balut, trustsulteng – Ribuan masyarakat memadati Alun-Alun Taman Kota Banggai, Ahad malam 14 Desember 2025, untuk mengikuti Tabligh Akbar Zikir dan Doa Bersama sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kabupaten Banggai Laut.

Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, turut menghadiri kegiatan religius yang berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan rasa bahagia dan syukur dapat hadir bersama masyarakat Banggai Laut dalam majelis zikir dan doa bersama. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum spiritual untuk memohon keberkahan bagi daerah dan seluruh masyarakat.

“Walaupun harus datang dari berbagai penjuru kampung, masyarakat tetap bersemangat menghadiri majelis zikir. Jika kita rajin mendekatkan diri kepada Allah SWT, insyaallah kebaikan akan selalu bersama kita,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan kebaikan bagi Kabupaten Banggai Laut yang telah memasuki usia ke-13, agar senantiasa diberi keberkahan, kedamaian, dan kemajuan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan tiga pesan penting kepada masyarakat Banggai Laut. Pertama, senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah SWT dalam setiap aktivitas kehidupan. Kedua, memakmurkan masjid sebagai jalan untuk menghadirkan keberkahan dalam hidup. Ketiga, membiasakan membaca Al-Qur’an setiap hari, karena Al-Qur’an akan menjadi penjaga bagi diri dan kehidupan umat.

Sementara itu, penceramah Ust. Ruslan Demanto, S.Th.I., dalam tausiyahnya mengajak umat Muslim untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah, menjauhi sifat kemunafikan, serta memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

Tabligh Akbar Zikir dan Doa Bersama ini menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-13 Kabupaten Banggai Laut, sekaligus momentum memperkuat nilai religius, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat.(*)

biro adpim

Palu, trustsulteng – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) kembali menyita dua bidang tanah milik mantan Kades Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, Sulteng, Kamis 11 Desember 2025.

Unit bidang tanah disita dan disegel berlokasi di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Desa Tamainusi kecamatan Soyo Jaya, kabupaten morowali utara Sulawesi tengah, yang merugikan keuangan negara miliyaran rupiah.

Kedua bidang tanah tersebut masing-masing seluas 72 meter persegi, dan status kepemilikannya dibuktikan melalui Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

Laode Sofyan, S.H., M.H., Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, membenarkan kabar penyitaan.

“Benar, pada hari ini penyidik Kejati Sulteng telah melakukan penyitaan terkait perkara CSR Desa Tamainusi. Aset yang disita adalah dua bidang tanah di kawasan perumahan strategis di Maros. Tindakan ini untuk mengamankan barang bukti dan berpotensi untuk pemulihan kerugian negara,” tegas Laode Sofyan.

Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: Print-76/P.2.5/Fd.1/11/2025 Tanggal 17 November 2025.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 311/PenPid.Sus-SITA/2025/PN Mrs Tanggal 4 Desember 2025.

Sebelumnya, penyidik menyita aset mantan kades Tamainusi periode 2021 – 2025 inisial AH, berupa puluhan sertifikat, tiga unit excavator, satu unit Mitsubishi Pajero sport, Mitsubishi Triton double cabin, mobil mercedes, benz, enam unit sepeda motor dan dokumen surat penting lainnya. (*)

editor: arief

.

Palu, trustsulteng – Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan Kajati Sulteng Nuzul Rahmat R, S.H.,M.H resmi menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di ruang polibu, Rabu 10 Desember 2025.

Mou adalah tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama pada Pasal 65 Ayat 1 yang memasukkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.

Dengan pemberlakuan pidana kerja sosial diharapkan mewujudkan penegakan hukum yang humanis, sebab pelaku tak hanya dihukum dalam kurungan penjara tapi juga dibina lewat kegiatan yang berdampak ke masyarakat.

Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya menyatakan komitmen penuh Pemprov Sulteng dalam menjalankan amanat KUHP terbaru terkait pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana.

“Semoga masyarakat merasakan manfaat langsung dari pelaku yang menjalani pidana kerja sosial,” harapnya seraya menginstruksikan jajarannya terus berkoordinasi dalam penyiapan dan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Kegiatan dihadiri para bupati/walikota dan kajari kabupaten kota yang kedua belah pihak juga melaksanakan penandatanganan MoU serupa.

Turut membersamai gubernur dan kajati, Direktur B Jampidum Kejagung Zullikar Tanjung, Kepala Divisi Kelembagaan Kanwil III Jamkrindo Bambang Suryo Atmojo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si dan undangan terkait (*)

biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tengah menjadi forum konsolidasi struktur serta perumusan langkah politik lima tahun ke depan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPP PKB, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd, di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Rabu 10 Desember 2025.

Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program 9 Berani yang diusung Pemerintah Provinsi Sulteng memiliki keselarasan dengan visi dan nilai perjuangan PKB. Program tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Berdering, Berani Menyala, Berani Panen Raya, Berani Tangkap Banyak, Berani Berkah, dan Berani Berintegritas.
“Program 9 Berani adalah ikhtiar memperkuat kualitas hidup masyarakat dan ini selaras dengan semangat PKB,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa musyawarah bukan sekadar mekanisme rapat, melainkan bagian dari tradisi politik yang menjunjung nilai syura dan gotong royong. Menurutnya, Muswil menjadi ruang refleksi sekaligus upaya memperkuat komitmen kebangsaan.
“Muswil bukan hanya agenda administratif, tetapi momentum untuk membenahi arah perjuangan demi menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” katanya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi, seperti peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, penguatan pendidikan, hingga pemulihan ekonomi, menurutnya memerlukan sinergi lintas sektor.

Sementara itu, Ketua DPP PKB, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa Muswil menjadi ajang memperkuat kapasitas kelembagaan. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap program-program pemerintah yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Muswil diikuti oleh Ketua DPC PKB se-Sulawesi Tengah, pengurus wilayah, serta peserta dari berbagai daerah. Suasana musyawarah berlangsung hangat dan produktif dengan penekanan pada peningkatan layanan kepada masyarakat dan penguatan sinergi untuk mendukung pembangunan provinsi.(*)

biro adpim/editor; arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si membuka Rapat Sinkronisasi Program Pelibatan Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah di Palu,  Kamis 11 Desember 2025

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan, Asisten Fahrudin menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemda dan lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan budaya lokal.

Karena itu, lembaga adat disebutnya sebagai pilar penting dalam menjaga identitas Sulteng yang berakar dari budaya dan kearifan lokal.

Salah satu contoh, ia menerangkan bahwa peradilan adat sudah diakui dalam tatanan hukum negara sebagai lembaga resmi di masyarakat yang dapat memutuskan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana tertentu dengan pemberian sanksi adat atau disebut ‘givu’ dalam masyarakat Kaili.

Selain itu, asisten berharap lembaga adat dapat dilibatkan dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang efektif mulai 2026, sebagai alternatif pemidanaan yang humanis dan restoratif di Sulteng.

“Harapan saya semoga Badan Musyawarah Adat (BMA) dapat dilibatkan di dalamnya,” titip asisten agar BMA berkontribusi dalam memperkuat implementasi pidana kerja sosial.

Di kesempatan yang sama, Asisten Fahrudin juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada perwakilan dari kepolisian daerah, kejaksaan tinggi dan kanwil kementerian hukum atas dukungan institusi masing-masing dalam penyelenggaraan sidang peradilan adat di Sulteng.

Tak hanya itu, sejumlah seniman dan budayawan senior Sulteng ikut menerima piagam penghargaan atas karya-karyanya dalam memajukan seni budaya daerah.

Diantara penerima penghargaan tersebut, Dr. H. Suaib Djafar, M.Si, penyanyi Masriani Syukri dan Laila Bahasuan.

Hadir membersamai asisten, Kadis Kebudayaan Andi Kamal Lembah, S.H., M.H dan Sekretaris Badan Musyawarah Adat Ardiansyah Lamasitudju, S.Pd., M.Si.(*)

biro adpim/editor; atief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dan Orientasi PPPK Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Pogombo, Rabu 10 Desember 2025.

Kegiatan penutup ini menandai berakhirnya proses pembentukan kompetensi dasar bagi aparatur baru yang akan memperkuat layanan publik di berbagai Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari total 441 peserta CPNS, sebanyak 439 orang dinyatakan lulus, sementara 2 peserta mengundurkan diri selama pelatihan. Peserta CPNS terdiri atas 326 orang golongan III dan 115 golongan II. Untuk PPPK, seluruh 4.354 peserta dinyatakan lulus.

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Moh. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid menegaskan bahwa ASN memegang peran strategis dalam menggerakkan agenda pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya aparatur bekerja cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

“ASN tidak hanya dituntut menguasai tugas teknis, tetapi juga memahami arah besar pembangunan Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa status sebagai CPNS maupun PPPK adalah amanah dari Tuhan, pemerintah, dan masyarakat, sehingga aparatur wajib menjadi agen perubahan yang bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas.

Beliau juga menyoroti isu efisiensi anggaran yang kini menjadi perhatian nasional. Menurutnya, efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan tantangan untuk lebih kreatif dan inovatif.

“Negara wajib melayani setiap warga negara. Tidak ada kata nanti atau tunda dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Pelaksanaan Latsar CPNS tahun ini berlangsung selama 64 hari kerja menggunakan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri, sesi daring melalui zoom, dan tatap muka. Sementara Orientasi PPPK dilaksanakan selama 17 hari kerja dengan metode pembelajaran mandiri serta sesi tatap muka.

Pada kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh panitia pelaksana yang dinilai profesional dalam menyelenggarakan kegiatan.

Acara penutupan turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim/editor: zudan

Donggala, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Ketua Dekranasda Provinsi Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, menghadiri sekaligus membuka Networking of Tenun Central Sulawesi yang digelar di Desa Wisata Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian objek wisata baru Pantai Karampuana sebagai destinasi pendukung desa wisata, Selasa 9 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Towale sebagai salah satu prioritas pengembangan desa wisata di masa yang akan datang. Ia menilai Towale memiliki kekuatan budaya yang unik, khususnya Tenun Donggala, yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2015.

“Tenun Donggala ini sudah menasional. Sekarang kita ingin kembali mendunia, seperti dulu ketika sarung Donggala menjadi kebanggaan dan bernilai tinggi,” ujar Gubernur. Ia mengisahkan cerita masyarakat tempo dulu yang menjadikan sarung Donggala sebagai “modal hidup”, karena bisa dijual kapan saja saat dibutuhkan.

Gubernur Anwar mengungkapkan kebanggaannya melihat makin banyak anak muda yang mencintai motif Donggala. Ia sendiri selalu mengenakan Batik Donggala dalam berbagai rapat, baik di Sulawesi Tengah maupun di Jakarta, sebagai bentuk promosi nyata atas warisan budaya daerah.

“Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” tegasnya.

Bentuk kecintaan terhadap Tenun Donggala juga ditunjukkan Ketua Dekranasda Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, yang disebut hampir selalu mengenakan Batik Donggala dalam aktivitas dinas maupun perjalanan luar daerah. Menurut Gubernur, hal ini adalah contoh nyata bahwa pelestarian budaya harus dimulai dari diri sendiri.

Pada kesempatan ini, Gubernur Anwar juga menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Presiden/CEO Eco Fashion Week Australia (EFWA), Dr. Zulhal Bupan Mils, tokoh mode dunia yang berkomitmen memperjuangkan eco-fashion dan fesyen berkelanjutan. Ia menilai kehadiran Dr. Zulhal membuka peluang besar untuk kolaborasi internasional antara penenun Donggala dengan desainer, lembaga kreatif, dan mitra global.

“Beliau datang dari jauh hanya untuk membantu kita mengangkat warisan budaya nasional ini,” ucapnya.

Acara yang diikuti 223 penenun ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif. Gubernur mengaku kagum melihat kemampuan para penenun yang mampu menciptakan motif secara mandiri dengan ketelitian tinggi. Untuk mendukung keberlanjutan usaha penenun, ia memastikan akan menyalurkan bantuan modal pada tahun 2026.

“Tahun 2026, pemerintah akan memberikan bantuan modal lima juta rupiah kepada setiap penenun. Agar kreativitas semakin berkembang dan warisan budaya kita semakin maju,” tegasnya.

Ia juga mendorong inovasi desain yang lebih digemari generasi muda, dengan motif yang lebih sederhana dan tidak terlalu mengilap, agar Tenun Donggala semakin adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Sementara itu, dalam sambutannya, Dr. Zulhal Bupan Mils menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan, termasuk Pemda Donggala, masyarakat Towale, dan para desainer lokal seperti Ibu Ece, Evan, dan Nasa. Ia menjelaskan bahwa sejak 2017 dirinya aktif memperjuangkan eco-fashion di tingkat internasional, dengan fokus pada kreativitas berbasis serat alami seperti merino, kapas, cerami, dan serat alpaka.

“Tujuan kami adalah menginspirasi komunitas lokal, mengubah cara pandang mereka terhadap hubungan antara fesyen dan lingkungan, serta membuka kesempatan bagi desainer dan model muda untuk berkembang,” tutur Dr. Zulhal.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara merupakan kunci agar kerajinan berbasis serat alami mampu bersaing di pasar global. “Kami bekerja bersama desainer nasional dan internasional, pemerintah, komunitas kreatif, lembaga pendidikan, dan media untuk mengangkat kerajinan berbahan alami ke level dunia,” tambahnya.

Acara Networking of Tenun Central Sulawesi juga turut dihadiri Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Kepala Dinas Pariwisata Sulteng, Kepala Desa Towale, para penenun, masyarakat setempat, serta desainer lokal yang menampilkan karya mereka melalui fashion show. (*)

biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Aula Sinergitas BPSDM Sulteng, Senin 9 Desember 2025. Acara berlangsung hangat dan penuh semangat dengan mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045” serta tagline #DWPMengajar: Mendidik dengan Hati, Menginspirasi Negeri.

Dalam sambutannya, Dr.Anwar Hafid menegaskan bahwa peringatan HUT bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi DWP sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam pembangunan sosial dan ketahanan keluarga. Ia menilai tema tahun ini selaras dengan kebutuhan bangsa untuk menyiapkan generasi yang unggul secara intelektual maupun karakter.

“Dharma Wanita harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama peran anggota DWP yang menjaga suasana rumah tangga tetap kondusif.

Ia juga menyinggung agenda pembangunan daerah yang akan dipercepat mulai 2026 melalui program 9 BERANI menuju Sulawesi Tengah Nambaso. Ia menyebut program BERANI Berkah sebagai fondasi seluruh rencana pembangunan.

“Semua itu dapat berjalan baik apabila Dharma Wanita mengambil peran aktif. Dari sinergi itu akan hadir keberkahan dalam kehidupan,” sebutnya.

Sementara, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya kolaborasi orang tua dalam membentuk karakter anak. Ia mengingatkan bahwa pendidikan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga peran ayah yang turut menentukan kekuatan dan keharmonisan keluarga.

“Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat moral, spiritual, dan karakternya,” tuturnya.

Ia juga mengimbau anggota DWP untuk bijak bermedia sosial, mengingat arus informasi yang begitu cepat dapat berpengaruh pada dinamika keluarga.

“Di era digital, jari-jarimu adalah harimaumu,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yanti Uno Muhammad Neng, melaporkan bahwa peringatan HUT kali ini dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan sosial, seperti pemberian santunan pendidikan, pemeriksaan mata bekerja sama dengan SMEC, donor darah, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Ia berharap rangkaian kegiatan ini dapat semakin memperkuat peran DWP dalam pelayanan sosial dan pemberdayaan keluarga.

Acara turut dihadiri Plt. Kepala BPSDMD Sulteng Dr. Moh. Yasin Baculu, Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah Ketua DPW Sulawesi Tengah, Ketua Persit Candra Kirana Palakan Wira, perwakilan DWP kabupaten/kota, serta berbagai praktisi perempuan. Perayaan ini menjadi penegasan kembali komitmen DWP untuk terus adaptif, solid, dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan keluarga serta pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dan Sulawesi Tengah Nambaso. (*)

biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – September 2025, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menyita uang tunai senilai Rp4,275 miliar dari kasus dugaan korupsi proyek pembelian Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali. Uang tersebut disita dari seorang mantan Penjabat (Pj) Bupati Morowali berinisial RI, yang juga mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulteng.

Kasus korupsi ini bermula dari adanya penyimpangan penggunaan anggaran rehabilitasi mess Pemda Morowali senilai Rp9 miliar. Alih-alih digunakan untuk perbaikan mess di Jalan Ramba, Palu, dana tersebut justru dialihkan untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Garuda milik Amjad Lawasa.

Selain itu, penyidik menemukan indikasi mark up harga hingga miliaran rupiah. Kejanggalan juga ditemukan dalam proses administrasi, di mana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan pembayaran justru dilakukan kepada pihak yang tidak sah sebagai pemilik sah tanah.

Meski penyelidikan telah dimulai sejak tahun 2024, prosesnya sempat tertunda karena beberapa pihak yang dipanggil penyidik ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Sedikitnya 22 saksi telah diperiksa. Termasuk mantan Sekprov Sulteng Amdjad Lawasa dan Yusman Mahbub, Sekda Morowali.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Salahuddin, S.H., M.H, mengatakan pengembalian dana tersebut telah terbagi dalam dua bagian. Sebesar Rp 4,275 miliar dititipkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) atas penitipan Kejati Sulteng. Sementara Rp 5 miliar diserahkan ke keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali, tetapi dana itu tidak dapat digunakan karena telah diblokir sebagai bagian dari titipan sitaan kejati Sulteng.

“Posisi uang itu tidak bisa digunakan karena sudah diblokir dan masuk dalam sitaan. Kita lihat proses hukumnya sampai selesai, apakah nanti dikembalikan ke negara atau seperti apa putusannya,” ujar Salahuddin, saat ditemui usai konferensi pers kasus dugaan korupsi dana CSR di Kejati Sulteng.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan pagu anggaran proyek Mess Pemda Morowali senilai Rp 9 miliar, maka pemulihan kerugian negara saat ini sudah sepenuhnya terpenuhi.

Pada 8 Desember 2025, mantan Pj. Bupati Morowali Rachmansyah Ismail (RI) ditetapkan sebagai tersangka bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kabag Umum Pemda Morowali, Arifin dan langsung ditahan. RI tidak hadir saat penetapan tersangka dengan alasan sakit. (*)

Palu, trustsulteng – Jelang peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakorda) penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menunjukkan taringnya. Pelaku korupsi ditindak. Dijebloskan ke ‘hotel prodeo’. Mobil tahanan Kejati Sulteng sejak senin pagi 8 Desember 2025, stay di halaman kantor kejaksaan menunggu penumpang. Satu persatu terperiksa dugaan korupsi digiring masuk mobil tahanan. Mantan Penjabat Bupati Morowali inisial RI, batal naik mobil hijau milik Kejati Sulteng karena alasan sakit.

Aspidsus Kejati Sulteng, Salahuddin SH. MH membenarkan ketidakhdiran RI yang juga mantan Kadis ESDM Sulteng, dengan alasan sakit.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sulteng Laode Abdul Sofian kepada sejumlah wartawan membenarkan bahwa status RI telah resmi menjadi tersangka sejak Senin, 08 Desember 2025.

Di hari yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan mess Pemda Morowali inisial AU, resmi ditahan untuk 20 hari ke depan.

“RI telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Karena tidak hadir hari ini, sehingga belum ditahan,” jelas Kasipenkum Laode Abdul Sofian.

Sedangkan Untuk Kasus Korupsi Proyek peningkatan Jalan di dinas PUPR Kabupaten Parimo, penyidik menetapkan HB selaku tersangka baru .

HB saat ini menjabat Kadis Nakertrans Pemkab Parimo. Dugaan korupsi menimpanya, saat menjabat Kadis PUPR Kabupaten Parimo tahun 2023, tentang proyek jalan, oleh penyidik telah menetapkan dua tersangka, dibawah ke Rutan Klas II Maesa. untuk menjalani penahanan tahap pertama 20 hari kedepan. (*)

editor: arief