TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin pengambilan sumpah dan janji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Gedung Pogombo, Kamis 4 Desember 2025. Sebanyak kurang lebih 8.000 ASN mengikuti acara tersebut, baik secara langsung maupun lewat siaran daring dari seluruh OPD.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa menjadi ASN merupakan nikmat besar yang harus disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan seluruh pegawai bahwa jabatan ASN tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran.

“Saya bersyukur bisa menjadi aparatur sipil negara. Banyak orang di luar sana ingin berada di posisi kalian. Karena itu, syukurilah amanah ini dan jalani tugas dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Gubernur kemudian membagikan perjalanan hidupnya sejak awal menjadi CPNS pada tahun 1989. Saat itu ia hanya memegang pangkat IIA dan menjalani pekerjaan-pekerjaan dasar, mulai dari mengetik surat, membuat amplop, mengantar dokumen, hingga keliling kantor membawa surat ke berbagai instansi. Pengalaman itu membentuk cara kerjanya sebagai abdi negara yang tidak memilih-milih tugas.

“Saya pernah jadi tukang ketik, pembuat amplop, bahkan pengantar surat. Tidak ada yang saya anggap remeh. Semua itu proses yang menguatkan saya sampai bisa naik pangkat dari IIA ke 3A, kemudian ke IVA dan IVB,” tutur Anwar.

Ia juga mengenang masa ketika dirinya menjabat sebagai camat. Saat fasilitas mulai bertambah, ia justru menghadapi godaan gaya hidup. Bersama istrinya, yang juga seorang ASN, ia memilih tetap hidup sederhana dan lebih dulu mengutamakan kebutuhan rumah tangga daripada mengejar prestise semata.

“Gaya hidup itu godaannya besar. Tapi saya dan istri sepakat, jangan memaksakan kemampuan. Mobil dinas sudah ada, rumah yang harus kita dahulukan,” katanya.

Gubernur Anwar bahkan menyebut bahwa ia pernah nekat maju sebagai calon bupati dengan bermodalkan SK sebagai pegawai negeri. Jika gagal, ia siap menghadapi risiko kehilangan rumahnya. Namun keberaniannya justru membuka jalan panjang menuju jabatan publik yang ia emban hingga hari ini.

“Kalau saya tidak terpilih, rumah bisa hilang. Tapi saya tidak mau menggadaikan sumpah dan janji sebagai ASN demi mengejar hal lain. Sumpah itu bukan main-main,” tekannya.

Di hadapan ribuan ASN, ia menegaskan bahwa sumpah dan janji yang baru diucapkan harus menjadi pegangan moral sepanjang karier. Menurutnya, ASN yang menepati sumpah pengabdian akan merasakan keberkahan hidup dan kemudahan dalam karier.

“Siapa yang tidak konsisten dengan sumpah dan janjinya, hidupnya tidak akan berkah. Tapi kalau kalian jalankan dengan ikhlas, karier kalian insyaallah naik terus,” ucapnya.

Gubernur Anwar juga membantah anggapan bahwa ASN masa kini tidak bisa bekerja ikhlas. Ia menegaskan bahwa ASN justru merupakan barisan yang harus berdiri tegak menjaga integritas negara.

“Kalau ada yang bilang sekarang tidak ada lagi orang bekerja ikhlas, orang itu salah besar. ASN harus menjadi barisan yang siap diatur, siap bekerja, dan siap menjaga amanah,” tegasnya.

Gubernur menutup arahannya dengan pesan agar seluruh ASN menjaga disiplin, memegang nilai-nilai integritas, dan menjadikan sumpah yang baru saja mereka ucapkan sebagai kompas dalam menjalankan tugas. (*)

biro adpim

Palu, trustsulteng – PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) mengakui kesalahan atas aktivitas tambang yang dijalankannya di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pengakuan itu terlihat pada rapat mediasi antara warga Desa Umpanga yang berlangsung di Sekretariat Satgas PKA Sulteng, Rabu 3 Desember 2025.

Saat perwakilan dari investor asal China itu tidak bisa mengelak bahwa praktik yang pertambangan yang dilakukannya di atas lahan yang tumpang tindih dengan perusahaan sawit, PT Cahaya Idola Tunggal Rona Alam (PT CITRA) memang tidak sesuai aturan, baik dari sisi Lingkungan Hidup, ATR/BPN, Tata Ruang maupun hak keperdataan .

Ketua Harian Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng, Eva Susanti Bande mengingatkan PT BTIIG tidak bisa menggunakan privilege Proyek Strategis Nasional (PSN), lalu seenaknya melangkahi hak-hak warga.

Menerabas aturan lingkungan melangkahi aturan tata ruang, cara-cara ini adalah praktik yang tidak boleh terjadi sekalipun berada di kawasan PSN.

‘’Di Satgas kami mendapat pengaduan, ada warga yang tidak dibayarkan hak-haknya. Ada tata ruang yang diabaikan. Ada Amdal yang tidak dipenuhi. Ini harus dijawab dulu,’’ cecar Eva dengan nada tinggi.

Eva mempersilakan kedua perusahaan untuk mecari solusi bersama terkait tumpang tindih lahan antara PT BTIIG dan PT CITRA.

‘’Kami di Satgas hanya akan menangani konflik yang berkaitan dengan rakyat,’’ katanya menegaskan.

Nyaris semua pejabat yang hadir pada rapat yang berlangsug setengah hari itu, berhasil menguak dugaan pelanggaran PT BTIIG.

Recksy P. Pakpahan Legal PT BTIIG bersama rekannya Raya Wira M Purba, Tim Pemetaan PT BTIIG, berusaha menyanggah sorotan yang dialamatkan kepadanya.

Menurut Recksy pada lokasi yang diklaim masyarakat, perusahaan sudah melakukan pembayaran dengan melibatkan tim besar bersama aparat desa.

‘’Kami juga melakukan pengambilan titik koordinat, dan tanda tangan batas-batas lahan masyarakat,’’ katanya.

Pernyataan itu dibantah tegas oleh Kepala Desa Umpanga Syamsudin M Noor.

‘’Tidak benar itu. Nilai yang ditawarkan sangat rendah tidak masuk akal. Makanya warga tolak,’’ ujar Syamsudin tak kalah ngotot.

Rapat yang juga menyasar isu lingkungan itu, memberi kesempatan Baso Nur Ali pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng untuk angkat bicara.

‘’Pertanyaan saya apakah aktivitas pertambangan di atas HGU PT CITRA ada dokumen lingkungannya? Apabila tidak ada dapat di pastikan perusahaan melakukan pelanggaran,’’ ujar Baso penuh selidik.

Menurut dia, Pemerintah tidak membenci investasi tetapi investasi tidak boleh menyingkirkan masyarakat.

Puguh Darmawan dari BPN Morowali pun tidak membenarkan klaim lahan PT BTIIG di atas lahan PT Citra.

‘’Kami hanya mengeluarkan satu dokumen di setiap satu bidang tanah. Tidak ada dokumen lain termasuk IUP pertambangan,’’ sergah Puguh.

Salman Ruslan pejabat fungsional dari Dinas BMPR Sulteng mengatakan ada pelanggaran serius. ‘’Kalau saya melihat terdapat kesalahan dalam melakukan pembebasan lahan yang di lakukan oleh PT BTTIG. Di atas area HGU PT Citra katanya sudah terdapat aktivitas pertambangan BTIIG, ada indikasi terjadi pelanggaran Tata Ruang karena terdapat ketidaksesuaiaan peruntukan ruang. Disorot terus menerus, PT BTIIG akhirnya memilih pasif. Tidak lagi resisten seperti saat rapat dimulai.

Eva Bande tak hanya menyoroti PT BTIIG. Ia juga menyentil ATR/BPN Morowali yang tidak melakukan pengawasan terhadap PT CITRA.

Perusahaan sawit ini menguasai HGU seluas 8.200 hektar. Namun dalam 15 tahun terakhir hanya 1.260 yang dimanfaatkan.

‘’Ini melanggar Pak. PT CITRA tidak memanfaatkan lahan HGU selama 15 tahun. BPN mestinya harus mengawasi ini. Kalau tidak dimanfaatkan kembalikan ke Negara supaya dikelola masyarakat,’’ kritik Eva.

Rekomendasi

Rapat medias ini berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi ini berfokus pada pembuatan telaah atas perizinan, penyelesaian ganti rugi, hingga potensi penghentian sementara aktivitas PT BTIG.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Kantor Pertanahan Morowali, Camat Bungku Barat, dan Kepala Desa Umpanga diminta segera menyelesaikan verifikasi dan validasi data objek dan subjek sengketa.

Rapat menetapkan batas waktu penyelesaian ini paling lambat pada minggu ketiga Desember 2025.

Dalam rekomendasi paling krusial, Kanwil ATR/BPN Sulteng, Dinas BMPR, Dinas PMPTSP dan Kantor Pertanahan Morowali untuk melakukan telaah menyeluruh atas perizinan dasar PT BTIG.

“Apabila ditemukan pelanggaran Tata Ruang dan tidak adanya perizinan dasar yang sah, maka akan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas perusahaan PT BTIG di atas objek yang disengketakan,” bunyi salah satu poin rekomendasi.

Lebih lanjut, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah ditugaskan menyusun surat resmi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Surat tersebut bertujuan menyoroti dan mencari solusi atas persoalan tumpang tindih perizinan antara Hak Guna Usaha (HGU) PT Citra, PT BTIG, dan lahan milik masyarakat di Desa Umpanga.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng juga diberikan tenggat waktu hingga minggu pertama Januari 2025 untuk melakukan pemeriksaan.

Jika ditemukan aktivitas PT BTIG yang belum tercakup dalam dokumen AMDAL dan Persetujuan Lingkungan, maka aktivitas tersebut diminta dihentikan sementara.

Secara paralel, Kanwil ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Morowali diminta melakukan evaluasi ketat terhadap penggunaan dan pemanfaatan Hak Guna Usaha (HGU) PT Citra di Morowali.

Kewajiban Ganti Rugi dan Pendekatan Humanis

Satgas PKA bersama peserta rapat juga menekankan bahwa, jika terdapat lahan masyarakat yang terbukti berada di dalam HGU PT Citra dan PT BTIG, perusahaan wajib menyelesaikan dengan mengganti rugi lahan masyarakat secara adil.

Poin rekomendasi lainnya adalah, PT BTIIG diminta mengedepankan cara-cara humanis kepada masyarakat dalam menyelesaikan hak-hak atas tanah. Termasuk melaksanakan sosialisasi atau uji publik secara transparan terkait pembebasan lahan dan dampak lingkungan. (*)

Palu, trustsulteng – Sejumlah jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam tiga organisasi media siber menyalurkan dana untuk membantu jurnalis korban bencana alam di Aceh. Donasi tersebut berasal dari kas kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) yang belum sempat terlaksana.

Inisiatif ini muncul setelah para pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulteng menggelar rapat pada Rabu, 3 Desember 2025, di salah satu warung kopi di Kota Palu. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat mengalihkan anggaran FGD menjadi bantuan untuk rekan seprofesi di Aceh.

Ketua FGD, Andi Attas Abdullah, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil secara bulat setelah mempertimbangkan kebutuhan mendesak para jurnalis di Aceh yang terdampak bencana alam. Ia menjelaskan bahwa dana FGD yang tersisa cukup untuk disalurkan sebagai bentuk solidaritas antarjurnalis.

“Donasi koalisi tiga organisasi media siber di Palu ini kebetulan ada dana kas yang rencananya digunakan untuk Forum Group Diskusi, namun belum sempat digunakan, sehingga kawan-kawan dari tiga media siber ini memutuskan dalam rapat Rabu (3/12/2025) di salah satu warkop di Palu,” kata Andi Attas Abdullah.

Ia menguraikan bahwa beberapa bulan sebelumnya tiga organisasi media siber telah bersepakat mengadakan FGD sebagai upaya membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Namun, sejumlah pertimbangan teknis membuat kegiatan tersebut urung terlaksana.

Dengan batalnya agenda FGD, sekitar Rp11 juta anggaran yang telah disiapkan kemudian dialihkan menjadi bantuan kemanusiaan. Anggaran tersebut disepakati untuk disalurkan kepada jurnalis Aceh melalui Ketua JMSI Aceh, Hendro Sakti. Penyalurannya akan dilakukan oleh bendahara FGD, Indrawati Zainuddin.

“Sehingga anggaran yang tersedia kurang lebih Rp11 juta dialihkan saja untuk kawan-kawan jurnalis korban bencana alam Aceh. Dan untuk menyalurkannya kita percayakan ke ketua JMSI Aceh Hendro Sakti yang akan segera ditransfer oleh bendahara FGD Indrawati Zainuddin,” jelas Andi Attas Abdullah yang akrab disapa Om Doel.

Sekretaris FGD, Mahful Haruna, juga menyampaikan pandangannya bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian komunitas jurnalis Sulteng terhadap rekan-rekan sesama profesi yang sedang menghadapi masa sulit.

Ia menegaskan bahwa solidaritas menjadi bagian penting dalam dunia jurnalistik, terutama ketika ada anggota profesi yang terkena dampak bencana.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua JMSI Sulteng sekaligus Pemimpin Redaksi Radar Palu, Murtalib SH. Selain itu, pengurus AMSI Sulteng Rahmat Dany turut hadir mewakili Ketua AMSI Sulteng, Muhammad Ikbal alias Ballo. Kehadiran para perwakilan organisasi menunjukkan kuatnya komitmen bersama untuk mendukung penyaluran donasi tersebut.

Para jurnalis yang berkumpul juga menyampaikan harapan bahwa bantuan ini dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh jurnalis Aceh yang terdampak bencana. Mereka menilai bahwa profesi jurnalis yang kerap berada di lapangan saat bencana terjadi memiliki risiko besar sehingga dukungan antarsesama menjadi sangat penting.

Langkah solidaritas para jurnalis Sulteng ini diharapkan dapat meringankan beban rekan-rekan di Aceh serta memperkuat jaringan kolaborasi antarorganisasi media siber di Indonesia. Para pengurus tiga organisasi juga berencana menjaga komunikasi dengan JMSI Aceh untuk memastikan bantuan tersalur dengan baik dan tepat sasaran.

Pada akhir rapat, seluruh peserta menyampaikan komitmen untuk terus terlibat dalam aksi kemanusiaan, terutama bagi kalangan jurnalis yang mengalami kesulitan akibat bencana. Mereka juga menyampaikan bahwa keputusan pengalihan dana ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus solidaritas profesi yang perlu dijaga bersama. (*)

TIM

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid., M,. Si, memimpin upacara Peringatan Hari Pekerjaan Umum ke-80 yang digelar di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulteng, Rabu 3 Desember 2025. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa seluruh program BERANI berpijak pada satu prinsip utama: kelancaran infrastruktur.

“Apa pun programnya, pendidikan, kesehatan, hingga panen raya, tidak akan berjalan maksimal tanpa infrastruktur yang lancar, baik jalan, air, maupun akses transportasi,” tegasnya.

Anwar menyatakan optimismenya memasuki tahun 2026 dan mendorong perubahan besar pada struktur organisasi perangkat daerah. Ia menyebut digitalisasi sebagai fondasi pemerintahan modern yang harus segera diterapkan. “Era manual harus kita tinggalkan. Digitalisasi adalah kunci percepatan pelayanan publik,” ujarnya.

Gubernur meminta jajaran PU, kementerian teknis, dan para kepala balai merancang sistem digital yang mampu memantau kondisi infrastruktur secara real time. Upaya itu diperkuat dengan peluncuran Command Center Lapor Gubernur pada Desember ini, yang mulai beroperasi penuh 1 Januari 2026. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan langsung, sementara dinas terkait dapat memantau siapa yang cepat dan siapa yang lambat menindaklanjuti.

“Transparansi seperti ini bukan ancaman. Ini jalan menuju pemerintahan yang lebih efektif,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya data lapangan yang valid dalam pemetaan kondisi jalan provinsi. Menurutnya, laporan yang selama ini dinyatakan “jalan mantap” harus dapat dibuktikan. Karena itu, seluruh jalan provinsi akan menjalani asesmen menyeluruh pada awal 2026, lengkap dengan rekaman video dari titik ke titik. Ia menilai sistem ini akan memperkuat usulan ke pemerintah pusat karena tidak lagi mengandalkan proposal formalitas.

“Jangan ada lagi angka di atas kertas yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Semua jalan provinsi harus kita rekam agar pengajuan kita punya bukti kuat,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, ia menargetkan pemasangan CCTV di seluruh ruas jalan provinsi pada 2027 untuk memastikan respon cepat terhadap longsor maupun kerusakan jalan.

Selain digitalisasi, Gubernur menyoroti profesionalisme ASN sebagai modal penting pembangunan. Ia menegaskan penerapan merit system secara konsisten agar jabatan ditempati oleh orang yang benar-benar kompeten. “Sejak saya menjabat, tidak ada pelantikan besar-besaran. Saya ingin memastikan setiap pejabat yang dipilih punya kemampuan, bukan sekadar kedekatan,” katanya.

Anwar juga kembali mengingatkan bahwa pegawai yang terlalu lama berada pada satu jabatan tanpa inovasi akan dirotasi demi menjaga produktivitas organisasi. Ia lalu berbagi pengalamannya sebagai ASN dari golongan 2A hingga 4B. “Jabatan bukan tempat mencari kenyamanan, tapi ruang pengabdian. Orang yang ikhlas dan profesional akan selalu dibutuhkan di mana pun ia ditempatkan,” ujarnya.

Gubernur membuka ruang bagi seluruh pegawai untuk menyampaikan proyek perubahan langsung kepada dirinya. Menurutnya, ide bagus berbasis data yang mendukung program BERANI akan langsung ia dukung dengan anggaran, bahkan jabatan, jika terbukti efektif. Ia menekankan bahwa budaya inovasi harus tumbuh dari bawah, bukan sekadar formalitas diklat.

Dalam bagian lain sambutannya, Anwar menyoroti pentingnya padat karya sebagai strategi pengentasan kemiskinan sektor infrastruktur. Ia mencontohkan program pembersihan saluran air dengan melibatkan masyarakat miskin dan mendorong perluasan kegiatan serupa agar manfaat APBD dapat dirasakan lebih luas.

Menutup sambutan, ia mengajak jajaran PU untuk benar-benar mewujudkan semangat perubahan menuju 2026. “Dengan digitalisasi, profesionalisme, inovasi, dan semangat melayani, Sulawesi Tengah bisa bergerak lebih cepat dan lebih tepat,” ujarnya.

Gubernur juga membacakan sambutan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang menegaskan nilai keberanian, integritas, pengabdian, dan ketangguhan insan PU sejak 3 Desember 1945. Sambutan tersebut menekankan pentingnya kerja cerdas, pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil, kualitas pekerjaan yang terjaga, serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan potensi bencana. (*)

biro adpim/editor: zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Sekprov Dra. Novalina, M.M mengikuti acara peringatan Milad ke-113 Muhammadiyah di gedung JCC, Ahad (30/11).

Acara dihadiri Ketua DPRD Sulteng H. Arus Abdul Karim, unsur forkopimda, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng H. Muh Amin Parakkasi, S.Ag., M.H.I beserta jajaran pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah.

Di hadapan kader, pengurus dan keluarga besar Muhammadiyah, Sekprov menyampaikan salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya dari Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si atas peringatan milad ke-113 organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia.

Menurutnya, pergerakan Muhammadiyah telah banyak berjasa dalam membangun peradaban umat lewat gerakan dakwah dan pendidikan, termasuk dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang atau Rahmatan Lil’alamiin.

Olehnya itu, Muhammadiyah diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam sinergitas memperkuat moderasi beragama, meningkatkan kualitas SDM dan mengakseleasi pemerataan layanan sosial yang inklusif, khususnya di wilayah Sulteng.

“Saya yakin Muhammadiyah akan terus menjadi pilar penting bagi terciptanya Masyarakat Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera,” ucap Sekprov Novalina membacakan sambutan gubernur (*)

biro adpim

Palu, trustsulteng – Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fathur Razaq, S.IP, menghadiri pembukaan PSSI Ordinary Congress 2024–2025 di Hotel Santika, Kota Palu, Sabtu (29/11)

Kongres ini mempertemukan pengurus Askab dan Askot dari seluruh wilayah untuk mengevaluasi perjalanan sepak bola selama satu tahun terakhir dan merumuskan arah pembinaan pada 2026.

Dalam sambutannya, Fathur Razaq menyampaikan apresiasi terhadap forum tahunan tersebut. Ia berharap kongres dapat menghadirkan langkah-langkah yang lebih matang bagi pengembangan kompetisi, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta pembinaan pemain muda di tingkat kabupaten dan kota.

“Kongres seperti ini menjadi ruang penting untuk melihat kembali apa yang sudah berjalan, sekaligus menyiapkan langkah yang lebih kuat untuk tahun berikutnya,” ujar Fathur.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Asprov PSSI Sulteng, Hadianto Rasyid, yang menekankan pentingnya penyelarasan program dan soliditas antarwilayah agar pembinaan sepak bola dapat berjalan lebih terarah.

Melalui forum tahunan ini, Asprov PSSI Sulteng menyiapkan langkah pembinaan untuk program 2026. Kehadiran KONI Sulteng menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam memperkuat fondasi sepak bola usia dini dan kompetisi lokal.( *)

biro adpim

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes menghadiri perayaan HUT Ke-6 Kerukunan Keluarga Wita Mori (KKWM) sekaligus mengukuhkan Pengurus KKWM Sulawesi Tengah Periode 2025–2028 di Restoran Marannu Palu, Minggu (30/11). Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran KKWM dalam pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan pengurus baru ditetapkan melalui SK Pengurus KKWM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/KKWM-ST/VII/2025, dengan Ir. Ucik Narwasti Sangkalia, M.Si sebagai Ketua Umum, Yusri Maranu, S.Ap sebagai Ketua I, Harjono Palando sebagai Ketua II, dan Cristina Janne Peuru, S.Th sebagai Ketua III.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada pengurus serta seluruh keluarga besar KKWM.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-6 KKWM dan selamat Hari Raya Natal Tahun 2025. Semoga perayaan ini membawa damai serta memotivasi kita untuk terus meneladani nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia memberikan penghargaan kepada pengurus sebelumnya dan anggota KKWM atas kontribusi nyata dalam mempererat persaudaraan serta mendukung visi pembangunan daerah. Dengan dilaksanakannya pengukuhan pengurus baru periode 2025–2028 diharapkan lebih mampu memperkuat organisasi dan peran sosial KKWM ke depan.

“Amanah ini adalah kehormatan sekaligus tantangan yang memerlukan komitmen dan kerja keras. Jadikan momentum ini untuk memperkuat organisasi serta meningkatkan pelayanan sosial,” tegasnya.

Di akhir sambutan HUT yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus dan Perayaan Natal 2025, Wakil Gubernur berharap agar pengurus baru dapat membawa KKWM semakin maju dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulteng Dr. Yopie M.I Patrio, S.H., M.H., para penasihat KKWM, serta perwakilan OPD dan pemangku kepentingan lainnya.(*)

biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Apel Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025, yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Sadli Lesnusa, S.Sos., M.Si, di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 1 Desember 2025.

Dalam sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang dibacakan Asisten, seluruh ASN diajak untuk memperkuat empati dan kepedulian sosial, khususnya dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di tanah air.
“Seluruh ASN harus siaga bencana. Mari kita tumbuhkan empati untuk saling membantu. Saya minta semua ASN bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta daerah lain yang membutuhkan,” demikian amanat yang disampaikan.

Korpri disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, yang harus terus diperkuat sebagai penggerak profesionalisme, integritas, dan soliditas aparatur negara. Korpri memegang peran penting dalam memastikan ASN mampu menjalankan fungsinya sebagai perancang dan pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa.

Pada momentum HUT ke-54 ini, Korpri mengajak seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk mengambil sikap “Korpri Siaga” sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi tantangan pelayanan publik, dinamika kebangsaan, maupun situasi kebencanaan.
“Mari jadikan HUT Ke-54 Korpri sebagai Apel Kesiapsiagaan untuk menutup tahun 2025 dan menyongsong tahun 2026. Delapan Tekad Kesiapsiagaan Korpri harus kita laksanakan dengan penuh kekompakan dan soliditas,” tegasnya.

ASN juga diingatkan untuk terus menjaga nama baik Korpri dan menunjukkan pengabdian terbaik melalui karya dan pelayanan.
“ASN Korpri harus menjadi kekuatan moral dan birokrasi yang menuntun Indonesia menuju masa depan yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Korpri setia hingga akhir kepada negara,” lanjutnya.

Dalam apel yang diikuti Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina, MM, dan seluruh ASN lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut juga disampaikan ajakan untuk memperkuat aksi nyata peduli sesama melalui pembukaan rekening donasi dan gerakan Korpri untuk membantu penanganan bencana, sebagai bentuk solidaritas nasional.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap, semangat peringatan HUT Korpri ini semakin meneguhkan peran ASN sebagai pilar pelayanan publik yang andal, birokrasi yang bersih dan efektif, serta kekuatan perekat bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.(*)

sumber: biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, menerima audiensi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi, di ruang kerja, Senin 1 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub dr. Reny menekankan bahwa program transmigrasi bukan sekedar memindahkan penduduk, tetapi membangun kawasan yang inklusif, lengkap dengan layanan dasar seperti puskesmas, fasilitas pendidikan, akses pengembangan sumber daya manusia, serta program pengentasan kemiskinan.
“Transmigrasi harus membawa kesejahteraan. Intinya adalah membangun manusia dan membuka masa depan masyarakat,” tegas Wagub.

Wagub dr. Reny juga berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan yang berkarier di dunia kesehatan hingga akhirnya mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur. Ia menekankan pentingnya dedikasi, prinsip hidup, dan kerendahan hati.
“Saya selalu berpegang pada prinsip, hidup ini biasa saja, jalani dengan tulus. Nikmat itu datang ketika kita bisa berbagi ilmu dengan orang lain,” ujarnya.

Ia berpesan kepada generasi muda agar berani tampil didepan umum.
“SDM kita harus maju. Saya senang melihat adik-adik yang terus berkembang. Sekolah yang baik dan terus belajar,” tambahnya.

Tim Ekspedisi Patriot yang bertugas di Kawasan Transmigrasi (KT) Palolo, Kabupaten Sigi berjumlah 12 orang, berasal dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, dan Universitas Indonesia. Selama hampir empat bulan mereka tinggal di rumah warga untuk menjalankan misi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sesi dialog, para anggota tim menyampaikan berbagai tantangan, keluh kesah, dan pengalaman berharga yang mereka temukan di lapangan. Tahun depan, mereka direncanakan memasuki tahap lanjutan program dan akan mendapatkan beasiswa pembelajaran jarak jauh.

Wagub dr. Reny meminta seluruh tim untuk selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan membangun komunikasi yang sehat selama menjalankan tugas.
“Kalian adalah bagian dari perubahan. Terus buat masyarakat merasa dekat, dimanapun kalian berada,” tutupnya.

Perlu diketahui Tim Ekspedisi Patriot adalah program strategis Kementerian Transmigrasi yang melibatkan peneliti muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan riset di kawasan transmigrasi guna mengidentifikasi potensi, merumuskan strategi pengembangan, dan menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi baru. (*)

biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan 103 pos kesehatan yang akan diaktifkan di seluruh kabupaten/kota, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, dalam zoom meeting koordinasi bersama seluruh jajaran kesehatan daerah, Selasa 2 Desember 2025.

Zoom meeting ini turut diikuti oleh para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit, serta kepala puskesmas se-Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terkait kesiapsiagaan sektor kesehatan menghadapi libur panjang.

Wagub dr. Reny menegaskan pentingnya kesiapan pos kesehatan, mulai dari kelengkapan alat, obat-obatan, hingga tenaga jaga.
“Ada 103 pos kesehatan yang harus kita aktifkan selama Nataru. Persiapan obat-obatan di posko dan fasilitas layanan kesehatan harus dipastikan aman,” ujar Wagub.

Ia juga meminta seluruh rumah sakit menata jadwal tenaga medis, terutama dokter jaga dan dokter ahli, agar pelayanan tetap optimal meski sebagian tenaga merayakan Natal.
“Kalau ada dokter yang merayakan Natal, mohon diatur yang tidak merayakan untuk bertugas. Kita ingin semua keluarga merayakan Natal dengan aman dan nyaman.” harapnya.

Dalam arahannya, Wagub Reny mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi memicu bencana, seperti banjir dan longsor.
“Sekarang banyak kejadian bencana, seperti yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kita harus mengantisipasi. BMKG akan kita libatkan untuk menyampaikan prakiraan cuaca secara berkala,” jelasnya.

Pemprov Sulteng akan dijadwalkan menggelar rapat koordinasi dengan BPBD dan BMKG untuk membahas detail mitigasi bencana selama periode Nataru.

Wagub dr. Reny menekankan pentingnya kecepatan respon di rumah sakit dan puskesmas. Ia meminta setiap fasilitas layanan kesehatan menyediakan nomor kontak person yang mudah dihubungi masyarakat.
“Jangan sampai pasien menunggu lama atau terombang-ambing. Manajemen layanan harus diperkuat,” tegasnya.

Wagub juga mengingatkan agar direktur rumah sakit aktif memantau stok obat dan melaporkan kebutuhan yang mendesak kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

Petugas pos kesehatan di terminal juga diminta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan bagi sopir angkutan umum untuk memastikan keamanan perjalanan masyarakat.
“Tolong semua sopir diperiksa kesehatannya. Ini arahan langsung Mendagri,” tuturnya.

Menutup arahannya, Wagub dr. Reny meminta seluruh pihak saling berkoordinasi agar pelayanan kesehatan selama Nataru berjalan lancar.
“Lebih baik kita mengantisipasi sebelum terjadi. Rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan harus selalu siaga. Kalau ada masalah, jangan segan-segan melapor ke provinsi.” harapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap seluruh rangkaian perayaan Nataru dapat berjalan aman, lancar, dan tanpa kendala kesehatan maupun bencana.

sumber: biro adpim