TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Dalam rangka mengisi kegiatan dibulan suci Ramadhan 1446 H, Ditbinmas Polda Sulteng melakukan silaturahmi dan buka puasa bersama ulama-tokoh agama yang berada di Sulawesi Tengah, khususnya di kota Palu.

Kali ini silaturahmi dan puasa bersama Ditbinmas Polda Sulteng dengan ulama / tokoh agama dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Maret 2025 jam 17.00 wita bersama dengan Habib Sayyid Ali bin Muhammad Aljufri yang menjabat Ketua Umum MUI Sulawesi Tengan dan mantan Ketua Umum PB. Al Khairaat Pusat Palu yang dilaksanakan di lokasi Majelis Zikir Asybalul Akhiraat yang juga sekaligus kediaman Habib Ali Al Jufri di Jalan Puenjidi Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Sulteng.

Dirbinmas Polda Sulteng Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramly, S.H.,MH yang memimpin rombongan silaturahmi menyatakan bahwa silaturahmi dan buka puasa Ditbinmas Polda Sulteng bersama dengan ulama dilakukan dalam rangka melaksanakan program Beyond Trust Presisi yang bertujuan untuk lebih mendekatkan antara ulama dan umara/pemerintah khususnya Polri, sekaligus meminta masukan, dukungan, nasehat serta doa dari ulama kepada personil Polda Sulteng.

Sebelum buka puasa Habib Sayyid Ali bin Muhammad Aljufri memberikan tausiyah dan nasehat kepada rombongan Ditbinmas Polda Sultneg agar dalam menjalankan tugas senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta dalam memberikan pelayanan agar senantiasa dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga keamanan dan ketertiban serta kedamaian di Sulawesi Tengah dapat senantiasa dipelihara dan terjaga dengan baik.

Saat buka puasa Habib Sayyid Ali bin Muhammad Aljufri didampingi Sekum MUI Sulawesi Tengah Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd.,M.M dan salah satu pengurus MUI Sulteng Habib Alwi Al Jufri, sedangkan Dirbinmas Polda Sulteng Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramly,S.H.,M.H didamping para Kasubdit dan juga perwira Ditbinmas Polda Sulteng. Suasana silaturahmi dan buka puasa berlangsung dengan semangat penuh keakraban dan persaudaraan serta diselingi dengan humor dan candaan dari Habib Ali Al Jufri, sehingga suasana lebih cair dan guyub.

Kombes Pol Sirajuddin Ramly menambahkan bahwa program silaturuhami dan buka puasa dengan ulama/tokoh agama akan dilaksanakan dibeberapa tempat dan juga akan dilaksanakan oleh jajaran Polres. Disamping program tersebut diatas, juga ada beberapa program yang akan dilakukan Ditbinmas Polda Sulteng selama bulan Ramadhan, seperti pemberikan takjil, buka puasa bersama anak panti asuhan dan kaum dhuafa, melakukan safari subuh, tarawih keliling dan tadarusan.**

sumber; ditbinmas

Jakarta, trustsulteng – Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara (FPMMU) bersama Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Pendemo mendesak Kejagung agar penyidik Kejati Sulteng segera menetapkan tersangka pelaku kasus dugaan korupsi PT RAS di Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Aksi berlangsung Selasa Selasa 3 Maret 2025 di pimpin langsung Pdt Allan Billy Graham selalu ketua Forum dan Tokoh Masyarakat Morowali Utara.

Kepada media ini, Allan menyampaikan Aspirasi di Kejaksaan Agung karena proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dinilai “jalan ditempat”, serta kuat dugaan Kejati Sulteng mendapat tekanan dari pihak tertentu.

Bagaimana mungkin Alat-alat operasional yang telah disita setahun lalu, hari ini masih beroperasi.

Tahap penyidikan sudah setahun, belum ada penetapan tersangka sampai saat ini.

Kerugian negara telah direlease oleh Kajati Sulteng sebesar 400 milliar.

“Yang dilakukan PT RAS adalah kejahatan korporasi paling sempurna di Sulteng”. Tegas Allan.

Menurut Allan diketahui sebelumnya, PT RAS (Astra Agro Lestari group PT.Astar Agro Lestari = AALI TBK) di Morowali Utara telah beroperasi selama belasan tahun diduga tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU), merambah Kawasan Hutan dan tidak memberikan plasma kepada rakyat.

“Selain itu, lahan yang digunakan beroperasi di atas HGU milik PTPN,”sebut Allan. ***

Palu, trustsulteng – Ratusan ASN Provinsi Sulteng dari pejabat struktural, fungsional hingga pelaksana berkumpul di halaman Pogombo pada Selasa pagi 4 Maret 2025.

Bukan untuk melaksanakan upacara atau apel gabungan tapi mereka dikumpulkan untuk menerima arahan dari Gubernur Dr. Anwar Hafid, M.Si seputar program dan kebijakan yang akan direalisasikan.

Terutama, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan birokrasi daerah yang akuntabel, transparan dan berorientasi pelayanan.

Pada momen yang mirip dengan Retreat itu, gubernur meminta ASN bekerja dengan jujur dan integritas.

“Saya hanya minta satu saja kejujuran!” instruksinya agar terjalin kepercayaan antara atasan dengan bawahan maupun dengan mitra kerja.

Lalu dengan tegas ia meminta jangan ada ASN yang bekerja dengan tujuan ‘cari-cari muka’ untuk mencari perhatian dan menyenangkan pimpinan.

“Tidak usah cari muka kerja saja (profesional),” imbuhnya.

Untuk pejabat pun demikian, diharapnya jangan ada yang suka menekan bawahan dan memakai pola hubungan garis komando dengan staf.

“Kalau sekarang masih ada pasti gagal. Sekarang kerja berbasis rasio,” jelasnya memastikan.

Gubernur mengatakan bahwa prinsip kerja ‘on call’ akan diterapkan agar kapan pun pejabat dihubungi selalu aktif dalam panggilan sehingga responsivitas pelayanan meningkat.

“Jangan ada kata sementara proses,” sambungnya yang tidak mentolerir pejabat seumpama ada data yang diminta secepatnya namun belum disiapkan.

Untuk mencegah tertundanya pelayanan maupun pekerjaan ASN, gubernur meminta penerapan kontrak kinerja.

Tujuannya supaya dapat diketahui berapa lama waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tolak ukur kinerja ASN.

Selain itu dalam rangka memperkuat dimensi spiritual ASN, Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido menggagas program Berani Berkah.

Lewat program ini, gubernur berharap ASN muslim dapat menghentikan segala aktivitas pekerjaan ataupun kegiatan rapat 30 menit sebelum adzan berkumandang dan segera meramaikan masjid untuk sholat berjamaah.

Dengan melaksanakan ibadah tepat waktu diyakini berdampak positif terhadap kedisiplinan dan integritas dalam bekerja.

“Kita mulai Sulteng berjamaah dari kantor gubernur,” ajaknya, secara khusus ke ASN sekretariat, tempat ia berkantor.

Gubernur juga memastikan kesejahteraan ASN dalam menghadapi hari raya Idul Fitri terpenuhi dengan pencairan TPP dan gaji 13.

Tidak sampai di situ, refocusing dengan memangkas anggaran yang tidak penting seperti perjalanan dinas dalam postur APBD 2025 tambahnya akan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai agar ASN mendapat hak yang sama tanpa dibeda-bedakan.

“Kalau mau cepat naik pangkat, kasi senang bawahan,” ucapnya bersambut gemuruh tepuk tangan ASN.

Turut hadir Wagub dr. Reny A.Lamadjido, Sp.PK., M.Kes dan Sekprov Dra. Novalina, M.M.***

sumber; biro adpim

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyerahkan bantuan kendaraan bermotor roda dua kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Taman Hutan Raya (Tahura) se-Sulawesi Tengah.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, di halaman apel Pogombo Kantor Gubernur, Kota Palu, Selasa 4 Maret 2025, di sela-sela rapat koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kepala OPD dan seluruh ASN lingkup Pemprov Sulteng.
Saat penyerahan, Gubernur Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido serta Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Muhammad Nenk.
Bantuan kendaraan operasional roda dua diberikan kepada 10 KPH dan satu Tahura, sebagai upaya Pemprov Sulteng dalam menunjang operasional KPH dan Tahura di lapangan.
Total kendaraan yang diserahkan sebanyak 36 unit. Terdiri atas 27 unit motor trail, 5 unit motor matic, 3 unit motor sport, dan 1 unit motor bebek.
Setiap KPH dan Tahura menerima minimal dua hingga maksimal lima unit, tergantung luas wilayah dan kebutuhan masing-masing.

Gubernur Anwar Hafid meminta kepada para Kepala KHP dan Tahura untuk menjaga dan memanfaatkan kendaraan tersebut dengan baik guna mendukung tugas di lapangan.
Tolong dijaga kendaraan ini dengan baik demi menunjang kerja lapangan,” pesan Anwar kepada para Kepala KPH yang hadir langsung menerima bantuan tersebut.

Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Muhammad Nenk, berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas KPH dan Tahura dalam menjalankan tugas menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di wilayah masing-masing.

Kita harus konsisten dan berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Kendaraan ini harus dirawat dengan baik agar tetap awet, bisa digunakan dalam jangka panjang,” ujar Nenk.

Diketahui, pengadaan 36 unit kendaraan roda dua bersumber dari proyek RBP REFF++ Sulteng, yang bertujuan mendukung operasional pengelolaan hutan secara berkelanjutan di wilayah Sulteng.**

Palu, trustsulteng – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah saat ini masih dalam proses menghitung kerugian keuangan negara terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Rimbunan Alam Sentosa (PT RAS).

“Saat ini sedang berlangsung proses perhitungan kerugian keuangan negara. Penyidik telah mengumpulkan data terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PT PN) yang diduduki oleh PT RAS,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, La Ode, saat ditemui di Kantor Kejati Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Senin 3 Maret 2025.

Meskipun penyidik telah menyita kendaraan alat berat, kendaraan roda empat, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen, serta memeriksa sejumlah saksi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah setempat, pejabat PT RAS, dan instansi terkait lainnya, hingga kini belum ada penetapan tersangka.

Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya alat bukti yang cukup.
Ketika ditanya mengenai jadwal pemeriksaan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat, La Ode menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan yang ditetapkan untuk pekan ini dalam proses penyidikan kasus PT RAS.**

Palu, trustsulteng – Haul Guru Tua, atau peringatan wafatnya Pendiri Alkhairaat Habib Idrus Bin Salim Aljufrie yang ke 57 akan dilaksanakan tanggal 12 April 2025 bertepatan tanggal 13 Syawal 1446 Hijriyah.
Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Perdana Panitia Haul Guru Tua ke 57 yang dilaksanakan di Masjid Alkhairaat Kompleks Perguruan Alkhairaat Palu, Senin 3/2/25.

Hal ini disampaikan Muchlis Aseng, Kordinator seksi Informasi dan Publikasi Panitia Haul Guru Tua ke 57, Selasa 4 Maret 2925
Hadir dalam rapat panitia perdana itu, Ketua Utama Alkhairaat HS. Alwi bin Saggaf Aljufri, Ketua Umum PB Alkhairaat HS. Mohsen Alaydrus dan Ketua Panitia Pelaksana HS. Idrus bin Abdillah Aljufri.
Hadir Pula Ketua Umum PP Wanita Islam Alkhairaat Syarifah Saihun Aljufri, Sekjen PB Alkhairaat Dhamaludin Mariadjang dan Jajaran Panitia Haul.

Dalam arahannya, Ketua Utama Alkhairaat, H.S. Alwi Saggaf Aljufri mengatakan haul Guru Tua tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya.
Ketua Utama menegaskan, evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu menjadi catatan penting bagi panitia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti tahun sebelumnya.

Ia mengatakan, panitia harus solid, sebab menurut hemat Ketua Utama Alkhairaat, jika solid bisa meminimalisir kesalahan paling tidak mendekati kesempurnaan.

“Jika kita solid, kita bisa mewarnai dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada,”kata Habib Alwi.

Sementara itu, Ketua PB Alkhairaat, Dr. H.S. Mohsen Alaydrus mengatakan, dalam rangkaian Haul kali ini akan diupayakan oleh Majelis Pendidikan PB Alkhairaat untuk melaksanakan sarasehan kurikukum muatan lokal Kealkhairatan.

Selain itu juga, akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kita Palu untuk tetap menggelar Festival Raodhah.

“Ini kegiatan sudah rutin kita lakukan setiap tahun, namun tentunya kita akan berusaha untuk menyajikan yang terbaik seperti harapan Ketua Utama Alkhairaat tadi,”katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Panita H.S. Idrus bin Abdillah Aljufri. Dia mengatakan perlunya belajar dari tahun sebelumnya terutama terkait dengan distribusi konsumsi yang merata, begitu pula soundsystem atau pengeras suara yang bisa didengar oleh seluruh jamaah haul, pengaturan tempat duduk dan penertiban pedagang kaki lima.

“Pengalaman saya mengikuti sejumlah haul dibeberapa tempat mereka menggunakan toa dan layar lebar dibeberapa tempat strategis, sehingga tidak ada yang ngobrol saat acara berlangsung,”kata Habib Idrus.

Sekretaris Panitia, Dr. H. Haerollah mengatakan, puncak Haul akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 Miladiyah atau 13 Syawal 1446 Hijriyah.

Ceramah Haul direncanakan panitia akan mengundang KH. Quraisy Shihab dan beberapa menteri kabinet merah putih, seperti,
menteri Sosial, Menteri UMKM dan Menteri ATR/Agraria. **

sumber: rilis panitia haul

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar prosesi pelepasan dan Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Periode 2021-2025 H.Rusdy Mastura dan H.Ma’mun Amir, Gubernur Terpilih 2025-2030 Anwar Hafid dan Reni A Lamadjido

prosesi pelepasan dan penyambutan yang berlangsung di Lapangan Pogombo, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 3 Maret 2025 tersebut diawali dengan prosesi tradisi tarian penyambutan (Peulu Cinde) adat dan kemudian penyerahan Guma (pedang) oleh Gubernur sebelumnya (Rusdy Mastura) kepada Gubernur Anwar Hafid.

Penyerahan ini diawali dengan pembacaan sinopsis makna Guma oleh Sekretaris Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasituju.

Anwar Hafid sebagai Gubernur terpilih mengatakan bahwa mulai saat ini harus buat tradisi baru untuk melepas orang-orang yang telah berjasa kepada daerah

“melepas orang-orang yang telah begitu berjasa kepada daerah tidak boleh setelah selesai masa jabatan hilang begitu saja”.jelas Anwar Hafid

menurut Anwar Hafid bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya

selain itu iapun menekankan bahwa kegitan prosesi seperti ini merupakan tradisi yang dibentuk agar bangsa ini selalu memiliki kearifan lokal yang tinggi

pada kesempatan itu Gubernur Anwar mengapresiasi sosok Rusdy Mastura

“kak Cudy adalah sorang anak daerah yang memiliki komitmen besar dan telah berhasil meletakan dasar-dasar pembangunan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai ini”.ujar Anwar

Gubernur Anwar juga mengakui tidak banyak sosok orang seperti sosok Rusdy Mastura, menurutnya Rusdy Mastura memiliki jiwa yang besar, Rusdy Mastura adalah Demokrat sejati.

selain itu Gubernur Anwar Hafid juga Mengucapkan terimakasih kepada Wagub Ma’mun Amir

“Jasa beliau juga sangat besar untuk memperjuangkan daerah ini walaupun fisiknya tidak hadir bersama kita tapi saya yakin sukmanya bersama kita hiri ini disini”.pungkasnya

sementara itu Gubernur Periode 2021-2025 H.Rusdy Mastura Memuji Pasangan Gubernur Anwar Hafid dan Reni A Lamadjido

ia menyampaikan rasa syukur atas terpilihnya Anwar Hafid dan Reni Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Rusdy Mastura menyebut Anwar Hafid sebagai pengganti yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Sulawesi Tengah.

“Saya sangat mengapresiasi kemenangan adikku, Anwar Hafid. Pemimpin seperti dia adalah anugerah, Beliu lebih pintar daripada saya, beliau seorang doktor begitupun pasangannya Reni Lamadjido seorang dokter”.terang Rusdy

Rusdy Mastura optimis, Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido mampu membawa Sulawesi Tengah Jauh lebih baik lagi

iapun mengajak seluruh ASN tetap bersatu, kompak dan mendukung penuh kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dalam membangun daerah.

usai prosesi pisah sambut, Pasangan Gubernur Anwar Hafid dan Reni Lamadjido Bersama Rusdy Mastura langsung Konvoi menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengikuti rapat paripurna dan serah terima jabatan dengan menaiki Mobil Tronton terbuka yang dihias Pernak pernik Adat.**

sumber; biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid M.Si bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido resmi sebagai Toma Oge dan Tina Nu Ngapa Kaili, periode (2025-2030), yang dilaksanakan di Cagar Budaya Banua Oge Kota Palu Sulawesi Tengah, pada Minggu, 2 Maret 2025.

Rombongan Gubernur disambut adat Peaju/kabasara, menuju rumah adat (banua oge) dan disambut tarian selamat datang (peulu cinde), membasuh kaki menginjak kapak dan menaiki anak tangga, rumah adat disambut ibu/perempuan adat (tina nuada).

Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, M.Si bersama Istri Sry Nirwanti Bahasoan Anwar, juga sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan dr. Reny A.Lamadjido, Sp.PK. M.Kes mengikuti Prosesi adat kaili dimulai dengan memegang “Sambulu/Po Beka Nganga” adalah sebuah ritual sebelum memulai pelaksanaan adat memiliki makna mendalam dan tujuan yang mulia.

Pembacaan deskripsi sinopsis penyerahan guma (pedang) oleh Dr. Suaib Jafar, M.Si, yang dilanjutkan penyerahan guma (pedang), oleh Ketua Adat Kota Palu Muh. Rum Parampasi, kepada Dr. Anwar Hafid, M.Si, Toma Oge (Gubernur Sulawei Tegah) dimana guma bukan hanya sekedar pusaka tetapi merupakan simbol tanggung jawab besar untuk memimpin dengan hati yang tulus ikhlas, adil, bijaksana membawa masyarakat Sulawesi Tengah menuju kehidupan yang lebih baik aman damai dan sejahtera.

Dilanjutkan dengan pengalungan Taiganja oleh ibu Zainab Parampasi kepada Ibu Wakil Gubernur, dr. Reny A.Lamadjido, Sp.PK. M.Kes. yang terbuat dari bahan tembaga atau perunggu sebesar genggaman tangan orang dewasa.

Gubernur Anwar Hafid mengucapan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tengah bahwa hari ini ia hadir melaporkan bahwa amanah yang diterima diruma adat ini telah terlaksana dengan baik “Saya tunaikan dengan baik sehingga keberkahan dari seluruh leluhur kita kami bisa memenangkan Pilkada Sulteng tahun 2024”, untuk itu menjadi kawajiban kami untuk melaporkan kepada seluruh orang tua kami para pemangku adat yang berada di banua oge ini semoga kami dapat menjalankan amanah dengan sebaik baiknya. “Ungkapnya.

Ia juga, menerima sebuah simbol keberanian sebuah pedang yang akan menambah keberaniannya untuk berjuang membela rakyat Sulawesi Tengah dari segala keterbelakangan sehingga bisa kuat mempimpin rakyat bisa lebih maju dimasa mendatang.

Ia berkomiteman untuk terus menjunjung tinggi dan mendorong serta memelihara adat istiadat budaya sulawesi tengah melalui program sulteng berkah, yakni sulteng yang dilandasi oleh nilai kerafian lokal dan nilai-nilai religius semoga dengan sulteng berkah ini adat istiadat nilai budaya kita menjadi prioritas, kepemimpinan kita boleh maju, dunia ini boleh moderan, tetapi nilai-nilai leluhur tidak boleh ditingalkan karena itu adalah ciri bangsa Indonesia.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Dewan Adat Kota Palu, Muh.Rum Parampasi, Dr. Timudin Bouw selaku tokoh adat dan budayawan Sulawesi Tengah, Ketua Dewan Majelis Adat (DMA) Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra.Novalina.MM, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah serta Pengurus adat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.

sumber: biro adpim

Oleh: Puang Eman

Morowali, 2 Maret 2025 – Industri tambang dan smelter di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali dihadapkan pada dilema besar. Regulasi penggunaan bus sebagai moda transportasi utama dalam kawasan yang diberlakukan demi keselamatan pekerja kini menjadi perdebatan sengit di kalangan pengusaha, khususnya mereka yang baru memulai bisnis di sektor tenaga kerja.

Aturan ini lahir dari banyaknya insiden kecelakaan yang merenggut nyawa pekerja di dalam kawasan industri. Pemerintah dan pihak pengelola kawasan menilai bahwa penggunaan bus dapat menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Namun, implementasi kebijakan ini tidak serta-merta diterima dengan mudah oleh para pengusaha.

Bagi pengusaha yang baru merintis usaha di sektor tenaga kerja, aturan ini menjadi beban tambahan. Mereka masih mengandalkan kendaraan pribadi atau sewa yang lebih fleksibel dibanding bus. Selain itu, ada permintaan dari sejumlah perusahaan agar jika aturan ini benar-benar diterapkan, maka nilai kontrak di dalam kawasan harus diatur dan dinaikkan. Hal ini menjadi wacana yang berkembang di kalangan pengusaha, karena tarif kontrak yang ada saat ini dinilai belum mencerminkan beban operasional yang semakin besar.

Tak hanya itu, pengusaha lokal di Morowali juga menghadapi tekanan dari kebijakan perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di kawasan tersebut. Kontrak kerja yang diberikan perusahaan asal China dinilai jauh lebih rendah dibanding standar yang diharapkan, membuat kesejahteraan tenaga kerja lepas di kawasan industri semakin minim. Kondisi ini bahkan menyebabkan banyak pengusaha lokal di luar Morowali gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan nilai kontrak rendah yang diterapkan perusahaan China.

Dilema ini seperti buah simalakama bagi pengusaha lokal. Di satu sisi, mereka ingin beradaptasi dengan aturan baru demi keselamatan pekerja, tetapi di sisi lain, tekanan biaya operasional dan rendahnya nilai kontrak membuat mereka kesulitan bertahan. Jika tidak ada solusi yang adil, aturan ini bisa berujung pada semakin berkurangnya pengusaha lokal yang mampu bertahan di kawasan industri PT IMIP.

Situasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memanas. Pagi ini, ratusan karyawan kontraktor yang bekerja di dalam kawasan industri melakukan aksi protes setelah dilarang masuk karena masih menggunakan kendaraan pickup dan kendaraan sewa lainnya. Aturan baru yang mewajibkan penggunaan bus sebagai moda transportasi utama bagi pekerja kini berujung pada kemarahan massal.

Sejak pagi, beberapa titik akses utama kawasan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Karyawan yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi atau sewa tidak diperbolehkan masuk, menyebabkan antrean panjang dan ketegangan yang semakin meningkat. Kekecewaan yang awalnya hanya berupa protes verbal berubah menjadi aksi anarkis. Beberapa pekerja yang frustrasi mulai melakukan pembakaran unit kendaraan di dalam kawasan serta merusak fasilitas yang ada.

Tak hanya itu, kondisi ricuh ini juga dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian di dalam kawasan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa gudang dan kendaraan perusahaan mengalami penjarahan di tengah kekacauan yang terjadi.

Aksi ini menjadi puncak dari ketidakpuasan pekerja terhadap kebijakan baru yang dianggap memberatkan, terutama bagi karyawan kontraktor yang belum mendapat solusi transportasi yang jelas. Pengusaha yang menggantungkan bisnisnya pada kendaraan sewa juga merasa terhimpit dengan aturan ini. Selain masalah keselamatan, mereka menuntut agar ada kebijakan yang lebih adil terkait kenaikan nilai kontrak agar biaya operasional tetap seimbang.

Regulasi yang baik seharusnya tidak hanya mengedepankan keselamatan, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Apakah pemerintah daerah dan pengelola kawasan akan meninjau ulang kebijakan ini agar lebih berpihak pada pengusaha lokal? Ataukah mereka harus menerima kenyataan pahit dan mencari cara lain untuk tetap bertahan?

Waktu akan menjawab, tetapi yang jelas, kebijakan ini sedang menjadi perdebatan besar di Morowali.**

Penulis; Ketua Bidang BPC HIPMI Morowali

Oleh: Puang Eman

orowali, 2 Maret 2025 – Industri tambang dan smelter di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali dihadapkan pada dilema besar. Regulasi penggunaan bus sebagai moda transportasi utama dalam kawasan yang diberlakukan demi keselamatan pekerja kini menjadi perdebatan sengit di kalangan pengusaha, khususnya mereka yang baru memulai bisnis di sektor tenaga kerja.

Aturan ini lahir dari banyaknya insiden kecelakaan yang merenggut nyawa pekerja di dalam kawasan industri. Pemerintah dan pihak pengelola kawasan menilai bahwa penggunaan bus dapat menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Namun, implementasi kebijakan ini tidak serta-merta diterima dengan mudah oleh para pengusaha.

Bagi pengusaha yang baru merintis usaha di sektor tenaga kerja, aturan ini menjadi beban tambahan. Mereka masih mengandalkan kendaraan pribadi atau sewa yang lebih fleksibel dibanding bus. Selain itu, ada permintaan dari sejumlah perusahaan agar jika aturan ini benar-benar diterapkan, maka nilai kontrak di dalam kawasan harus diatur dan dinaikkan. Hal ini menjadi wacana yang berkembang di kalangan pengusaha, karena tarif kontrak yang ada saat ini dinilai belum mencerminkan beban operasional yang semakin besar.

Tak hanya itu, pengusaha lokal di Morowali juga menghadapi tekanan dari kebijakan perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di kawasan tersebut. Kontrak kerja yang diberikan perusahaan asal China dinilai jauh lebih rendah dibanding standar yang diharapkan, membuat kesejahteraan tenaga kerja lepas di kawasan industri semakin minim. Kondisi ini bahkan menyebabkan banyak pengusaha lokal di luar Morowali gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan nilai kontrak rendah yang diterapkan perusahaan China.

Dilema ini seperti buah simalakama bagi pengusaha lokal. Di satu sisi, mereka ingin beradaptasi dengan aturan baru demi keselamatan pekerja, tetapi di sisi lain, tekanan biaya operasional dan rendahnya nilai kontrak membuat mereka kesulitan bertahan. Jika tidak ada solusi yang adil, aturan ini bisa berujung pada semakin berkurangnya pengusaha lokal yang mampu bertahan di kawasan industri PT IMIP.

Situasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memanas. Pagi ini, ratusan karyawan kontraktor yang bekerja di dalam kawasan industri melakukan aksi protes setelah dilarang masuk karena masih menggunakan kendaraan pickup dan kendaraan sewa lainnya. Aturan baru yang mewajibkan penggunaan bus sebagai moda transportasi utama bagi pekerja kini berujung pada kemarahan massal.

Sejak pagi, beberapa titik akses utama kawasan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Karyawan yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi atau sewa tidak diperbolehkan masuk, menyebabkan antrean panjang dan ketegangan yang semakin meningkat. Kekecewaan yang awalnya hanya berupa protes verbal berubah menjadi aksi anarkis. Beberapa pekerja yang frustrasi mulai melakukan pembakaran unit kendaraan di dalam kawasan serta merusak fasilitas yang ada.

Tak hanya itu, kondisi ricuh ini juga dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian di dalam kawasan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa gudang dan kendaraan perusahaan mengalami penjarahan di tengah kekacauan yang terjadi.

Aksi ini menjadi puncak dari ketidakpuasan pekerja terhadap kebijakan baru yang dianggap memberatkan, terutama bagi karyawan kontraktor yang belum mendapat solusi transportasi yang jelas. Pengusaha yang menggantungkan bisnisnya pada kendaraan sewa juga merasa terhimpit dengan aturan ini. Selain masalah keselamatan, mereka menuntut agar ada kebijakan yang lebih adil terkait kenaikan nilai kontrak agar biaya operasional tetap seimbang.

Regulasi yang baik seharusnya tidak hanya mengedepankan keselamatan, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Apakah pemerintah daerah dan pengelola kawasan akan meninjau ulang kebijakan ini agar lebih berpihak pada pengusaha lokal? Ataukah mereka harus menerima kenyataan pahit dan mencari cara lain untuk tetap bertahan?

Waktu akan menjawab, tetapi yang jelas, kebijakan ini sedang menjadi perdebatan besar di Morowali.***

Penulis adalah Ketua Bidang XI BPC HIPMI Morowali