TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Pengalaman panjang Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, mulai dari Bupati Morowali dua periode hingga duduk di lembaga DPR RI, telah menjadikan ia sosok yang matang dan menguasai masalah.

“Dari sekian menit tadi saya bisa mendapatkan gambaran,”ujar Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sudah menangkap aspirasi usai menyimak video dan paparan gubernur terkait usulan infrastruktur, saat pertemuan di Polibu, Rabu, 9 Juli 2025

Dalam kesempatan itu, setidaknya Menko AHY menggarisbawahi tiga kata kunci dalam membangun infrastruktur yang handal yakni konektivitas, sinkronisasi dan resiliensi.

Konektivitas erat kaitannya dengan harapan mewujudkan Sulteng sebagai poros penghubung antara kawasan timur dan barat Indonesia.

Sementara sinkronisasi, untuk memastikan keterpaduan antara visi-misi presiden dengan visi-misi gubernur.

Tak kalah penting resiliensi atau ketahanan infrastruktur terhadap bencana.

“Harus diyakinkan kondisi bagus dan punya daya tahan terhadap bencana,” sambungnya menegaskan.

Selain itu ia juga menekankan pentingnya kebijakan one map policy atau penyatuan berbagai data spasial lintas instansi sebagai daya tarik ke investor.

“Berikan kepastian sehingga mereka datang dengan capital (modal),” ucapnya tentang pentingnya one map policy untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial daerah misalnya pariwisata.

Terkait itu, Menko AHY mengaku takjub dengan keindahan Danau Paisupok yang diangkat gubernur lewat paparannya.

“Sekali-kali boleh dong (wisata) jangan kerja terus,” timpalnya yang ingin sekali mengunjungi Danau Paisupok di Bangkep.

sumber: biro adpim/zudan

Donggala, trustsulteng – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Sulawesi Tengah mencatat momen penting bagi Kabupaten Donggala. Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, AHY meninjau langsung Pelabuhan Donggala sekaligus menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut hangat oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik infrastruktur pelabuhan. AHY menyebut kunjungannya ke Donggala sebagai pengalaman pertama yang berkesan, terlebih saat menyaksikan langsung kemajuan terminal penumpang yang diharapkan menjadi simpul konektivitas penting bagi masyarakat dan arus barang di Sulawesi Tengah.

“Saya rasa ini adalah kenangan yang akan selalu saya bawa. Pelabuhan Donggala memiliki peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan potensi ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang kaya akan komoditas sumber daya alam,” kata AHY.

Ia menekankan pentingnya konektivitas sebagai fondasi pembangunan berkeadilan. “Apalah artinya sumber daya alam kalau tidak bisa didistribusikan dengan baik. Maka pembangunan infrastruktur harus menyentuh seluruh wilayah, termasuk yang rentan, terpencil, dan terdampak bencana,” ujar AHY.

Sebagai Menko yang mengoordinasikan kementerian teknis seperti PUPR, Perhubungan, ATR/BPN, dan Transmigrasi, AHY menyebut akan menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama para kepala daerah se-Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat, tapi merata dan berkelanjutan.

Selain meninjau infrastruktur, AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat serta pemerintah daerah, termasuk sertifikat aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), hingga tanah wakaf.

“Sertifikat ini bukan sekadar legalitas, tapi juga sarana pemberdayaan ekonomi. Gunakan secara produktif, jangan konsumtif. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang memberi ketenangan dan kepastian hukum bagi rakyat,” pesan AHY di hadapan para penerima.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menambahkan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah menunjukkan progres baik. Hingga Juli 2025, dari target 5.494 bidang, telah selesai 4.797 bidang atau sekitar 95,5 persen. Di Donggala sendiri, sertifikat yang diserahkan hari ini mencakup 160 bidang dari total 4.384 bidang se-Sulawesi Tengah.

Ia juga menegaskan keberlanjutan visi pertanahan AHY saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sebelumnya. “Pak Menko AHY sangat memahami kompleksitas pertanahan. Kehadiran beliau hari ini adalah bentuk konsistensi terhadap reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat melalui kepastian hukum,” ujar Ossy.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menilai penyerahan sertifikat ini sebagai bagian dari kehadiran nyata negara dalam melindungi hak rakyat.

“Tanah bukan hanya objek ekonomi, tapi identitas dan masa depan. Sertifikat tanah memberi ketenangan, membuka akses modal, dan mendukung pembangunan berkeadilan,” ujar Gubernur Anwar.

Ia juga memohon perhatian Menko AHY dan Menteri ATR/BPN atas sejumlah masalah strategis daerah, salah satunya terkait proses sertifikasi lahan Pelabuhan Gonenggati di Donggala yang hingga kini belum rampung.

Bupati Donggala Vera Laruni pun turut menyuarakan harapan agar pembangunan infrastruktur di wilayahnya segera mendapat perhatian. “Masih banyak jalan dan jembatan kami yang dari batang kelapa. Kalau hujan, anak-anak tak bisa ke sekolah. Kami berharap dukungan Pak Menteri benar-benar hadir untuk daerah kami yang tertinggal dan rawan bencana ini,” ujarnya.**

editor: yusrin elbanna

Jakarta, trustsulteng – Sepekan setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa merampungkan susunan Pengurus Pusat JMSI yang akan membantunya menjalankan roda organisasi pada periode 2025-2030.

Susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 dituangkan dalam Surat Keputusan No. 1/PP/SK/JMSI/VII/2025 yang ditandatangani Teguh Santosa sebagai Ketua Umum dan Rahimandani sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam susunan Pengurus Pusat JMSI ini, posisi Wakil Ketua Umum diduduki Eko Pamuji yang pada periode sebelumnya sempat menjadi Sekretaris Jenderal. Ia bertukar posisi dengan Rahimandani yang pada periode sebelumnya adalah Wakil Ketua Umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Rahimandani didampingi Wakil Sekjen Sabri. Sementara posisi Bendahara Umum dipercayakan pada Akhiruddin Mahyuddin yang dalam periode sebelumnya adalah Ketua Bidang Kordinasi Program.

Dalam kepengurusan periode ini, sesuai rekomendasi Munas ke-2 JMSI yang diselenggarakan 22 Juni 2025, Pengurus Pusat JMSI memiliki Ketua Harian. Posisi kunci ini diserahkan Teguh kepada Ari Rahman yang pada periode sebelumnya adalah Ketua Bidang Sekretariat dan Pendataan Anggota.

“Susunan Pengurus Pusat JMSI periode ini lebih sederhana, dengan titik tekan pada tiga sektor, yakni penguatan kapasitas bisnis perusahaan, jurnalisme berkualitas, serta bidang IT dan digital,” ujar Teguh dalam keterangan, Selasa, 1 Juli 2025.

Untuk urusan internal organisasi, posisi ketua bidang dipercayakan kepada Faisal Mahrawa yang didampingi Yayan Sopyani Al Hadi.

Untuk Bidang Jurnalisme Berkualitas, Teguh mempercayakan posisi ketua bidang kepada Dino Umahuk dari Maluku yang didampingi Satria Utama Batubara dari Riau, serta Ninding Julius Permana yang merupakan praktisi dunia radio.

Sementara posisi Ketua Bidang Platform Digital dipercayakan kepada Herwan Acong yang sempat menjadi Bendahara Umum pada periode sebelumnya. Ia didampingi Rohadi dan Ejang Hadian.

Sebagai organisasi perusahaan pers yang berusaha membangun kultur kewirausahaan di kalangan pemilik dan pengelola media, sejak awal JMSI memiliki Bidang Potensi Daerah.

“Pengusaha media harus mulai memikirkan strategi terbaik untuk mendiversifikasi usaha. Ini penting juga untuk menjaga independensi ruang redaksi. Diversifikasi usaha ini menjadi fokus dari Bidang Potensi Daerah,” kata Teguh.

Posisi ketua Bidang Potensi Daerah dipercayakan kepada Pandji Weskantio didampingi Akbar Endra.

Selanjutnya posisi ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga diduduki I Wayan Sudane yang didampingi Irwansyah.

Sejalan dengan keinginan membangun tradisi kemandirian dan keberlanjutan bisnis media, JMSI juga memiliki Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi yang dipimpin Zulpen Zuhri sebagai direktur, didampingi Kadafi Azwar sebagai wakil direktur dan Revy Alicya sebagai sekretaris.

Adapun posisi Kepala Sekretariat dipercayakan kepada Sekretariat Riki Susanto dari Bengkulu yang didampingi dua staf Nurfaiza Al Adabiyah dan Jamaluddin.

Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 memiliki tiga penasehat hukum, yakni Novermal Yuska, S.H., M.H., Hardi Firman, S.H., M.H., dan Eko Sembiring, S.H.

“Dalam waktu dekat Pengurus Pusat JMSI akan memfinalisasi susunan Dewan Pembina dan Dewan Pakar,” tambah Teguh mengakhiri.

Berikut susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030

Ketua Umum : Dr. Teguh Santosa

Wakil Ketua Umum : Dr. Eko Pamuji

Ketua Harian : Ari Rahman

Sekretaris Jenderal : Dr. Rahimandani

Wakil Sekjen : Sabri, SKM., M.Kes

Bendahara Umum : Akhiruddin Mahyuddin

Bidang Organisasi

Ketua : Dr. Faisal Mahrawa

Sekretaris : Yayan Sopyani Al Hadi

Bidang Jurnalisme Berkualitas

Ketua : Dino Umahuk

Sekretaris : Satria Utama Batubara

Anggota : Ninding Julius Permana

Bidang Platform Digital

Ketua : Herwan Acong

Sekretaris : Rohadi

Anggota : Ejang Hadian

Bidang Potensi Daerah

Ketua : Pandji Weskantio

Sekretaris : Akbar Endra

Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga

Ketua : I Wayan Sudane

Sekretaris : Irwansyah

Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi

Direktur : Zulpen Zuhri

Wakil Direktur : Kadafi Azwar

Sekretaris : Revy Alicya

Sekretariat

Kepala : Riki Susanto

Anggota : Nurfaiza Al Adabiyah

Jamaluddin

Penasehat Hukum

Novermal Yuska, S.H., M.H.

Hardi Firman, S.H., M.H.

Eko Sembiring, S.H.***

editor: yusrin elbanna

Palu, trustsulteng – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Anggota DPRD Sulteng ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M, pada Senin 7 Juli 2025.

Turut menyertai sekprov, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M dan Kepala Badan Pendapatan Drs. Rifki Ananta Mustaqim, M.Si.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan gambaran umum mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Ia menjelaskan bahwa secara umum terdapat peningkatan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari sektor pajak daerah.

“Terima kasih kami sampaikan terhadap apresiasi dari DPRD provinsi Sulawesi Tengah kepada kami bahwa kalau kita lihat memang terdapat kenaikan pendapatan yang bersumber dari pajak Daerah dan retribusi Daerah” ungkap Sekprov Novalina di hadapan anggota dewan.

Berdasarkan masukan dari tim Banggar, pemerintah provinsi diharapkan memberikan perhatian terhadap rumah sakit umum undata dan rumah sakit umum Madani.

Kedua rumah sakit diminta untuk menggali lagi potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan, terutama dari pemanfaatan ruang kamar atau ruang pasien.

Selain itu, terdapat catatan dari Tim Banggar untuk melakukan perbaikan terhadap ruang kamar pasien yang rusak.

Dalam suasana diskusi yang hangat, para anggota dewan menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta masukan terhadap laporan yang disajikan oleh TAPD. Fokus utama pembahasan meliputi realisasi target pembangunan, efektivitas program prioritas, hingga berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan APBD.

Beberapa anggota dewan juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas perencanaan program dan penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran di lapangan, agar dana publik benar-benar terserap secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, komisi teknis DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dijadwalkan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap laporan tersebut, sesuai bidang tugas masing-masing, guna memastikan bahwa setiap aspek pertanggungjawaban dapat dikaji secara menyeluruh.

Rapat dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta pejabat dari perangkat daerah yang tergabung dalam TAPD. Pembahasan berlangsung dengan penuh perhatian dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pembahasan yang mendalam dan kolaboratif, diharapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sebab perda ini akan menjadi dasar hukum yang penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran di tahun-tahun mendatang.**

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng -Kepala Satker (Kasatker) PJN 1 BPJN XIV Sulteng di Palu Lambang menyatakan, penggunaan jembatan Palu IV masih ada beberapa tahapan yang belum tuntas, sekalipun fisiknya sudah 100 persen.

“Masih ada beberapa tahapan sebelum peresmian, yaitu loading test dan Audit Keselamatan Jalan/Jembatan yang belum tuntas,”kata Kasatker Pjn 1 Palu Lambang, Senin 7 Juli 2025.

Menurutnya pekerjaan rekonstruksi Jembatan Palu IV sudah selesai 100%. Namun masih ada beberapa tahapan sebelum peresmian, yaitu loading test dan Audit Keselamatan Jalan/Jembatan.

Sebelumnya Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan bahwa rencana peresmian jembatan Palu IV Sulawesi Tengah 16 Juli 2025, masih ditunda. Pasalnya masih ada item pekerjaan yang belum beres.

“Menurut info terkahir kerena masih ada pejerjaan belum selesai jadi belum direamikan, tapi hanya akan melihat meninjau langsung,”tulis Gubernur Sulteng Anwar Jafid di group whatsApp media patner Gubernur Berani. ***

editor yusrin elbanna

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengukuhkan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa (IMA) Sulteng Makassar periode 2025–2026 dalam sebuah prosesi di Baruga Anging Mammiri, Losari, Makassar, Sabtu 5 Juli 2025.

Pengukuhan dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, M.Si, mewakili Gubernur Sulteng Dr.H.Anwar Hafid,M.Si.

Pengurus baru IMA Sulteng Makassar dipimpin oleh Muhammad Afdhal Syahputra sebagai ketua.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kaban Arfan, Gubernur Dr.Anwar Hafid menekankan peran penting mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, tangguh, dan tidak melupakan jati diri.

“Mahasiswa adalah anak muda yang menjadi harapan masa depan. Mereka adalah bagian dari generasi maradika yang harus berani menghadapi tantangan dan tetap menjunjung akar budaya,”ujar Gubernur Sulteng dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangkitkan semangat Molibu (berjuang) dan Maparenta (mengabdi) di tanah rantau. Menurutnya, keberadaan IMA bukan sekadar wadah silaturahmi, melainkan ruang pembinaan intelektual dan karakter serta tempat tumbuhnya calon-calon pemimpin bangsa.

Dalam konteks kebijakan daerah, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama Pemprov Sulteng, sejalan dengan visi misi unggulan melalui program Sulteng Nambaso. Program ini bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Sulteng yang tertinggal karena faktor ekonomi. Pemerintah hadir, bekerja, dan berinovasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan kolaboratif,”tegasnya.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pengurus baru IMA Sulteng Makassar. Ia berharap kepengurusan periode ini mampu menyusun program kerja yang solutif, realistis, dan membumi.

“Prioritaskan penguatan kapasitas mahasiswa, pemberdayaan komunitas, dan bangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi lainnya,”pesannya.

Terkait dukungan kegiatan pelantikan, Pemprov Sulteng disebut akan mempertimbangkan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga berpesan kepada seluruh mahasiswa Sulawesi Tengah di Makassar agar tetap semangat menuntut ilmu dan menjadi agen perubahan.

“Jangan lelah bermimpi, jangan takut pulang membawa perubahan. Kalian adalah wajah Sulawesi Tengah di tanah orang,”pungkasnya.**

sumber: biro adpim

Sigi, trustsulteng – Ratusan peserta anak-anak dengan ceria dan penuh syukur mengikuti acara khitanan massal yang digelar Pengurus Pusat Banaat Alkhairaat di komplek Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu 6 Juli 2025.

Wagub Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes yang hadir mewakili gubernur dan membuka acara, mengapresiasi inisiatif pengurus pusat Banaat Alkhairaat dalam rangka menyambut Haul ke-4 Habib Sayyid Saggaf Bin Muhammad Aljufri.

Kegiatan ini dinilainya bukan hanya bermanfaat secara sosial kemasyarakatan, tapi diharapkan meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap sosok ulama besar karismatik Habib Saggaf yang telah membimbing lewat dakwah dan pendidikan.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar mengenang tetapi juga meneruskan semangat beliau dalam menebarkan manfaat bagi umat,” terangnya agar umat Islam melanjutkan pengabdian sosial sang ulama.

Dalam momentum itu, wagub juga menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan lewat BERANI Sehat.

Program ini bertujuan membebaskan biaya kesehatan bagi warga Sulteng yang kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan supaya dapat berobat di berbagai faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan lewat skema UHC Prioritas.

“Melalui BERANI Sehat, kami ingin membangun masyarakat sehat dan produktif,” harapnya dengan penuh keyakinan.

Kegiatan turut dihadiri Ketua Umum Banaat Alkhairaat, Dr. Sy. Mufidah Saggaf Aljufri, Ketua MUI Sigi Habib Ali bin Hasan Aljufri, Pemerintah Sigi dan tim Rumah Sehat BAZNAS.

sumber: biro adpim

editor: yusrin elbanna