TrustSulteng

Jakarta, trustsulteng – Merespon kebijakan eifisiensi dari pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tetap legowo. Hal ini merupakan buntut dari pemotongan besaran dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. Karena bagi Anwar Hafid, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup mendengar dan berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan ini.

Dalam pernyataannya, Anwar Hafid berpandangan seberapa pun alokasi TKD yang diterima oleh Sulawesi Tengah, sepenuhnya akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan melayani kebutuhan rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami di Sulawesi Tengah tetap komitmen untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Apalagi hampir semua visi misi kami ini sejalan dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Gubernur Anwar Hafid, Selasa 7 Oktober 2025.

Anwar Hafid mengatakan, bahwa dirinya juga bagian dari suksesnya asta cita Presiden Prabowo Subianto di Sulawesi Tengah. Bukan tanpa alasan, rancangan 9 Program Berani yang ia gagas, sejalan dengan arah pembangunan khas Presiden Prabowo.

Gubernur ke-12 Sulawesi Tengah ini menceritakan, Menteri Purbaya merespon positif semua keluhan para pimpinan daerah. Menkeu berpesan, karena kebijakan ini sudah final maka tugas sebagai pelayan rakyat adalah menjalani semua kebijkan tersebut. Namun Menkeu tetap memastikan, terkait program yang menyentuh langsung ke masyarakat maka pemerintah pusat akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.

“Pak Menteri mendengar dan menyampaikan karena sudah menjadi kebijakan, mari kita jalani bersama. Dan kalau ada program yang benar-benar untuk masyarakat pasti akan dikomunikasikan lagi dengan pemerintah daerah,” ujar Anwar Hafid.

Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berkomitmen untuk mengawal kebijakan nasional secara tegak lurus bersama Presiden Prabowo Subianto, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. **

sumber: biro adpim/editor: yusrin

Tolitoli, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menjadi narasumber dalam dialog interaktif bertajuk “Dampak Nyata Program 9 BERANI bagi Masyarakat Sulawesi Tengah”. Acara yang dipandu oleh host Ahmad Mukaddas ini berlangsung di Studio 1 RRI Toli-Toli, Jumat 3 Oktober 2025.

Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Moh. Asrul Bantilan, S.Sos mewakili Bupati Toli-Toli.

Dalam dialog tersebut, Gubernur Dr.Anwar Hafid menegaskan bahwa Program 9 BERANI lahir dari aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah. Ia mengaku merangkum program itu dari pengalamannya ketika menjabat sebagai Bupati Morowali hingga anggota DPR RI, di mana ia kerap mendengar keluhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, serta infrastruktur.

“Keluhan itulah yang kemudian kami jadikan dasar untuk melahirkan kebijakan Program 9 BERANI, agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”ujarnya.

Salah satu program yang telah berjalan efektif adalah BERANI Sehat. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 102.000 masyarakat Sulawesi Tengah memanfaatkannya tanpa dipungut biaya, cukup dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

Meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Sulawesi Tengah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program tersebut. Menurutnya, pemerintah provinsi berhasil memangkas kegiatan yang tidak mendesak sehingga memperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp 300 miliar. Dana itu kemudian dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, BERANI Cerdas menjadi salah satu program unggulan. Melalui program ini, pemerintah menyiapkan beasiswa dengan target minimal satu orang dari setiap rumah tangga dapat menempuh pendidikan tinggi. Hingga saat ini, tercatat 15.000 mahasiswa sudah terverifikasi dan menerima pencairan beasiswa.

“Saya yakin, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, sumber daya manusia Sulawesi Tengah akan semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,”kata Gubernur Anwar Hafid optimistis.

Kunjungan kerja Gubernur Anwar Hafid ke Toli-Toli juga bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih program. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, Moh. Asrul Bantilan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan gubernur, wakil gubernur, serta Ketua TP PKK Sulawesi Tengah. Menurutnya, sinergi antara program provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam memastikan kesinambungan pembangunan.

“Kami berharap kesinambungan program bisa terus terjalin agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,”pungkasnya.

Melalui program 9 BERANI yang mencakup sektor vital, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak langsung kepada masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Sulawesi Tengah. (*)

sumber: biro adpim

Tolitoli, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah, menghadiri rapat bersama jajaran pengurus dan anggota Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Toli-Toli.

Pertemuan berlangsung di Gedung Kwarcab Pramuka Toli-Toli, Jalan Ladapi, Jum’at 3 Oktober 2025.

Turut hadir Unsur Forkopimda Toli-Toli, Bupati Toli-Toli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Moh. Asrul Bantilan serta Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Toli-Toli Moh. Besar Bantilan bersama jajaran pengurus.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang konsisten mendorong gerakan Pramuka di daerah berjuluk Kota Cengkeh.

Menurutnya, Pramuka berperan penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta keterampilan peserta didik.

“Capaian ini harus seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,”katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menaruh perhatian besar di sektor pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Melalui program BERANI Cerdas, siswa SMA/SMK/SLB tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya pendidikan, termasuk biaya praktik kerja lapangan maupun uji kompetensi di SMK.

Tak hanya itu, Pemprov juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat/siswa/siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sampai sarjana, termasuk kuliah di jurusan kedokteran.

“Kita sudah menyiapkan anggaran pendidikan dari APBD. Diperkirakan hingga lima tahun ke depan ada 250.000 penerima manfaat beasiswa ini,”ujarnya.

Ia pun menekankan keberhasilan suatu bangsa maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi mudanya.

Selain program pendidikan, Beliau juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat Gerakan Pramuka di Sulawesi Tengah. Salah satunya dengan mendukung pelaksanaan Jambore Pramuka tingkat provinsi yang dijadwalkan digelar di Kabupaten Toli-Toli pada 2026.

Menurutnya, pembangunan bumi perkemahan menjadi prioritas pemerintah provinsi karena fasilitas tersebut merupakan sarana penting untuk menunjang kegiatan kepanduan.

“Kiprah Pramuka tidak bisa diragukan lagi. Pramuka telah teruji dan terbukti mampu berperan dalam membantu masyarakat dalam berbagai keadaan,”ungkapnya.

Dengan sinergi antara penguatan pendidikan melalui program BERANI Cerdas dan pengembangan Pramuka sebagai gerakan pembinaan karakter, Gubernur Dr.Anwar Hafid berharap generasi muda Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Ihsan Basir, S.H., LLM menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh di momen Pelantikan DPC, Korwil dan Rakerda Perhimpunan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Provinsi Sulteng 2025 di Hotel Santika, Palu, pada Sabtu 4 Oktober 2025.

Penegasan yang berasal dari pepatah latin ‘Fiat justitia ruat caelum’, urainya lagi amat sejalan dengan harapan pemerintah provinsi agar advokat PPKHI tetap teguh berkarya sebagai tameng konstitusi dan pelindung hak-hak sipil.

“Semoga melahirkan program-program konkrit dan langkah strategis agar profesi ini makin disegani,” harapnya meneruskan pesan-pesan gubernur yang diwakilinya.

Kegiatan mengangkat tema ‘PPKHI Sulteng Bersinergi, Berintegritas dan Memperkuat Peran Advokat di Era Digital’.

Pembukaan rakerda ditandai pemukulan gong oleh Staf Ahli Ihsan Basir dan disaksikan Ketua DPD PPKHI Sulteng, unsur forkopimda, akademisi hukum, KADIN dan mitra kerja terkait. (*)

sumber: biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2030 yang baru saja dikukuhkan di Gedung Pogombo, Minggu 5 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menilai LASQI memiliki peran penting tidak hanya dalam melestarikan seni kasidah Islami, tetapi juga sebagai wadah dakwah dan syiar Islam yang menyejukkan.

“Saya lihat pengurus yang dilantik ini semuanya adalah tokoh-tokoh Sulawesi Tengah. LASQI bukan hanya wadah seni kasidah, tapi juga mengandung misi dakwah dan syiar Islam yang santun, indah, dan menyejukkan hati,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

Gubernur Anwar Hafid juga mendorong agar LASQI tampil dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan menjadi bagian dari perayaan besar daerah. Ia bahkan mengusulkan agar lomba kasidah bisa menjadi salah satu agenda resmi pada peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah mendatang.

“Apalagi tahun 2027, insyaallah Sulawesi Tengah akan menjadi tuan rumah LASQI tingkat nasional. Pemerintah provinsi menyatakan siap mendukung penuh. Kami ingin Sulawesi Tengah semakin dikenal melalui event-event nasional seperti ini,” tegas Anwar Hafid.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid berharap agar LASQI tidak hanya aktif dalam kegiatan seni dan budaya, tetapi juga memiliki peran sosial yang lebih luas.

“Saya berharap LASQI juga bisa berperan membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi, LASQI tidak hanya tentang seni, tapi juga tentang kemanusiaan,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Sry Nirwanti Bahasoan, yang juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPW LASQI Sulawesi Tengah oleh Ketua Umum DPP LASQI, Dr. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd.

Selain pengukuhan pengurus provinsi, turut dilakukan pelantikan pengurus LASQI kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Banggai Laut.

Dalam sambutannya, Sry Nirwanti Bahasoan menyampaikan harapannya agar LASQI menjadi semangat baru dalam memajukan daerah dan memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat.

“Semoga pengurus yang baru ini bisa menjalankan tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan, membawa keberkahan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LASQI, Dr. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd., memberikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap perkembangan seni Islami.

“Sulawesi Tengah selalu unggul dalam penyelenggaraan kegiatan LASQI. Ada semangat dan pembinaan nyata dari pemerintah daerah. Kami berharap DPW LASQI terus aktif berkoordinasi dengan DPP untuk pengembangan seni Islami dan persatuan umat,” ujarnya.

Kegiatan pengukuhan ini juga dirangkaikan dengan Milad ke-55 LASQI, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., para asisten, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, serta Pengurus DPD LASQI se-Sulawesi Tengah.**

sumber: biro adpim/editor arief

Tolitoli, trustsulteng- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tolitoli dengan meninjau sejumlah fasilitas kesehatan di RSUD Mokopido, Jumat 3 Oktober 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur didampingi Direktur RSUD Mokopido, dr. H. Hayyatunnufus, Sp.N., FINA., AIFO-K., M.H.Kes. Beberapa fasilitas yang ditinjau antara lain ruang Cathlab Neurointervensi, unit dialisis atau ruang cuci darah, instalasi laboratorium hematologi, serta ruang tindakan medis lainnya.

Menurut Wagub, keberadaan fasilitas medis tersebut merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara Sulawesi Tengah.

“Saya sangat bangga, RSUD Mokopido telah memiliki peralatan medis yang cukup lengkap dan modern. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Tolitoli dan sekitarnya,” ujar Wagub.

Selain meninjau ruang pelayanan medis, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap inovasi RSUD Mokopido yang menjadi satu-satunya rumah sakit daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki fasilitas studio podcast sebagai sarana edukasi kesehatan masyarakat.

Usai peninjauan, Wagub turut mengisi podcast di Studio Axon Channel RSUD Mokopido. Dalam kesempatan tersebut, ia membahas program Berani Sehat dan Berani Cerdas yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Turut mendampingi kunjungan ini Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., Direktur RSUD Madani Palu, dr. Habibi Sotar Hutur, Sp.OT., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, M. Nasir H. Hasan Dg. Marumu, S.Pl., S.IP., serta jajaran tenaga kesehatan RSUD Mokopido.**

sumber: biro adpim

Tolitoli, trustsulteng – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menghadiri acara koordinasi bersama jajaran TP-PKK Kabupaten Tolitoli yang dipimpin Ketua TP-PKK Kabupaten Tolitoli, Sriyanti Amran, Jumat (3/10/2025). Acara ini dirangkaikan dengan silaturahmi bersama para kader PKK dan Posyandu se-Kabupaten Tolitoli.

Dalam sambutannya, Sry Nirwanti menekankan pentingnya peran PKK sebagai garda terdepan dalam mendukung 10 program pokok PKK, khususnya pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, dan pengentasan stunting. Ia mengapresiasi kinerja jajaran PKK Tolitoli yang berhasil menurunkan angka stunting dari 30,7% pada 2022 menjadi 27,0% pada akhir 2024, sehingga mengantarkan Tolitoli meraih penghargaan sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam aksi penurunan stunting terintegrasi di Sulawesi Tengah.

“PKK adalah ujung tombak dalam mendata, memberdayakan, sekaligus mendampingi keluarga. Keberhasilan menekan angka stunting tidak terlepas dari kerja keras para kader PKK dan Posyandu yang aktif mengedukasi serta mengawal program pemerintah,” ujar Sry Nirwanti.

Selain menyoroti isu kesehatan, ia juga mengingatkan para kader PKK untuk mewaspadai ancaman era digital, seperti maraknya judi online, pinjaman ilegal, dan investasi bodong yang bisa merugikan keluarga. Menurutnya, kader PKK harus menjadi benteng utama dengan memiliki literasi digital dan finansial yang kuat agar tidak mudah terjebak pada tawaran yang menyesatkan.

“Jangan mudah percaya pada janji keuntungan besar dan cepat. Mari kita cerdas dalam mengelola keuangan keluarga, memastikan semua aplikasi atau lembaga keuangan yang digunakan sudah resmi terdaftar di OJK,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Ketua TP-PKK Sulteng mengajak seluruh kader untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui program 9 Berani, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. **

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri rapat kerja bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli yang digelar di Aula Lantai 3 Hotel Alatas, Jumat (03/10). Pertemuan ini dihadiri para pemangku kepentingan sektor kesehatan se-Kabupaten Tolitoli, termasuk direktur rumah sakit, kepala puskesmas, serta perwakilan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya tenaga kesehatan (nakes) untuk bekerja dalam satu komando. Ia menekankan bahwa program “Berani Sehat dan Cerdas” merupakan langkah pro-rakyat yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat daerah. Program tersebut telah menjangkau 90 ribu di seluruh Sulawesi Tengah.

“Sepanjang masyarakat masih memegang KTP Sulawesi Tengah, saya minta rumah sakit dan puskesmas menerima serta melayani pasien, meskipun BPJS mereka menunggak. Melalui aplikasi Sehati, layanan tetap bisa diakses,” ujar Wagub.

Wagub juga menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tolitoli yang telah mencapai 85 persen dengan kontribusi peserta JKN aktif sebesar 102 persen. Menurutnya, program Sehati sangat penting agar pemerintah daerah dapat memantau perkembangan program Berani Sehat di seluruh wilayah.

Selain itu, isu kesehatan prioritas turut dibahas, antara lain:

Stunting: Angka prevalensi masih berada di 27 persen. Wagub meminta seluruh puskesmas mendata bayi dan balita yang tidak sesuai standar pertumbuhan.

ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa): Pemerintah mendorong agar puskesmas diberikan pelatihan khusus dalam pemberian obat dan menekankan agar pasien tidak lagi dipasung.

Tuberkulosis (TBC): Diharapkan koordinasi lebih intens agar kebutuhan obat tidak mengalami kekosongan dan segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Tenaga Medis Lokal: Wagub berharap ada dokter asli dari Tolitoli. “Kalau ada putra/putri daerah yang sedang menempuh pendidikan kedokteran, segera difasilitasi agar kelak dapat mengabdi di daerah sendiri,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menyerahkan bantuan dari Dinas Sosial berupa enam kursi roda dan alat bantu untuk lansia.

Di kesempatan lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, M. Nasir H. Hasan Dg. Marumu, S.Pl., S.IP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur. Ia juga berharap Wagub dapat meninjau rumah sakit rujukan yang ada di Tolitoli. “Rumah sakit kami masih mengalami antrean panjang hingga enam jam akibat membludaknya pasien dan keterbatasan tenaga medis, khususnya spesialis kejiwaan,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya kebersamaan dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah. “Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyehatkan masyarakat Sulawesi Tengah. Kita satukan visi demi kesehatan rakyat,” tutupnya.

Rapat kerja ini turut dihadiri Plt. Kadis Kesehatan Sulteng, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., Plt. Kadis Sosial, Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.S., Kadis Dukcapil, Andi Hajidin, S.E., M.Si., Plt. Kadis P2KB, Rina Zuriati, S.E., M.M., Direktur RSUD Undata, drg. Herry Mulyadi, M.Kes., Direktur RS Madani Palu, dr. Habibi Sotar Hutur, S.P.OT., Asisten II Setda Tolitoli, para direktur rumah sakit se-Kabupaten Tolitoli, para kepala puskesmas, serta stakeholder kesehatan lainnya.**

sumber: biro adpim

Jakarta, trustsulteng – Wakil Ketua MPR RI, M. Akbar Supratman, menindaklanjuti aduan perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Donggala terkait kejelasan penganggaran dan nasib mereka sebagai tenaga pemerintah. Langkah itu dilakukan melalui konsultasi dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Akbar menjelaskan, pertemuan dengan Banggar DPR RI diterima langsung oleh Wakil Ketua Banggar, Wihadi Wiyanto. Dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan aspirasi dan keluhan dari tenaga PPPK Donggala, khususnya soal penganggaran dan pembebanan biaya yang selama ini menimbulkan kebingungan di daerah.

Menurut Akbar, dari hasil konsultasi tersebut, Wihadi Wiyanto menegaskan, urusan PPPK sepenuhnya menjadi domain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pemerintah pusatlah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait kebijakan pengangkatan maupun penganggaran PPPK.

“Banggar DPR menegaskan bahwa anggaran PPPK itu tidak dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Jadi, Pemkab Donggala tidak perlu khawatir soal beban anggaran, karena ini menjadi tanggung jawab APBN,” kata Akbar.

Ia menambahkan, untuk penyelesaian teknis dan kebijakan lebih lanjut, Pemkab Donggala perlu berkomunikasi langsung dengan dua kementerian terkait, yaitu Menpan-RB dan Kementerian Keuangan. Hal itu penting agar segala prosedur, mekanisme penganggaran, dan kepastian hak-hak PPPK dapat diatur sesuai ketentuan.

Akbar menegaskan, ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk tenaga PPPK di daerah, agar memperoleh kepastian hukum dan kesejahteraan.

Menurutnya, masalah ini tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada motivasi dan kinerja para pegawai yang mengabdikan diri bagi pelayanan publik.

“Intinya, PPPK jangan sampai dipinggirkan. Mereka sudah berjuang untuk negara, maka pemerintah wajib memberikan kejelasan status, hak, dan kesejahteraan. Kami di MPR akan terus menjembatani aspirasi ini agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandas Akbar.(*)

editor: zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menerima audiensi tim Partnership for Australia–Indonesia Research (PAIR) Sulawesi yang melibatkan University of Melbourne, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Hasanuddin (Unhas) di ruang kerjanya, pada Selasa (30/9). Pertemuan berlangsung hangat dengan semangat kolaborasi riset lintas negara.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim PAIR Sulawesi, Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN, Ph.D., menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penelitian yang akan berlangsung selama dua tahun dengan dana hibah internasional.

Menurut Prof. Rini, riset difokuskan pada kebijakan publik terkait perubahan iklim dengan tujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan. Penekanan diberikan pada aspek inklusivitas, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, tim peneliti juga menyoroti tantangan kesehatan masyarakat, khususnya kasus diare dan demam berdarah yang masih menjadi persoalan di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat kebijakan kesehatan sekaligus meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

“Kolaborasi ini membutuhkan kerja sama lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, agar hasil riset benar-benar memberikan dampak nyata,” ujar Prof. Rini.

Menanggapi hal itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyambut baik inisiatif riset kolaboratif Indonesia–Australia. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

“Pemerintah daerah mendukung penuh upaya ini. Semoga hasil penelitian dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah,”pungkasnya.(*)

sumber: biro adpim/editor: zudan