Month: February 2022

Puncak HPN, Ketum Nizar Rahmatu Dinobatkan Inisiator Olahraga Nasional

Puncak HPN, Ketum Nizar Rahmatu Dinobatkan Inisiator Olahraga Nasional

Yusrin L. Banna February 8, 2022

Kendari – Ketum Komite Olahraga Nasional Provinsi Sulawesi Tengah M Nizar Rahmatu menerima penghargaan sebagai Inisiator Olahraga Nasional pada ajang Award Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Pusat di Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Plaza Inn Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 8 Febriari 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Umum PWI Pusat Suriansyah, yang disaksikan langsung oleh Kemenpora Zainudin Amali dan Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari

Selain Ketum KONI Sulteng juga dapat Ketum KONI lainnya serta satu Sekum yakni Ketum KONI Jawa Barat Ahmad Saefudin, Ketum KONI Kalimantan Barat Muhammad Nasir, Ketum KONI Medan Eddy Sibarani serta Sekum KONI Papua Kenius Koyoga. Selain itu, enam gubernur serta enam bupati dan walikota juga menerima penghargaan sebagai Inisiator Olaharaga Nasional.

Dalam kesempatan itu, Menpora Zainuddin Amali mensosialisasikan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Dalam desain ini dipersiapkan SDM dari awal mulai sejak dini dengan program kesehatan, kebugaran, olahraga masyarakat dan olahraga profesional.

Menpora berharap semua kepala daerah, baik gubernur, bupati walikota, serta pembina olahraga KONI Daerah, memberikan dukungan terhadap DBON. Penghargaan yang diberikan Siwo ini diharapkan menjadi semangat dan motivasi untuk sama-sama memberikan dukungan dan merealisasikan DBON.

Menurut Ketua Siwo PWI Sulteng Setiyo Utomo penghargaan Inisiator Olahraga  diterima Ketum KONI Sulteng setelah melalui seleksi oleh tim seleksi dari Siwo PWI Pusat, sesuai dengan usulan  Siwo PWI Sulteng

Nizar Rahmatu dinilai telah memberikan bukti nyata atas kemajuan olahraga di Bumi Tadulako. Anggaran pembinaan dan kemajuan olahraga mengalami peningkatan. “Ini karena hubungan yang harmonis baik itu dengan pemerintah daerah, DPRD Provinsi maupun pihak swasta,” tegasnya.

Setiyo mengatakan, indikator Nizar menerima penghargaan diantaranya dukungan penuh terhadap atlet-atlet Sulteng yang turun diberbagai iven Nasional. Dengan pemberian bonus kepada atlet berprestasi, seperti atlet Taklwondo asal Sulteng yang berhasil meraih medali emas pada di PON Papua. Selain menerima bonus juga diberikan satu unit rumah.

“Siwo PWI Sulteng mencatat, Nizar salah satu tokoh inspirator dan penggagas lahirnya desain besar olahraga Sulteng menuju Sulteng Emas 2024,” tandasnya.

Usai menerima penghargaan Nizar Rahmatu yang didampingi Sekum Husin Alwi kepada sejumlah wartawan mengatakan, penghargaan ini bukan untuk saya sebagai pribadi atau KONI melainkan untuk masyarakat dan insan olahraga yang sangat peduli terhadap olahraga, bersatu padu dan punya tekad untuk meningkatkan prestasi olahraga di bumi Tadulako.

Apalagi tambah Nizar, sebelumnya juga Gubernur Rusdy Mastura menerima penghargaan anugerah dharmabakti olahraga dalam acara Golden Awrd IV dari Siwo PWI Pusat.

Hal ini, menurut Nizar, sejalan dengan keinginan Gubernur yang juga tokoh olahraga Sulteng H Rusdy Mastura, harus mampu mencetak atlet berprestasi, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Dan untuk menerjemahkan keinginan gubernur tersebut KONI Sulteng sudah punya program pembinaan yang terarah dan tepat sasaran.

“Alhamadulillah program ini mulai berjalan melalui desain besar olahraga Sulteng menuju Sulteng Emas 2024,” tandasnya.

 

Penulis : Agus Manggona

Gubernur cudy Lantik Pejabat Eselon II. berikut Nama Dan Jabatannya

Gubernur cudy Lantik Pejabat Eselon II. berikut Nama Dan Jabatannya

agus February 7, 2022

PALU-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura melantik dan mengambil sumpah janji 22 Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan 4 orang dalam jabatan Fungsional Ahli Utama, bertempat di Polibu, Senin 7 Pebruari 2022.

Turut hadir Wagub Sulteng Drs.Ma’mun Amir, Wakil Ketua DPRD Prov.Sulteng H.Muharram Nurdin, Pj.Sekprov Sulteng H.Ir.Moh.Faizal Mang,MM, Unsur Forkopimda Prov.Sulteng.

“Selamat kepada saudara-saudari, pejabat yang telah dilantik pada pos jabatan baru,”ucap Gubernur Rusdy Mastura.

Menurutnya, pelantikan pejabat merupakan hal yang lumrah yang pasti terjadi dalam kehidupan organisasi.

Ia berharap para pejabat yang telah dilantik dapat mensyukuri dan menerima hasil pelantikan dengan legowo.

“Apabila hasil kerja pejabat sekalian dapat menjadi suatu prestasi maka yakin lah bahwa peluang untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi dalam pemerintahan akan semakin dekat dan nyata ke depan,”tuturnya.

Ia pun mengingatkan para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Lingkup Prov.Sulteng untuk segera menterjemahkan visi misinya melalui program-progam di OPD.

“bersama kita wujudkan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju,”pungkasnya mengajak.

Berikut daftar Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik sesuai SK Gubernur Sulteng Nomor 821.22/29/BKD-G.ST/2022 dan Keputusan Mendagri tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulteng :

1. Drs. Datu Pamusu,M.Si dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan

2. Farida,SE,M.Si dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah

3. DR.Rudi Dewanto,SE,MM dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4. Drs.Moh.Nizam,MH dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

5. M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si dilantik sebagai Kadis Lingkungan Hidup

6. Drs.I Nyoman Sriadijaya dilantik sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan

7. Dra.Diah Agustiningsih,M.Pd dilantik sebagai Kadis Pariwisata

8. dr.I Kom Adi Sujendera,Sp.PD dilantik sebagai Kadis Kesehatan

9. DR.Zubair,S.Sos,M.Si dilantik sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Drs.Mohamad Nadir,M.Si dilantik sebagai Kadis PMD

11. Abdul Haris Karim,ST,MM dilantik sebagai Pj.Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

12. Tuty Zarfiana,SH,M.Si dilantik sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan KB

13. Dra.Sitti Hasbiah N.Zaenong,M.Si dilantik sebagai Kadis Sosial

14. Dra.Novalina dilantik sebagai Kadis Kominfo, Informatika, Persandian dan Statistik

15. Mohamad Rifani,S.Sos,M.Si dilantik sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16. Ir.Christina Shandra Tobondo,MT dilantik sebagai Kepala Bappeda

17. DR.Drs.Adidjoyo Dauda,M.Si dilantik sebagai Kepala BPSDM

18. Ihsan Basir,SH,LL.M dilantik sebagai Kaban Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

19. Drs.Moh.Haris dilantik sebagai Kepala Pelaksanan BPBD

20. Drs.Arfan,M.Si dilantik sebagai Karo Adm Pembangunan

21. Yuniarto Pasman,SH dilantik sebagai Karo Perekonomian

22. Andi Hajidin,SE,M.Si dilantik sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan 4 orang dalam jabatan Fungsional Ahli Utama dilantik secara virtual, yakni :

1. Kaharuddin,SP,MP sebagai Penyuluh Pertanian Ahli Utama

2. Ir.Yuli Trisnaningsih,M.Si sebagai Widyaiswara Ahli Utama

3. dr.Robert Mangiri,M.Sc sebagai Dokter Ahli Utama

4. drg.Ester Soyan sebagai Dokter Ahli Utama

Editor Yusrin/Adpim

Babuk Batuan Tembaga di Polsek Lampasio Raib. Kapolres Tolitoli; Iya Saya Ambil

Babuk Batuan Tembaga di Polsek Lampasio Raib. Kapolres Tolitoli; Iya Saya Ambil

Yusrin L. Banna February 7, 2022

TOLITOLI – Raibnya Barang bukti (Babuk) berupa batuan tembaga sebanyak kurang lebih 8 Ton terisi dalam kemasan karung, yang diamankan Polsek Lampasio pada November 2021 silam, mendapat sorotan tajam kalangan LSM dan masyarakat desa Oyom.

Ketua LSM Bumi Bhakti Tolitoli Ahmad Pombang kepada media ini sabtu 5 Pebruari 2022, mempertanyakan hilangnya babuk batuan tembaga dan mendesak agar aparat kepolisian setempat menjelaskan, mengapa batuan ilegal tersebut bisa lenyap dari kantor Polsek Lampasio.

“Kami butuh penjelasan, dikemanakan barang bukti tersebut. Bukannya diproses hukum seperti yang diharapkan, justru malah lenyap dari kantor Polsek,” kata Ahmad Pombang kemarin.

Bahkan kata Ahmad Pombang, material tembaga yang di angkut pada malam hari itu dilakukan oleh warga yang di duga atas perintah Kapolres Tolitoli.

“Mustahil warga berani mengangkut material tembaga kalau tidak ada perintah dari Kapolres,” ujarnya.

Olehnya dengan raibnya babuk tembaga lanjut Ahmad Pombang, masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum khususnya Illegal Mining.

“Yang jelas dengan kejadian hilangnya babuk tembaga di Polsek Lampasio, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tegasnya.

Kapolsek Lampasio Iptu Haerul.SH saat dimintai keterangan, kepada wartawan menjelaskan, barang bukti tersebut hanya dititip dikantor Polsek Lampasio, ia mengaku, barang bukti tersebut diangkut dari Polsek entah kemana, merupakan perintah Kapolres.

” Atas perintah atasan, coba dikonfirmasi ke Kapolres,” singkat Kapolsek saat memberikan perjelasan kepada wartawan.

Kapolres Tolitoli AKBP Budhi Batara SIK.MH saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya yang telah mengakut batuan tembaga tersebut dari kantor Polsek. Melalui pesan singkat Kapolres mengatakan, hal itu telah dilaporkan dan tidak lagi ditindak lanjuti proses hukumnya, sehingga memerintahkan ‘barang bukti’ dipindahkan.

“Iya, saya ambil, Sudah kita laporkan, tindakan tidak ditindak lanjuti, termasuk yang di Pantoloan pun, tidak ditindak lanjuti Polda. Selama ini, orang Palu saja yang ambil, sampai ribut kita disini yang dapat fitnah,” jelas Kapolres melalui pesan What’s App kepada wartawan.

Informasi yang di himpun media ini, batuan tembaga sekitar kurang lebih 8 Ton tersebut, saat ini ditampung di halaman belakang sebuah Cafe tepatnya di sekitar jalan poros Desa Ginunggung Kecamatan Galang.* (RM)

Munas KAHMI. Akbar Tanjung; Saya Dukung Sulteng Tuan Rumah

Munas KAHMI. Akbar Tanjung; Saya Dukung Sulteng Tuan Rumah

Yusrin L. Banna February 7, 2022

Jakarta-Ketua Dewan Penasehat Korps alumni HMI (KAHMI) Akbar Tanjung mendukung Majelis Wilayah (MW) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI tahun 2022.

“Kalau saya, pada prinsipnya setuju, Sulteng jadi tuan rumah Munas Kahmi,” kata Akbar Tanjung usai pengukuhan MW KAHMI Jaya di Jakarta, Minggu malam.

Akbar berharap MW KAHMI Sulteng dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segala sesatu terkait kesuksesan Munas Kahmi.

“Harus dibuktikan agar Majelis Nasional KAHMI tidak ragu untuk memberikan rekomendasi,” kata Akbar.

Sebelumnya,  Ketua Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu menegaskan kesiapan sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI tahun 2022.

“Kami sangat siap jika dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Munas KAHMI,” kata Mulhanan.

Kesiapan Sulteng dibuktikan dengan dukungan surat dari Gubernur Sulteng, ketua DPRD Sulteng, Walikota Palu, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta hingga assosiasi penyedia jasa hotel.

Rapat Steering Committe (SC) Musyawarah Nasional XI Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), pada Jumat 21 Januari 2022 telah menetapkan enam calon tuan rumah Munas KAHMI.

Keenam Majelis Wilayah (MW) KAHMI itu adalah Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Utara dan Lampung.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas KAHMI Sabaruddin mengatakan  pihaknya telah mengirimkan surat kepada keenam kandidat tuan rumah Munas KAHMI. Surat yang berupa permintaan agar keenam MW tersebut, membuat proposal kesiapan menjadi tuan rumah Munas KAHMI.

MN KAHMI memberikan tenggat waktu hingga 5 Februari 2022 kepada keenam MW untuk menyerahkan proposal kesiapan tuan rumah Munas KAHMI.

Setelah proposal diterima, tanggal 8-10 Februari, keenam MW KAHMI tersebut diminta untuk mempresentasikan proposalnya. *

KAHMI Sulteng

Hak Jawab Kadishut Berita Dugaan Penipuan Terima Rp2,5 M untuk IPPKH

Hak Jawab Kadishut Berita Dugaan Penipuan Terima Rp2,5 M untuk IPPKH

Yusrin L. Banna February 5, 2022

Seehubungan dengan pemberitaan pada media online trust sulteng.com yang berjudul

“Kadishut Dilapor Dugaan Penipuan Karena Terima Rp. 2,5 M untuk IPPKH”, perkenankan saya menyampaikan HAK JAWAB sebagai berikut :

1. Adalah TIDAK BENAR Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaporkan terkait penipuan dan penggelapan oleh Sdr. Reinhard SC Situmorang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sesuai Laporan Polisi Nomor: 355/XII/2021/SKPT tanggal 1 Desember 2021.

Yang BENAR adalah Sdr. Reinhard SC Situmorang melaporkan Sdr. Steven Kambey selaku Direktur Utama CV Selaras Maju yang telah menerima kucuran dana secara bertahap dengan total sebesar Rp. 2,5 M dari mitra kerjasama terkait pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga pemberitaan tersebut berpotensi untuk terjadinya pencemaran nama baik terhadap diri saya pribadi dan keluarga. Saya selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah TIDAK TAHU MENAHU adanya kesepakatan pengurusan IPPKH antara CV Selaras Maju dengan mitra kerjasamanya APALAGI adanya dana sebesar Rp. 2,5 Milyar untuk pengurusan IPPKH sehingga TIDAK MUNGKIN saya terlibat dalam penipuan dan penggelapan.

2. Sehubungan dengan adanya laporan Sdr. Reinhard SC Situmorang tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah meminta saya secara pribadi untuk memberikan klarifikasi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2022. Sebagai wujud warga yang taat hukum dan membantu pihak Kepolisian memperoleh informasi terkait permasalahan tersebut, saya menugaskan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk mewakili saya memberikan klarifikasi karena pada saat yang bersamaan saya menghadiri acara Dies Natalis ke-12 Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dan sekaligus menjadi narasumber pada acara tersebut.

3. Kedatangan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai saksi mewakili saya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah BUKAN sebagai saksi yang mengetahui adanya kesepakatan pengurusan IPPKH antara CV Selaras Maju dengan mitra kerjasamanya TETAPI sebagai saksi yang memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengurusan IPPKH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

4. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka saya TEGASKAN bahwa pemberitaan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaporkan terkait penipuan dan penggelapan dana pengurusan IPPKH sebesar Rp. 2,5 Milyar adalah TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI FAKTA. Oleh karenanya saya meminta kepada penulis berita sebagai jurnalis profesional untuk meluruskan pemberitaannya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sehingga tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaannya.

Palu, 5 Februari 2022

Hormat kami,

Dr. Ir. H. NAHARDI, MM, IPU

 

57 Atlet Tim Karate Sulteng Emas Ikut Seleksi

57 Atlet Tim Karate Sulteng Emas Ikut Seleksi

Yusrin L. Banna February 5, 2022

Palu-Dalam rangka membentuk kerangka tim karate PON 2024, Pengprov FORKI melaksanakan Seleksi Tim Karate Sulteng Emas pada Sabtu, 5 Pebruari 2022, di Tanaris dan dibuka oleh Plt Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Drs. Dahri Saleh, M.Si.

Seleksi diikuti 57 atlet, perwakilan kabupaten/kota lapor Ketua Umum Pengprov FORKI Dr. Ir. Yudi M. Tangahu, M.P saat memberi sambutan.

Seleksi ini lanjutnya adalah gerbang membentuk tim yang solid dan meraih prestasi pada ajang PON 2024.

Ditambahnya, atlet-atlet yang berhasil masuk dalam tim akan terus dipantau dan dievaluasi pertiga bulan sekali.

“Jika tidak menunjukkan prestasi akan didegradasi,” tegas Ketua FORKI Sulteng.

Sementara gubernur yang diwakili oleh Plt. Staf Ahli, Dahri Saleh menyampaikan apresiasi dan dukungan atas langkah Pengprov FORKI yang cepat menyahuti program Sulteng Emas.

Ia berharap hasil seleksi ini dapat memajukan karate Sulteng, utamanya menjaga tradisi medali dari cabor ini.

“Saya percaya karate Sulteng dapat meraih emas,” ungkapnya.

Akhirnya Ia mengucapkan selamat bertanding dengan menjaga sportifitas dan berjuang maksimal.

“Menang kalah itu biasa tapi menang secara sportif, itu lebih baik lagi,” harap Plt Staf Ahli memompa semangat juang para atlet.

Turut hadir di pembukaan seleksi, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS, KONI Sulteng, Pokja Sulteng Emas, Sekretaris Pengprov FORKI Burhan, S.Pd, MH, M.Pd dan unsur terkait.

editor Yusrin/biro adpim

 

Kadishut : Kami Saksi, Richard Laporkan Steven Soal IPPKH Rp 2,5 M

Kadishut : Kami Saksi, Richard Laporkan Steven Soal IPPKH Rp 2,5 M

agus February 4, 2022

SULTENG – Laporan polisi 355/XII/2021/SKPT tertanggal 1 Desember 2021 yang mengundang klarifikasi Dr Nahardi sebagai saksi 31 Januari 2022 mulai dijelaskan secara runut olehnya.

Ia menilai, pemberitaan awal ada yang salah seolah dirinya yang terlapor. Padahal, yang dilaporkan Reinhard SC Situmorang adalah Steven Yohanes Kambay, Direktur Utama CV Selaras Maju. ‘’Olehnya ini merugikan nama baik kami,’’ katanya di WhatsApp ke wartawan 4 Pebruari 2022.

Ia awalnya tidak mengenal Reinhard Situmorang. Ia belakangan mengetahui dari Kabid Dishut yang mewakilinya menghadiri undangan Polda. Berikut keterangan lengkap Nahardi seperti yang diketiknya.

‘’Pelapor adalah Renhard situmorang melaporkan sdh steven pemilik IUP CV selaras maju sebagai mitra bisnis mereka sesuai Lap Pol No./LP /335 sebagaimana rujukan surat diatas, saya pribadi dan kedinasan tdk kenal apalagi ketemu R. Sitomorang, koq dalam berita saya seolah2 dilaporkan oleh R. Situmorang melakukan penipuan 2,5 M ini yg saya nilai mengarah ke pecemaran nama baik saya dan keluarga, tapi saya percaya anda jurnalis profesional menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah tks semuax. Kami simpan dan clipping berita2x sukses buat anda mksh.’’

Belum usai polemik pemberitaan Majalah Tempo edisi hingga Pebruari 2022, kembali kotak pandora izin tambang dan izin penggunaan hutan berbunyi. Kali ini dalihnya untuk izin operasi produksi.

Juli 2020, korban dan terlapor sepakat pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk lokasi Desa Lalampu Bahodopi Kabupaten Morowali untuk usaha tambang nikel.

Setahun lebih tak kunjung terbit IPPKH, Reinhard melaporkan ke Polda sebagai penipuan tanggal 1 Desember 2021. Korban mengirim dana secara bertahap hingga sebesar Rp2,5 miliar. Tak jelas korban mengirim ke rekening terlapor atau langsung ke rekening pemerintah pusat melalui SIPNBP.

Lokasi CV Selaras Maju diperkirakan seluas 572 hektare. Bila dikaitkan dengan biaya per hektare Rp3,5 juta maka semestinya yang dibayar ke negara hanya Rp2,002 miliar/tahun untuk PNBP. Sesuai LP cuan yang sudah diberikan ke telapor Rp2,5 miliar atau kelebihan Rp400 juta.

Lantas apa jawaban Nahardi ke wartawan lewat konfirmasi surat elektronik alias Surel? Undangan Polda diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan Dishut sesuai undangan tertanggal 31 Januari 2022. Terlapor pada waktu yang sama menghadiri Dies Natalis tanggal itu juga di Fakultas Kehutanan Univesitas Tadulako.

Jawaban Nahardi di WhatsApp mengaku tak kenal Reinhard dan mekanisme kepengurusan tidak dapat ‘sim salabim’ Karena IPPKH sekarang diganti dengan istilah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat terbit oleh persetujuan Dirjen PKTL merujuk pada IPPKH yg sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup up Direktorat Jenderal PKTL sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Terkait dgn pinjam pakai kawasan hutan (PPKH), Pemerintah Daerah hanya memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis dan analisis status dan fungsi kawasan hutan.

Sayangnya, sampai sekarang IPPKH masih berproses di Perkembangan sampai saat ini Direktorat Jenderal Planologi sesuai surat Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan No : 1131/PKTL-ren/PPKH/Pla.0/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Tanggapan Surat Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya CV Selaras Maju di Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Tulis Nahardi lagi, persoalannya saat ini penangganan IPPKH atau sekarang izin Penggunaan Kawasan Hutan, atau telah dicabut yang konotasi penggunaan pinjam pakai hutan. Di lapangan ada penanganan dilakukan Ditjen Gakkum sesuai PP No 25 Tahun 2021. KLHK akan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Adapun kewajiban pemegang IPPKH adalah membayar PNBP kawasan dan PNBP. PSDH dan DR atas tegakan hutan yg ditebang, dan penyetoranx langsung ke Rek Pemerintah Pusat melalui aplikasi

Kadishut Dilapor Dugaan Penipuan Karena Terima Rp2,5 M untuk IPPKH

Kadishut Dilapor Dugaan Penipuan Karena Terima Rp2,5 M untuk IPPKH

Yusrin L. Banna February 4, 2022

SULTENG – Belum usai polemik pemberitaan Majalah Tempo edisi hingga Pebruari 2022, kembali kotak pandora izin tambang dan izin penggunaan hutan berbunyi. Kali ini dalihnya untuk izin operasi produksi.

Adalah CV Selaras Maju melalui seseorang Richard Situmorang melaporkan Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Nahardi ke Polda. LP No 355/XII/2021/SKPT tertanggal 1 Desember 2021. Nahardi dilaporkan penipuan dan penggelapan. Sebulan dari LP itu, doktor bidang kehutanan diundang penyidik Diskrimum Polda untuk dimintai klarifikasi.

Apa lacur hingga Kadishut dituduhkan penipuan dan penggelapan dana Rp2,5 miliar? Juli 2020, korban dan terlapor sepakat pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk lokasi Desa Lalampu Bahodopi Kabupaten Morowali untuk usaha tambang nikel.

Setahun lebih tak kunjung terbit IPPKH, Richard melaporkan ke Polda sebagai penipuan tanggal 1 Desember 2021. Korban mengirim dana secara bertahap hingga sebesar Rp2,5 miliar. Tak jelas korban mengirim ke rekening terlapor atau langsung ke rekening pemerintah pusat melalui SIPNBP.

Lokasi CV Selaras Maju diperkirakan seluas 572 hektare. Bila dikaitkan dengan biaya per hektare Rp3,5 juta maka semestinya yang dibayara ke negara hanya Rp2,002 miliar/tahun untuk PNBP. Sesuai LP cuan yang sudah diberikan ke telapor Rp2,5 miliar atau kelebihan Rp400 juta.

Lantas apa jawaban Nahardi ke wartawan lewat konfirmasi surat elektronik alias Surel? Undangan Polda diwakili

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan Dishut sesuai undangan tertanggal 31 Januari 2022. Terlapor pada waktu yang sama menghadiri Dies Natalis tanggal itu juga di Fakultas Kehutanan Univesitas Tadulako.

Jawaban Nahardi di WhatsApp mengaku tak kenal Richard dan mekanisme kepengurusan tidak dapat ‘sim salabim’ Karena IPPKH sekarang diganti dengan istilah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat terbit oleh persetujuan Dirjen PKTL merujuk pada IPPKH yg sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup up Direktorat Jenderal PKTL sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Terkait dgn pinjam pakai kawasan hutan (PPKH), Pemerintah Daerah hanya memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis dan analisis status dan fungsi kawasan hutan.

Sayangnya, sampai sekarang IPPKH masih berproses di Perkembangan sampai saat ini Direktorat Jenderal Planologi sesuai surat Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan No : 1131/PKTL-ren/PPKH/Pla.0/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Tanggapan Surat Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya CV Selaras Maju di Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Tulis Nahardi lagi, persoalannya saat ini penangganan IPPKH atau sekarang izin Penggunaan Kawasan Hutan, atau telah dicabut yang konotasi penggunaan pinjam pakai hutan. Di lapangan ada penanganan dilakukan Ditjen Gakkum sesuai PP No 25 Tahun 2021. KLHK akan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Adapun kewajiban pemegang IPPKH adalah membayar PNBP kawasan dan PNBP. PSDH dan DR atas tegakan hutan yg ditebang, dan penyetoranx langsung ke Rek Pemerintah Pusat melalui aplikasi.**

Ketum Nizar Rahmatu Masuk Nominasi Penerima Award SIWO PWI 2022

Ketum Nizar Rahmatu Masuk Nominasi Penerima Award SIWO PWI 2022

Yusrin L. Banna February 3, 2022

Palu- Gebrakan serta terobosan M Nizar Rahmatu selaku Ketum KONI Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki gagasan out of the box, mulai menuai hasil.

Terbukti dari 34 Ketum KONI di Indonesia, Nizar Rahmatu sosok muda yang visioner ini masuk nominasi penerima penghargaan “Inisiator Olahraga” dari Seksi Wartawan Olahraga  Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) pada Rakernas Siwo PWI dan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 8-9 Februari 2022.

Delapan kriteria akan menjadi pijakan bagi SIWO PWI untuk memilih Ketum KONI penerima penghargaan, Inisiator Olahraga yakni pertama memiliki Kantor refresentatif serta tertib administrasi.

Kedua, mempunyai hubungan harmonis baik dengan Pemprov, DPRD maupun BUMD. Tiga, mampu mendorong Pemprov membangun sarana dan prasarana olahraga bertaraf Nasional dan Internasional. Keempat, mampu memperjuangkan anggaran olahraga dalam APBD. Kelima, mampu mengangkat prestasi olahrag daerah. Keenam aktif mendorong Pemprov untuk mengikuti Kejurnas dan mengirimkan kontingen daerah ke PON. Ketujuh aktif menggelar Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) serta Kedelapan aktif mendorong Cabang olahraga menggelar Kejurda secara rutin dan Kejurnas maupun Internasional.

Menurut Ketua SIWO PWI Sulteng Setiyo Utomo, dari delapan kriteria tersebut, Ketum KONI Sulteng telah membuktikan dan mewujudkan. Sebagai contoh, berkat hubungan yang harmonis dengan Pemprov dan DPRD, anggaran KONI Sulteng dinaikkan, termasuk hubungan dengan pihak swasta dan BUMD.

Terkait tertib administrasi, KONI Sulteng dalam setiap tahunnya menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Termasuk pemerataan penyaluran anggaran ke Pengprov Cabor. Belum lagi kepedulian KONI Sulteng baik terhadap atlet berprestasi maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan.

Dari capaian prestasi, di era kepemimpinan Nizar Rahmatu, prestasi olahraga terus meningkat, bahkan di ajang PON XX Papua, tercipta sejarah baru bagi kontingen Sulteng dalam mendulang pundi-pundi medali.

Yang paling fantastik, saat ini telah terbangun dengan megah gedung olahraga Gelora Bumi Kaktus (GBK) yang berstandar Nasional. “Jika kemudian Nizar Rahmatu masuk nominasi sebagai penerima Award SIWO PWI, terpantaskan karena indikatornya sangat jelas,” kata Setyo Utomo, Rabu 2 Pebruari 2022.

Bahkan SIWO PWI Sulteng mencatat, pria asal Pantai Timur Kabupaten Parigi Moutong yang kerap tampil confident, dinamis serta familiar ini dikenal sebagai salah satu inspirator dan penggagas lahirnya desain besar olahraga Sulteng melalui Program Sulteng Emas 2024. Tidak hanya itu, tambah Setyo berkat tangan dinginnya Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2022, Insya Allah terselenggara di Kabupatan Banggai setelah Kabupaten Buol gagal sebagai tuan rumah.

Menurut Setiyo, penobatan Inisiator Olahraga selain diberikan kepada lima Ketum KONI, juga penghargaan ini akan diberikan kepada Kepala Daerah baik itu, Gubernur maupun Bupati dan Walikota.

Penghargaan ini akan diserahkan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali pada 8 Februari kemudian

acara puncaknya 9 Februari yang bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.*

Penulis.: Agus Manggona

Ombudsman Sulteng Tunaikan Janji, dari Saloya Hingga Taripa

Ombudsman Sulteng Tunaikan Janji, dari Saloya Hingga Taripa

Yusrin L. Banna February 2, 2022

Oleh H. Sofyan Farid Lembah

Jelang Imlek, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah lakukan road show pelayanan administrasi kependudukan dengan menyerahkan 312 KTP di tiga desa yakni Saloya, Kumbasa dan Taripa di kabupaten Donggala. Ini adalah realisasi janji kepada masyarakat di Komunitas Adat Terpencil di tiga desa tersebut pada program kolaboratif Ombudsman, Yayasan KOMIU, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala yang difasilitasi donor Norwegian Human Right dan Atlas Alliance.

Senyum dan tawa riang penduduk yang rata rata baru memiliki KTP tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri karena tidaklah mudah lakukan program jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ini. Mulai dari sosialisasi, PVL on The Spot, Perekaman hingga pencetakkan KTP dan Kartu Keluarga. Semua bisa dilalui karena kerjasama kuat seluruh pihak yang bertaruh pada keinginan memberi layanan terbaik pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat bukan sekedar janji.

Penjangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi komunitas adat terpencil adalah sebuah strategi untuk pembuktian bahwa Negara hadir menjalankan kewajibannya. Bagi masyarakat di kota kota besar soal ini mungkin menjadi sederhana tapi tidak bagi mereka yang tinggal hidup di pelosok desa bahkan di kawasan hutan terpencil. Kemerdekaan dirasakan ketika mereka resmi menjadi warga negara.

Kini masyarakat di Saloya, Kumbasa, Taripa bahkan di Sipeso dan Sisere boleh menatap ruang pelayanan lain yang terbuka, layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Bantuan sembako, Bantuan Layan Tunai, Bantuan Covid dan lainnya. Perlihatkan KTP anda kepada Bank BRI bahwa anda adalah wajib menerima bantuan bantuan tersebut. Itu adalah hak anda sebagai warga penerima bantuan. Tak boleh terulang, tegakkan kepalamu wahai saudaraku. Engkau adalah warga negara yang sama. *

Penulis; Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng