Day: February 23, 2026

Palu, trustsulteng – DPRD Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aspirasi masyarakat adat Poboya dengan pihak perusahaan tambang PT. Citra Palu Minerals (PT CPM), Senin 23 Pebruari 2026

Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, Komnas HAM Sulawesi Tengah, pimpinan DPRD Kota, serta perwakilan masyarakat adat Poboya.

RDP ini merupakan tindak lanjut dari penjadwalan ulang yang sebelumnya diminta oleh PT CPM melalui surat resmi tertanggal 1 dan 2 Februari 2026.

Dorong Penciutan IUP dan Penetapan Wilayah Tambang Rakyat
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri menyatakan bahwa salah satu aspirasi utama masyarakat adat Poboya adalah rencana jangka panjang berupa penciutan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT CPM. Langkah itu diharapkan dapat membuka peluang penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah Kota Palu, setelah dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi perorangan maupun koperasi, dengan tetap memenuhi persetujuan lingkungan dan ketentuan perizinan yang berlaku.

DPRD Sulteng merekomendasikan agar langkah tersebut didukung melalui rekomendasi tertulis kepada Kementerian ESDM RI dan DPR RI, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak perusahaan sebagai pemegang IUP.

PT CPM dalam forum tersebut menyatakan komitmennya untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemitraan Jadi Solusi Jangka Pendek
Sebagai solusi jangka pendek, RDP menyepakati rencana kerja sama kemitraan antara PT CPM dan kelompok masyarakat lokal yang tergabung dalam wadah berbadan hukum, seperti koperasi yang mewakili Masyarakat Lingkar Tambang Poboya dan masyarakat adat.

Kemitraan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara legal dalam aktivitas pertambangan, khususnya pada wilayah Blok Kijang 30 Poboya, dengan syarat memenuhi dokumen teknis, dokumen lingkungan, dan perizinan sesuai Undang-Undang Minerba.

Masyarakat adat juga menegaskan klaim atas tanah ulayat di wilayah tersebut, yang dibuktikan dengan keberadaan situs adat dan kuburan leluhur sebelum perusahaan beroperasi. Mereka menyatakan bersedia mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

DPRD Minta Penertiban Tambang Ilegal
Selain membahas kemitraan, DPRD Sulteng juga menekankan pentingnya penertiban aktivitas pertambangan ilegal, baik di dalam maupun di luar wilayah kontrak karya PT CPM, khususnya yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti merkuri dan sianida.

DPRD menilai penertiban tersebut penting untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.

Hasil RDP ini akan menjadi dasar rekomendasi resmi DPRD Sulteng kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sebagai bagian dari upaya penyelesaian aspirasi masyarakat adat di wilayah Poboya.

DPRD berharap solusi kemitraan dan penataan izin dapat menciptakan keseimbangan antara investasi pertambangan, perlindungan hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah.

Hadir mewakili dari PT CPM, Damar Kusumanto, selaku Presiden Direktur dan Yan Ardiansyah. Masyarakat poboya diwakili Herman Pandedjori dan Sofyar. Dinas Lingkungan Hidup, Baso Nur Ali dan Dinas ESDM Sulteng, Sultanisah. (*)

editor: yusrin elBanna

Di sebuah desa pesisir yang dulu sunyi di Kabupaten Morowali Utara, suara ombak pernah menjadi saksi masa kecil Muhammad Safri. Anak seorang nelayan itu tumbuh dalam kesederhanaan, akrab dengan kerasnya hidup, dan memahami sejak dini arti ketidakadilan.

Kini, di usianya yang menjelang 40 tahun, Safri berdiri di panggung politik sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ia juga menjabat Sekretaris DPW PKB Sulawesi Tengah, salah satu posisi strategis di partai berbasis Nahdlatul Ulama tersebut.

Namun, bagi sebagian masyarakat di daerah pemilihannya—Kabupaten Morowali dan Morowali Utara—Safri bukan sekadar politisi. Ia dikenal sebagai suara keras yang berani menyoroti praktik tambang ilegal yang kian marak.

Dua Periode yang Membentuk Karakter
Karier politik Safri tidak dibangun dalam semalam. Sebelum duduk di tingkat provinsi, ia menghabiskan dua periode sebagai anggota legislatif di Morowali Utara. Di sanalah ia mulai dikenal sebagai legislator muda yang vokal dan kritis.

Beberapa koleganya menyebut Safri sebagai tipe politisi yang “tidak nyaman diam”.
“Dia sering turun langsung ke lapangan, bukan hanya menerima laporan,” kata seorang sumber internal legislatif yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Pengalaman di daerah membentuk perspektif Safri tentang dampak industri ekstraktif—terutama pertambangan—terhadap masyarakat lokal.
Ia menyaksikan langsung bagaimana desa-desa berubah, bukan selalu menjadi lebih baik.

Tambang Ilegal: Isu yang Membuatnya Berseberangan
Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu pusat industri tambang nikel nasional. Namun, di balik geliat ekonomi, muncul persoalan lain: tambang ilegal.
Safri menjadi salah satu legislator yang secara terbuka menyoroti masalah ini.
Dalam beberapa kesempatan, ia mempertanyakan: legalitas sejumlah aktivitas tambang, dampaknya terhadap lingkungan, serta minimnya perlindungan bagi masyarakat lokal.

Sikap kritis itu tidak selalu nyaman.
Di dunia politik daerah yang sarat kepentingan, suara kritis seringkali berarti berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang besar. Namun Safri tampaknya tidak mundur. “Kalau kita diam, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya dalam sebuah forum publik.

Politik sebagai Jalan Perjuangan Sosial
Latar belakangnya sebagai anak nelayan membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan. Ia tidak melihat politik semata sebagai jabatan, tetapi sebagai alat perjuangan. Beberapa program yang ia dorong antara lain: pengawasan industri tambang, pemberdayaan masyarakat pesisir,
peningkatan akses pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.

Safri dikenal sering menggunakan narasi keadilan sosial dalam setiap pidatonya.
Baginya, pembangunan tidak boleh meninggalkan masyarakat kecil.

Generasi Baru Politisi Daerah
Kemunculan Safri mencerminkan pergeseran generasi dalam politik lokal Sulawesi Tengah.
Ia bukan bagian dari elite lama. Ia datang dari latar belakang sederhana. Dan ia membangun basis politiknya dari bawah.
Pengamat politik lokal melihat Safri sebagai representasi politisi generasi baru:
lebih muda, lebih vokal, dan lebih berani mengambil posisi. Namun, perjalanan masih panjang.

Tantangan terbesar Safri ke depan bukan hanya mempertahankan citra kritisnya, tetapi juga membuktikan bahwa kritik dapat diubah menjadi kebijakan nyata.

Di Antara Harapan dan Risiko
Bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Safri adalah simbol harapan. Bagi sebagian pihak lain, ia mungkin dianggap terlalu vokal. Tetapi satu hal yang jelas: Safri tidak lagi sekadar anak nelayan dari pesisir Morowali Utara. Ia kini berada di pusat kekuasaan daerah.

Dan pilihannya- untuk bersuara atau diam, akan menentukan bukan hanya masa depannya, tetapi juga masa depan daerah yang ia wakili. (*)

editor: yusrin elBanna