Foto: JMSI Pusat|trustsulteng.com
Lampung, trustsulteng – Sekretariat Bersama (Sekber) tiga konstituen Dewan Pers, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), resmi dibentuk pada Jumat 1 Mei 2026.
Peresmian Sekber tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh para ketua organisasi di tingkat provinsi. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalur Dua Sultan Agung, Bandarlampung.
Ketua SMSI Lampung, Donny, menyampaikan bahwa pembentukan Sekber merupakan hasil dari diskusi panjang antara ketiga organisasi media siber tersebut. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini lahir dari semangat bersama untuk memperkuat peran media dalam kehidupan demokrasi.
“Sekber ini dikomandani oleh tiga ketua pengurus daerah, serta didukung oleh divisi kehumasan, investigasi, dan advokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua AMSI Lampung, Hendri, menjelaskan bahwa tugas utama Sekber adalah mengawal kinerja pemerintah, khususnya dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Ia berharap Sekber dapat menjadi saluran alternatif ketika aspirasi publik tidak tersampaikan dengan baik.
“Jika ruang keluh kesah masyarakat tersumbat, Sekber diharapkan bisa membantu menghadirkan solusi dan mendorong pemangku kebijakan lebih responsif,” katanya.
Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menambahkan bahwa keberadaan Sekber juga bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam melihat berbagai persoalan daerah. Selain itu, Sekber diharapkan mampu mencegah terjadinya persoalan hukum yang menjerat para pimpinan daerah.
Menurutnya, kolaborasi tiga konstituen Dewan Pers ini dilandasi semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk mengawal jalannya kepemimpinan di Lampung agar berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Regenerasi kepemimpinan di Lampung sudah berjalan baik. Harapannya, daerah ini bisa semakin maju di bawah kepemimpinan saat ini,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Sekber tiga konstituen ini berencana menggelar sarasehan pada 11 Mei 2026 di Hotel Rodison Bandarlampung. Kegiatan tersebut akan mengangkat tema “Kemana Arah Kebijakan Lampung ke Depan”.
Sarasehan itu diharapkan menjadi ruang diskusi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih transparan dan berpihak pada publik. (*)
editor: yusrin eLbanna
