Year: 2026

SABTU SORE, 14 Maret 2026, suasana di sebuah rumah di Palu terasa lebih ramai dari biasanya. Rumah itu milik seorang aktivis senior, Datu Pamusu Tombolotutu—atau yang lebih akrab disapa ka Us, papa Dini. Di samping rumahnya berdiri sebuah bangunan yang ikut “dipromosikan” malam itu: SIDE HOUSE MAMiBOS, yang oleh sebagian peserta dengan nada bercanda dijuluki “Banua PapiBos.”

Sore itu bukan sekadar buka puasa bersama. Ia lebih mirip reuni panjang para aktivis yang pernah ditempa dalam satu “sekolah kehidupan” bernama Yayasan Rosontapura, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri tahun 1989 di Palu, Sulawesi Tengah.

Tiga puluh tujuh tahun setelah berdiri, para alumninya kini tersebar di berbagai posisi: dari aktivis desa, dosen, pejabat pemerintah, politisi, hingga tokoh organisasi masyarakat. Namun malam itu, jabatan-jabatan itu seperti ditinggalkan di depan pintu rumah. Yang tersisa hanya cerita lama—dan tentu saja tawa.

Direktur pertama Rosontapura periode 1989–1994 dipimpin oleh Arianto Sangadji, yang akrab disapa ka Anto. Di masa awal ini, organisasi belum memiliki sekretariat tetap.

Catatan lama menyebut, sekretariat pernah “menumpang” di rumah Nirwan Sahiri di Jalan Moh. Hatta, sebelum akhirnya mampu menyewa kantor di Jalan Haji Hayun.

Periode kedua (1994–1998) dipimpin Djamaludin Mariadjang, atau ka Jamal. Di masa ini sekretariat berpindah ke Jalan Slamet Riyadi. Kini ka Jamal dikenal sebagai Sekjen PB Alkhairaat Pusat Palu—organisasi Islam terbesar di kawasan timur Indonesia.

Tongkat estafet berikutnya dipegang Irwan Dumalang pada periode 1999–2002. Sekretariat kembali berpindah, kali ini ke Jalan Urip Sumoharjo.

Lucunya, hampir setiap kantor yang mereka sewa memiliki satu kesamaan: di depannya selalu ada pohon mangga.

Entah kebetulan atau takdir organisasi, tetapi pohon mangga itu kemudian menjadi bahan cerita abadi. Setiap kali mereka bertemu, selalu saja ada kisah baru tentang mangga—dari yang manis sampai yang hampir “diplot” jadi menu wajib aktivis.

Ketika Irwan Dumalang terpilih menjadi anggota DPRD Donggala pada 2004, posisi direktur kemudian dilanjutkan oleh Sumadi. Setelah itu, estafet kepemimpinan praktis vakum cukup lama.

Namun ikatan antaraktivis Roson—begitu mereka menyebutnya—tak pernah benar-benar putus.

Bukber: Ajang Menghidupkan Lagi Cerita Lama

Dua tahun terakhir, para mantan pengurus punya cara sederhana untuk menjaga tali silaturahmi: buka puasa bersama setahun sekali.

Dan tahun ini, tuan rumahnya adalah keluarga ka Us. Istrinya, Erni Tombolotutu—yang akrab dipanggil ka Ening—juga bukan orang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat. Kini ia dikenal sebagai salah satu kader senior di Partai Golkar Sulawesi Tengah.

Menurut para juniornya, ada satu hal yang selalu khas dari ka Ening: senyumnya. Sebuah senyum yang, kata mereka sambil tertawa, sering muncul sebelum “baveto”—istilah lokal untuk teguran keras penuh kasih kepada adik-adik aktivisnya.

Menu Bukber yang “Serius” soal makanan, bukber ini tidak main-main. Meja dipenuhi kue tradisional: tetu, kue janda, katri solo, dan berbagai hidangan rumah yang membuat tamu sulit berhenti mencicipi. Tak luput kopi hangat.

Karena ruang terbatas, salat magrib pun dilakukan bergantian hingga empat gelombang.

Setelah itu, barulah sesi yang paling dinanti dimulai: makan sambil bernostalgia.

“Mereka Harus Bertanggung Jawab!”

Salah satu momen paling ramai terjadi ketika mantan direktur periode ketiga, Irwan Dumalang—yang akrab disapa Aba—datang agak terlambat.

Begitu masuk rumah, ia langsung menunjuk tiga senior yang duduk di depan:

ka Anto, ka Jamal, dan ka Ipin (Arifin Sunusi).

Dengan wajah serius—yang jelas-jelas sedang bercanda—Aba berkata:

“Mereka ini harus dimintai pertanggungjawaban. Karena merekalah kami sampai sekarang jadi begini.”

Ruangan langsung pecah oleh tawa. Kisah Mabuk, Meja, dan Aktivis yang “Paling Besar”

Cerita lama terus mengalir. Ada kisah tentang proyek kecil yang hasilnya habis untuk “hedon-hedon” ala aktivis muda zaman dulu. Bahkan sesekali, kata mereka sambil tertawa malu, berujung pada pesta minum.

Salah satu cerita paling legendaris melibatkan Hapri Kapoigi—yang kini menjadi dosen di Universitas Tadulako.

Menurut cerita yang kembali dihidupkan malam itu, suatu malam ketika sedang mabuk, Hapri naik ke atas meja lalu berteriak dengan penuh percaya diri:

“Kecil semua kalian! Saya yang besar!”

Cerita itu disambut gelak tawa, termasuk dari Ani Tambora yang kini tampil berbeda dengan hijab dan cadarnya.

Bukber itu juga mempertemukan banyak wajah lama: Nisbah, dosen Untad sekaligus Komisioner KPU Sulteng. Dahri Saleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hidayat Lamakarate, mantan Sekprov Sulteng.

Hadir pula Waldy Esa, Oyot Lapugo—salah satu pendiri Yayasan ANSOS—serta Abdul Razak, anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Nama-nama lain seperti Muh Saiful, Mustakim, Anas (mantan Komisioner KPU Parigi Moutong), hingga ka Lebba sang juara taekwondo, turut meramaikan pertemuan itu.

Dari Roson Lahir Banyak Lembaga

Dalam perjalanan sejarahnya, Rosontapura juga melahirkan berbagai organisasi baru.

Pada masa kepemimpinan ka Jamal, berdiri Yayasan Tanah Merdeka.

Kemudian muncul pula Yayasan Bantaya yang didirikan almarhum Haeder Laudjeng.

Selanjutnya lahir Yayasan Tadulako yang diprakarsai Hapri Kapoigi, serta Yayasan Pendidikan Rakyat yang didirikan Lahmudin.

Roson, bagi banyak orang, bukan sekadar organisasi. Ia seperti “kampus alternatif” yang membentuk cara berpikir banyak aktivis di Sulawesi Tengah.

Reuni yang Lebih dari Sekadar Bukber

Kini sebagian dari mereka tinggal di Jakarta, sebagian besar tetap beraktivitas di Palu.

Namun bukber ini menunjukkan satu hal: hubungan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Malam semakin larut, cerita makin absurd, dan tawa makin keras.

Mungkin benar kata seseorang di tengah meja makan malam itu: Rosontapura mungkin tidak lagi memiliki sekretariat tetap. Tapi rumah para alumninya selalu menjadi sekretariat yang hidup. (*)

penulis yusrin eLbanna

Jakarta, trustsulteng – Forum Alumni Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada 13 Maret 2026.

Serangan brutal tersebut telah menyebabkan luka bakar serius pada bagian tubuh vital, termasuk wajah dan mata.

Tindakan kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun dan merupakan bentuk teror yang menuntut respons cepat, transparan, dan menyeluruh dari aparat penegak hukum.

Kami pun menyesalkan bahwa serangan brutal semacam ini terjadi di bulan suci Ramadan, sebuah periode yang seharusnya menjadi ruang refleksi, kedamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kekerasan ini tentu mencederai nilai-nilai kemanusiaan sekaligus menunjukkan bahwa pembungkaman terhadap suara kritis masih menjadi permasalahan nyata di Indonesia.

Kami memandang bahwa serangan yang ditujukan terhadap Andrie Yunus tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai pembela HAM yang saat ini sedang aktif menyuarakan berbagai isu seperti halnya penolakan terhadap UU TNI dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya. Karena itu, tindakan ini harus dipahami sebagai serangan terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.

Lewat kasus ini, negara sesegera mungkin harus menunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.

Negara harus membuka secara transparan seluruh proses penanganan kasus ini, termasuk langkah-langkah perlindungan bagi warga yang aktif menyuarakan pendapat kritis.

“Kami mengingatkan bahwa terlalu banyak kasus teror terhadap pembela HAM yang berakhir tanpa kejelasan; pola impunitas semacam itu tidak boleh terulang,” tegasnya.

Pihaknya juga menuntut agar aparat segera menangkap dan mengadili para pelaku, serta mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik serangan ini. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri rantai komando dan motif yang melatarbelakanginya.

Selain itu, Negara wajib mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan Andrie Yunus dan para pembela HAM lainnya yang selama ini terus menghadapi intimidasi dan kekerasan. Perlindungan tidak cukup hanya berupa pernyataan formal; ia harus diwujudkan dalam mekanisme yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Forum Kolektif Nasional Alumni Komisioner Komnas HAM, M. Ridha Saleh selaku juru bicara, bersama Zumrotin K Susilo Chandra Setiawan, Ifdhal Kasim, Hesti Armiwulan, Hafid Abbas, Syafruddin Ngulma Semelue, Abdul Munir Mulkhan, Roichatul Aswida, Saharuddin Daming, Sandra Moniaga, Ahmad Taufan Damanik, M. Imdadun Rahmad, Siti Noor Laila, M.  Nur Khairon (*)

Dalam Dinamika Politik di Kabupaten Morowali Utara, nama Yaristan Palesa, SH semakin dikenal sebagai figur yang tumbuh dari rakyat dan tetap berdiri bersama rakyat. Politisi Partai Golkar ini bukan hanya dikenal sebagai legislator dua periode, tetapi juga sebagai sosok yang konsisten menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mengantarkannya ke kursi DPRD.

Lahir dan besar di Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, perjalanan hidup Yaristan membentuk karakter kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan memahami secara langsung realitas kehidupan warga.

Pengalaman panjangnya bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit sebelum memasuki dunia politik memberikan perspektif yang kuat tentang persoalan ekonomi rakyat, dunia kerja, serta tantangan pembangunan daerah.

Modal pengalaman tersebut kemudian ia bawa ke ruang legislatif. Sejak pertama kali dipercaya masyarakat pada Pemilu 2019 hingga kembali terpilih pada Pemilu 2024, Yaristan menunjukkan konsistensinya sebagai wakil rakyat yang aktif menyuarakan kepentingan masyarakat.

Di DPRD Morowali Utara, ia dipercaya memegang peran strategis sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta anggota Komisi I. Dari posisi tersebut, Yaristan terlibat langsung dalam proses perumusan berbagai regulasi daerah yang menjadi fondasi arah pembangunan Morowali Utara ke depan.

Di internal partai, perannya juga tidak kalah penting. Sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar Morowali Utara, ia menjadi bagian dari motor penggerak organisasi yang turut memperkuat konsolidasi politik partai di daerah.

Hubungan kerja yang solid bersama Ketua DPD II Golkar Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE, menunjukkan komitmennya terhadap loyalitas dan konsistensi dalam garis perjuangan politik. Banyak kalangan melihat Yaristan sebagai sosok kader yang tegak lurus terhadap kepemimpinan partai, sekaligus mampu menerjemahkan arah strategi politik menjadi gerakan yang nyata di tengah masyarakat.

Bagi Yaristan, politik bukan sekadar ruang kekuasaan, melainkan jalan pengabdian. Ia percaya bahwa seorang wakil rakyat harus tetap berpijak pada aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Dengan pengalaman, kedekatan dengan masyarakat, serta komitmen yang terus terjaga, Yaristan Palesa menjadi salah satu figur yang terus bertumbuh dalam peta kepemimpinan Morowali Utara. Sosoknya merepresentasikan harapan akan hadirnya pemimpin daerah yang bekerja dengan hati, menjaga loyalitas, dan tetap setia mengawal suara rakyat.(*)

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menerima audiensi Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Provinsi Sulawesi Tengah di ruang kerjanya.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua Umum BAMAG Provinsi Sulawesi Tengah terpilih, Lukky Semen, SE, bersama sejumlah pimpinan denominasi gereja di Sulawesi Tengah. Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian hasil pemilihan kepengurusan BAMAG periode 2026–2031.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa proses pemilihan pengurus BAMAG telah dilaksanakan pada 6 Februari 2026 di Gedung Gereja KPKR, Jalan Dewi Sartika, Kota Palu. Rapat tersebut dihadiri oleh para pimpinan denominasi gereja yang tergabung dalam BAMAG, dengan total 48 peserta yang juga bertindak sebagai pemilih dan tim formatur.

Berdasarkan hasil pemilihan yang berlangsung secara demokratis, Lukky Semen, SE terpilih sebagai Ketua Umum BAMAG Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031 dengan perolehan 38 suara dari total 48 pemilih.

Melalui audiensi tersebut, pengurus BAMAG juga menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar Gubernur Sulawesi Tengah dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengukuhan kepengurusan BAMAG Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik kehadiran para pimpinan gereja dan menyampaikan apresiasi atas komitmen BAMAG dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat Sulawesi Tengah.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru BAMAG, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja semakin kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera di Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Ramadhan 1447 Hijriah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbagi ramadhan dengan menyalurkan sebanyak 50 ribu paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada anggota dan kader di seluruh wilayah Sulawesi Tengah selama Ramadan 1447 Hijriah atau Maret 2026.

Program berbagi tersebut menyasar kader dan anggota PSI dari Kabupaten Buol hingga Kabupaten Banggai Laut, serta dari Kabupaten Morowali sampai Kabupaten Donggala dan daerah lainnya di Sulawesi Tengah.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Tengah, Agus Lamakarate mengatakan, hingga pertengahan Ramadan, distribusi sembako tahap pertama dan kedua telah menjangkau lebih dari 22 ribu penerima manfaat.

“Distribusi sembako tahap pertama dan kedua telah mencapai sekitar 22 ribuan paket yang diterima anggota dan kader PSI se-Sulteng,” kata Agus Lamakarate kepada media, Jumat (13 Maret 2026) di Palu.

Menurutnya, penyaluran tahap ketiga kini terus berjalan dan ditargetkan rampung hingga malam takbiran menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

“Seluruh relawan, aktivis partai dan simpatisan terus membagikan sembako ke Sigi, Donggala, Palu, Parigi Moutong serta wilayah Barat dan Timur Sulawesi Tengah. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala berarti,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Ahmad H. Ali mengapresiasi kerja solidaritas kader dan anggota PSI di Sulawesi Tengah yang terus bergerak membantu masyarakat.

Ia menilai pembagian sembako di tengah kondisi pengetatan fiskal dan fluktuasi inflasi dapat membantu meringankan beban rumah tangga masyarakat.

“Dengan sering datang dan bertemu anggota serta kader di akar rumput, konsolidasi organisasi kepartaian akan semakin kuat,” kata Ahmad Ali.

Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi organisasi, baik secara langsung di lapangan maupun melalui ruang digital.

“Kalau sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan akar rumput, itu yang ditekankan Pak Jokowi. Konsolidasi di akar rumput dan konsolidasi di dunia maya ke depan juga harus masif,” ujarnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Udara Subuh di Kota Palu terasa lembut dan hening. Lampu-lampu Masjid Almunawwarah di kawasan Kantor Pertanian, Jalan Kartini, masih menyala terang ketika jamaah perlahan memenuhi saf untuk menunaikan shalat Subuh, Jumat 13 Maret 2026.

Ramadhan memasuki fase yang paling dinanti: sepuluh malam terakhir. Malam-malam yang oleh umat Islam diyakini menyimpan satu rahasia agung—Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Usai shalat Subuh berjamaah, jamaah tetap bertahan di tempatnya. Sebagian masih menunduk dalam doa, sebagian lain menatap mimbar kecil di depan mihrab. Di sanalah Ustadz Juhriadi Sulaiman, Lc., M.Pd., memulai kuliah subuhnya dengan sebuah pertanyaan sederhana yang langsung menyentuh kesadaran banyak orang.

“Kalau rezeki dunia saja kita cari dengan sungguh-sungguh,” ujarnya pelan, “mengapa Lailatul Qadar tidak kita cari dengan kesungguhan yang lebih besar?”

Pertanyaan itu seperti mengetuk hati para jamaah. Ustadz Juhriadi mengutip hikmah dari Sayidina Ali karamallahu wajhah tentang dua jenis rezeki yang Allah tetapkan bagi manusia: rezeki yang kita cari dan rezeki yang justru datang mencari kita.

Ia lalu memberikan gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Bayi yang lahir ke dunia tidak mencari rezeki, tapi Allah sudah menyiapkannya,” katanya.

Begitu pula orang yang sedang sakit. Tanpa diminta, kerabat, sahabat, dan tetangga datang menjenguk. Mereka membawa makanan, minuman, hingga buah-buahan sebagai bentuk perhatian dan doa.

Suasana masjid sempat dipenuhi senyum ketika ia menambahkan dengan nada bercanda, “Kadang orang sakit itu berpikir dalam hati, kenapa waktu saya sehat dulu tidak dibawakan juga? Sekarang sudah sakit, tidak bisami makan banyak.”

Tawa kecil jamaah pecah, memecah kesunyian subuh. Namun di balik candaan itu tersimpan pelajaran mendalam: bahwa rezeki memang sepenuhnya berada dalam pengaturan Allah.

Menurutnya, perbedaan rezeki manusia juga bagian dari keadilan Ilahi. Ada orang yang justru lebih baik ibadahnya ketika diberi kesehatan. Namun ada pula yang jika diberi kekayaan malah semakin jauh dari Allah.

“Dalam hadis disebutkan,” lanjutnya, “ada hamba Allah yang tidak sempurna ibadahnya kecuali ketika ia sehat. Kalau dia sakit, ibadahnya rusak. Tapi ada juga yang kalau kaya justru malas ke masjid.”

Dari pembahasan tentang rezeki itu, arah ceramah kemudian mengalir pada satu tema yang menjadi inti renungan subuh tersebut: kesungguhan mencari Lailatul Qadar.

Menurut Ustadz Juhriadi, jika manusia rela bekerja keras demi rezeki dunia, seharusnya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar.

Berbagai hadis menyebutkan bahwa malam istimewa itu berada pada sepuluh malam terakhir Ramadhan, terutama pada malam-malam ganjil.

Namun para ulama juga memiliki beragam pandangan tentang kemungkinan waktunya.

Imam Al-Ghazali, misalnya, pernah menjelaskan metode perhitungan berdasarkan hari pertama Ramadhan. Jika awal puasa jatuh pada hari Rabu, kemungkinan Lailatul Qadar berada pada malam ke-29. Jika hari Kamis, maka kemungkinan pada malam ke-25.

Pendapat lain datang dari ulama Mesir, Abu Hasan Asy-Syafi’i. Ia pernah mengatakan bahwa sejak baligh hingga usia tuanya, ia tidak pernah melewatkan Lailatul Qadar setiap Ramadhan.

Sementara itu, Ahmad Syaruq—ulama yang dikenal sebagai guru dari Prof. Quraish Shihab—menyebut kemungkinan Lailatul Qadar berada pada Jumat terakhir Ramadhan, khususnya pada malam ganjil.

Ada pula ulama yang mencoba menangkap isyarat Al-Qur’an dengan menghitung kata-kata tertentu yang diyakini mengarah pada angka 27 sebagai kemungkinan malam Lailatul Qadar.

Namun bagi Ustadz Juhriadi, semua pendekatan itu sejatinya hanyalah petunjuk untuk memotivasi umat agar lebih bersungguh-sungguh beribadah.

“Isyarat Al-Qur’an jangan pernah dianggap remeh,” tegasnya. “Al-Qur’an adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Kita tidak akan pernah selesai menggali hikmahnya.”

Di Masjid Almunawwarah, semangat mencari Lailatul Qadar itu tidak hanya berhenti pada ceramah. Ia hadir dalam amal nyata yang dilakukan para jamaah.

Sejak malam ke-21 Ramadhan, pengurus masjid menggelar i’tikaf setiap malam hingga sahur bersama. Masjid yang biasanya lengang pada dini hari kini dipenuhi jamaah yang datang membawa sajadah, mushaf Al-Qur’an, dan harapan yang sama: semoga malam itu adalah malam yang dicari.

Salah satu momen paling menggetarkan adalah shalat tahajud berjamaah yang dimulai pukul 03.00 WITA.

Shalat malam itu diimami oleh Prof. (HC) Dr. H. Ahmad Basirt, MA., M.HI., dosen STAI Al Fatih Tangerang sekaligus Muqri Qira’at Al-Qur’an bersanad dari Markaz Tahfidz Banaaty HQ Jakarta.

Dengan bacaan Al-Qur’an yang tartil dan penuh penghayatan, ayat demi ayat mengalun memenuhi ruang masjid. Delapan rakaat tahajud dilanjutkan tiga rakaat witir terasa begitu khusyuk.

Sesekali terdengar isak tangis jamaah di tengah keheningan malam. Terutama ketika ayat tentang surga, neraka, dan permohonan ampun kepada Allah dilantunkan dengan suara yang dalam dan menyentuh. Waktu satu jam terasa begitu singkat. Kesyahduan ibadah membuat banyak jamaah enggan beranjak. Sebagian masih duduk berzikir, sebagian lagi menengadahkan tangan dalam doa panjang sebelum sahur tiba.

Di tengah malam-malam Ramadhan yang sunyi itu, setiap hati seakan memanjatkan harapan yang sama.

Semoga di antara malam-malam yang dihidupkan dengan doa dan air mata itu, Allah mempertemukan mereka dengan satu malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan.

Malam yang dicari oleh para hamba yang tidak pernah berhenti berharap pada rahmat-Nya: Lailatul Qadar. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes berharap slogan “Dua Anak Lebih Sehat” makin kuat bergema di masyarakat sebagai langkah memperkuat kesadaran keluarga berencana demi terwujudnya generasi Sulawesi Tengah berkualitas.

“Dua anak lebih sehat dan lebih baik. Berencana itu keren,” ucap Wakil Gubernur Reny dalam sambutan saat membuka Rakorda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026, di Hotel Gransya, Kamis 12 Maret 2026.

Menurutnya, penerapan prinsip dua anak lebih sehat dalam keluarga dapat memberikan ruang bagi keluarga untuk lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan gizi anak.

Dengan begitu, peluang anak tumbuh sehat dan terhindar dari stunting diyakininya akan semakin besar.

Lebih lanjut dalam konteks pencegahan stunting, Wagub Reny meminta pengintegrasian dua instrumen pengukuran yakni SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) guna mendapat gambaran penanganan stunting yang komprehensif.

Terutama Wagub menyoroti pentingnya e-PPGBM untuk pencatatan data anak di Posyandy/Puskesmas sehingga membantu pemantauan kasus stunting secara bulanan.

Dengan langkah ini, ia optimis intervensi program akan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selanjutnya, dalam penilaian kasus anak stunting, urai wagub, tidak seharusnya hanya bertumpu pada indikator tinggi badan anak sebab harus pula didukung indikator lain seperti berat badan anak di bawah ideal, respon motorik yang lemah, kemampuan kosentrasi yang kurang hingga imunitas yang lemah sehingga anak rentan sakit.

“Melihat stunting bukan hanya dari faktor tinggi badan tapi juga dari faktor-faktor lain,” tegasnya mengingatkan.

Selain itu, wagub juga memandang pentingnya pendekatan kunjungan ke rumah sasaran intervensi stunting yang sudah terdata dalam e-PPGBM namun mereka jarang datang ke Posyandu/Puskesmas.

Langkah tersebut harus dilakukan supaya proses pemantauan dan pencatatan bulanan tidak terhambat serta memastikan program intervensi stunting tidak berhenti.

Di bagian lain dari sambutan, Wagub Reny mengapresiasi dan mendukung program-program unggulan BKKBN Perwakilan Sulteng yang sejalan dengan program pemerintah provinsi melalui Berani Sehat dan Berani Cerdas.

Diantaranya program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) sebagai kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi angka stunting.

“Saya harap Kepala OPD ikut Genting,” ajaknya mendorong partisipasi kepala perangkat daerah menjadi orangtua asuh mencegah stunting.

Pada kesempatan yang sama, ikut dilakukan penandatanganan MoU pelaksanaan program Bangga Kencana antara BKKBN Perwakilan Sulteng dengan sejumlah mitra kerja sebagai langkah memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan keluarga berkualitas.

Hadir di pembukaan Rakorda secara daring, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Dr. Wahidin, M.Kes.

Sementara pejabat lainnya nampak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny Calvenny Soriton, S.Sos, M.M, Kepala Dinas P2KB Provinsi Sulawesi Tengah, drg. Herry Mulyadi, M.Kes, Forkompimda, Perwakilan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi Kesehatan, dan Mitra Kerja.(*)

sumber: biro adpim

OPINI REDAKSI

Putusan tingkat banding dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Senator Febriyanthi Hongkiriwang, anggota DPD RI, menjadi salah satu perkara yang menarik untuk dicermati dari perspektif hukum dan keadilan.

Tidak hanya karena melibatkan figur publik, tetapi juga karena perkara ini menyentuh isu yang sensitif dalam negara demokrasi, batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasi seseorang.

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Poso pada 5 Februari 2026 menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu bulan kepada terdakwa si gondrong Heandly Mangkali, atas tindak pidana pencemaran nama baik.

Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada 10 Februari 2026.

Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan banding dari Penuntut Umum sekaligus menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama melalui perkara Nomor 104/PID.SUS/2026/PT yang diputus pada 11 Maret 2026. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Poso dinilai telah tepat baik dari aspek pertimbangan hukum maupun penerapan norma pidana yang relevan.

Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan

Penguatan putusan oleh pengadilan tingkat banding merupakan bagian penting dalam mekanisme kontrol vertikal dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum pada tingkat pertama telah memenuhi unsur-unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketika putusan tingkat pertama dikuatkan, hal tersebut mengandung makna bahwa pengadilan banding tidak menemukan kekeliruan mendasar dalam penerapan hukum ataupun penilaian terhadap fakta persidangan. Dengan kata lain, putusan tersebut memperkuat prinsip kepastian hukum (legal certainty) sekaligus mempertegas konsistensi lembaga peradilan dalam menilai perkara serupa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu pilar penting selain keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, konsistensi putusan pada dua tingkat peradilan dapat dipandang sebagai indikator bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur dan standar pembuktian yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana, pencemaran nama baik pada prinsipnya bertujuan melindungi nilai kehormatan individu. Oleh karena itu, setiap ekspresi atau pernyataan yang disampaikan di ruang publik tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, akurasi fakta, serta itikad baik.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan masih memandang pentingnya perlindungan terhadap reputasi pribadi, termasuk bagi pejabat publik, sepanjang unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Refleksi bagi Dunia Jurnalistik

Ketua Tim Advokat dari Celebes Legal Center (CLC), Ade Albert Adriatico Sinay, menilai putusan ini juga patut menjadi perhatian bagi kalangan jurnalis dan pelaku media di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, dinamika hukum terkait pencemaran nama baik sering kali bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik, terutama dalam praktik pemberitaan yang berkaitan dengan tokoh publik, kebijakan pemerintah, maupun isu sosial yang sensitif.

Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum bagi insan pers menjadi hal yang semakin relevan. Organisasi advokat dan komunitas media dapat memainkan peran penting dalam mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai batas-batas hukum dalam penyampaian informasi kepada publik.

Mencari Titik Keseimbangan

Perkara ini pada akhirnya mengingatkan bahwa sistem hukum harus terus mencari keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting dalam negara demokrasi. Ya kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu.

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang harus dijaga, tetapi pada saat yang sama, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh tanggung jawab hukum serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Dengan penguatan putusan pada tingkat banding ini, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa pidana antara para pihak, tetapi juga memberikan pesan penting bagi masyarakat luas, bahwa kebebasan berbicara tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam ruang publik.

Ke depan, perkara-perkara serupa kemungkinan akan semakin sering muncul seiring dengan berkembangnya ruang komunikasi digital. Karena itu, pemahaman hukum yang memadai bagi masyarakat, jurnalis, dan pengguna media sosial menjadi kunci penting untuk mencegah konflik hukum sekaligus menjaga kualitas demokrasi di ruang publik. (*)

Palu, trustsulteng – Putusan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Senator Febriyanthi Hongkiriwang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, resmi dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

Perkara tersebut sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso pada 5 Februari 2026 dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan kepada terdakwa Heandly Mangkali, S.KM. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada 10 Februari 2026.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kemudian menjatuhkan putusan banding pada Rabu, 11 Maret 2026, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 375/Pid.Sus/2025/PN Pso tanggal 5 Februari 2026;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Ketua Tim Advokat Terpidana dari Celebes Legal Center (CLC), Ade Albert Adriatico Sinay, menyampaikan bahwa tim kuasa hukum memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim pada tingkat banding tersebut.

Menurut advokat yang akrab disapa Albert itu, penguatan putusan oleh pengadilan tingkat banding mencerminkan prinsip kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum dalam perkara pidana yang berkaitan dengan perlindungan reputasi seseorang.

“Putusan ini menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan proporsional. Kami menghargai pertimbangan majelis hakim yang telah menilai fakta hukum serta alat bukti secara komprehensif,” ujar Albert kepada awak media.

Ia juga berharap Jaksa Penuntut Umum dapat menerima hasil putusan tersebut dan segera menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Lebih lanjut, Albert yang merupakan alumni Universitas Trisakti menilai bahwa perkara ini juga menjadi momentum refleksi bagi insan pers di daerah. Ia menekankan pentingnya pemahaman aspek hukum dalam aktivitas jurnalistik, khususnya terkait potensi sengketa hukum yang dapat muncul dari pemberitaan.

CLC, kata dia, membuka ruang kolaborasi dengan organisasi jurnalis di daerah, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), untuk memperkuat literasi hukum di kalangan pekerja media.

“Kami siap bekerja sama dengan organisasi jurnalis untuk mengadakan penyuluhan hukum maupun forum diskusi kelompok terarah (FGD), guna membahas potensi risiko hukum dalam praktik jurnalistik sekaligus memperkuat pemahaman tentang batasan antara kebebasan pers dan perlindungan reputasi,” jelasnya.

Pendekatan edukatif tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem media yang profesional, bertanggung jawab, serta tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.(*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendapatkan alokasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2026 seluas 950 hektare, dengan dukungan dana mencapai Rp57 miliar.

Program tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Dana Dukungan Manajemen Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2026, yang berlangsung di Ciawi, Bogor, Jumat, 6 Maret 2026.

Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (Kadis Bunnak) Sulawesi Tengah, Muhammad Neng, mewakili pemerintah provinsi bersama Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Muhammad Neng, mengatakan program PSR merupakan upaya pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak lagi produktif.

“Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit milik petani, dengan mengganti tanaman yang sudah tua atau tidak produktif sehingga hasil panen dapat meningkat,” kata Muhammad Neng.

Ia menjelaskan pada tahun 2026 program PSR di Sulteng ditargetkan menjangkau 950 hektare lahan perkebunan sawit rakyat yang tersebar di empat kabupaten.

Rinciannya yakni Kabupaten Morowali Utara seluas 500 hektare, Kabupaten Banggai 250 hektare, Kabupaten Poso 100 hektare, serta Kabupaten Donggala 100 hektare.

Menurutnya, melalui program tersebut pemerintah juga akan melakukan pembinaan kepada para petani serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Melalui program ini kami bersama Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma akan melakukan pembinaan kepada petani sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia berharap program Peremajaan Sawit Rakyat dapat berjalan optimal sehingga mampu meningkatkan produksi sawit rakyat sekaligus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

“Kami berharap program PSR ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor perkebunan di Sulawesi Tengah,” katanya. (*)