SOSOK

Palu, trustsulteng – Suasana peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di salah satu sudut Kota Palu terasa lebih semarak. Di tengah aktivitas warga yang menikmati pagi, sosok Andi Fatmawati mencuri perhatian.

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi vertikal di Kota Palu itu tampil sederhana namun berkelas. Balutan busana olahraga berwarna merah yang dipadukan dengan celana jeans biru serta sepatu olahraga senada membuat penampilannya terlihat segar dan serasi.

Tak sedikit rekan yang tengah berbincang di warung kopi dibuat terkejut. Mereka mengaku baru menyadari bahwa di balik penampilannya yang sehari-hari sederhana, Andi Fatmawati ternyata memiliki gaya yang anggun dan modis saat mengenakan pakaian olahraga.

Namun, bukan hanya soal penampilan yang membuat sosoknya selalu dinantikan.

Bagi para sahabatnya, kehadiran Andi Fatmawati di Kedai Mobil sudah menjadi kebiasaan yang membawa suasana akrab. Hampir setiap kali datang, ia tidak pernah hadir dengan tangan kosong. Ada saja tentengan berisi makanan ringan rumahan yang dibagikan kepada teman-teman.

Mulai dari pisang rebus, ubi rebus hingga aneka kue basah tradisional yang dibuat dengan cita rasa khas, semuanya menjadi suguhan sederhana yang justru menghadirkan kehangatan di tengah obrolan santai.

Pemilik Kedai Mobil, Ria Ismail Simasse, bahkan menyebut kebiasaan itu sebagai ciri khas Andi Fatmawati.

“Ibu Andi selalu membawa makanan yang tidak kami jual di kedai. Pisang rebus, ubi rebus, sampai kue-kue basah. Teman-teman jadi selalu menunggu apa yang beliau bawa hari itu,” ujarnya sambil tersenyum.

Di tengah gaya hidup yang serba praktis, kebiasaan membawa pangan tradisional itu menjadi nilai tersendiri. Tidak sekadar berbagi makanan, tetapi juga menghadirkan rasa kebersamaan yang semakin mengeratkan persahabatan.

Momentum 1 Muharram pun menjadi pengingat bahwa kesederhanaan, kepedulian, dan kebiasaan berbagi sering kali lebih berkesan daripada kemewahan.

Andi Fatmawati menunjukkan bahwa pesona seseorang bukan hanya terpancar dari penampilan yang serasi, tetapi juga dari keramahan, kepedulian, dan kebiasaan berbagi yang membuat kehadirannya selalu dirindukan oleh sahabat-sahabatnya di Kedai Mobil.

Di balik balutan merah yang mencuri perhatian hari itu, tersimpan pribadi yang hangat—sosok yang menjadikan secangkir kopi dan sepiring makanan tradisional sebagai jembatan persaudaraan.(*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Pengusaha asal Kabupaten Morowali, Dahlan Sarwana, yang akrab disapa Koneng, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka secara transparan mekanisme serta penggunaan dana yang dibebankan kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas bebatuan.

Permintaan itu disampaikan Dahlan saat menjadi peserta dalam diskusi publik bertajuk “Rusaknya Tata Kelola Pertambangan di Sulawesi Tengah” yang digagas Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Daerah (Lipkada) Sulawesi Tengah di salah satu warung kopi di Kota Palu, Senin 15 Juni 2026.

Menurut Dahlan, selama ini pelaku usaha mengetahui adanya sejumlah biaya atau kontribusi yang harus dipenuhi mulai dari proses pengurusan IUP hingga izin produksi. Namun, ia mengaku tidak pernah memperoleh penjelasan resmi mengenai peruntukan maupun pengelolaan dana tersebut.

“Kalau ditotal, nilainya bisa mencapai sekitar Rp400 juta sampai Rp600 juta. Pertanyaannya, dana itu dikemanakan? Dipakai untuk apa? Apakah masuk sebagai pendapatan resmi daerah atau justru hanya dinikmati oleh oknum tertentu?” kata Dahlan dalam forum diskusi.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Morowali itu menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pelaku usaha.

Selain meminta transparansi, Dahlan juga menyoroti proses administrasi pertambangan yang dinilainya masih menyulitkan pengusaha lokal.

Ia mengaku prihatin karena sejumlah perusahaan daerah belum dapat memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Menurut informasi yang diterimanya, kendala tersebut disebabkan adanya persyaratan dokumen yang dinilai belum dapat dipenuhi.

“Kondisi ini membuat banyak pengusaha lokal kesulitan menjalankan usahanya, sementara investasi di sektor pertambangan terus berkembang,” ujarnya.

Dahlan yang juga merupakan putra daerah asal Wosu serta menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Demokrat Morowali menilai pemerintah perlu memberikan kepastian pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengkritisi lemahnya pengelolaan pascatambang, khususnya pada wilayah pertambangan nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Menurutnya, aktivitas pertambangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga memperhatikan kewajiban reklamasi serta pemulihan lingkungan setelah kegiatan tambang berakhir.

Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi Universitas Tadulako, pemerhati lingkungan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Forum itu membahas berbagai persoalan tata kelola sektor pertambangan di Sulawesi Tengah, mulai dari aspek perizinan, pengawasan, dampak lingkungan hingga keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. (*)

editor: yusrin eLbanna

Sigi, trustsulteng – Pelanggan listrik di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, mengeluhkan belum dilakukan penyambungan kembali aliran listrik meski tunggakan rekening yang menjadi dasar pemutusan sementara telah dilunasi.

Keluhan muncul setelah pelanggan yang sebelumnya diputus karena menunggak pembayaran selama dua bulan diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan kembali menunggak. Selain itu, pelanggan juga diminta bersedia dimigrasikan dari sistem pascabayar ke prabayar apabila kembali mengalami tunggakan di kemudian hari.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Manager Bagian Keuangan dan Umum PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Natallia Revianto, memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya pelanggan yang telah melunasi seluruh kewajibannya berhak memperoleh penyambungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam proses penyambungan kembali, PLN dapat meminta pelanggan memenuhi persyaratan administratif tertentu sesuai kondisi kasus dan hasil evaluasi petugas di lapangan,” demikian penjelasan Natallia Revianto, Rabu malam, 10 Juni 2026.

Natallia menjelaskan, permintaan surat pernyataan maupun migrasi dari sistem pascabayar ke prabayar umumnya dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk menghindari tunggakan berulang dan menjaga keberlangsungan pelayanan. Kebijakan tersebut disebut mengacu pada ketentuan internal pelayanan pelanggan yang berlaku.

Terkait waktu penyambungan kembali, PLN menyatakan bahwa bagi pelanggan yang telah melunasi tunggakan dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan, penyambungan kembali pada dasarnya dilakukan sesegera mungkin oleh unit pelayanan setempat.

Namun demikian, pelaksanaannya dapat menyesuaikan kondisi lapangan, kesiapan petugas, serta status pelanggan yang bersangkutan.

Natallia juga menegaskan bahwa penanganan pelanggan dengan tunggakan biasa berbeda dengan pelanggan yang memiliki temuan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Apabila terdapat indikasi pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau temuan P2TL, maka penyelesaiannya mengikuti prosedur khusus yang berbeda dengan tunggakan rekening listrik reguler.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelanggan listrik di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, mengeluhkan pelayanan PT PLN (Persero) yang hingga kini belum menyambungkan kembali aliran listrik ke rumahnya, meski seluruh tunggakan telah dilunasi.

Keluarga pelanggan mengaku telah membayar tunggakan tagihan listrik untuk bulan Mei dan Juni 2026 dengan total lebih dari Rp5 juta. Namun, setelah pelunasan dilakukan dan bukti pembayaran disampaikan kepada petugas, aliran listrik disebut belum juga dinyalakan kembali.

Menurut pihak keluarga, PLN mensyaratkan pelanggan untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen tidak akan menunggak pembayaran pada bulan berikutnya. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa apabila terjadi tunggakan kembali, meteran listrik akan dimigrasikan ke sistem prabayar atau listrik pulsa.

Kebijakan tersebut memicu keberatan dari keluarga pelanggan. Mereka menilai permintaan menandatangani surat pernyataan itu terkesan merendahkan dan mengandung asumsi bahwa pelanggan akan kembali menunggak pada masa mendatang.

“Kami sudah melunasi seluruh tunggakan sesuai permintaan. Tetapi masih diminta membuat surat pernyataan tidak akan menunggak lagi. Keluarga merasa seperti tidak dipercaya dan seolah-olah pasti akan menunggak lagi,” kata salah seorang anggota keluarga kepada media ini, Rabu malam 10 Juni 2026.

Keluarga pelanggan juga mengaku telah merasakan adanya kesulitan sejak proses awal penanganan tunggakan.

Menurut mereka, saat aliran listrik telah diputus, keluarga sempat meminta kebijakan kepada PLN agar diperbolehkan membayar satu bulan tunggakan terlebih dahulu, kemudian melunasi sisanya sebelum 20 Juni 2026. Namun permintaan tersebut ditolak.

Dalam percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diperlihatkan kepada media ini, seorang petugas PLN menjelaskan bahwa pelanggan tidak dapat melakukan pembayaran sebagian karena tunggakan telah memasuki dua bulan berjalan.

“Tunggakan P2TL dan tagihan listriknya sudah dua bulan pak. Tidak bisa pak karena langsung include dua bulan pak,” tulis petugas.

Petugas tersebut juga menjelaskan alasan lain penolakan permohonan pembayaran bertahap.

“Soalnya sudah menunggak dua bulan berjalan pak dan sudah ada TUL pemutusan sama petugas tim tusbung pak,” lanjut pesan tersebut.

Setelah seluruh tunggakan dibayarkan, keluarga kembali menghubungi petugas dan mengirimkan bukti pelunasan dengan harapan aliran listrik segera disambungkan kembali.

Namun balasan yang diterima justru meminta pelanggan datang langsung ke kantor PLN.

“Untuk penyambungan akibat pemutusan silakan ke kantor PLN Jalan Sulawesi ya konfirmasi pak,” tulis petugas.

Dalam pesan berikutnya, petugas kembali menyampaikan syarat tambahan.

“Silakan ke kantor PLN Palu Kota bikin surat pernyataan tidak menunggak lagi pak,” tulis petugas yang diketahui bernama Mei. (*)

editor: yusrin eLbanna

Parigi, trustsulteng – Penanganan kasus raibnya dana nasabah senilai lebih dari Rp3,3 miliar di BNI Cabang Parigi kini menjadi sorotan. Selain masih berlangsungnya proses investigasi internal bank, muncul polemik terkait sebuah surat pernyataan yang sempat disodorkan kepada korban untuk ditandatangani.

Kuasa hukum korban, Natsir Said, SH, MH, menilai dokumen tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasabah karena memuat sejumlah klausul yang dinilai lebih menguntungkan pihak bank. Bahkan akal akalan dan beraroma tipu muslihat.

Menurut Natsir, surat itu disodorkan kepada korban tanpa sepengetahuan maupun pendampingan tim kuasa hukum, padahal pihak bank disebut telah mengetahui bahwa korban telah memberikan kuasa kepada pengacara untuk menangani persoalan tersebut.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 9 Juni 2026. Beruntung, kata Natsir, korban segera menghubungi tim kuasa hukum sebelum membubuhkan tanda tangan pada dokumen bermeterai tersebut.

“Klien kami langsung menghubungi kami sehingga surat itu tidak jadi ditandatangani. Padahal dokumen itu memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting,” ujar Natsir.

Nominal Ganti Rugi Sudah Ditentukan

Dari salinan surat yang diperoleh media ini, pihak bank mencantumkan angka ganti kerugian sebesar Rp3.362.791.588.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pihak bank memiliki itikad baik untuk memberikan ganti kerugian kepada korban melalui proses administrasi yang berlaku berdasarkan hasil investigasi internal.

Namun, menurut kuasa hukum korban, dokumen tersebut tidak menjelaskan secara rinci kapan dana akan dibayarkan, apakah dilakukan sekaligus atau bertahap, serta batas waktu penyelesaiannya.

“Kalau memang ada komitmen pengembalian dana, semestinya ada kepastian mengenai waktu pembayaran dan mekanismenya. Itu yang menjadi pertanyaan kami,” kata Natsir.

Diminta Tidak Menuntut dan Tidak Publikasikan Kasus

Poin lain yang menjadi perhatian terdapat dalam sejumlah klausul yang mengatur kewajiban korban selama proses administrasi ganti rugi berlangsung.

Dalam surat tersebut, korban diminta untuk tidak melakukan tuntutan hukum pidana maupun perdata terhadap pihak bank dan pegawainya, mencabut laporan yang telah diajukan, serta tidak menyampaikan atau mempublikasikan permasalahan tersebut kepada media massa maupun media sosial.

Selain itu, korban juga diminta menyatakan tidak akan menuntut pembayaran tambahan di luar nominal yang telah dicantumkan dalam surat.

Menurut kuasa hukum korban, klausul-klausul tersebut layak mendapat penjelasan lebih lanjut karena menyangkut hak-hak hukum nasabah yang sedang mencari kejelasan atas hilangnya dana dalam rekeningnya.

BNI: Masih Dalam Tahap Investigasi

Sementara itu, Kepala BNI Cabang Parigi, Indra, saat dikonfirmasi terkait hilangnya dana nasabah tersebut menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi dan pendalaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Menurut Indra, proses investigasi dilakukan untuk memastikan seluruh fakta dan mekanisme penanganan perkara dapat diketahui secara menyeluruh.

“Kami masih melakukan investigasi dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan seluruh aspek terhadap penanganan permasalahan tersebut,” tulis Indra saat dimintai tanggapan.

Namun ketika dimintai penjelasan mengenai isi surat pernyataan yang dinilai kuasa hukum korban lebih menguntungkan pihak bank dan berpotensi merugikan nasabah, Indra belum memberikan jawaban.

Bantah Dugaan Dana Digunakan untuk Trading dan Judi Online

Dalam kesempatan yang sama, Indra juga membantah dugaan yang berkembang mengenai kemungkinan dana nasabah digunakan untuk aktivitas trading maupun judi online oleh oknum tertentu.

Menurutnya, tuduhan tersebut tidak benar. “Hal itu tidak benar,” tulis Indra.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menunjukkan adanya keterlibatan aktivitas trading maupun judi online dalam peristiwa hilangnya dana nasabah tersebut. Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui proses investigasi yang sedang berlangsung.

Menunggu Hasil Investigasi

Kasus hilangnya dana nasabah senilai lebih dari Rp3,3 miliar ini kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Parigi Moutong. Selain menunggu hasil investigasi internal bank, berbagai pihak juga menantikan kejelasan mengenai mekanisme pengembalian dana, perlindungan hak-hak nasabah, serta transparansi penanganan perkara tersebut.

Di sisi lain, polemik mengenai surat pernyataan yang sempat disodorkan kepada korban berpotensi menjadi bagian penting yang ikut diperiksa dalam rangkaian penyelesaian kasus ini.

Publik kini menunggu apakah investigasi yang dilakukan pihak bank akan mampu menjelaskan penyebab hilangnya dana nasabah sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait proses penyelesaian yang sedang ditempuh.

Diberitakan sebelumnya, seorang nasabah BNI 46 Cabang Parigi Moutong bernama Hermawati (42), kehilangan uang sebanyak Rp3,362 miliar di rekening pribadinya dalam waktu kurang lebih 9 jam. Padahal warga Toribulu Kabupaten Parigi Moutong tersebut tidak pernah melakukan transaksi.

Akibat kejadian ini, Hermawati melaporkan Bank BNI ke Polda Sulawesi Tengah pada Sabtu, 6 Juni 2026 atas perbuatan dugaan tindak pidana transfer dana. Nomor laporan polisinya: LP/B/202/VI/2026/SPKT/POLDA Sulawesi Tengah.

Melalui kuasa hukumnya, Natsir Said S.H, M.H, Hermawati menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya.

Pada 25 Mei 2026, mulai pukul 21.30 WITA hingga pukul 07.00 WITA esok harinya, terjadi transaksi berulang-ulang dari rekening BNI milik Hermawati ke beberapa rekening BNI lainnya tanpa seizin dan sepengatahuan pelapor. Dari saldo awal Rp4,566 miliar berkurang sebanyak Rp3.362.791.588 hingga tersisa sekira Rp700 jutaan.

“Hanya dalam waktu sekitar sembilan jam, uang keluar dari rekening klien kami tiga miliar lebih. Padahal klien kami tidak pernah melakukan transaksi apapun saat itu,” kata Natsir Said di Palu.

Besaran nilai transaksi setiap kali transfer berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 jutaan. Jika ditotal, terjadi transaksi lebih dari 2.800 kali transfer dalam rentang waktu sembilan jam.

“Klien kami pun memilih menyelesaikan masalah ini secara hukum. Kami pun mendampingi untuk melapor ke polisi,” ujar advokat yang juga mantan wartawan ini.

Natsir mengungkapkan, sebelum uang kliennya raib di rekening BNI, dalam sebulan terakhir pihak BNI terus menerus menawarkan kerjasama kepada kliennya untuk menjadi Agen BNI 46. Puncaknya, saat kliennya berkunjung ke Kantor BNI Cabang Parigi pada 25 Mei 2026 untuk urusan tertentu, tiba-tiba salah satu oknum BNI meminjam handphone kliennya dengan alasan untuk mendownload aplikasi BNI.

Saat itu, kliennya pun memberikan handphone (HP) kepada oknum BNI tersebut.

Pada kejadian itu, oknum BNI tersebut selain memegang HP korban juga memegang HP miliknya secara bersamaan, yakni tangan kanan memegang HP korban dan tangan kiri memegang HPnya sendiri. Usai mengutak-atik HP, oknum tersebut kemudian mengembalikan HP korban seraya mengatakan kepada, “Sudah didowload, tapi belum aktif”.

Patut diduga, saat itu oknum BNI itu mengutak-atik HP korban untuk mengalihkan persetujuan transaksi dari HP korban ke HP miliknya.

“Perbuatan oknum BNI yang mengutak-atik HP nasabah yang tidak lain klien kami, diduga sebagai pintu masuk terjadinya tindak pidana. Karena ada beberapa data klien kami diganti oknum BNI tersebut,” beber kuasa hukum Hermawati tersebut.

Pada riwayat transaksi di rekening koran Hermawati, sebagian besar tertuju pada SIMSEM BNI dan beberapa nomor rekening lain.

Informasi diperoleh, SIMSEM adalah istilah yang merujuk pada sistem internal perbankan (Sistem Semi/Simultan) yang muncul pada mutasi rekening sebagai mitra atau BNI Agen46, yang telah mendaftar secara langsung ke Bank BNI.

“Kuat dugaan, uang klien kami dikerjain sistem sehingga terjadi transfer, tanpa sepengetahuannya,” tegas kuasa hukum.

Hal yang lebih mencengangkan lagi, uang Hermawati yang raib di rekening BNI bersumber dari Bulog. Sebab, Hermawati dan suaminya merupakan mitra Bulog di wilayah Toribulu yang memfasilitasi kemitraan dengan petani-petani setempat.

Akibat kejadian ini, Hermawati pun tidak tahu mau bayar pakai apa gabah petani. Karena uang yang raib rencananya akan digunakan untuk membayar gabah milik petani.

“Saat ini, para petani terus mendesak agar gabah mereka dibayarkan. Kami berharap, kasus uang raib ini segera diproses hukum,” harap Nasir.(*)

editor: yusrin eLbanna

Sigi, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi memulai pelaksanaan Program Berani Lancar melalui groundbreaking proyek multi-years pembangunan jalan dan jembatan yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., di Kabupaten Sigi, Minggu 7 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.

Program Berani Lancar merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus terus dijalankan demi menunjang aktivitas masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Meski dihadapkan pada penurunan kapasitas fiskal daerah, pemerintah tetap menempatkan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan. Berbagai langkah efisiensi anggaran dilakukan agar belanja daerah lebih fokus pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jalan adalah urat nadi perekonomian. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata,” ujar gubernur.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Konektivitas yang baik akan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian pembangunan,” jelasnya.

Melalui skema pembiayaan multi-years yang mendapat dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan strategis akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2030. Program ini juga mendukung pembukaan akses wilayah pedesaan dan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, standar teknis, dan prinsip akuntabilitas. Aspirasi maupun pengaduan terkait pembangunan dapat disampaikan melalui layanan Berani Samporoa di nomor 0811-6662-222.

“Pembangunan yang baik membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama. Karena itu, kami mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan bersama-sama mendukung pembangunan demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang semakin maju, terhubung, dan sejahtera.

Dengan dimulainya Groundbreaking Berani Lancar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi peningkatan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim|editor: arief