Uncategorized

OPINI REDAKSI

Pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik sejatinya bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan publik. Karena itu, ketika Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila H. Moh. Ali, melaporkan kekayaan bersih sebesar Rp14,45 miliar melalui sistem Komisi Pemberantasan Korupsi, publik tentu patut mengapresiasi kepatuhan tersebut. Namun, apresiasi tidak boleh menghentikan sikap kritis.

Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan dominasi aset pada sektor tanah dan bangunan yang mencapai Rp9,3 miliar, tersebar di Kabupaten Morowali, Palu, hingga Surabaya. Ini mencerminkan pola umum pejabat publik yang menjadikan properti sebagai instrumen utama penyimpanan kekayaan.

Namun, persoalan mendasar bukan pada besar kecilnya angka, melainkan pada transparansi asal-usulnya. Frasa “hasil sendiri” dalam pelaporan kerap menjadi titik lemah yang menyisakan ruang tafsir luas. Tanpa penjelasan lebih rinci, publik sulit menilai apakah akumulasi tersebut sepenuhnya bersumber dari aktivitas yang sah dan bebas konflik kepentingan.

Lebih jauh, nilai harta bergerak lainnya yang mencapai Rp5,53 miliar justru menimbulkan pertanyaan baru. Minimnya detail dalam kategori ini adalah persoalan sistemik dalam LHKPN, yang hingga kini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan transparansi publik. Di sinilah ironi terjadi: laporan tersedia, tetapi keterbukaan informasi belum sepenuhnya tercapai.

Di sisi lain, ketiadaan laporan surat berharga juga menarik dicermati. Di tengah tren pejabat yang mulai memanfaatkan instrumen investasi formal, absennya aset tersebut dapat dibaca sebagai preferensi konservatif—atau justru celah pelaporan yang belum optimal.

Sebagai kader Partai NasDem yang kini menduduki posisi strategis di DPRD, Arnila menggantikan Aristan di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap integritas pejabat daerah. Posisi ini menuntut lebih dari sekadar kepatuhan administratif; ia menuntut akuntabilitas substantif.

LHKPN seharusnya tidak berhenti sebagai ritual tahunan, melainkan menjadi instrumen kontrol publik yang hidup. Untuk itu, KPK perlu terus mendorong peningkatan kualitas pelaporan, termasuk memperjelas kategori aset dan membuka akses informasi yang lebih detail tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Pada akhirnya, transparansi bukan tentang angka yang besar atau kecil, tetapi tentang kejelasan. Publik tidak hanya ingin tahu berapa jumlah kekayaan pejabatnya, tetapi juga bagaimana kekayaan itu diperoleh dan dikelola.

Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan. Dan keterbukaan sejati selalu melampaui sekadar laporan di atas kertas.(*)

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya peran spiritualitas dan kedekatan dengan masjid dalam membangun kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan retret kepala sekolah di Masjid Raya Baitul Khairaat.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi pusat keberkahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

“Semua masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah. Banyak sekali contoh soal janji Allah, dimana satu negara yang melaksanakan perintah Allah ini dengan istiqomah, Allah menepati janjinya,” ujarnya pada Sabtu 4 April 2026.

Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang diberkahi jika masyarakatnya memakmurkan rumah ibadah. Menurutnya, keberkahan akan hadir bagi mereka yang dekat dengan masjid.

“Sulawesi Tengah ini kurang apa? Allah sudah janji sembah aku di rumah-Ku maka akan turun keberkahan di situ,” tegasnya.

Dalam konteks pendidikan, Anwar Hafid mengajak para kepala sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak peserta didik melalui pendekatan spiritual.

Ia mendorong sekolah-sekolah untuk aktif mengajak siswa melaksanakan sholat berjamaah serta membiasakan diri dengan nilai-nilai keagamaan.

“Ajak anak-anak sekolah untuk sholat berjamaah. Bikin kreativitas, tidak usah takut,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan rasional semata.

Peran doa dan ketergantungan kepada Tuhan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk perilaku dan perkembangan siswa.

“Bapak-bapak tidak mungkin bisa menyelesaikan banyak masalah terutama anak-anak ini jika bukan karena Allah,” ungkapnya.

Selain itu, Anwar Hafid juga menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh diwarnai dengan kekerasan, melainkan harus mengedepankan akhlak, keteladanan, dan doa sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda.

“Tidak ada metode pendidikan dengan kekerasan, yang ada hanya dengan akhlak, dengan doa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut memperkenalkan penguatan program “Sulteng Mengaji” sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang dekat dengan Al-Qur’an.

Ia meyakini, jika nilai-nilai tersebut dijaga, maka berbagai urusan akan dimudahkan dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Retret kepala sekolah ini, menurutnya, akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi membangun “Sulteng Berkah”, yakni Sulawesi Tengah yang maju secara material sekaligus kuat secara spiritual.

Ia optimistis, dengan sinergi antara pendidikan dan nilai keagamaan, masa depan pendidikan di Bumi Tadulako akan semakin baik.

“Insya Allah pendidikan di Sulawesi Tengah ini akan maju, mulai dari masjid, mulai dari rumah-rumah ibadah,” pungkasnya.(*)

editor: arief

Di tengah dinamika dunia pendidikan yang semakin kompetitif, muncul sosok muda dari Sulawesi Tengah yang berhasil mencuri perhatian melalui prestasi gemilang di bidang sains. Daffa Syahmi Hilmiyah, pelajar dari SMP Negeri 1 Palu, membuktikan bahwa ketekunan dan konsistensi mampu membawa langkahnya hingga ke level nasional.

Sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Ahmad, SH dan Rismawati, ST, Daffa tumbuh menjadi pribadi yang dikenal pendiam dan kalem. Namun di balik sikapnya yang sederhana, tersimpan semangat belajar yang tinggi dan dedikasi luar biasa terhadap dunia akademik.

Namanya mulai dikenal luas setelah berhasil meraih medali emas dalam ajang National Applied Science Project Olympiad (NASPO) 2025. Bersama timnya dari SMPN 1 Palu, Daffa mampu mengungguli berbagai peserta dari seluruh Indonesia dalam kompetisi sains terapan tersebut—sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan sekolah, tetapi juga daerahnya.

Dalam perjalanan akademiknya, Daffa tercatat pernah menempuh pendidikan di kelas 7C Maritim, yang menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan minatnya di bidang sains. Ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan terapan menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam kompetisi tersebut.

Tak hanya unggul di bidang akademik, Daffa juga menunjukkan keseimbangan dalam pengembangan diri. Ia aktif sebagai atlet basket dan taekwondo, mencerminkan disiplin serta semangat kompetitif yang tinggi, baik di dalam maupun di luar kelas.

Prestasi yang diraih Daffa menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Sulawesi Tengah, bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi di tingkat nasional. Dengan karakter yang rendah hati dan fokus yang kuat, Daffa Syahmi Hilmiyah menjadi contoh nyata bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2026 melalui rakor tingkat provinsi yang digelar di ruang polibu kantor gubernur, Kamis 2 April 2026.

Gubernur lewat Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Farid Rifai Yotolembah, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagai amanah besar yang menuntut pelayanan sempurna tanpa celah.

Terlebih lagi, pemerintah provinsi menekankan pentingnya mewujudkan pelayanan haji 2026 yang berkeadilan, berempati dan berpihak pada kelompok rentan.

“Khususnya bagi perempuan, disabilitas dan lansia, yang wajib kita pahami dan laksanakan dengan sepenuh hati,” ucapnya, menerangkan kelompok rentan yang mesti diprioritaskan dalam pelayanan haji 2026.

Terkait penyampaian tersebut, data Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan ada sebanyak 351 jamaah lansia dari total 1.751 jamaah haji Sulteng yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Untuk itu, Asisten Farid berharap seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan komunikasi demi terwujudnya pelayanan haji terbaik bagi seluruh jamaah haji Sulteng.

“Mari satukan pikiran dan langkah kita demi terwujudnya penyelenggaraan haji yang berkualitas, terhormat dan berkesan di hati seluruh masyarakat sulawesi tengah,” imbuhnya, sekaligus membuka kegiatan rakor.

Rakor dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulteng Muchlis Aseng, Plt Karo Kesra Rustam Arifuddin, kabag kesra kabupaten/kota, dan perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2026.(*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – 01 April 2026, di hari itu, ada satu hal kecil yang terasa berbeda, sebuah gestur sederhana yang mengandung makna besar tentang integritas dan adab seorang pejabat publik.

Awaludin, yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, memilih menutup pengabdiannya dengan cara yang tak biasa. Hanya dalam hitungan jam setelah resmi pensiun, ia mengembalikan mobil dinas berpelat DN 65 yang selama ini melekat pada jabatannya. Tanpa seremoni, tanpa sorotan berlebih.

Yang lebih menarik, Awaludin tak pulang dengan kendaraan pengganti dari fasilitas negara. Ia memilih memesan ojek daring Maxim dan pulang sebagai warga biasa.

Sebuah pemandangan sederhana, namun sarat pesan.

Di tengah berbagai cerita tentang aset negara yang kerap “terlambat” kembali setelah masa jabatan berakhir, langkah Awaludin terasa kontras. Bahkan, publik masih mengingat kasus di Kabupaten Donggala, di mana kendaraan dinas jenis double cabin belum juga dikembalikan meski masa jabatan pejabat terkait telah berakhir sejak 2024.

Apa yang dilakukan Awaludin bukan sekadar kepatuhan administratif. Ini adalah soal etika—tentang memahami batas antara hak dan kewajiban, antara jabatan dan tanggung jawab.

Sebagai putra asli Kota Palu dan mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Sulteng, Awaludin dikenal sebagai sosok yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan religius. Ia juga merupakan bagian dari komunitas Abnaul Khairaat, yang menjunjung tinggi ajaran adab dari Guru Tua.

Nilai itulah yang, bagi banyak orang, tercermin dalam sikapnya di hari terakhir sebagai pejabat.

Apresiasi dan Harapan

Langkah tersebut menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk mantan Wali Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu. Ia menilai sikap Awaludin sebagai contoh nyata yang patut diteladani oleh pejabat lain.

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap sebagian elite birokrasi, tindakan kecil seperti ini justru memiliki dampak besar. Ia menjadi simbol bahwa integritas tidak harus ditunjukkan dengan pidato panjang, tetapi bisa hadir dalam keputusan sehari-hari yang jujur dan konsisten.

Nama Awaludin kini juga mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur potensial dalam kontestasi politik lokal mendatang. Sejumlah kalangan menyebutnya sebagai tokoh yang layak diperhitungkan untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Palu pasca kepemimpinan Hadianto Rasyid.

Namun, terlepas dari spekulasi politik itu, satu hal yang sudah pasti: ia telah meninggalkan jejak yang kuat tentang bagaimana seorang pejabat seharusnya mengakhiri masa jabatannya.

Bukan dengan mempertahankan fasilitas, melainkan dengan mengembalikannya.

Bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kesederhanaan. Dan mungkin, di situlah letak makna pengabdian yang sesungguhnya.

penulis; yusrin elBanna

Surabaya, trustsulteng – Di atas lintasan yang licin dan berkilau, di tengah riuh tepuk tangan ratusan pasang mata, seorang gadis kecil meluncur dengan penuh percaya diri. Namanya Audrey Aurora Ramadhani.

Usianya baru 8 tahun, duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Namun di arena Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepatu Roda yang digelar di Surabaya pada 27–28 Maret 2026, Audrey tampil bukan sekadar sebagai anak-anak—ia hadir sebagai seorang pejuang.

Mewakili Perserosi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Audrey turun di kategori pemula (beginner). Kategori ini memang dirancang sebagai ruang belajar—tempat anak-anak mengenal kompetisi dengan cara yang menyenangkan, aman, dan edukatif. Tapi bagi Audrey, lintasan itu lebih dari sekadar ajang belajar. Itu adalah panggung pembuktian.

Di salah satu nomor pertandingan, Audrey sempat memimpin di posisi terdepan. Gerakannya lincah, ritmenya stabil. Harapan itu terasa begitu dekat. Namun, di sebuah tikungan, kesalahan kecil mengubah segalanya. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

Namun Audrey tidak tinggal diam. Ia bangkit. Kembali berdiri. Dan melanjutkan lomba hingga garis akhir. Meski akhirnya hanya menempati posisi ketiga, perjuangan itu jauh lebih bernilai dari sekadar angka di papan hasil.

Pada nomor lain, di kategori dua orang, Audrey kembali menunjukkan semangat juangnya. Kali ini ia harus mengakui keunggulan lawan—bukan karena kalah cepat, melainkan karena selisih tipis jangkauan kaki yang lebih dulu menyentuh garis finis. Sebuah kekalahan yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk mengajarkannya arti detail dalam sebuah kompetisi.

Audrey tidak sendiri di Surabaya. Ia datang bersama rekan-rekannya dari Sulawesi Tengah: Maharani, Junaedi, Neymar, Naycilla, dan Nadine. Mereka adalah wajah-wajah muda penuh harapan yang membawa nama daerah dengan bangga. Dari sekitar 600 peserta yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, mereka berdiri sejajar, berjuang, dan pulang dengan prestasi.

Mereka semua adalah juara

Namun di balik cerita keberhasilan itu, terselip kisah lain yang tak kalah penting. Perjalanan mereka ke Kejurnas bukanlah hasil dari dukungan penuh institusi. Para atlet ini berangkat dengan biaya mandiri. Upaya untuk mendapatkan dukungan, termasuk melalui proposal kepada Gubernur Sulawesi Tengah, belum membuahkan hasil.

Dengan semangat, dengan tekad, dan dengan keyakinan bahwa mimpi tidak boleh menunggu.

Dari lintasan di Surabaya, Audrey dan kawan-kawan telah menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk melangkah. Bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Dan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal medali, tetapi tentang keberanian untuk bangkit dan terus meluncur.

Di usia yang masih sangat muda, Audrey telah mengajarkan kita satu hal penting: mimpi besar bisa lahir dari langkah kecil, bahkan dari roda-roda kecil yang terus berputar tanpa menyerah. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Nickel Industries Ltd, entitas yang terafiliasi dengan PT United Tractors Tbk (UNTR) menghentikan sementara seluruh operasional tambang nikel Heng jaya di Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal ini menyusul terjadinya kecelakaan fatal yang melibatkan pekerja kontrak pada 25 Maret 2026.

Tambang Heng jaya telah menghentikan seluruh operasinya sementara menunggu investigasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” tulis Corporate Secretary Nickel Industries Richard Edwards dalam keterangan resmi, Kamis 26 Maret 2026.

Richard menjelaskan, langkah penghentian operasional dilakukan sebagai respons atas insiden tersebut sekaligus untuk mendukung proses investigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kementerian ESDM dijadwalkan memulai penyelidikan pada 27 Maret 2026 guna mengungkap penyebab kecelakaan serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di lokasi tambang.

Tambang Heng jaya merupakan salah satu aset utama Nickel Industries di kawasan Morowali, yang dikenal sebagai pusat industri pengolahan nikel nasional.

Sementara itu, UNTR tercatat memiliki kepemilikan efektif sebesar 20,1 persen di Nickel Industries berdasarkan laporan keuangan 2025.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja PT FMI subkontraktor dari PT Heng Jaya pada 24 Maret 2026 lalu, bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistemik dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Jika pekerja sampai kehilangan nyawa, maka ini bukan kecelakaan biasa, tapi indikasi kegagalan sistem perlindungan kerja,” tegas Safri dalam keterangan resminya, Sabtu (28/3)

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, terutama perusahaan tambang, bahwa sistem keselamatan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini adalah alarm keras bahwa ada yang gagal dalam sistem keselamatan kerja di lapangan. Ketika nyawa pekerja melayang, maka yang harus dipertanyakan adalah siapa yang lalai,” ujar Safri. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Polemik terkait pelaksanaan Haul ke-58 Habib Idrus bin Salim Al-Jufri akhirnya menemui titik terang. Pengurus Besar (PB) Al-khairaat dan pihak keluarga melalui Yayasan Masjid Al-khairaat resmi mencapai kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani pada, Senin 23 Maret 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 28 Maret 2026, disebutkan, kesepakatan itu ditandatangani oleh perwakilan PB Al-khairaat yaitu Dr. HS. Mohsen Alaydrus, dan perwakilan keluarga, yakni HS. Mohsen Ali Alhabsyi, di Palu. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa kedua belah pihak bekerjasama untuk menyukseskan Haul Guru Tua ke-58.

Dalam poin kesepakatan, disebutkan bahwa seluruh agenda haul yang telah ditetapkan akan dilaksanakan secara bersama, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. PB Al-khairaat bertanggung jawab atas kebutuhan perlengkapan dan fasilitas yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, pihak keluarga besar Aljufri tetap memegang kendali penuh atas seluruh rangkaian acara inti, mulai dari kegiatan rouha hingga pelaksanaan acara puncak di pagi hari. Hal ini menegaskan peran keluarga dalam menjaga nilai dan tradisi haul yang telah berlangsung turun-temurun.

Selain itu, disepakati pula bahwa seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh PB Al-khairaat menjadi tanggung jawab penuh pihak PB, termasuk dalam hal pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Kesepakatan ini sekaligus menjadi pegangan bersama untuk menghindari perbedaan persepsi yang sebelumnya sempat memicu polemik. Kedua pihak diharapkan dapat terus berkoordinasi demi kelancaran dan kekhidmatan pelaksanaan haul. (*)

disadur dari metrosulawesi.net