Palu, trustsulteng – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Sulawesi Tengah. Agit Apple Pro Morowali, dipastikan akan mewakili Indonesia dalam kompetisi teknisi tingkat internasional yang berlangsung di Malaysia pada 13–14 Juni 2026. Keikutsertaannya menjadi bukti bahwa talenta dan kompetensi teknisi dari daerah mampu bersaing di panggung global.

Agit akan menghadapi peserta dari berbagai negara dalam ajang yang mempertemukan para teknisi terbaik dengan kemampuan unggul di bidang perbaikan dan penanganan perangkat teknologi. Kehadirannya tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga menjadi representasi kemampuan para teknisi Sulawesi Tengah di tingkat internasional.

Dukungan dan doa dari masyarakat pun terus mengalir menjelang keberangkatannya. Banyak kalangan menilai pencapaian tersebut merupakan kebanggaan bagi daerah, sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang teknologi.

Salah satu teknisi senior dan praktisi perbaikan perangkat di Kota Palu, Amink, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diraih Agit.

“Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami para teknisi di Sulawesi Tengah. Agit merupakan salah satu teknisi yang memiliki dedikasi, kemampuan, dan semangat belajar yang tinggi. Kesempatannya tampil di ajang internasional membuktikan bahwa teknisi dari daerah juga mampu bersaing dengan peserta dari negara lain,” ujar Amink, Rabu malam 3 Juni 2026.

Menurutnya, keikutsertaan Agit tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga menjadi representasi kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah di sektor teknologi dan layanan teknis.

“Kami berharap seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dapat memberikan dukungan dan doa terbaik. Semoga Agit diberikan kesehatan, kemudahan, dan kepercayaan diri saat bertanding sehingga mampu meraih hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah dan Indonesia,” tambahnya.

Ajang internasional yang digelar di Malaysia tersebut diperkirakan akan menjadi arena persaingan ketat antar-teknisi dari berbagai negara. Namun demikian, para rekan sejawat optimistis Agit mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya berbekal pengalaman, keterampilan, dan jam terbang yang dimilikinya selama ini.

Bagi komunitas teknisi di Sulawesi Tengah, keberangkatan Agit menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa kompetensi anak daerah mampu menembus batas geografis dan mendapatkan pengakuan di level internasional. Harapan besar pun disematkan agar ia dapat membawa pulang prestasi sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi teknisi muda di masa mendatang(*)

editor: yusrin eLbanna

Oleh: Dr Mohammad Tavip S.H.,M.Hum

Bagi Banga Indonesia, setiap 1 Juni ada perayaan Hari Lahir Pancasila. Sebenarnya, apa yang disebut “hari lahir” itu?. UUD 1945 belum disahkan. Negara Indonesia belum diproklamasikan. Yang ada hanya pidato Bung Karno di sidang BPUPKI.

Tulisan ini tidak mau mengulang “apa” yang terjadi. Tulisan ini mau membedah “bagaimana” kita mengingatnya. Dari tahap mengumpulkan jejak, sampai menguliti cara kita menuliskan jejak itu. Dari heuristika menuju historiografika.

1. Heuristika: Dua Teks Pancasila yang Berbeda

Ayo, kita mulai dari heuristik. Berburu sumber. Dan kalau kita lacak Hari Lahir Pancasila, kita ketemu dua naskah mentah yang urutannya tidak sama.

Teks 1 Juni 1945, Pidato Bung Karno

Soekarno pidato tanpa teks lengkap. Lima dasar yang ia “gali” dari bumi Indonesia:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Ketuhanan ada di terakhir. Soekarno bilang, _“Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri… dengan cara yang leluasa.”_ Kata “berkebudayaan” kuncinya. Tuhan sebagai pemersatu, bukan pemisah.

Teks 18 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945

Setelah lobi di Panitia Sembilan dan PPKI, redaksi finalnya jadi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ketuhanan naik ke sila pertama. Anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dari Piagam Jakarta dicoret detik terakhir demi keutuhan bangsa.

Dua teks, dua urutan. Ini fakta. Dan fakta ini melahirkan pertanyaan: apakah redaksi yang satu lebih bertauhid dari yang lain?

2. Interpretasi: Bismillah dan Iftitah, Tauhid Tidak Selalu Tergantung Nomor

Saya ulangi sekali lagi, apakah dengan menempatkan sila ketuhanan pada sila pertama dan pada sila ke lima pada pancasila, akan menyebabkan tergerusnya ketauhidan? Jawaban saya: tidak selalu demikian. Posisi tidak mengubah esensi Ketuhanan. Tauhid tetap tauhid, mau di awal atau di akhir. Saya pakai dua tamsil.

Pertama, Logika Bismillah

Redaksi 18 Agustus yang menaruh Ketuhanan YME di sila pertama sama dengan logika _Bismillahirrahmanirrahim_. Memulai negara dengan nama Allah. Ini Tauhid Uluhiyah. Dasar harus Allah dulu.

Kedua, Logika Iftitah

Apakah menaruh Ketuhanan di sila kelima berarti jauh dari tauhid? Tidak. Coba ingat doa iftitah saat sholat: _“Inna shalati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil ‘alamin”_. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata.

Di mana posisi iftitah? Di akhir niat, sebelum masuk bacaan inti. Ia berfungsi sebagai puncak penyerahan diri.

Bung Karno menyusun pidato 1 Juni dengan logika yang mirip. Setelah bicara kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan, semua itu ia persembahkan ke Tuhan sebagai tujuan akhir. Ini Tauhid Rububiyah. Tuhan sebagai klimaks spiritual.

Ini bukan _qiyas_ fiqih. Ini tamsil untuk menunjukkan keluwesan logika tauhid. Boleh di depan sebagai pembuka, pun dapat di belakang sebagai tujuan. Soekarno 1 Juni dan PPKI 18 Agustus sama-sama _lillahi ta’ala_. Yang beda hanya panggungnya.

3. Susana Kebatinan: Kenapa Allah Pindah Tempat?

Kalau esensinya sama, kenapa urutannya beda? Karena susana kebatinan dua panggung itu tidak sama.

Ini akan saya geledah melalui spektrum historiografika.

Panggung 1 Juni 1945: Pidato Tanpa Teks

1. *Susana Politik*: BPUPKI sidang calon negara. Indonesia belum ada. Pesertanya belum merasa “satu bangsa”. Masih ada faksi Islam, Kristen, Nasionalis, Komunis. Soekarno yang membaca ruangan sadar: kalau buka pidato dengan “Ketuhanan”, forum langsung pecah debat “Tuhan yang mana?”. Ia butuh lem perekat dulu. Ia jual “Kebangsaan” sebagai kalimat pembuka. Ini strategi negarawan.

2. Susana Retorika: Pidato tanpa teks membuat urutan lahir dari kebutuhan audiens. Soekarno test ombak. Ia ajukan pertanyaan pemersatu dulu. “Ketuhanan” ditaruh akhir sebagai penutup sakral. Gaya pewayangan: dari dunia ke akhirat.

Panggung 18 Agustus 1945: Meja Kompromi

1. Susana Politik: Indonesia sudah diproklamasikan. “Kita” sudah jadi. Tantangannya: jangan sampai pecah karena 7 kata Piagam Jakarta. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, dan tokoh Indonesia Timur lobi semalam suntuk. Hasilnya: 7 kata dicoret, tapi “Ketuhanan” tetap di sila pertama sebagai kompromi.

2. *Susana Hukum*: Ini sidang mengesahkan UUD. Logika hukum menuntut norma paling fundamental ditaruh di atas. Maka Tuhan naik ke sila pertama.

Jadi 1 Juni adalah strategi persatuan lewat orasi. 18 Agustus adalah hasil kompromi kenegaraan lewat hukum. Dua-duanya lahir dari kebutuhan zaman yang berbeda.

4. Historiografika: Siapa yang Mematikan Lampu Panggung 1 Juni?

Kalau dua-duanya sah, kenapa narasi sejarah kita sering berat sebelah? Kenapa 1 Juni sempat hilang 32 tahun? Di sinilah “menuju historiografika” di judul tulisan ini dibuktikan.

1. Historiografi Orde Lama : 1 Juni disakralkan. Soekarno sentris. Tapi drama 7 kata dikaburkan demi stabilitas.

2. Historiografi Orde Baru: 1 Juni ditenggelamkan. Diganti Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Alasannya politis. 1 Juni terlalu mengingatkan pada Soekarno, pada “Tuhan di sila 5”, dan pada konflik 7 kata. Orba butuh Pancasila versi tunggal, steril: Ketuhanan di sila 1. Lahirlah P4. Sejarah ditulis untuk melegitimasi kuasa.

3. Historiografi Reformasi: 1 Juni dihidupkan lagi tahun 2016. Upaya rekonsiliasi. Tapi buku teks masih malu-malu bicara pergeseran urutan dan lobi 7 kata. Karena isu ini sensitif.

Maka perdebatan “Sila Ketuhanan nomor berapa” bukan perdebatan tauhid. Ini perdebatan historiografi. Yang berbahaya bukan beda urutannya. Yang berbahaya adalah pembungkaman terhadap proses lahirnya urutan itu. Karena dengan menyembunyikan proses, kita menyembunyikan fakta bahwa Pancasila lahir dari perdebatan, negosiasi, darah, nanah dan air mata.

Penutup: Merayakan Gagasan, Bukan Hanya Pasal

Hari Lahir Pancasila memperingati sebuah peristiwa pidato, bukan peristiwa pengesahan pasal. Kita merayakan lahirnya gagasan di panggung 1 Juni, yang kemudian disempurnakan menjadi norma hukum di meja 18 Agustus.

Perbedaan keduanya bukan cacat. Ia akta otentik bahwa Pancasila lahir dari pergulatan manusia Indonesia. Dari orasi yang membaca ruangan, dan dari kompromi yang menyelamatkan republik.

Tugas historiografika adalah memastikan kedua panggung itu lampunya tetap menyala. Agar kita ingat: Ketuhanan, mau di sila pertama atau kelima, tetap _lillahi ta’ala_. Dan persatuan Indonesia lahir karena keiklhlasan serta kejujuran pada sejarahnya.

Penulis adalah Dosen Hukum di UNTAD

Jakarta, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian PPN/Bappenas di Menara Bappenas Jakarta, sebagai tindak lanjut pertemuan awal Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Januari 2026.

Audiensi tersebut membahas percepatan dukungan pembiayaan terhadap sejumlah Proyek Strategis Daerah Sulawesi Tengah yang meliputi hilirisasi kelapa dalam, pengembangan tuna-cakalang-tongkol (TCT), wisata bahari, dan pengembangan rumput laut, Senin 18 Mei 2026.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Sukmo Harsono, Tenaga Ahli Menteri Frans B.M. Dabukke, serta Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho. Hadir pula para kepala daerah dan jajaran perangkat daerah dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, dan Donggala, bersama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam paparannya, Wagub menegaskan bahwa proyek-proyek strategis tersebut merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelaksanaan proyek-proyek strategis ini tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah,” ujar dr. Reny Lamadjido.

Menurutnya, audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif terkait mekanisme penganggaran, kebijakan fiskal, serta sinkronisasi usulan proyek daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

“Audiensi ini kami lakukan untuk menindaklanjuti arahan, masukan, dan klarifikasi teknis terkait mekanisme penganggaran dan kesesuaian usulan proyek dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Wagub juga menyampaikan bahwa seluruh usulan proyek strategis yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah tercantum dalam Dokumen RPJMN 2025–2029 sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan telah disinergikan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2025.

“Usulan kami telah memenuhi persyaratan perencanaan pembangunan, sehingga kami berharap dapat diikuti dengan langkah dukungan pembiayaan atau alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memaparkan potensi dan kesiapan sejumlah proyek strategis daerah, di antaranya hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Moutong yang diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga 3,3 kali lipat, serta pengembangan kawasan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol di wilayah Donggala, Parigi Moutong, dan Banggai Laut.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dukungan penuh dari Pemerintah Pusat agar proyek-proyek strategis daerah dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Tengah terhadap pembangunan nasional. (*)

editor; arief

Palu, trustsulteng – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, M.Si melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) Sultanisah menjelaskan, dari total 292 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus Operasi Produksi (OP) di Sulawesi Tengah, tidak seluruhnya mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

Hal itu disampaikan Sultanisah kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Senin 18 Mei 2026.

“Dan tercatat hanya 136 perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C berstatus OP yang mengajukan RKAB. Sebanyak 21 di antaranya masih dalam proses dan 7 perusahaan sudah mendapatkan RKAB,” ujar Sultanisah.

Ia menjelaskan, tujuh perusahaan tambang yang telah mengantongi RKAB tersebut tersebar di tiga kabupaten, masing-masing Kabupaten Donggala sebanyak tiga perusahaan, Kabupaten Morowali dua perusahaan dan Kabupaten Morowali Utara dua perusahaan.

Ketujuh perusahaan tersebut yakni:

PT Rezki Utama Jaya

PT Pasi Wita Aksata

PT Khatulistiwa Mineral and Mining

PT Jasatama Mandiri Sukses

CV Indologo Sejahtera

PT Bosowa Tambang Indonesia

PT Sinar Mutiara Megalithindo

“Jadi bukan tiga perusahaan tambang yang sudah mengantongi RKAB, tetapi ada tujuh perusahaan,” tegas Sultanisah.

Berdasarkan data tersebut, tingkat pengajuan RKAB oleh perusahaan tambang galian C di Sulawesi Tengah masih tergolong rendah. Dari 292 IUP OP yang tercatat, hanya sekitar 46 persen perusahaan yang mengajukan RKAB. Sementara perusahaan yang telah memperoleh persetujuan RKAB baru sekitar lima persen dari total pengajuan.

Kondisi ini menunjukkan masih banyak perusahaan tambang yang belum melengkapi kewajiban administrasi operasionalnya. Padahal RKAB merupakan syarat penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi pertambangan karena berkaitan dengan legalitas operasi, pengawasan produksi, hingga penerimaan daerah.

Di sisi lain, proses evaluasi RKAB yang masih berjalan terhadap 21 perusahaan mengindikasikan pemerintah daerah melalui Dinas ESDM tetap melakukan verifikasi administrasi dan teknis sebelum memberikan persetujuan akhir terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026, dinamika pemilihan Ketua Kadin Sulteng mulai menghangat. Hingga saat ini, tercatat tiga bakal calon ketua telah resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia, menandai dimulainya kontestasi menuju kepemimpinan baru organisasi pengusaha terbesar di daerah tersebut.

Di tengah proses tersebut, dukungan dari berbagai kalangan pelaku usaha terus bermunculan. Salah satunya datang dari I Gede Yogantara, yang akrab disapa Kang Yoga, Direktur Tour and Travel TEGUHJAYA88 sekaligus pelaku usaha komoditas kelapa, arang, dan kopra. Kang Yoga secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Gufran Ahmad untuk memimpin Kadin Sulawesi Tengah ke depan.

Menurut Kang Yoga, sosok Gufran Ahmad dinilai memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan dunia usaha di Sulawesi Tengah yang semakin kompleks dan kompetitif.
“Sulawesi Tengah membutuhkan pemimpin Kadin yang mampu menjadi jembatan berbagai kepentingan pengusaha, baik skala besar, menengah, maupun pelaku UMKM. Saya melihat figur Gufran memiliki kemampuan itu,” ujarnya.

Setidaknya, ada tiga alasan utama yang menjadi dasar dukungan tersebut.
Pertama, kemampuan memediasi kepentingan pengusaha.
Di tengah beragam sektor usaha yang berkembang di Sulawesi Tengah—mulai dari pertambangan, perkebunan, pariwisata, hingga perdagangan komoditas—dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan bersama di hadapan pemerintah maupun investor. Gufran dinilai memiliki kapasitas komunikasi dan jejaring yang cukup untuk menjalankan fungsi strategis tersebut.

Kedua, memberikan pengayoman kepada pengusaha muda.
Kehadiran pemimpin Kadin yang terbuka terhadap regenerasi menjadi kebutuhan mendesak. Banyak pengusaha muda dan pelaku UMKM berharap organisasi ini tidak hanya menjadi ruang elite bisnis, tetapi juga wadah pembinaan, pendampingan, serta akselerasi bagi generasi baru pelaku usaha lokal.

“Pengusaha muda membutuhkan figur yang bisa menjadi mentor sekaligus pelindung dalam menghadapi tantangan usaha. Harapan itu kami titipkan kepada Gufran Ahmad,” kata Kang Yoga.
Ketiga, pengalaman nasional untuk mendorong Sulteng sebagai pusat ekspor komoditas.

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Sulawesi Tengah memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat eksportir komoditas unggulan nasional, termasuk kelapa, kopra, arang, dan produk turunan lainnya. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan pemimpin dengan pengalaman dan jaringan nasional agar akses pasar global semakin terbuka.

Menurut Kang Yoga, pengalaman dan relasi nasional yang dimiliki Gufran menjadi modal penting untuk membawa Kadin Sulteng lebih progresif dan adaptif terhadap tantangan ekonomi global.
Dukungan serupa juga disebut datang dari banyak kalangan pengusaha muda serta pelaku UMKM yang menaruh harapan besar agar kepemimpinan Kadin ke depan mampu melahirkan ekosistem usaha yang inklusif, kompetitif, dan berorientasi ekspor.

Muprov VIII Kadin Sulteng pun dipandang bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan momentum strategis menentukan arah pembangunan ekonomi daerah melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
Siapa pun yang terpilih nantinya, harapan besar tertuju pada lahirnya kepemimpinan yang mampu menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dan pusat perdagangan komoditas unggulan di kawasan timur Indonesia. (*)

editor: yusrin eLbanna