Uncategorized

Morut, trustsulteng – Aroma tajam limbah medis seharusnya tak lagi menjadi persoalan serius di rumah sakit modern. Namun di RSUD Kolonodale, alat pemusnah limbah medis berupa insinerator yang dibeli dengan anggaran ratusan juta rupiah justru tak pernah benar-benar berfungsi. Kini, proyek pengadaan tahun 2017 itu menjadi pintu masuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Morowali Utara.

Proyek bernilai Rp710 juta tersebut diduga bermasalah setelah alat yang dibeli tidak dapat difungsikan dan mangkrak bertahun-tahun. Padahal, insinerator merupakan fasilitas vital dalam pengelolaan limbah medis berbahaya.

Kasus ini resmi memasuki babak baru pada awal Maret 2026. Kepala Kejari Morowali Utara, Eko Yusristianto, mengungkapkan bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Langkah itu didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-03/P.2.21/Fd.1/02/2026 tertanggal 23 Februari 2026. Setelah penyelidik menemukan indikasi kuat adanya peristiwa pidana, status perkara dinaikkan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-03/P.2.21/Fd.1/03/2026 tertanggal 3 Maret 2026.

“Peningkatan status ini menunjukkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup,” ujar Eko. Ia menegaskan komitmennya untuk mengusut dugaan korupsi tersebut secara profesional dan objektif.

Eko juga mengingatkan semua pihak, termasuk para saksi, agar tidak menghambat proses hukum yang tengah berjalan.

Enam Saksi Sudah Diperiksa

Kepala Seksi Intelijen Kejari Morowali Utara, Muh Faizal Al Fitra, menyebut penyidik telah memanggil enam orang saksi untuk dimintai keterangan.

“Untuk sementara sudah enam saksi dimintai keterangan terkait pengadaan alat insinerator RSUD Kolonodale,” ujarnya.

Belum diungkap siapa saja yang telah diperiksa, namun sumber internal menyebut pemeriksaan mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga serah terima barang.

Proyek 2017 dan Pergantian Kepemimpinan

Pengadaan insinerator tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2017. Sejak saat itu hingga 2026, RSUD Kolonodale telah dipimpin empat direktur yakni Delnan Launde, I Made Pujawan, Adriayanto Bagenda, dan kini Sherly Pede.

Pergantian kepemimpinan ini menjadi salah satu aspek yang kemungkinan akan ditelusuri penyidik, terutama terkait tanggung jawab administratif dan teknis atas pengadaan dan pemanfaatan alat tersebut.

Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa alat senilai Rp710 juta itu bisa lolos pengadaan jika pada akhirnya tidak dapat difungsikan. Apakah terdapat kesalahan spesifikasi? Mark-up harga? Atau dugaan rekayasa dalam proses tender?

Mangkraknya insinerator bukan sekadar soal kerugian keuangan negara. Dampaknya bisa lebih luas: pengelolaan limbah medis yang tidak optimal berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Dalam standar pelayanan rumah sakit, insinerator berfungsi memusnahkan limbah infeksius seperti jarum suntik, perban bekas, hingga sisa jaringan medis. Jika alat tersebut tak berfungsi, rumah sakit harus mencari alternatif pengelolaan limbah, yang tentu berdampak pada biaya operasional tambahan.

Pertanyaan publik pun mengemuka: selama hampir satu dekade alat itu tak difungsikan, bagaimana pengelolaan limbah medis RSUD Kolonodale dilakukan?

Menanti Penetapan Tersangka

Dengan status penyidikan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan lebih luas, termasuk melakukan penyitaan dokumen, pemeriksaan ahli, hingga membuka peluang penetapan tersangka.

Kasus ini menjadi ujian komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Proyek bernilai ratusan juta rupiah mungkin terlihat kecil dibanding perkara besar di tingkat nasional, tetapi bagi masyarakat Morowali Utara, angka tersebut bukan jumlah yang sedikit.

Kejari Morowali Utara memastikan proses hukum akan berjalan transparan. “Kami akan mengusut tuntas,” tegas Eko.

Kini publik menanti: siapa yang harus bertanggung jawab atas insinerator Rp710 juta yang tak pernah benar-benar bekerja(*)

dirangkum dari berbagai sumber

Palu, trustsulteng – Polemik terkait masa jabatan kepengurusan Kadin Sulawesi Tengah (Sulteng) di bawah kepemimpinan M. Nur Rahmatu akhirnya menemui kejelasan. Revisi Surat Keputusan (SK) kepengurusan tercatat berakhir pada 22 Februari 2026, sementara Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII dijadwalkan berlangsung pada 27–29 Maret 2026.

Secara administratif, masa kepengurusan memang telah berakhir. Namun, dinamika internal organisasi dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) memberikan ruang solusi konstitusional atas situasi tersebut.

Direktur Eksekutif Kadin Sulawesi Tengah, Mansyur Ba’di, menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART, musyawarah di setiap tingkatan Kadin dapat dipercepat dua bulan sebelum masa kepengurusan berakhir. Sebaliknya, apabila terjadi keterlambatan, pelaksanaannya masih dimungkinkan paling lambat dua bulan setelah masa jabatan berakhir.
“Artinya, jadwal Muprov yang direncanakan akhir Maret masih berada dalam koridor aturan organisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, surat permohonan perpanjangan SK kepengurusan telah dilayangkan ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia). Namun hingga kini, surat tersebut belum memperoleh balasan resmi.
Mansyur menegaskan bahwa permohonan tersebut sejatinya bersifat antisipatif, guna menghindari potensi benturan jadwal Ketua Umum Kadin Indonesia dengan agenda lain.

“Setelah konsultasi, kemungkinan besar SK perpanjangan tidak akan diterbitkan karena jadwal yang kami usulkan, yakni rentang 8 hingga 29 Maret 2026, sangat memungkinkan untuk dipenuhi,” jelasnya.

Dengan demikian, secara substansi tidak terdapat hambatan organisatoris untuk tetap melaksanakan Muprov VIII sesuai jadwal yang telah dikomunikasikan.

Perspektif Dewan Pertimbangan
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sulawesi Tengah, Jemmy Hosan, turut membenarkan bahwa pelaksanaan Muprov maupun Musyawarah Kota/Kabupaten (Muskot/Muskab) dapat mengalami penundaan dalam batas waktu tertentu, dengan alasan yang tepat dan atas persetujuan Kadin Indonesia.

Ia menyebut, penundaan dimungkinkan dalam rentang waktu sekitar 30 hari, sepanjang mekanisme organisasi dipenuhi.

Lebih jauh, Jemmy menilai bahwa perpanjangan SK tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, meskipun secara administratif akan lebih baik jika demikian.
“Saya berpendapat sudah ada komunikasi melalui sambungan telepon antara Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Umum Kadin Sulteng. Dari komunikasi itu, sudah ada keputusan bahwa Muprov akan dilaksanakan pada 27–29 Maret 2026,” ungkapnya.

Dengan adanya komunikasi lintas tingkatan dan merujuk pada ketentuan AD/ART, pelaksanaan Muprov VIII kini dinilai memiliki dasar yang jelas dan sah secara organisatoris.

Polemik yang sempat mencuat terkait kekosongan masa jabatan pun mereda, seiring kepastian jadwal pelaksanaan forum tertinggi Kadin di tingkat provinsi tersebut.
Muprov VIII nantinya akan menjadi momentum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan Kadin Sulawesi Tengah ke depan, sekaligus memastikan kesinambungan peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha dan investasi di Sulawesi Tengah. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido serta Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, memimpin langsung rapat persiapan Buka Puasa Nambaso yang akan digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, pada 6 Maret 2026.

Kegiatan ini dirancang bukan sekadar agenda buka puasa bersama, tetapi menjadi momentum besar yang menggabungkan edukasi, pencegahan narkoba, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa Buka Puasa Nambaso akan diawali dengan penyuluhan bahaya narkoba yang melibatkan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sedikitnya 5.000 siswa SMK dari sekitar 57 sekolah direncanakan hadir mengikuti kegiatan edukatif tersebut.

Selain pelajar, sekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan dilibatkan, bersama masyarakat umum dari berbagai latar belakang.

“Ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga edukasi dan pembinaan generasi muda agar terhindar dari narkoba,” tegas Gubernur.

Pelaksanaan Buka Puasa Nambaso akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemprov Sulteng juga secara khusus memberdayakan UMKM Kota Palu. Gerobak UMKM akan disusun rapi sepanjang Jalan Sam Ratulangi yang rencananya ditutup sementara saat acara berlangsung. Setiap gerobak diwajibkan menyiapkan minimal 100 porsi makanan, sehingga ribuan masyarakat dapat menikmati hidangan berbuka puasa secara gratis.

“Masyarakat bebas memilih menu yang disukai. Ini juga bentuk keberpihakan kita pada UMKM lokal,” ujar Gubernur.

Buka Puasa Nambaso bersifat inklusif dan terbuka untuk seluruh masyarakat, tidak terbatas pada umat Muslim. Untuk pembatal puasa, panitia akan menyiapkan air minum dan kurma, sementara makanan utama disediakan oleh UMKM dan para donatur.

Gubernur Anwar Hafid juga memastikan kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah,TNI DAN Polri, perbankan, dunia usaha, hingga masyarakat umum.

“Bersedekah di tengah keterbatasan justru pahalanya lebih besar. Ini bukan soal besar kecilnya, tapi keikhlasan,” kata Anwar Hafid.

Sholat Maghrib berjamaah akan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dengan pengaturan khusus, termasuk penyediaan terpal dan tempat wudhu yang memadai. Dukungan armada pemadam kebakaran dan mobil tangki air disiapkan untuk memastikan kenyamanan jamaah.

Buka Puasa Nambaso dirancang terbuka untuk seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama. Panitia akan menyiapkan fasilitas sholat Maghrib berjamaah yang representatif di halaman Kantor Gubernur, lengkap dengan tempat wudhu dan pengamanan yang memadai.

Kegiatan ini akan dikomandani langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Ketua Panitia, dengan seluruh OPD diwajibkan berperan aktif sesuai tugas masing-masing. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin dan membuka secara langsung Rapat Koordinasi Peningkatan Kepatuhan Norma Penggunaan Tenaga Kerja yang digelar di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa 3 Maret 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Donny K. Budjang, serta perwakilan perusahaan dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penguatan kepatuhan norma ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Sejak awal saya menjadi gubernur, saya ingin memastikan bahwa kawasan industri di Sulawesi Tengah tumbuh sebagai motor ekonomi yang sehat, tertib, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat agar berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara komprehensif melalui koordinasi dan kewenangan daerah, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Upaya tersebut, menurutnya, telah mendorong perbaikan signifikan, termasuk dalam aspek perizinan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah, melalui komunikasi yang baik dengan kementerian terkait, banyak persoalan yang sebelumnya menghambat kini dapat diselesaikan. Prinsipnya, semua kegiatan usaha harus berjalan secara legal, tertib, dan memberikan rasa aman, baik bagi tenaga kerja maupun bagi investor,” katanya.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja dalam menciptakan iklim kerja yang aman dan produktif. Ia menyebut bahwa kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus menjadi perhatian bersama, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam melindungi tenaga kerja.

“Kita ingin tenaga kerja kita bekerja dengan nyaman dan aman. Pemerintah hadir bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan nama baik daerah tetap terjaga,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang aman dan terpercaya.(*)

editor: arief

Poso, trustsulteng – Pemerintah Kabupaten Poso menggelar Upacara Peringatan HUT ke-131 di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Poso. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dan Komandan Upacara dipercayakan kepada Fikri Marjun, S.STP., M.Si, Senin 2 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan bagi kemajuan daerah. Gubernur juga menambahkan bahwa peringatan ini harus menjadi energi baru untuk mendorong kemajuan daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan Dirgahayu ke-131 Kota Poso. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat atas perjalanan panjang pembangunan yang telah ditempuh dengan penuh kerja keras, komitmen, dan kebersamaan seluruh masyarakat. Semoga Poso terus tumbuh sebagai daerah yang maju, aman, dan sejahtera.”

Menurut Gubernur, sebagai salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah, Poso memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

“Sebagai salah satu kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah, Poso memiliki potensi yang luar biasa. Kekayaan alamnya, mulai dari Danau Poso yang menjadi salah satu danau terdalam di Indonesia, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi pariwisata dan energi, merupakan modal besar untuk terus berkembang dan berdaya saing”, terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kabupaten Poso dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 meningkat menjadi 74,55 dari 73,65 pada 2024, yang menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat terus membaik.

Di bidang kesejahteraan sosial, angka kemiskinan turun signifikan dari 14,23% pada 2024 menjadi 12,90% pada 2025, atau berkurang dari 39,63 ribu jiwa menjadi 36,49 ribu jiwa. Penurunan ini mencerminkan kerja keras semua pihak dalam memperluas akses ekonomi dan perlindungan sosial.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif stabil dan cenderung menurun, yakni 1,67% pada 2023, naik menjadi 1,77% pada 2024, lalu kembali turun menjadi 1,76% pada 2025.

Gubernur juga menegaskan tiga hal pokok yang menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pertama, menjadikan data sebagai sumber dalam perencanaan pembangunan, karena hanya dengan data yang akurat anggaran dapat digunakan secara efektif dan program tepat sasaran.

Kedua, mengedepankan inovasi agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat di setiap perangkat daerah, sekecil apa pun. dan ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu mengedepankan jiwa keikhlasan.

Upacara HUT ke-131 Kota Poso turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman, SH, Anggota DPR RI Elen Esther Pelealu, Anggota DPD RI Febrianti Inkiriwang, S.Si., APT, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ny. Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, Para Bupati se-Sulawesi.

Unsur TNI/Polri, Para ASN, Siswa/Siswi, Tokoh Adat, Camat, Kepala Desa, serta Tokoh Masyarakat. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah 2026, muncul perdebatan internal terkait keabsahan sejumlah keputusan organisasi. Isu yang mencuat meliputi jumlah kehadiran dalam rapat pembentukan panitia, besaran kontribusi bakal calon ketua, hingga status legitimasi kepengurusan yang disebut berakhir pada 28 Februari 2026.

Redaksi menghimpun informasi dan meminta konfirmasi dari sejumlah pihak yang disebut dalam polemik ini.

Rapat Pembentukan OC dan SC Dipersoalkan

Rapat pembentukan Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) Musprov disebut hanya dihadiri sekitar 9–10 orang pengurus, dari total 109 orang berdasarkan revisi SK kepengurusan pasca pemecatan 23 anggota.

Sebagian pengurus mempertanyakan apakah jumlah tersebut memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.

Mantan Ketua Kadin Donggala, Ahwan Ahmad, saat dikonfirmasi, menyampaikan pandangannya: “Saya melihat ada potensi persoalan administratif jika keputusan strategis seperti pembentukan OC dan SC serta penetapan kontribusi calon ketua diputuskan tanpa keterwakilan yang memadai. Organisasi sebesar Kadin harus sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari,” ujarnya.

Ahwan menegaskan dirinya tidak dalam posisi menghambat Musprov, namun mendorong agar seluruh proses dilakukan sesuai aturan organisasi.

Pihak Rapat: Proses Dinilai Sesuai Mekanisme

Sementara itu, salah satu pengurus aktif yang hadir dalam rapat pembentukan OC dan SC, Mansyur Ba’di, menyatakan bahwa forum tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan resmi.

“Undangan sudah disampaikan kepada pengurus. Yang hadir adalah mereka yang merespons. Rapat tetap berjalan karena agenda Musprov harus dipersiapkan. Kami tidak dalam kapasitas membuat kebijakan pribadi, semua dibahas dalam forum,” kata Mansyur.

Terkait sorotan publik, Mansyur menyebut dirinya lebih berperan pada aspek administrasi.

“Saya lebih banyak membantu pengelolaan administrasi. Soal kebijakan strategis tentu diputuskan pimpinan dan forum,” tambahnya.

Kontribusi Rp200–400 Juta Jadi Perdebatan

Keputusan lain yang menuai perhatian adalah penetapan kontribusi bakal calon Ketua Kadin, yakni Rp200 juta saat pengambilan formulir dan Rp400 juta saat pengembalian formulir.

Sebagian kalangan menilai angka tersebut terlalu tinggi dan berpotensi membatasi partisipasi.

“Kalau memang ada kebutuhan anggaran Musprov, tentu harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa biaya itu menjadi penghalang partisipasi atau diputuskan tanpa dasar yang kuat.” sorot Ahwan.

Di sisi lain, sumber internal pengurus yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kontribusi tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan Musprov.

“Setiap pelaksanaan Musprov membutuhkan biaya besar. Kontribusi calon adalah praktik yang juga terjadi di daerah lain. Namun tentu mekanismenya harus sesuai aturan,” ujarnya.

Status Kepengurusan dan Isu Demisioner

Polemik juga menyentuh status kepengurusan yang disebut berakhir pada 28 Februari 2026. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kadin Sulawesi Tengah telah menyurati Kadin Pusat untuk meminta perpanjangan SK, namun belum menerima balasan resmi.

Sebagian pengurus menilai bahwa jika masa jabatan telah berakhir dan belum ada SK perpanjangan, maka ketua berstatus demisioner dan hanya dapat bertindak sebagai caretaker.

Menanggapi hal ini, pengurus yang terlibat dalam persiapan Musprov menyatakan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi organisasi sembari menunggu respons resmi dari pusat.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Kadin Pusat dan diminta segera membuka pendaftaran calon Ketua pada awal Maret. Itu yang kami tindak lanjuti. Jadi kami tidak berjalan tanpa koordinasi,” ujar salah satu pengurus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan tertulis dari Kadin Pusat terkait status perpanjangan SK tersebut.

Pengamat tata kelola organisasi yang dimintai pendapatnya menyebut bahwa inti persoalan terletak pada transparansi dan kepastian hukum internal.

Menurutnya, dua hal krusial perlu dipastikan: Apakah rapat telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai AD/ART. Apakah kewenangan penandatanganan administrasi masih sah secara hukum organisasi.

“Jika dua aspek itu jelas dan terdokumentasi, maka potensi gugatan dapat diminimalkan. Jika tidak, hasil Musprov berisiko dipersoalkan,” ujarnya.

Menjaga Marwah Organisasi

Sejumlah pengurus berharap polemik ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Mereka menilai Musprov seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan perpecahan.

“Saya tidak ingin organisasi ini dirugikan. Justru karena peduli, saya menyampaikan catatan. Lebih baik kita benahi sekarang daripada bermasalah di belakang hari,” kritik Ahwan Ahmad.

Sementara pihak pengurus yang tengah mempersiapkan Musprov menekankan komitmen untuk tetap melaksanakan tahapan sesuai jadwal, dengan membuka ruang klarifikasi kepada seluruh anggota.

Di tengah dinamika tersebut, publik dunia usaha menanti kepastian bahwa proses Musprov Kadin Sulawesi Tengah 2026 berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi.

Karena pada akhirnya, legitimasi bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi bagaimana proses itu dijalankan.(*)

editor: yusrin eLbanna

OPINI REDAKSI

Polemik pemecatan 23 anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kadin Sulawesi Tengah menjadi penanda bahwa dinamika internal organisasi pengusaha itu tengah berada dalam fase paling panas.

Akar persoalan bermula dari gerakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan M. Nur Rahmatu sebagai ketua. Respons atas gerakan tersebut bukanlah ruang dialog, melainkan sanksi tegas berupa pemecatan.

Pernyataan salah satu anggota yang dipecat—yang menyebut rekonsiliasi sebagai tindakan memalukan—menggambarkan betapa dalam jurang perpecahan yang terjadi. Dalam tradisi organisasi, mosi tidak percaya adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap legitimasi kepemimpinan. Ia bukan sekadar kritik biasa, melainkan deklarasi sikap politik. Ketika langkah itu gagal dan berujung pemecatan, wajar jika rekonsiliasi dipandang sebagai inkonsistensi oleh pihak yang sejak awal memilih jalur konfrontasi.

Di sisi lain, keputusan pemecatan dapat dimaknai sebagai strategi konsolidasi kekuasaan. Kepemimpinan yang merasa digoyang tentu berkepentingan menjaga stabilitas dan otoritas. Namun langkah keras semacam ini selalu memiliki konsekuensi: risiko polarisasi yang semakin tajam dan terbentuknya poros baru di luar struktur resmi.

Apalagi, momentum ini berdekatan dengan agenda pendaftaran pemilihan Kadin Sulteng yang dijadwalkan dimulai 8 Maret 2026. Konflik yang belum reda berpotensi menjelma menjadi pertarungan terbuka dalam kontestasi kepemimpinan mendatang.

Saran untuk membangun poros baru bukan sekadar wacana, melainkan sinyal bahwa pertarungan belum selesai.

Yang menjadi taruhan bukan hanya kursi ketua, tetapi kredibilitas kelembagaan. Sebagai representasi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah daerah, Kadin Sulteng dituntut menunjukkan kematangan berdemokrasi di internalnya.

Jika konflik elite berlarut-larut, yang terdampak bukan hanya individu atau kelompok, melainkan juga citra organisasi dan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, polemik ini menjadi ujian: apakah Kadin Sulteng akan memilih jalan konsolidasi eksklusif dengan risiko fragmentasi, atau menemukan format kompetisi yang sehat menuju suksesi 2026.

Demokrasi internal memang kerap berisik, tetapi ia seharusnya tetap bermuara pada penguatan institusi—bukan sekadar adu kuat antar faksi. (*)

Donggala, trustsulteng – Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menilai salah satu penghambat bagi penurunan angka kemiskinan Sulawesi Tengah adalah masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditempati masyarakat.

Oleh karena itu, perbaikan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni tegas gubernur adalah prioritas pertama dalam rangka pengentasan kemiskinan.

“Kalau mau selesaikan kemiskinan, pertama perbaiki dulu rumahnya,” tegas Gubernur Anwar Hafid saat membuka Rapat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Donggala di Kantor Bupati Donggala, Jum’at 27 Pebruari 2026.

Dalam forum konsolidasi ini, gubernur memaparkan bahwa dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat 4846 KK kategori miskin ekstrem di Donggala yang harus dientaskan.

Dari jumlah tersebut, ia meminta agar dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) untuk mengidentifikasi KK yang tinggal di RTLH, sebagai dasar intervensi program pengentasan kemiskinan lewat bedah rumah.

“Ini yang harus kita kerjakan pertama untuk menyelesaikan kemiskinan,” lanjutnya dengan menjadikan Donggala sebagai pilot project bagi kabupaten lain di Sulteng dalam transformasi RTLH menjadi Rumah Layak Huni.

Selain fokus pada penanganan RTLH, Gubernur Anwar Hafid juga mendorong agar Pemerintah Donggala dan jajarannya konsisten menggunakan DTSEN dalam perencanaan pembangunan berbasis data agar setiap program berjalan efektif dan efisien.

Melalui rapat kerja daerah ke kabupaten dengan membawa seluruh kepala perangkat daerah provinsi, gubernur menegaskan lagi komitmen pemerintah provinsi sebagai supporting system bagi kabupaten.

“Kami datang dengan perangkat daerah supaya kami punya pemahaman mau dibawa ke mana Donggala ini sesuai maunya ibu bupati,” ucap gubernur menjelaskan bahwa program 9 BERANI bisa bersinkronisasi dengan program Pemerintah Kabupaten Donggala.

Sebagai wujud konkrit, di kesempatan tersebut Gubernur Anwar Hafid menyerahkan bantuan pangan berupa 25 ton beras secara simbolis kepada Bupati Donggala Vera Laruni untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Rapat kerja daerah turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, perangkat daerah kabupaten dan unsur forkopimda Donggala.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Polemik pemecatan 23 anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah terus bergulir. Sejumlah anggota yang diberhentikan menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Para anggota yang dipecat kemudian membentuk “Tim 9” sebagai upaya mencari kejelasan dan meminta penanganan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mereka juga menunjuk pengacara Farhat Abbas untuk berkomunikasi dengan Kadin pusat.

Diketahui, pemecatan terhadap 23 anggota tersebut terjadi sekitar November 2025. Hingga kini, keputusan tersebut masih menuai polemik internal di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Salah satu anggota yang dipecat, Hardi D. Yambas, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari kuasa hukum terkait sikap Kadin pusat.

“Kami diberitahu oleh pengacara Pak Farhat Abbas, Kadin pusat meminta rekonsiliasi dengan memasukkan kembali 23 anggota yang dipecat ke dalam struktur Kadin Sulteng,” ujar Hardi saat dikonfirmasi, Minggu 1 Maret 2026.

Sementara itu, Ketua Kadin Sulteng, M. Nur Rahmatu, telah dikonfirmasi media ini pada Senin (2/3/2026) terkait dasar pemecatan 23 anggota tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan hanya membaca pesan konfirmasi tanpa memberikan tanggapan, penjelasan, maupun klarifikasi resmi.

Media ini juga memperoleh informasi bahwa 23 anggota yang dipecat dijadwalkan akan menggelar pertemuan hari ini guna menindaklanjuti hasil keputusan Kadin pusat. Sebelumnya, mereka telah mengadakan pertemuan dalam acara buka puasa bersama di salah satu hotel di Kota Palu sebagai bagian dari konsolidasi internal.

Berikut sebagian nama anggota Kadin Sulteng yang dipecat:
Hardy D. Yambas, Toni Mangitung, Syamsurizal Labadjo, Arifin Sunusi, Kartini Malarangan, Idrus Hadado, Ruslan Wanurung, Syamsuddin Makka, Ikhsan Patalau, Wahyudin Gagaramsu, Inda Mutia, Umar Larosi, Iwan Kobaa, Erman, Sumarno Wahab, Sudirman, Ince Rahma Borahima, Ema Asmawati, Syamsul.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi tertulis dari pengurus Kadin Sulteng terkait polemik tersebut. Pihak anggota yang dipecat berharap Kadin pusat dapat mengambil langkah tegas demi menjaga soliditas organisasi dan kepastian hukum internal sesuai ketentuan AD/ART yang berlaku. (*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti rumah jabatan Ketua HIPKA Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, Minggu 1 Maret 2026. Sejumlah pengurus dan kader HIPKA Sulawesi Tengah berkumpul dalam agenda buka puasa bersama (bukber), yang tak sekadar menjadi rutinitas Ramadan, tetapi juga momentum konsolidasi organisasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para senior pengurus KAHMI Sulawesi Tengah. Tausiyah menjelang berbuka disampaikan oleh Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, yang mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritualitas di tengah dinamika aktivitas profesional dan usaha.

Di hadapan para kader Hijau Hitam, Ambo Dalle—yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Partai Gerindra—menegaskan bahwa kebersamaan tersebut memiliki makna strategis.

“Ini bukan sekadar rutinitas Ramadan. Ini adalah langkah awal membangun chemistry yang kuat antar-kader Hijau Hitam,” ujar Ambo.

Menurutnya, HIPKA tidak boleh dipahami sebatas wadah berkumpul para alumni HMI yang berprofesi sebagai pengusaha. Lebih dari itu, organisasi ini harus menjadi instrumen penting dalam mengawal proses transisi kader HMI dari dunia aktivisme menuju dunia usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.

“HIPKA lahir dengan tanggung jawab besar untuk mengadvokasi serta mendampingi teman-teman yang memilih jalur pengusaha,” ungkapnya.

Ambo menekankan pentingnya ekosistem yang saling mendukung, mulai dari penguatan jaringan, peningkatan kapasitas, hingga akses permodalan dan kemitraan. Ia berharap HIPKA Sulteng dapat menjadi role model dalam membangun sinergi antara idealisme kader dan profesionalisme dunia usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Ambo juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat tawaran dari BPP HIPKA agar Kota Palu menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPKA mendatang. Jika terealisasi, agenda nasional itu dinilai akan menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi HIPKA Sulteng di tingkat nasional sekaligus mendorong geliat ekonomi daerah.

Buka puasa bersama itu pun berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Di sela-sela canda dan diskusi ringan, para kader lintas generasi mempererat silaturahmi, menegaskan kembali semangat kolektif untuk tumbuh dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Di bulan Ramadan yang sarat makna, HIPKA Sulteng memilih menjadikan kebersamaan sebagai fondasi—bukan hanya untuk memperkuat organisasi, tetapi juga meneguhkan komitmen kader Hijau Hitam dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan bangsa.(*)

editor: omyus