Uncategorized

__SEJUMLAH putusan MK telah berkembang menjadi rujukan dan bahkan menjadi Jurisprudensi karena di dalamnya terkandung temuan hukum yg melahirkan prinsip-prinsip hukum baru dalam Hukum Pemilu, termasuk mengenai putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon peraih suara terbanyak__

Oleh: Frans Manurung

Realita dianulirnya kemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dengan mendiskualifikasi pasangan calon pemenang pemilihan, bukanlah hal baru. Untuk pertama kali MK mendiskualifikasi pasangan calon Pilbub Bengkulu Selatan pada tahun 2008 ketika pasangan calon telah memenangkan kontestasi pemilihan dengan memperoleh suara terbanyak.

Dalam putusan MK Nomor 57/PHPU.VI/2008, pasangan calon, khususnya H.Dirwan Mahmud dinilai telah melanggar asas Pemilu yaitu “JUJUR” yg harus dijunjung tinggi bukan saja oleh penyelenggara, tetapi juga oleh peserta Pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan pelaksanaan Pemilukada di Kab. Bengkulu Selatan telah “cacat juridis” sejak awal. Lalu, MK memerintahkan Pemilukada Kab..Bengkulu Selatan secara keseluruhan harus diulang dgn menyertakan semua calon, selain H.Dirwan Mahmud.

Perdebatan pun berlangsung, ada yang pro dan ada yang kontra.

Namun, sikap MK konsisten. Putusan diskualifikasi masih terus dijatuhkan ketika mengadili hasil Pilkada hingga pada tahun 2020 yang lalu a.l kasus Pilbup Kab.Yalimo.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. PSU ini dilaksanakan karena MK memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John Wilil.

Mahkamah mengambil sikap bahwa pada saat kesalahan atau kelalaian yg terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolerir (intolerable condition), seperti misalnya soal tidak terpenuhinya keabsahan calon, MK tidak akan berdiam diri dan tidak akan membiarkan keadaan menuju pada tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yg sedang berjalan.

Posisi MK sebagai penafsir konstitusi (interpreter of constitution) dan pengawal demokrasi (the guardian of democracy) selain mempunyai wewenang yang luas untuk melakukan rechtsvinding (penemuan hukum). Juga secara historis memang mempunyai kewenangan untuk memperluas kewenangannya mengadili perkara diluar kewenangannya (ultra vires), bahkan mengabulkan apa yg tidak diminta oleh Pemohon.

Lantas, kenapa masih terus nyinyir terhadap permohonan diskualifikasi ?

Jakarta, trustsulteng – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi memperpanjang masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Moh. Rifani, S.Sos., M.Si. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-37 Tahun 2025, yang ditetapkan di Jakarta pada 9 Januari 2025.

Dalam keputusan tersebut, Moh. Rifani akan melanjutkan tugasnya sebagai Pj Bupati Donggala hingga pelantikan kepala daerah definitif.

Keputusan ini menetapkan beberapa kewajiban dan batasan bagi Pj Bupati Donggala selama masa jabatan perpanjangan, antara lain tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, memperoleh hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif, serta menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keputusan ini juga menggarisbawahi pentingnya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah setiap tiga bulan.

Dengan perpanjangan masa jabatan ini, Moh. Rifani diharapkan dapat terus melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Donggala dan memastikan stabilitas pemerintahan hingga pelantikan kepala daerah definitif. **

dikutip dari beberapa sumber

Palu, trustsulteng – Gubernur H.Rusdy Mastura menyambut kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Budiman Sudjatmiko serta Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza didampingi Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryano Lamangkona di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Kamis 16 Januari 2025

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Budiman Sudjatmiko tiba di bandara pukul 06.20 Wita, sementara Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza beserta Sahli Menteri UMKM tiba pukul 06.30 Wita dari Bandara Soekarna Hatta menuju Palu menggunakan pesawat komersial.

Tujuan kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) Budiman Sudjatmiko serta Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza dalam rangka mengukuhkan kepengurusan baru DPW PEKNAS Sulteng periode 2024-2029.

Turut hadir, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Dr.Helmi Kuarta Kusuma P. Rauf,S.I.K,MH, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Deny Gunawan,S.E, Anggota DPRD Prov Sulteng Dandi Adhy Prabowo, Kapolres Palu Deny Abrahams,SH,S.I.K,MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin D.Yambas,M.Si, Kadis Koperasi dan UKM Sisliandy,S.STP,M.Si, Kabid PPM Bappeda Dr.Irwan, Kabid Kominfo Wahyu Agus Pratama, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Rudi Ricardo, Ketua DPW PEKNAS Sulteng Isram Said Lolo.***

Biro Adpim

Palu, trustsulteng – Masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2021-2025, tak lama lagi akan berakhir. 

Sejumlah nama yang dianggap layak untuk menduduki posisi Ketua KONI Sulteng mulai diperbincangkan.

Salah satunya, Moh. Irwan Lapata yang akan segera berakhir jabatannya sebagai Bupati Sigi. Saat ini, Moh Irwan juga sebagai Ketua Pengprov Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Sulteng.

Kemudian ada nama Hidayat Lamakarate yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng. Hidayat saat ini adalah Ketua Pengprov Cabor Renang.

Selain kedua tokoh tersebut, nama lain yang turut jadi perbincangan dan dianggap layak memimpin KONI Sulteng periode 2025-2029 adalah M. Gufron (Ketua Pengprov PBSI), Vera Rompas (Ketua Pengprov Sepak Takraw) dan Husin Alwi (Sekum KONI 2021-2025).

Kelima sosok ini dinilai cukup potensial untuk menduduki posisi Ketua KONI Provinsi Sulteng. Soalnya, mereka semua dianggap telah memiliki pengalaman dan kepedulian tinggi terhadap kemajuan olahraga di Provinsi Sulteng. 

“Lima tokoh ini memang memiliki pengalaman dalam dunia olahraga. Jadi menurut saya, beliau-beliau itu sangat potensial untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua KONI Sulteng yang akan berlangsung dalam tiga bulan ke depan,” kata salah satu sumber di internal Pengurus Besar KONI Sulteng yang enggan disebutkan namanya.

Disebutkan, untuk memajukan dunia olahraga, memang bukan hal yang mudah, sebab perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha dengan para pelaku olahraga.

Supaya proses pembinaan terhadap atlet olahraga di Sulteng nantinya bisa berjalan secara optimal. 

“Dan untuk itu, tentunya diperlukan sosok leader yang kuat dan benar-benar peduli terhadap kemajuan olahraga. Makanya, untuk Ketua KONI Sulteng nanti, harus tokoh yang benar-benar paham, peduli dan siap berkorban materi terhadap dunia olahraga,” ujar salah satu pengurus KONI Sulteng ini.

Sebelumnya, Ketua KONI Sulteng 2021-2025, Nizar Rahmatu mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua KONI Sulteng untuk periode berikutnya, meskipun ia memiliki kesempatan untuk memperpanjang masa jabatannya.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Akhir Tahun 2024 KONI Sulteng, yang berlangsung pada 21-22 Desember 2024, yang dihadiri 52 cabang olahraga serta 10 KONI Kabupaten/Kota di Sulteng.

“Walaupun saya masih punya hak memperpanjang, tapi saya tidak. Insya Allah, kepemimpinan saya akan berakhir pada bulan Juli. Kita tetap akan melaksanakan Musprov sesuai rencana,” ujar Nizar seperti dilansir TrueStorySports.

Ia juga membuka peluang bagi siapa saja yang ingin maju sebagai kandidat Ketua KONI Sulteng periode berikutnya.

Saat itu, Nizar juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai capaian yang dinilai belum maksimal selama masa kepemimpinannya.

“Kalau bicara capaian, tentu saya akui masih banyak kekurangan. Ada hal-hal yang belum bisa kita maksimalkan. Insya Allah, siapa pun yang nanti menjadi Ketua KONI dan melanjutkan dunia olahraga ini dan semangat Pakaroso jangan pernah ditinggalkan,” harapnya. ***

Oleh H. Sofyan Farid Lembah

INI bukan soal banjir bandang di kawasan area tambang Morowali juga bukan soal drama Gubernur dan Sekretaris Provinsi Sulteng, apalagi soal ulasan patah kakinya Nguyen Son striker andalan Vietnam. Ini soal ketenangan. Emosi meletup letup bukan dampak ketidak kesesuaian antara harapan dan fakta. Melainkan belum terbukanya road map jalani awal tahun. Ini soal ketenangan.

Manajemen hati itu harus dikelola secara apik lagi bijaksana. Ada soal perilaku, keterampilan dan proses yang harus terus dimainkan. Tak boleh merasa diri paling hebat, paling pintar, merasa kaya juga merasa paling miskin, merasa paling bahkan juga merasa paling jahat sekalipun.

Perilaku hidup tak boleh disandarkan pada rasa. Itu elemen kecil saja karena persepsi harus didorong menjadi komitmen pencapaian kebahagiaan bersama.

Guru silat yang hebat dia paham soal hakekat kehidupan, lalu etika dunia persilatan dan tata kelola perilaku. Seluruh jurus yang dimiliki harus hemat digunakan disetiap permasalahan yang dikelola. Guru silat harus punya reputasi yang membanggakan dan diakui semua kalangan.

Ketika terjadi pergantian tahun maka semua kalangan memulainya dengan sebuah tebaran kebaikan. Bukan ciptakan konflik konflik yang merugikan statuta seorang guru silat. Datangnya rahmat, rejeki, juga amanah adalah sebuah kepastian.

Allah Sang Maha Mengatur manusia tidak akan menelantarkan hamba hambanya yang punya sikap optimis. Kata kuncinya adalah bersabar dan terus melirik tanda tanda zaman.

Melupakan jatidiri adalah sebuah musibah. Semua road map kehidupan yang tadinya mendekat menjadi terhalang karena dia sendiri yang tidak menghendaki. Padahal Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Bila tidak dimulai dengan Tobatan nasuha maka Januari ini menjadi kelabu bahkan terus menggaung hingga Desember.

Disinilah dibutuhkan ketenangan. Minumlah setiap hari di pembuka pagi secangkir kopi pahit di Warung Kopi agar jalan pertobatan terbuka. Tentu semuanya harus dilakukan setelah ibadah ubudiyah selesai dilakukan.

Ngopi adalah salah satu ibadah muamalah. Disitu akan ditemukan ketenangan. Apalagi hadapi sidang sidang dan keputusan Mahkamah Konstitusi kelak dan kinerja Kluivert yang masih meragukan. *selamat ngopi*

Ampana Januari 2025
SFL – Social Worker

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah daerah yang diikuti seluruh gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia.

Turut mendampingi gubernur, Asisten Administrasi Umum M.Sadly Lesnusa, Inspektur Inspektorat Salim, Karo Organisasi Neng Elly, Analis Kepegawaian BKD Sulteng Tauhid.

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual hybrid dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menpan RB Rini Widyantini dan Kepala BKN Prof. Zudan, pada Rabu 8 Januari 2025.

Rapat ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memastikan sinergi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga Non-ASN pada setiap daerah di Indonesia dapat berjalan tepat waktu.

Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan bahwa pengadaan CASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahap I berjumlah 5.330 formasi P3K, dari jumlah tersebut dinyatakan lulus sebanyak 2.408.

Sementara untuk pengadaan P3K tahap II masih dalam proses pendaftaran sampai dengan 15 Januari 2025 dan diperuntukkan bagi tenaga non ASN yang tidak terdata di BKN dan bekerja min 2 tahun di Pemprov Sulteng.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan surat edaran tentang larangan pengangkatan non ASN di lingkup Pemprov Sulteng.

Salah satu poin utamanya melarang pengangkatan pegawai non ASN untuk mengisi posisi ASN dengan harapan memberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai ASN serta menata kembali organisasi Pemda dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.***

Biro Adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin D.Yambas,M.Si bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah dan Perwakilan Pejabat Pemda Kota Palu turut menerima kunjungan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah RI), di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Kota Palu, Rabu 8 Januari 2025

Berikut agenda kegiatan Wakil Ketua MPR-RI di Sulawesi Tengah antara lain, melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bertempat diruang Kerja Gubernur Sulteng.

Selanjutnya melakukan pertemuan di Kantor Bappeda Provinsi mengenai masyarakat adat Sulawesi Tengah, dilanjutkan kunjungan ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait, Pemantauan pelaksanaan perhitungan dan rekapitulasi suara, Pantauan penetapan hasil pemilihan kepala daerah se-Sulawesi Tengah, Pantauan penggunaan aplikasi sirekap.

Ke esokan harinya (09/01/2025) Rombongan Wakil Ketua MPR-RI meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 24 Kelurahan Boya, Kabupaten Donggala serta melakukan diskusi bersama Masyarakat Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

Turut hadir Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin D.Yambas,M.Si, Forkopimda Sulawesi Tengah, Staf Ahli Gubernur, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Dr. Hj. Rohani Mastura, MSi, Kepala Perwakilan DPD RI Sulawesi Tengah, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri, Karo Hukum Plt. Kepala BKD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.**

Biro Adpim

Palu, trustsulteng – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K, S.H., M.H memimpin serah terima jabatan (sertijab) tiga pejabat utama Polda Sulteng dan tiga Kapolres di Aula Rupatama Polda Sulteng, Kamis 9 Januari 2025.

Rangkaian serah terima jabatan yang dilakukan Kapolda Sulteng itu meliputi, pengukuhan jabatan Kepala Biro Perencanaan, pengukuhan jabatan Penata Kebijakan Madya tk.III Polda Sulteng, sertijab Dirintelkam Polda Sulteng, Kapolresta Palu, Kapolres Morowali Utara dan Kapolres Tolitoli.

Dalam kata sambutannya, Kapolda menerangkan acara ini merupakan rangkaian dari serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan di lingkungan Polda Sulteng yang baru saja kita ikuti bersama

Hal ini sesuai dengan STR Kapolri nomor:ST/2776/XII/KEP/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang mutasi di lingkungan Polri yang mana di dalamnya termasuk beberapa PJU di lingkungan Polda Sulteng, sebutnya

Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang mutasi anggota Polri yang menjelaskan bahwa “mutasi jabatan baik dalam bentuk promosi maupun rotasi, merupakan dinamika organisasi yang menjadi sarana penyegaran, pembinaan personel dan pemenuhan kebutuhan dalam suatu organisasi”, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, jelas Kapolda.

lebih lanjut, mutasi jabatan juga merupakan “langkah strategis untuk memastikan adanya keberlanjutan program dan kesinambungan kinerja organisasi” agar menghasilkan pembaruan ide, gagasan serta perspektif positif guna menghadapi berbagai tantangan tugas polri ke depan yang semakin berat dan kompleks baik dari sisi geopolitik, dari sisi sosial, ekonomi, teknologi, informasi, serta perubahan iklim, yang semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian, tandasnya.

“Selamat bertugas di tempat yang baru, getarkan setiap jengkal tanah yang diinjak dengan hal-hal positif yang dapat dilakukan untuk kebaikan” tutup Kapolda Sulteng

Sementara itu Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono mengungkapkan, adapun pejabat utama yang dikukuhkan adalah Kombes Pol. Edwin Oktavianus Ali, SIK sebagai Karorena dan Kombes Pol. Budhi Batara, SH, SIK, MH sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya tk.III Polda Sulteng.

Sedangkan pejabat utama lain dan Kapolres yang melaksanakan serah terima jabatan adalah :

1. Kombes Pol. Anggara Nasution, SH, SIK, MM menyerahkan tugas dan Jabatan Dirintelkam kepada penggantinya Kombes Pol. Andi Aditya Sakti, SIK,
2. Kombes Pol. Barliansyah, SIK, MH menyerahkan tugas dan jabatan Kapolresta Palu kepada penggantinya Kombes Pol. Deny Abrahams, SH, SIK, MH.
3. AKBP Bambang Herkamto, SH, MH menyerahkan tugas dan jabatan Kapolres Tolitoli kepada penggantinya AKBP Wayan Wyracana Aryawan, SIK
4. AKBP Imam Wijayanto, SIK, MH menyerahkan tugas dan jabatan Kapolres Morowali Utara kepada penggantinya AKBP Reza Khomeni, SIK. **

Palu, trustsulteng – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) menekankan pentingnya profesionalisme Satuan Pengamanan (Satpam), dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Satpam sebagai mitra Polri memiliki peran penting dalam memelihara dan menjaga Kambtibmas,” kata Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Sulteng Kombes Pol Sirajuddin Ramly di Palu, Rabu 8 Januari 2025.

Penegasan itu disampaikan Sirajuddin saat membacakan sambutan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 Satpam di Aula Torabelo Polresta Palu.

Dia menekankan Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga Kamtibmas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, dibandingkan luas wilayah dan tantangan yang dihadapi. Lanjut dia, pentingnya profesionalisme, peningkatan kompetensi, serta kemitraan dengan Polri dan masyarakat, khususnya di era digital saat ini.

Sejarah pembentukan Satpam bermula dari inisiatif Jenderal Polisi (Purn) Profesor Awaloedin Djamin yang melakukan penelitian dan studi banding untuk membentuk pengamanan swakarsa berbasis partisipasi masyarakat. Hasilnya, pada tanggal 30 Desember 1980, Satpam resmi dibentuk melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/126/XII/1980.

Lanjut dia, keberadaan Satpam sebagai bagian dari pengamanan swakarsa diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sebagai bentuk pemuliaan profesi Satpam, Polri juga menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang mengatur tugas dan wewenang Satpam.

Selain itu, Polri terus meningkatkan profesionalisme Satpam melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan kurikulum pelatihan Satpam yang telah distandarisasi dengan SKKNI, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor SKEP 259 Tahun 2018. Kurikulum tersebut meliputi pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama.

“Tugas Satpam penuh tantangan, menuntut ketegasan dalam penegakan peraturan, sekaligus sikap humanis dalam melayani masyarakat,” pesannya.**

Jakarta, trustsulteng – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat.

“Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa, dikutip dari antaranews.com

Menurut dia, hal ini tentunya akan membuat sejumlah pihak akan kurang senang dengan langkah pemerintahan tersebut.

Namun, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya.

“Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus transportasi dan memacu pembangunan ekonomi.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan proyek ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

“Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya menegaskan.

Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan.

“Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi, yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.**

ANT