Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Sulteng Terhambat oleh Keterlambatan Audit BPKP

Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Sulteng Terhambat oleh Keterlambatan Audit BPKP

Adm Red. October 2, 2023

PALU,trustsulteng.com – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) dana hibah Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng 2020 senilai Rp56 miliar stagnan atau jalan ditempat sebab hingga 7 bulan permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP belum ada hasil audit.

“Sejak diajukan permohonan PKKN sekitar Maret ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulteng oleh penyidik belum ada hasil audit,” kata Pelaksana harian (Plh) Kasipenkum Kejati Sulteng, Abdul Haris Kiay,di Palu Senin (2/10).

Ia menjelaskan, belum mengetahui secara rinci ,apa menjadi kendala penyebab hingga PKKN belum ada hasilnya.

Padahal menurutnya,segala dokumen-dokumen dibutuhkan ,yang diminta oleh BPKP sudah dipenuhi oleh penyidik.

Ia juga belum mengetahui seperti apa dan butuh waktu berapa lama sesuai standar operasional BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara.

“Kami mendengar BPKP meminta perpanjangan waktu lagi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan. Negara ,”pungkasnya,

Dugaan korupsi Bawaslu Sulteng masih dalam proses perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski hasil perhitungan kerugian negara belum ada, namun dari Bawaslu Sulteng sudah ada yang mengembalikan Rp200 juta dengan cara dicicil.

Pengembalian uang tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Penyidik Kejati Sulteng telah memeriksa sebanyak 30 lebih orang saksi terkait dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulteng ke Bawaslu Sulteng dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 sebesar Rp56 miliar.

Pihak tim kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan dan menyita beberapa dokumen berkaitan dengan perkara tersebut di beberapa satuan kerja (Satker) baik di Bawaslu Sulteng maupun Bawaslu Kabupaten.

Penggeledahan itu di Kantor Bawaslu Sulteng 23 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Donggala 28 Februari 2023, Bawaslu Parigi Mautong 1 Maret 2023 dan Bawaslu Banggai Kepulauan 13 Maret 2023.***

Polres Morowali Lidik Laporan Dugaan Kecurangan Pilkades Ambunu

Polres Morowali Lidik Laporan Dugaan Kecurangan Pilkades Ambunu

Adm Red. October 2, 2023

MOROWALI, trustsulteng.com – Laporan dugaan kecurangan Pilkades Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah diproses oleh Polres Morowali.

Di mana laporan itu ditengarai terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Kapolres Morowali, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi via pesan aplikasi WatsApp Senin (2/10/2023) mengemukakan, laporan itu sudah diterima.

“Masih berproses. Masih penyelidikan. Lebih detailnya siapa siapa yang sudah dipanggil, detailnya silahkan ke kasat reskrim yaa,” jawab Kapolres Suprianto singkat.

Seperti diketahui, Pemilihan Kades (Pilkades) di Ambunu Kabupaten Morowali, Sulteng menyisahkan perkara.

Pilkades tersebut telah dilaporkan lantaran ditengarai ada kecurangan yang terjadi.

Dengan adanya dugaan kecurangan itu, maka salah seorang kontestan, M. Rais melaporkannya.

Laporan M. Rais tersebut ke Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) Morowali pada Agustus 2023 silam.

M. Rais melaporkan dugaan kecurangan tersebut diketahui berdasarkan Nomor STPLP/132/VIII/2023/SPKT/Res Morowali tertanggal 18 Agustus 2023.

Dalam laporan disebutkan, telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan panitia Pilkades di Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat.

Disebutkan, pelapor telah menemukan sejumlah orang yang bukan warga Desa Ambunu ikut memilih di TPS pada saat pelaksanaan Pilkades.

Kemudian, pelapor juga menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Morowali.

Kuasa hukum pelapor Abd Razak, SH menuturkan ada dugaan bahwa Kepala Desa incumbent yang juga mengikuti Pilkades tersebut telah mengerahkan sejumlah orang untuk ikut mencoblos di TPS saat pemilihan.

“Anehnya lagi, DPT baru diprint panitia setelah adanya protes dari saksi pelapor saat pelaksanaan Pilkades di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat,” ungkap Abd Razak.

Menurutnya, DPT tersebut tidak diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diverifikasi oleh Panitia, BPD bersama Kades incumbent, sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Hal itu diduga dilakukan dengan sengaja oleh panitia Pilkades bersama agar bisa memuluskan mobilisasi warga dari desa lain untuk ikut memilih di TPS.

‘Karena buktinya DPT baru di print oleh panitia setelah ada protes dari saksi-saksi dar calon Kades lainnya,” katanya.

Parahnya lagi, sebut Abd Razak, mobilisasi warga dari desa lain itu diduga dilakukan Kades incumbent dan diketahui oleh panitia.**

 

KAHMI Jaya Dorong Lima Tokoh Cagub Jakarta 2024, Ada Ahmad Ali

KAHMI Jaya Dorong Lima Tokoh Cagub Jakarta 2024, Ada Ahmad Ali

Adm Red. October 2, 2023

JAKARTA,trustsulteng.com – Corps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya mulai mendorong empat tokoh di Jakarta sebagai calon gubernur yang akan mengikuti pemilihan gubernur pada 2024. Empat tokoh yang didorong ikut yakni, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali, politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi, putra Betawi Marullah Matali, Imam Besar FBR KH Lutfi Hakim, dan Ahmad Riza Patria

Demikian disampaikan Ketua KAHMI Jaya, M. Syaiful Jihad. Dia menjelaskan, Ahmad Ali sangat layak menjadi Gubernur DKI dengan pengalamannya dan juga alumni HMI.

“Ahmad Ali merupakan kader HMI, pengusaha sukses dan berpengalaman di pemerintahan karena anggota DPR, ketua Fraksi Nasdem DPR, dan komisi 3 DPR. Kanda Ahmad Ali juga dekat dengan para ulama,” ujarnya, Senin 2 Oktober 2023.

Sementara, Prasetyo Edi Marsudi adalah salah satu tokoh utama dalam perjalanan Jakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode.

“Pak Pras itu tokoh kunci yang cukup populer di Jakarta. Dia banyak mewarnai dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun belakangan ini,” ungkapnya.

Tokoh lain yang dipotret KAHMI Jaya adalah Marullah Matali. Mantan Sekretaris Daerah itu dikenal luas di Jakarta, khususnya dalam komunitas Betawi.

“Sementara KH Lutfi juga anak Betawi yang memiliki ketokohan Betawi di Jakarta. Dia sangat dekat dengan masyarakat Betawi. KH Lutfi juga kader HMI Cabang Ciputat,” ujarnya.

Dia menambahkan, empat tokoh ini layak diajukan sebagai calon pemimpin Jakarta di masa Pilgub Jakarta tahun 2024. Menurut dia, keempatnya memenuhi kriteria untuk memimpin Jakarta di masa yang akan datang.***

YLB

Ketua Umum JMSI Hadiri Undangan Komisi 4 PBB di New York

Ketua Umum JMSI Hadiri Undangan Komisi 4 PBB di New York

Adm Red. October 2, 2023

JAKARTA, trustsulteng.com – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, akan hadiri undangan pertemuan komisi 4 PBB di New York, Amerika Serikat. Dijadwalkan, Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, telah bertolak ke negeri Paman Sam pada Minggu, 1 Oktober 2023.

Dalam keterangannya kepada media Minggu (1/10/2023), Teguh Santosa mengatakan, kehadiran dirinya di PBB atas undangan lembaga tersebut. Ia akan berbicara tentang isu dekolonisasi khususnya di Sahara Barat atau Sahara Maroko, tambahnya

Ia menyebutkan, kapasitas kehadiran dirinya pada puncak pertemuan tersebut adalah sebagai petisioner, dan hal tersebut merupakan partisipasi ketiganya berbicara dalam forum PBB itu.

“Ini undangan yang ketiga saya berbicara sebagai petisioner di komisi 4 PBB,” sebutnya.

Sebelumnya, sambung Teguh yang juga penulis buku Buldozer dari Palestina itu, dirinya pernah berbicara pada kesempatan yang sama di tahun 2011 dan 2012.(*)

Diduga Memalsukan Dokumen, Panitia Pilkades Ambunu Dilaporkan ke Polres Morowali

Diduga Memalsukan Dokumen, Panitia Pilkades Ambunu Dilaporkan ke Polres Morowali

Adm Red. October 1, 2023

MOROWALI, trustsulteng.com – Dugaan kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah dilaporkan ke Polres Morowali.

Dugaan kecurangan tersebut diketahui berdasarkan laporan nomor STPLP/132/VIII/2023/SPKT/Res Morowali tertanggal 18 Agustus 2023, yang diajukan oleh M. Rais salah satu calon yang mengikuti Pilkades di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat.

Dalam laporan disebutkan, telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan panitia Pilkades di Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat.

Disebutkan, pelapor telah menemukan sejumlah orang yang bukan warga Desa Ambunu ikut memilih di TPS pada saat pelaksanaan Pilkades.

Kemudian, pelapor juga menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Morowali.

Sementara, kuasa hukum pelapor ABD Razak, SH menuturkan, ada dugaan bahwa Kepala Desa incumbent yang juga mengikuti Pilkades tersebut telah mengerahkan sejumlah orang untuk ikut mencoblos di TPS saat pemilihan.

“Anehnya lagi, DPT baru diprint panitia setelah adanya protes dari saksi pelapor saat pelaksanaan Pilkades di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat,” jelasnya.

Menurut Razak, DPT tersebut tidak diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diverifikasi oleh Panitia, BPD bersama Kades incumbent, sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Hal itu diduga dilakukan dengan sengaja oleh panitia Pilkades bersama agar bisa memuluskan mobilisasi warga dari desa lain untuk ikut memilih di TPS.

Parahnya lagi, mobilisasi warga dari desa lain itu dilakukan Kades incumbent dan diketahui oleh panitia.

‘Karena buktinya DPT baru di print oleh panitia setelah ada protes dari saksi-saksi dari calon Kades lainnya,” jelas Razak.**

YLB

Terkait Kunker Wapres, Sekda Novalina Pimpin Rapat

Terkait Kunker Wapres, Sekda Novalina Pimpin Rapat

Adm Red. October 1, 2023

PALU, trustsulteng.com – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah (sekda) Novalina Wiswadewa memimpin rapat persiapan kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden RI, bertempat di ruang teleconference Kantor Gubernur Sulteng, Minggu 2 Oktober 2023.

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin beserta rombongan direncanakan melaksanakan kunjungan kerja di Sulawesi Tengah pada Selasa 3 Oktober 2023 mendatangalam rangka Rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal dirangkaikan dengan deklarasi daerah tertinggal dan sangat sangat tertinggal dan soft launching Sulawesi Tengah negeri seribu Megalit

Kunjungan kerja Wakil Presiden direncanakan akan didampingi 5 Menteri. Selain itu, kegiatan ini akan dihadiri 15 Gubernur dan 62 Bupati se-Indonesia, bertempat di salah satu hotel di Kota Palu.

Sekda Novalina Wiswadewa berharap kedatangan Wakil Presiden beserta rombongan untuk dipersiapkan sedetail mungkin.

Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik, Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Pejabat PMD, Kabid TPH, Kabag Protokol, EO prima serta pejabat terkait lainnya.***

sumber biro Adpim

Perpanjang Inlok PT ANA , Pemkab Morut Diduga Melanggar UU

Perpanjang Inlok PT ANA , Pemkab Morut Diduga Melanggar UU

Adm Red. September 30, 2023

MORUT, trustsulteng.com – Koordinator LBH Progresif Sulteng, Abd Razak, SH menanyakan kebijakan Pemkab Morut soal perpanjangan Izin Lokasi atau Inlok lahan perkebunan sawit PT ANA.

Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku Inlok berlaku hanya 3 tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 tahun.

Syarat untuk perpanjangan izin, yakni perusahaan sudah menguasai 50 persen dari Inlok yang diajukan, setelah itu tidak ada lagi perpanjangan.

“Kalau kota merujuk pada aturan bahwa Inlok untuk perkebunan itu berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjangan 1 tahun setelah itu tidak dapat lagi diperpanjangan,” katanya

Artinya, sebut Razak bahwa kalau ada perpanjangan Inlok yang dilakukan oleh Pemkab Morut saat ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja inlok menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

“Kami menduga bahwa Pemkab Morowali Utara memperpanjang Inlok PT ANA, sementara perusahaan tersebut belum menyelesaikan kewajibannya kepada warga,” tutur Razak, Jumat lalu.

Sementara, lanjut dia, PT ANA sudah lebih dari 10 tahun mengajukan Inlok di Morut, namun belum mampu menyelesaikan membayar ganti rugi lahan warga.

Oleh sebab itu, sebut Razak, hingga saat ini, PT ANA tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit di Morut.

Parahnya, ada perpanjangan Inlok yang ditengarai dikeluarkan oleh Pemkab Morut.

“Perlu ada penjelasan dari pihak Pemkab Morowali Utara apakah betul telah dia memperpanjang Inlok PT ANA,” tandasnya.

Yang jelas, tambah Razak, PT ANA tak memiliki lahan untuk dijadikan perkebunan sawit di tujuh desa, yaitu Desa Bungintimbe, Bunta, Tompira, Towara, Malino, Peboa, dan Desa Towara Pantai, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morut.

Anehnya lagi, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng memfasilitasi warga di dua desa, Bungintimbe dan Bunta untuk pelepasan lahan sawit PT ANA.

“Sikap Pemprov Sulteng yang memfasilitasi soal pelepasan lahan juga patut dipertanyakan,” kata Razak.

Sebab, kalau dilihat dari rentetan masalah dapat dipastikan bahwa PT ANA tidak punya HGU.

Artinya bahwa kalau tidak punya HGU apa yang mau dilepaskan.

“Sementara PT ANA tidak memilik HGU, yang artinya tidak ada lahan perusahaan di sana,” tegas Razak.

Ia berpendapat, kenapa tidak Pemprov Sulteng mengambil alih lahan yang dikelola oleh PT ANA tersebut, dan didistribusikan kepada warga yang di Morut.

“Dan atau dikelola oleh daerah melalui BUMD,” jelas Razak.

Akal Bulus di Balik Pelepasan Lahan PT ANA? 

Patut diduga ada pihak yang punya akal bulus untuk memaksakan pelepasan lahan sawit PT ANA di Kabupaten Morut.

Upaya pelepasan lahan itu ditengarai untuk kepentingan perusahaan membangun smelter nikel.

Hal itu dikemukakan Koordinator LBH Profresif Sulteng, Abd Razak, SH usai melakukan investigasi di lokasi yang masuk dalam lokasi perkebunan sawit PT ANA.

Menurutnya, pelepasan lahan yang hanya dilakukan di dua desa itu karena ada kepentingan dengan perusahaan berbeda, yakni pembangunan smelter nikel.

Sementara, masih ada lima desa lainnya di Kecamatan Petasia Timur yang ada dalam lingkar perkebunan sawit PT ANA, yakni pertama, Desa Tompira, Towara, Malino, Peboa, dan Desa Towara Pantai.

Razak mengemukakan, informasi yang mereka himpun, diduga ada keterlibatan oknum yang punya kedekatan dengan kepala daerah dalam memuluskan pelepasan lahan PT ANA.

“Kami menduga, upaya pelepasan lahan itu untuk memuluskan pembangunan smelter nikel di dua desa tersebut,” ungkap Razak. **

editor YLB

Anwar Hafid: “Penjabat Bupati Milik Semua Masyarakat”

Anwar Hafid: “Penjabat Bupati Milik Semua Masyarakat”

Adm Red. September 30, 2023

MOROWALI, trustsulteng.com – Penjabat Bupati Morowali, A Rachmansyah Ismail, Sabtu 30 September 2023 bertolak dari Kota Palu menuju Kabupaten Morowali – Sulteng.

Penyambutan Pj Bupati Morowali menjadi perdebatan dikalangan para politisi di daerah petrodolar.

Beredar undangan penyambutan di media sosial dan pesan Whats App, bahwa Pj Bupati akan mampir di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat.

Mengenai isyu tersebut, Anggota DPRD-RI, Anwar Hafid memberikan penjelasan kepada trustsulteng.com. “Undangan tertulis tidak ada, beliau itu akan datang untuk ziarah kubur orang tua saya, sekaligus silaturrahmi dengan keluarga, sebagai tuan rumah yang baik, adab dan etikanya adalah tentunya dengan cara menyambut kedatangan tamu yang secara kebetulan adalah Penjabat Bupati Morowali yang datang,” ungkapnya.

Dikatakannya, siapapun bisa mengundang Penjabat Bupati untuk datang. “Semua dan siapa saja bisa mengundang Penjabat Bupati, karena Penjabat Bupati itu adalah milik semua masyarakat, bukan milik Pemda saja, di Wosu pun beliau datang untuk ziarah kubur dan silaturrahmi, saya rasa itu tidak salah” ujar Anwar Hafid.

Dua penjabat Bupati di masa lalu pun, kata Anwar Hafid, juga pernah melakukan hal yang sama. “Saya ingat betul dulu, Pak Baharudin HT juga waktu menjadi Penjabat Bupati, pernah singgah di rumah saya, singgah di rumahnya Haji Mat dan Haji Sun, begitu juga dengan Pak Bartholomeus Tandigala, tidak pernah dipermasalahkan, terlalu picik jika ini dijadikan polemik” jelasnya.

Anwar Hafid meminta agar semua pihak mendukung kinerja Penjabat Bupati agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan hilangkan segala kebencian pribadi. “Mari sebaiknya kita mendukung kinerja Penjabat Bupati, biarkan beliau bekerja untuk semua masyarakat Kabupaten Morowali” tandasnya.***

editor YLB

Rapat Bersama Deputi Setwapres, Berikut Penyampaian Sekda

Rapat Bersama Deputi Setwapres, Berikut Penyampaian Sekda

Adm Red. September 29, 2023

PALU, trustsulteng.com -Sekda Sulteng, Novalina Wiswadewa, mengikuti rapat dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Prof.Dr.(H.C) K.H. Ma’ruf Amin bersama Ibu Wapres Hj. Wury Ma’ruf Amin, di Sulawesi Tengah, di Ruang Teleconference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Jum’at 29 September 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual hybrid dan dipimpin Deputi Setwapres, Sapto.

Turut mendampingi, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, Kepala Bappeda Dr.Ir.Christina Sandra Tobondo,MT, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, SP, Kepala Biro Administrasi Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos, Sekdis PMD Warham, Kabag Kebijakan Perekonomian Riska Dwiputri,SS,MM, Kabag Protokol F.Jator.W, Kasub Urusan Dalam Saprin dan Protokol Donggala Pipi.

Kesempatan itu, Sekda Novalina Wiswadewa melaporkan bahwa Gubernur H.Rusdy Mastura bersama TNI/Polri dan Pemerintah Kab Donggala telah melakukan berbagai persiapan teknis dan non teknis untuk menerima kunjungan kerja Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Oktober s/d 4 Oktober 2023.

Persiapan tersebut, diantaranya Peresmian Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai penyangga kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain Peresmian KPN, juga dilaksanakan pemberian bantuan peralatan pertanian kepada para petani, pemberian sertifikat lahan serta penanaman 500 bibit durian khas Sulawesi Tengah.

Diagendekan pada tanggal 4 Oktober 2023, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Gubernur H.Rusdy Mastura dengan rombongan terbatas, berangkat dari Palu menuju Desa Talaga menggunakan helikopter.

Selain helipad, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama stakeholder terkait telah menyiapkan kebutuhan listrik dan air bersih dilokasi KPN.

Terakhir, Beliau mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI/Polri yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kedatangan Wakil Presiden, terlebih khusus jajaran Pangdam XIII/Merdeka dan Danrem 132/Tdl.***

 

biro Adpim

PT GNI Sampaikan Belasungkawa Atas Kecelakaan Menimpa Kontraktornya di Area Smelter

PT GNI Sampaikan Belasungkawa Atas Kecelakaan Menimpa Kontraktornya di Area Smelter

Adm Red. September 29, 2023

JAKARTA,trustsulteng.com – Telah terjadi kecelakaan kerja di lokasi proyek PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada hari Rabu, 27 September 2023. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang karyawan kontraktor PT Naga Rental Perkasa meninggal dunia.

Mellysa Tanoyo, Head of Corporate Communication GNI menyampaikan bela sungkawa atas nama PT GNI kepada pihak keluarga dan juga kontraktor.

“Dalam momen berat ini, kami dari pihak perusahaan ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan rekan-rekan di kontraktor atas peristiwa yang sangat menyedihkan ini,” ungkap Mellysa dalam keterangan resmi, Kamis, 28 September 2023.

Kecelakaan tersebut terjadi di area pembuangan terak (slag) nikel pada sekitar pukul 10.45 WITA kemarin. Dalam hal ini korban mengendarai excavator yang digunakan untuk mengangkut terak (slag) nikel. Diketahui terak nikel sebelum dapat diangkut harus melalui proses pendinginan. Pada saat itu diketahui muncul letupan dalam proses pendinginan terak nikel.

Pihak karyawan yang berada di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun, situasi tersebut diduga menimbulkan kepanikan sehingga diketahui beberapa orang terlihat berlarian atau berhamburan. Sesaat setelahnya, korban ditemukan di area kolam terak nikel.

Mellysa mengatakan, saat ini perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi atas insiden tersebut sekaligus terus mengingatkan pihak kontraktor agar segera melakukan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan korban.

“Pihak perusahaan telah berkoordinasi dengan pihak kontraktor agar segera melakukan penyelesaian hal-hal terkait penanganan korban dan urusan ketenagakerjaannya. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini proses investigasi sedang dilakukan oleh instansi terkait,” ujar Mellysa.

Perusahaan berharap agar kerjasama terkait kesadaran atas pentingnya pemahaman keamanan dan keselamatan kerja diperkuat, khususnya dalam kondisi darurat terus ditingkatkan dalam masing-masing pekerja, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terulang kembali. GNI