TrustSulteng

Palu, trustsulteng- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan penuh mendukung perluasan percontohan Desa Antikorupsi di tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat mengikuti Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa 20 Januari 2026.

Wagub dr. Reny menyampaikan bahwa pembinaan desa antikorupsi di Sulawesi Tengah telah berjalan dan tersebar di seluruh kabupaten. Salah satu desa percontohan yang dinilai berhasil adalah Desa Kota Raya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah menerapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi.

“Desa ini sudah kita bina dan menjadi contoh. Ke depan, kita dorong 12 desa lainnya untuk menerapkan sistem pelaporan digital seperti di Parigi Moutong, agar pelayanan publik semakin transparan dan akuntabel,” ujar Wagub.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan 13 unit sepeda motor operasional pada tahun 2026, guna menunjang pengawasan dan pembinaan desa.

Sementara itu, Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rino Haruni, S.S.T., M.Si, secara nasional, perluasan desa antikorupsi terus meningkat, dengan rincian 59 desa pada 2025, 235 desa pada periode 2021–2025, serta rencana penambahan 134 desa pada tahun 2026.

Rino Haruni menjelaskan, sejumlah tantangan yang masih dihadapi desa antara lain minimnya pembinaan aparat penegak hukum terkait pungutan liar, pemerasan, dan gratifikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan akses pengaduan dan kurangnya pelibatan warga dalam pembangunan desa.

“Kondisi ideal yang ingin kita capai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan APBDes, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan. Dengan begitu, anggaran desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Melalui program Desa Antikorupsi, diharapkan masyarakat desa semakin berani mengawasi jalannya pemerintahan desa, mendukung kepala desa dari intervensi oknum tidak bertanggung jawab, serta mendorong terwujudnya desa yang sejahtera dan berdaya saing.

Turut mendampingi Wagub dr. Reny dalam kegiatan tersebut antara lain Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Fahrudin D. Yambas, S.Sos., M.Si, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.(*)

biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng -Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus menegaskan komitmennya dalam memastikan pembangunan industri di daerah berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal itu tercermin dalam rapat koordinasi bersama 22 perusahaan tenant yang beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Anwar menekankan bahwa keberadaan industri tidak boleh hanya berorientasi pada aktivitas di dalam kawasan, tetapi juga harus memiliki kepedulian nyata terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan industri.
‎
‎Komitmen tersebut disampaikan Anwar Hafid dalam pertemuan bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, Muchlis, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa 20 Januari 2026.
‎
‎Anwar mendorong agar seluruh perusahaan tenant IMIP berperan aktif dalam memperbaiki tata kelola kawasan industri secara menyeluruh, tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
‎
‎“Kita membahas banyak hal, terutama isu-isu penting dalam perbaikan tata kelola kawasan industri, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kawasan di luar kawasan industri,” kata Anwar.
‎
‎Melalui pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid berharap berbagai persoalan lingkungan di sekitar kawasan IMIP dapat ditangani secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri.
‎
‎“Ini adalah hal yang sangat baik. Teman-teman di sini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kawasan industri,” lanjutnya.
‎
‎Lebih jauh, Anwar menegaskan bahwa tata kelola kawasan industri yang baik tidak hanya menyangkut aspek perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup isu ketenagakerjaan serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal.
‎
‎Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh tenant IMIP mampu menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
‎
‎“Semoga kerja sama ini membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong kawasan industri Morowali menjadi kawasan industri yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)

sumber: biro adpim

Oleh: H.Sofyan Farid Lembah

Donald Trump siapa yang tak kenal? Dunia kartun anak-anakpun bahkan akrab dengan penyebutan sebagai Donald Bebek. Bukan hanya sekedar sebagai Presiden Negara Adigdaya belaka. Semua mengenal dia, tapi bukan berarti dia mengenal kita. Jangan sesekali menyapa, Hay, hello atau sambil menepuk pundak beliau.

Deng Ciao Ping saja belum tentu berani melakukannya. Salah besar bila kita menyapa apalagi menepuk pundak itu tindakan baik. Bisa saja mendapat respons negatif. Masalah hukum bisa saja muncul. Presiden Venezuela bahkan dia culik. Apa yang tidak bisa dilakukan Trump? Dia penguasa dunia Syukur syukur kalo satu tepukan dia hanya bilang, who are You? Siapa ente? Saya kenal? Orang Kaili bilang, bisa ta salah kedo atau ta kets.

Ini bukan soal keberanian tepuk pundak Presiden Amerika. Tapi Ini soal adab.
Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bila bertemu sahabat bahkan orang yang mungkin anda tidak sukai sekalipun, sampaikan salam. Assalamu’alaikum. Jauh lebih elegan. Insha Allah dampaknya bagus.

Pembelajarannya adalah sekali lagi jangan so akrab. Belum tentu orang yang ditepuk pundaknya akan menerima dengan hati lapang. Itu harus hati hati. Jangan sesekali lakukan terhadap sahabat sekalipun.

Mohonkan maaf atau maafkan bila orang yang kita tepuk pundaknya tidak berkenan. Ini bergantung soal perasaan dan adab.

Ketika Rajab berlalu berganti Sya’ban dan datangnya Ramadhan maka bergembiralah menyambut ke dua bulan suci tersebut. Tak cukup kita mengucapkan salam dan berkata Marhaban.

Ada sebuah ritual ibadah yang harus dilaksanakan kaum mukminin agar naiknya maqom di mata Allah sebagai orang yang bertaqwa. Berpuasa, shalat Tarawih, Tahajud, berzakat dan ibadah lainnya menjadi ritual ibadah yang dibutuhkan menyambut puncak Ramadhan hingga datangnya Syawal. Siapkah kita menyambut ke dua bulan suci tersebut?

Bagi kaum mukminin di Sulawesi Tengah harapan penyambutan ke dua bulan suci tersebut adalah terjaminnya situasi dan kondisi kondusif dimana mukminin bisa aman melaksanakan ibadah ritual di atas tanpa gangguan termasuk di dalamnya soal kesiap tanggap daruratan bila terjadi force mayeur.

Harus diyakinkan para penguasa baik Bupati, Walikota hingga Gubernur sebagai penguasa mempunyai perencanaan mitigasi bencana baik alam, non alam maupun Konflik sosial yang tepat agar keseluruhan ibadah terselenggara maksimal.

Di samping itu, saya berkeyakinan dan  menaruh harap para penguasa telah mempunyai estimasi kebijakan yang bisa menggembirakan masyarakat luas di tengah kesulitan dan beban kehidupan utamanya yang dirasakan masyarakat kecil pada umumnya.

Tentu para penguasa telah mempunyai strategi pencapaian kebijakan tersebut bukan sekedar kebijakan menepuk bahu kaum muslimin. Merayakan Iedul Fitri di bulan Syawal kelak adalah sebuah pencapaian mutlak ruhani dan jasmani masyarakat Sulawesi Tengah. Wallahualam bissawab (*)

Ulujadi, 28 Rajab 1447 H
H.Sofyan F Lembah (Sosial Worker) 

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kembali menunjukkan komitmennya membangun daerah dengan pendekatan spiritual dan kebersamaan melalui kegiatan Subuh Berkah di Masjid Raya Baitul Khairaat, Kota Palu, Jumat pagi 16 Januari 2026.
‎
‎Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur TNI/Polri, Syekh Anas Jaber, serta masyarakat umum yang sejak dini hari memadati masjid kebanggaan umat Islam Sulawesi Tengah itu.
‎
‎Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kegiatan Subuh Berkah bukan sekadar ibadah rutin, melainkan ikhtiar bersama untuk menghadirkan keberkahan dalam pembangunan Sulawesi Tengah.
‎
‎“Alhamdulillah kali ini saya bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta TNI/Polri dan masyarakat melakukan kegiatan Subuh Berkah,” katanya.
‎
‎Subuh Berkah menjadi agenda rutin yang diinisiasi Gubernur Anwar Hafid sebagai ruang silaturahmi, penguatan nilai keimanan, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
‎
‎Menurut Anwar Hafid, kekuatan spiritual menjadi fondasi penting dalam mewujudkan daerah yang aman, damai, dan sejahtera, terlebih di tengah dinamika tantangan pembangunan saat ini.
‎
‎“Kegiatan ini sebagai upaya kita membangun Sulawesi Tengah yang semakin berkah dan diridhoi Allah SWT,” ucap Anwar Hafid.
‎
‎Tak hanya fokus pada ibadah, Subuh Berkah juga dirangkai dengan pelayanan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang hadir, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan warga.
‎
‎Program layanan kesehatan tersebut disambut antusias oleh jamaah, khususnya masyarakat lanjut usia yang memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka.
‎
‎“Alhamdulillah juga, penuh syukur saya, di Subuh Berkah ini ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat yang hadir,” ujarnya.
‎
‎Gubernur Anwar Hafid berharap kegiatan Subuh Berkah dapat terus dijaga dan dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi budaya bersama.
‎
‎“Saya berharap kita semua sama-sama menjaga Subuh Berkah ini seterusnya agar seluruh hajat kita bisa dijabah oleh Allah SWT,” harap Anwar Hafid.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan semangat berjamaah dalam membangun daerah, karena menurutnya kemajuan Sulawesi Tengah tidak dapat dicapai secara individual.
‎
‎“Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berjalan, karena hanya dengan berjamaah kita bisa membangun Sulawesi Tengah semakin maju,” tuturnya.
‎
‎Melalui Subuh Berkah, Gubernur Anwar Hafid menegaskan arah kepemimpinannya yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan moral, spiritual, dan solidaritas sosial masyarakat Sulawesi Tengah. (*)

biro: adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng -Tender Poyek Preservasi ruas jalan nasional trans Sulawesi Tolai Sausu Parigi Moutong Sulawesi Tengah, menjadi sorotan dikalangan kontraktor. Sebab tidak biasanya. Pemenang bisanya penawar terendah. Proyek yang dibandrol ratusan miliar itu justru dimenangkan penawar tertinggi.

Adalah PT. Putra Nagroe Aceh  (PNA) dengan nilai penawaran sebesar Rp112.698.672.374, 59, dimenangkan panitia lelang. Padahal perusahaan tersebut tidak memiliki dukungan alat berat.

Sementara dua perusahaan lainnya yang nilai penawarannya rendah gugur, seperti
PT. Mitra Agung Indonesia dengan penawaran Rp 99.104.741.337, 24, kemudian PT. Bumikarsa dengan penawaran Rp 106.069.250.019,17.

Dari sumber media ini, PT. PNA selain penawarannya tertinggi juga berada pada urutan ke 3, dan dinyatakan sebagai pemenang.

Ruas jalan nasional Tolai Sausu itu merupakan jalur yang menghubungkan Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Touna, Kabupaten Morowali dan Makassar Sulsel.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng, Bambang yang dikonfirmasi deadline news.com, via chat di Whatsap, Kamis 15 Januari 2026, menulisakan bahwa PT. Putra Nagroe Aceh KSO dengan PT. BINA Kaili yang memiliki peralatan lengkap.

Disinggung soal mengapa pemenang tertinggi yang menang, sedangkan ada penawar terendah? Jawab Kabalai BPJN Bambang karena penawar terendah tidak memenuhi syarat.

Direktur Utama (Dirut) PT Bina Kaili Mohamad Yasin Malewa yang dikonfirmasi via chat dan telepone di aplikasi whatsAppnya Kamis (15/1) kebenaran KSO dengan PT.Putra Nagroe Aceh, belum memberikan jawaban, sampai berita ini tayang. (*)

editor; arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, melantik dan mengambil sumpah 389 pejabat administrator (Eselon III), pengawas (Eselon IV), serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 15 Januari 2026, di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.

Dari total pejabat yang dilantik tersebut, terdiri atas 178 pejabat Eselon III, 204 pejabat Eselon IV, dan 7 pejabat fungsional. Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan birokrasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan daerah di awal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa setiap jabatan adalah amanah, bukan soal “jabatan basah” atau “jabatan kering” sebagaimana stigma yang selama ini berkembang di birokrasi.

“Tidak ada jabatan basah, tidak ada jabatan kering, apalagi jabatan air mata. Semua jabatan adalah amanah yang harus disyukuri dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan punya ruang kerja dan ruang inovasi yang luas,” tegas Gubernur.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa para pejabat yang baru dilantik diberi kesempatan untuk mendukung program 100 hari kerja kepala perangkat daerah, dengan tiga fokus utama.

Pertama, pembenahan data.
Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah selama ini kerap tidak akurat karena data yang digunakan tidak valid dan tidak mutakhir.

“Kita masih memakai data tahun 2010 untuk merencanakan tahun 2025. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pekerjaan nomor satu kita sekarang adalah melengkapi dan memperbarui data,” ujarnya.

Kedua, percepatan digitalisasi pemerintahan. Gubernur menargetkan seluruh sistem pemerintahan dan pelayanan publik sudah berbasis digital dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Tidak boleh lagi manual. Pelayanan ke masyarakat harus digital. Kalau perlu, masyarakat tidak perlu bertemu kita, semua urusan bisa selesai secara digital,” tegasnya.

Ia juga menekankan akan bersikap tegas apabila target digitalisasi tidak tercapai, serta meminta seluruh jajaran bekerja aktif dan saling mendukung.

Ketiga, penerapan merit system berbasis prestasi. Gubernur memastikan komitmennya terhadap sistem penilaian kinerja yang objektif, adil, dan berbasis prestasi.

“Saya butuh orang yang bekerja, bukan orang yang pandai bermanuver. Tidak perlu pendekatan ke mana-mana, yang saya butuhkan adalah inovasi dan prestasi,” katanya.

Gubernur Anwar Hafid secara terbuka mendorong seluruh pejabat, mulai dari kepala bidang, kepala seksi, hingga jabatan fungsional, untuk melahirkan inovasi.

Ia bahkan menjanjikan dukungan anggaran dan promosi jabatan bagi pejabat yang mampu menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.

“Kalau inovasinya masuk akal dan bermanfaat, saya siapkan anggarannya dan saya promosikan dalam tiga bulan. Ini janji saya,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa kunci menjadi pejabat hanya satu, yakni loyalitas, loyal kepada pimpinan, tugas, dan nilai-nilai ketuhanan.

“Jabatan itu ada rumusnya. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, jabatan itu yang akan meninggalkan kita. Maka jalani dengan tulus, jujur, dan ikhlas,” pesan Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa pejabat Pemprov Sulteng adalah “pasukan berani” yang siap bekerja penuh untuk rakyat, tanpa mengenal waktu libur ketika daerah membutuhkan.

Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya fase baru penguatan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berorientasi pada data, teknologi, prestasi, dan pelayanan publik yang lebih cepat serta transparan. (*)

sumber: biro adpim

Jakarta, trustsulteng Gubernur Sulawesi Tengah (Sultwng) Anwar Hafid melakukan kunjungan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka menyampaikan rencana strategis pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid memaparkan rencana hilirisasi komoditas kelapa serta pengembangan potensi pariwisata Danau Paisupok.

Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan petani. Hilirisasi kelapa dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, sementara Danau Paisupok diproyeksikan sebagai destinasi unggulan pariwisata Sulawesi Tengah.

“Kedatangan kami ke Bappenas ini untuk menyampaikan renacna hilirisasi kelapa dan juga membahas potensi pariwisata kami, danau Paisupok. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan daerah kita khususnya bagi masyarakat dan petani kita,” ungkap Gubernur Anwar Hafid, Rabu 14 Januari 2026.

Jajaran Kementerian PPN menyambut baik rencana tersebut, Staf Khusus Menteri PPN, Sukmo Harsono mengungkapkan rasa terma kasihnya atas peluang kerjasama ini. Baginya, perencanaan yang baik akan menghasilkan keputusan terbaik juga untuk kemaslahatan rakyat.

“Kami pada dasarnya berterima kasih kepada Pak Gubernur karena melibatkan kami dalam upaya memajukan daerah. Tentunya perencanaan yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula,” ucap Sukmo.

Bappenas secara khusus, lanjut Sukmo, mendukung semua program dan rencana pemerintah daerah untuk membangun ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan. Sebab, hal itu sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Sulawesi Tengah berharap sinergi dengan Bappenas dapat mempercepat realisasi program hilirisasi dan pengembangan pariwisata yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(*)

sumber: adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah, rapat ini membahas strategi pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, yang digelar di Ruang Polibu, Rabu, 14 Januari 2026.

Dalam arahannya, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa antisipasi sejak dini menjadi kunci utama agar lonjakan harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan. Ia mengakui bahwa pada tahun 2025 pengendalian inflasi sempat menghadapi tantangan, namun berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi terkendali.

“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini adalah hasil kerja luar biasa TPID, dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar Wagub dr. Reny.

Ia menyampaikan bahwa terdapat empat daerah yang menjadi perhatian utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, mengingat daerah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga. Berkat langkah pengendalian yang konsisten, Sulawesi Tengah mampu memperbaiki posisi inflasi dari sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional, kini stabil di kisaran 3,31 persen.

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa harga pangan berpotensi mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Pemprov Sulteng bersama TPID akan kembali melakukan sidak pasar, serta memantau langsung perkembangan harga komoditas strategis seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.

Untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:
1. Menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang,
2. Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah dan koordinasi intensif dengan Bulog,
3. Operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, terutama di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca,
4. Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif,
5. Monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan TPID,
6. Penguatan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember. BI merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.

Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan 2023–2025. Ia menegaskan bahwa beras selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama, termasuk pengendalian inflasi komoditas perikanan yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menanggapi pernyataan Wakapolda Sulteng yang menyebut tidak adanya aktivitas tambang ilegal di kawasan Poboya, Kota Palu, dengan alasan wilayah tersebut merupakan area tambang milik PT Citra Palu Minerals (CPM).

Menurutnya, klaim yang menyederhanakan persoalan tambang ilegal hanya berdasarkan status kepemilikan Kontrak Karya (KK) PT CPM adalah pendekatan keliru dan berpotensi menyesatkan publik.

Safri menegaskan status Kontrak Karya (KK) yang dimiliki PT CPM sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran atas maraknya aktivitas penambangan oleh pihak-pihak di luar pemegang izin.

“Pernyataan bahwa tidak ada tambang ilegal hanya karena wilayah itu milik PT CPM jelas mengabaikan fakta hukum. Status KK PT CPM tidak otomatis memberikan legitimasi kepada pihak lain yang melakukan aktivitas pengambilan atau pengolahan emas tanpa izin resmi,” tegas Safri.

Safri menilai jika cara berpikir penegakan hukum disederhanakan hanya pada status kepemilikan Kontrak Karya, maka seluruh rekomendasi pemerintah daerah terkait penghentian aktivitas tambang ilegal kehilangan makna dan daya ikat.

“Penegakan hukum seharusnya membaca realitas di lapangan, bukan menyederhanakan persoalan hukum yang kompleks. Jika tidak, negara seolah hadir hanya di atas kertas,” ucapnya.

Safi mengatakan jika terdapat individu atau kelompok yang mengeruk emas di wilayah konsesi tanpa mengantongi izin resmi seperti IUP atau IPR, atau tanpa ikatan kerja sama yang sah dengan PT CPM, maka aktivitas tersebut jelas merupakan Penambangan Tanpa Izin (PETI).

“Meskipun wilayah Poboya masuk dalam konsesi PT CPM, setiap individu atau kelompok yang melakukan penambangan di sana tanpa izin resmi atau tanpa kemitraan legal dengan perusahaan adalah Penambangan Tanpa Izin (PETI),” ujarnya.

Safri merujuk Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa legalitas kegiatan pertambangan ditentukan oleh subjek hukum dan perizinannya, bukan semata-mata oleh status lahan.

Lebih lanjut, legislator PKB ini menekankan bahwa persoalan tambang ilegal di Poboya tidak boleh dilihat semata-mata dari aspek kepemilikan izin lahan, tetapi harus ditinjau dari siapa pelaku aktivitas, bentuk kegiatan yang dilakukan, serta legalitas perizinannya.

Mengabaikan fakta tersebut, kata Safri, justru berisiko melemahkan penegakan hukum dan menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Mengabaikan realitas aktivitas penambangan oleh pihak tak berizin, justru berisiko melemahkan wibawa hukum dan menciptakan ruang pembiaran terhadap praktik-praktik ilegal,” imbuhnya.

Safri menekankan bahwa status hukum PT CPM sebagai pemegang Kontrak Karya (KK) justru seharusnya memudahkan pengawasan, bukan malah dijadikan tameng untuk membiarkan pihak lain mengeruk hasil bumi secara ilegal.

Mantan aktivis PMII ini pun mendesak Polda Sulteng untuk tidak sekadar berlindung di balik status izin lahan, melainkan melihat fakta sosial dan ekologis yang terjadi.

Keberadaan aktivitas perendaman emas ilegal menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida adalah bukti nyata bahwa aktivitas ilegal itu ada dan sedang berlangsung.

Selain lingkungan hancur, penggunaan sianida berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat sekitar, termasuk risiko keracunan akut dan penyakit kronis.

“Rakyat tidak butuh penjelasan soal status lahan, rakyat butuh kepastian hukum dan jaminan lingkungan mereka tidak hancur. Jika Polda Sulteng hanya diam, maka wajar jika publik bertanya-tanya, ada apa antara penegak hukum dan aktivitas di Poboya?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, usai menghadiri Re-Opening Kalla Toyota Juanda Rabu (14/1) mengatakan, tidak ada yang ilegal, itu wilayah tambang punya CPM, izin tambang CPM, kalau diluar wilayah akan ditindak.

Termasuk peredaran sianida ilegal oleh pihak Polda Sulteng tidak mengetahui.

Sementara berdasarkan temuan Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulteng, ada sekitar 850 ton sianida ilegal diduga beredar setiap tahun di area tambang emas ilegal di Poboya Palu. (*)

editor: yusrin

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, melaporkan banyaknya tambang ilegal di Poboya Kota Palu, kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tambang ilegal Poboya sangat merusak lingkungan.

Dihadapan Menteri KLH, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Anwar Hafid memaparkan polemik tambang-tambang ilegal yang berperan aktif dalam merusak lingkungan, utamanya yang berada di kawasan Poboya, Kota Palu hingga tambang batuan di Kabupaten Donggala.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid memaparkan berbagai persoalan tambang bermasalah yang hingga kini masih terjadi, khususnya tambang ilegal yang beroperasi tanpa prosedur dan pengawasan memadai. Ia menyoroti kondisi tambang di kawasan Poboya, Kota Palu, serta tambang batuan atau galian C di wilayah antara Kota Palu hingga Kabupaten Donggala.

“Di Palu itu ada di Poboya, tambang ilegal sangat banyak dan berbahaya karena pengolahan di luar prosedur hingga memakan korban jiwa. Di antara Palu sampai Donggala itu juga banyak tambang galian C yang beberapa izinnya juga sudah kami cabut,” ungkap Anwar Hafid, Selasa 13 Januari 2026.

Menurut mantan Bupati Morowali ini praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan telah menimbulkan dampak serius, muli dari kerusakan lingkungan, pencemaran, hingga ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar. Karena itu, penting lanjut Gubernur Anwar Hafid untuk berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.

Sebagai informasi, hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido sejumlah tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungan dihentikan izinnya. Bahkan tambang nikel yang menyebabkan banjir di Morowali Utara izinnya dihentikan sementara hingga perusahaan tambang benar-benar melaksanakan tugasnya membenahi kerusakan di lingkungan pemukiman masyarakat.

Untuk itu, Gubernur Anwar Hafid meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk menguatkan langkahnya dalam menindak praktik pertambangan yang menyalahi aturan. Gayung bersambut, Menteri Hanif Faisol mengaku tergerak menindak tegas tambang perusak lingkungan usai melihat video banjir bandang yang disebabkan oleh tambang di kawasan Morowali Utara.

“Setelah kasus banjir membuat kita berbenah untuk aktivitas pertambangan nikel di Morowali. Kita telah membentuk tim sedang melakukan evaluasi dan pemetaan kepada seluruh areal kerja,” ucap Hanif Faisol.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menata sektor pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan, berwawasan lingkungan, dan mengutamakan keselamatan serta keberlanjutan alam. Karena bagi Sulawesi Tengah, investasi terbaik selalu aktif menjaga lingkungan dan tidak merusak pemukiman rakyat. (*)

editor; yusrin