TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E.,M.M secara resmi membuka Rakor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2025 pada Jum’at 9 Mei 2025 di ruang polibu kantor gubernur.

Mengusung tema “Berani Mewujudkan Investasi Yang Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Berkelanjutan Menuju Sulteng Nambaso” rakor menjadi momentum refleksi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan investasi daerah.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Asisten Rudi Dewanto menegaskan bahwa arah dan fokus investasi saat ini ialah mengejar kualitas dengan penerapan hilirisasi dalam pengolahan komoditi sumber daya alam unggulan.

Terkait itu, Asisten Rudi Dewanto menuturkan bahwa sejumlah langkah percepatan telah ditempuh pemerintah provinsi.

Dimulai dari penyelesaian lahan kawasan industri, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan bypass Tambu-Kasimbar hingga penguatan sinergi dengan pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Investasi RI belum lama ini.

“Tugas kita di daerah adalah menindaklanjutinya dengan kerja nyata,” tegasnya agar jadi perhatian peserta rakor.

Lewat asisten, gubernur juga berpesan supaya jajaran dinas mengakselerasi layanan perizinan yang cepat, ramah dan memberikan kepastian ke investor.

“Kita ingin para investor merasa nyaman dan percaya bahwa Sulawesi Tengah adalah tempat terbaik untuk menanamkan modal,” pungkasnya demi terciptanya pengalaman investasi yang berkesan.

Sementara Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sulteng Moh. Rifani, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa realisasi investasi Sulteng tahun 2024 menembus 139,88 Triliun Rupiah yang berdampak pula bagi pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 9,08% dan masuk 3 besar nasional.

Tahun 2025 lanjut kadis, target realisasi investasi yang ditetapkan kementerian untuk Sulteng mengalami kenaikan hingga 162,57 Triliun Rupiah.

Di kesempatan yang sama juga diserahkan piagam penghargaan kategori persentase capaian target realisasi tertinggi ke Pemerintah Kabupaten Banggai.

Kemudian untuk realisasi investasi tertinggi tahun 2024 peringkat 1 hingga 3 masing-masing diraih oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Kota Palu.

Turut hadir dan menjadi narasumber rakor, Kepala Perwakilan BI Sulteng Rony Hartawan.**

sumber: biro adpim/editor

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) siap memberikan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak taat aturan, khususnya terkait lingkungan hidup.

“Inventarisir bukaan tambang, lalu turunkan satgas lingkungan disana untuk mengumpulkan bukti-bukti,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Kamis.

Kebijakan itu, selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gubernur menegaskan berani menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka yang terbukti mencemari lingkungan di wilayah Sulteng. Dia berharap pembangunan ekonomi dan ekologis di Sulteng, bisa berjalan seiring, bukan justru saling meniadakan.

PP No 22 Tahun 2021 mengatur kewenangan gubernur diantaranya, mengatur tentang sistem informasi lingkungan hidup yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lingkungan hidup oleh Pemerintah Provinsi, hingga mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, termasuk denda administratif.

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara yang tidak taat aturan perundang-undangan.

“Pemerintah seharusnya mengevaluasi dan mencabut IUP tambang, khususnya perusahaan yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan reklamasi pasca tambang,” kata Koordinator Jatam Sulteng Moh Taufik di Palu, Selasa (9/4)

Salah satu contoh kata dia, limpasan air bercampur lumpur yang masuk ke dalam kawasan pemukiman masyarakat di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Minggu (6/4). Hal itu diduga diakibatkan pertambangan PT Graha Mining Utama (GMU), yang telah membabat kawasan hutan dan tidak melaksanakan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Itu salah satu contoh, masih banyak kejadian lain karena perusahaan tidak taat aturan,” ujarnya.

PT Graha Mining Utama (GMU) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 1.102 hektar di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali. IUP GMU dikeluarkan Menteri ESDM dengan Nomor Surat Keputusan (SK) 252/1/IUP/PMDN/2022 tertanggal 2 Februari 2022. IUP itu berlaku selama 10 tahun, hingga 2 Juni 2032.

Jakarta, trustsulteng – Menunggu Peraturan Presiden (Perpres) Pengadilan Negeri Morowali segera ada. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyatakan usai bertemu Ketua Mahkamah Agung RI, di Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.

Gubernur Anwar Hafid ditemani Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan anggota DPRD Provinsi Sulteng, Hidayat Pakamundi, beraudiensi resmi dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya menghadirkan keadilan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Morowali dan Morowali Utara.

“Alhamdulillah. Hari ini kami menyampaikan aspirasi besar masyarakat Morowali dan Morowali Utara, termasuk para buruh dan pencari keadilan, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Poso atau Palu untuk mengikuti proses hukum,” ujar Anwar Hafid usai pertemuan.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung harapan masyarakat agar segera dibentuk Pengadilan Negeri di Morowali. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung merespons aspirasi itu secara positif dan menyampaikan bahwa proses pembentukan pengadilan tersebut sudah berjalan.

“Alhamdulillah, prosesnya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden. Jika itu sudah keluar, maka Pengadilan Negeri Morowali akan segera hadir,” jelas Anwar Hafid.

Tak hanya itu, Anwar juga mengungkapkan adanya arahan untuk segera berkoordinasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial agar sidang-sidang terkait ketenagakerjaan juga bisa digelar langsung di Morowali. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pekerja dan buruh yang selama ini mengalami kesulitan mengakses proses hukum.

“Nantinya, masyarakat tidak perlu lagi ke Palu atau Poso. Sidang bisa dilakukan langsung di Morowali. Ini bagian dari upaya kita mendekatkan pelayanan hukum kepada rakyat,” tambahnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Morowali atas komitmennya dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat. “Luar biasa, Pak Bupati Morowali punya semangat besar untuk melayani rakyat lebih dekat,” kata Anwar.

Dengan langkah ini, diharapkan rakyat Morowali yang selama ini harus bersusah payah mencari keadilan ke luar daerah, akan segera merasakan kemudahan dan efisiensi dalam mendapatkan layanan hukum yang layak dan manusiawi.***

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengukuhkan tiga guru besar dalam Sidang Senat Terbuka yang berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Kamis 8 Mei 2025.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Amin Suyitno, M.Ag.

Ketiga akademisi yang dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu : 1). Prof. Dr. Fatimah Saguni, M.Si, 2). Prof. Dr. Saepudin Mashuri, M.Pd.I, 3). Prof. Dr. Nasarudin, M.Ag.

Momen ini menjadi catatan bersejarah sekaligus kebanggaan bagi kampus kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah.

Acara ini turut dihadiri Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., beserta jajaran civitas akademika UIN Datokarama Palu.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin Yambas, M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para guru besar yang baru dikukuhkan.

“Ini adalah pencapaian membanggakan dan momentum penting bagi dunia pendidikan di Sulawesi Tengah,”ujarnya.

Ia pun menekankan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak pengakuan atas dedikasi dan kontribusi para akademisi yang berkomitmen memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Sulawesi Tengah.

Ia berharap kehadiran para guru besar ini dapat semakin mendorong kemajuan pendidikan dalam bingkai “Sulteng Nambaso”.

“Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah meluncurkan Program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat sebagai langkah nyata percepatan mewujudkan cita-cita generasi penerus,”jelasnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah 67 ribu pelajar dan mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa program BERANI Cerdas.

Pengukuhan ini pun diharapkan menjadi energi baru dalam pengembangan keilmuan dan penguatan peran UIN Datokarama Palu sebagai salah satu pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis keislaman di Indonesia Timur.**

sumber: biro adpim/editor yusrin

Palu, trustsulteng – Jurnalis media daring Beritamorut.id, Heandly Mangkali, SKM, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Shane & Co, secara resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Palu.

Permohonan ini dilayangkan sebagai bentuk keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Siber Polda Sulawesi Tengah, yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum acara pidana.

Permohonan tersebut diajukan oleh empat kuasa hukum: Dr. Mardiman Sane, SH., MH; Dr. Muslimin Budiman, SH., MH; Purnawadi Otoluwa, SH., MH; dan Abd. Aan Achbar, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2025.

Dalam permohonan yang didaftarkan pada 6 Mei 2025 itu, Heandly Mangkali memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya yang beralamat di Jalan Merpati IIA No. 25 Kota Palu.

Permohonan praperadilan ini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Direktorat Reserse Siber, selaku termohon, terkait dengan tindakan penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap Heandly yang dinilai tidak sah secara hukum.

Dasar Hukum Permohonan
Permohonan ini diajukan dengan dasar hukum:
• Ketentuan BAB X Bagian Kesatu, Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.

Kronologi Permasalahan
Heandly Mangkali adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jurnalis dan tinggal di Jl. Towua II No. 41 B, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu.

Pada 16 November 2024, ia memuat sebuah berita di medianya dengan judul “Istri Bos di Morut, Main Kuda-kudaan dengan Bawahan”.

Berita tersebut kemudian dibagikan melalui akun media sosial pribadinya, “Kaka Gondrong” dan “Heandly Mangkali”.

Pemohon menjelaskan bahwa tindakan membagikan tautan berita ke media sosial adalah hal biasa yang dilakukan terhadap semua berita yang tayang di media online-nya.

Akibat dari unggahan tersebut, pada 28 Desember 2024, Heandly menerima surat undangan wawancara dari Polda Sulteng dengan nomor: B/UND/26/XII/RES.2.5/2024/Ditressiber, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/276/XII/SPKT/POLDA SULTENG/2024 tanggal 20 Desember 2024.

Heandly dipanggil untuk menghadap AIPTU Hasanuddin Usia, S.IP pada 30 Desember 2024.

Heandly memenuhi panggilan tersebut dan menjalani pemeriksaan dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam.

Setelah itu, ia tidak menerima lagi surat atau panggilan dari pihak kepolisian.

Namun, pada 17 Maret 2025, Polda Sulteng kembali mengirim surat panggilan dengan nomor: S.Pgl/S5/21/III/RES.2.5/2025/Ditressiber, meminta kehadiran Heandly sebagai saksi pada 20 Maret 2025.

Heandly menghadiri panggilan tersebut dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama lima hari berturut-turut, yakni 20 hingga 24 Maret 2025.

Pada 24 Maret 2025, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang milik Heandly berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/39/III/RES.2.5/2025/Ditressiber.
Setelah itu, Heandly tidak menerima lagi surat apapun, hingga pada 26 April 2025, ia dihubungi via telepon oleh seorang penyidik dan diajak bertemu di sebuah warung kopi.

Di sana, sekitar pukul 24.00 WITA, penyidik menyerahkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B/233/IV/RES.2.5./2025/Ditressiber tertanggal 26 April 2025 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/04/II/RES.2.5/2025/Ditressiber tertanggal 18 Februari 2025.

Dalam surat tersebut, Heandly dijerat dengan pasal pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A jo.

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU ITE. Ancaman pidananya maksimal dua tahun penjara dan/atau denda Rp400 juta.

Alasan Permohonan Praperadilan
Menurut pemohon, pasal-pasal yang dikenakan terhadap Heandly cacat prosedur dan tidak sah karena:
• Tidak sesuai dengan KUHAP;
• Bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019;
• Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tanggal 29 April 2025 yang menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya berlaku terhadap individu (perorangan), bukan institusi, kelompok, atau profesi.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa tindakan penetapan tersangka terhadap Heandly merupakan bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Tuntutan dalam Permohonan
Dalam permohonannya, pihak Heandly Mangkali meminta Pengadilan Negeri Palu agar:
• Mengabulkan seluruh permohonan praperadilan;
• Menyatakan tindakan termohon tidak sah secara hukum;
• Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah;
• Menyatakan seluruh surat penyidikan yang telah dan akan diterbitkan tidak sah;
• Menghukum termohon untuk segera membebaskan pemohon dari segala tuduhan dan penahanan;
• Menghukum termohon membayar ganti rugi sebesar Rp100 juta secara tunai kepada pemohon.

Permohonan ini menjadi bentuk perlawanan hukum terhadap dugaan kriminalisasi pers serta pengujian terhadap sah atau tidaknya proses penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum di era Undang-Undang ITE yang terus menuai kritik. ***