TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-60 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Lapangan Pogombo, Selasa 1 Oktober 2025.

Upacara yang mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya” berlangsung khidmat, dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, ASN, serta pelajar.

Pada kesempatan itu, Andi Kamal Lembah, SH., M.Si., Kepala Dinas Kebudayaan, sebagai perwira upacara. Sedangkan komando upacara dipimpin oleh Muh. Husni A.M.S Pettawali, S.STP., M.AP., Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Serta Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, HM Arus Abdul Karim, dipercaya membacakan naskah ikrar yang menjadi bagian penting dari rangkaian upacara. Pembacaan ikrar tersebut menegaskan komitmen bersama untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan bangsa.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa, sekaligus memperkokoh tekad bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jalannya upacara penuh makna dan memberikan pesan moral bagi seluruh peserta untuk terus menanamkan semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.**

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., mewakili Gubernur Sulawesi Tengah menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Kedua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin 29 September 2025.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulteng, H. Muhammad Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I, Aristan, dan Wakil Ketua III, Ambo Dalle. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Novalina menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulteng yang telah menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang baru saja menyetujui tiga Raperda menjadi Perda,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembahasan Raperda dilakukan secara mendalam oleh komisi-komisi DPRD serta telah memperoleh fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Hasilnya, ketiga Raperda tersebut dinilai layak dari sisi substansi maupun formil untuk ditetapkan menjadi Perda.

Dengan disahkannya tiga Perda tersebut, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait kini memiliki dasar legalitas yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perda tersebut juga diyakini akan memberi manfaat nyata bagi pencapaian visi pembangunan Sulawesi Tengah 2025–2029, yakni “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”

Tiga Perda yang disahkan masing-masing adalah:

1. Perda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Kecil.

2. Perda tentang Arsitektur Bangunan Gedung Beridentitas Khas Daerah.

3. Perda tentang Ketenagakerjaan.

Sekdaprov Novalina juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pengesahan Perda tersebut. Ia meminta perangkat daerah terkait segera melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta menyusun rancangan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana dengan berkoordinasi bersama Biro Hukum.

“Saya meyakini ketiga Perda ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah, baik dari aspek pembangunan, pelayanan publik, maupun penguatan kelembagaan daerah,” tegasnya.

Menutup sambutannya, ia kembali menyampaikan apresiasi atas kerja sama, sinergi, dan komitmen DPRD Sulteng dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Rudi Dewanto, S.E., M.M., Asisten Administrasi Umum, M. Sadly Lesnusa, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng.**

sumber: biro adpim/editor zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Ihsan Basir, S.H., LL.M menekankan pentingnya olahraga di kalangan pelajar.

Menurutnya, olahraga tak sekadar membentuk fisik yang prima, tapi juga menanamkan nilai juang agar pelajar tumbuh menjadi generasi tangguh.

“Karena itu olahraga menjadi bagian penting membangun Sulawesi Tengah,” tekannya mengawali sambutan gubernur.

Demikian penyampaian Staf Ahli Ihsan saat menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) Sulteng periode 2025-2029 di Hotel Aston, Senin 29 September 2025.

Resmi menjabat Ketua Bapopsi Sulteng, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Drs. Irvan Aryanto, M.Si.

Dalam sambutannya, staf ahli SDM menuturkan bahwa pembangunan olahraga pelajar beririsan dengan program prioritas 9 Berani, khususnya “Berani Sehat” dan “Berani Cerdas”.

Lewat olahraga, diharapnya dapat membentuk budaya hidup sehat dan generasi kompetitif mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Sulteng Nambaso.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, saya yakin Bapopsi mampu mengukir prestasi dan melahirkan atlet unggul,” ungkapnya optimis.

Selain itu, ia juga mendorong pengurus Bapopsi mampu menerjemahkan Desain Olahraga Daerah (DOD) ke dalam rencana aksi yang konkret.

Sebagai staf ahli gubernur, ia nyatakan siap memformulasi aspirasi dan rekomendasi Bapopsi menjadi telaahan staf strategis yang akan diserahkan ke Gubernur sebagai peta jalan membangun ekosistem olahraga Sulteng.

“Semoga Bapopsi jadi motor penggerak olahraga pelajar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bapopsi Sulteng bertekad menjadikan organisasi ini sebagai wadah pembinaan olahraga pelajar yang setara dengan KONI dan KORMI.

Hal ini terangnya, selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengklasifikasikan 3 ruang lingkup olahraga mencakup olahraga prestasi diwadahi KONI, olahraga rekreasi diwadahi KORMI dan olahraga pendidikan diwadahi Bapopsi.

“Agar ruang lingkup pembinaan jadi lebih luas,” ucapnya tentang urgensi Bapopsi.**

sumber: biro adpim/editor yusrin

KASUS pengunduran diri pejabat di berbagai negara maju seringkali terjadi dengan berbagai alasan. Di Jepang, pengunduran diri tersebut menjadi tanggung jawab moral karena suatu kesalahan atau gagal dalam melaksanakan tugas. Fenomena “harakiri politik” pengunduran diri di kalangan pejabat di Jepang merupakan bentuk permintaan maaf tertinggi dan cerminan akuntabilitas kepemimpinan publik kepada masyarakat.

‎Oleh: Fransiscus Manurung

‎Makiko Yamada, juru bicara PM Yoshihide Suga mengundurkan diri pada tahun 2021 setelah dirinya ketahuan ditraktir makan malam mewah oleh sebuah perusahaan putra tertua Suga, Seigo Suga. Makan malam itu terjadi pada tahun 2019 saat dirinya menjabat di Kementerian Dalam Negeri dan baru ketahuan dua tahun kemudian pada tahun 2021. Harga makanan yang disantap oleh Makiko hanya USD 700, setara (Rp.11.620.000).

‎Fumio Kishida merupakan Perdana Menteri (PM) Jepang yang sejak 4 Oktober 2021 hingga 1 Oktober 2024. Ia memutuskan memilih mundur sebelum masa jabatan yang seharusnya selesai di tahun 2025. Penyebab pengunduran dirinya akibat skandal korupsi yang terjadi di Partai Demokrat Liberal (LDP), di mana dirinya sebagai pemimpin partai yang berkuasa di Jepang. Kasus korupsi tersebut berupa pemberian hadiah sejumlah 500 juta Yen (Rp.54,7 miliar) kepada orang-orang yang menjual tiket acara partai, yang penjualannya melampaui target. Harakiri politik yang dilakukan oleh Fumio Kishida disusul pula oleh para menteri dan wakil menteri yang berasal dari Partai Demokrat Liberal sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif partai. Harakiri Politik secara kolektif.

‎Di Indonesia, pengunduran diri pejabat karena kesalahan atau gagal dalam melaksanan tugas jarang terjadi. Bahkan tersangka maupun terpidana masih dianggap layak menjadi pejabat publik. Padahal, TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 Tentang Etika Berbangsa, masih berlaku dan mengikat.

‎Pasal 3 TAP MPR VI Tahun 2001 merekomendasikan kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan TAP ini sebagai ‘acuan dasar dalam kehidupan berbangsa’. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ; atau dianggap tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa, dan negara.

‎Pernyataan jenderal Sigit Lystio Prabowo, yang menolak desakan masyarakat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kapolri, dengan mengatakan, jika dirinya mundur, maka dia sama saja dengan meninggalkan anggota dan institusi Polri yang sedang terpuruk (Kompas.com 26 September 2025), perlu dipertimbangkan kembali dan diselaraskan dengan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001. **

‎Salam Demokrasi

‎

Banyaknya kasus keracunan di banyak Daerah. Pemerintah tak perlu malu menghentikan sejenak pelayanan demi menghindari jatuh korban lebih fatal utamanya kematian terhadap anak didik yang kita cintai.

Oleh: H. Sofyan Farid Lembah SH. MH

Sudah siapkah kita memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita? Ini bukan sekedar pelayanan atau bisnis catering semata tapi ini soal perlindungan terhadap anak yang dijamin dan wajib dipenuhi oleh Negara.

Sudahkah semua pihak taat atas Tata Kelola MBG? Bagaimana standard Gizi dan higienis? Bagaimana pengawasan? Kekhawatiran dibalik semua ini adalah selain soal potensi fatal jatuhnya korban kematian bagi anak akibat salah urus pelayanan, perlu dipikirkan adanya gugatan hukum atas semua kelalaian, maladministrasi dan dugaan korupsi serta tindak pidana lainnya yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap niat mulia program MBG ini tapi paling fatal termasuk jatuhnya kepercayaan terhadap Negara.

Kita perlu jeda sebentar sebelum melangkah lebih jauh. Apakah bisa diyakinkan semua pihak yang terlibat patuh menjalankan Tata Kelola MBG tanpa menabrak rambu rambu aturan? Apakah bisa pihak yang terlibat utamanya pengusaha catering lebih mengedepankan Standard Pelayanan dan standard hiegenis Makanan lagi dijamin halal ketimbang keuntungan semata? bagi Anak didik? Apakah pengambil kebijakan bisa mengembangkan inovasi pelayanan pelaksanaan MBG yang lebih sederhana tapi mudah dilaksanakan? Belajar dari pengalaman, sebaiknya untuk sementara waktu pelaksanaan MBG pelayanannya diambil alih TNI dan Kepolisian terdahulu sambil menunggu evaluasi bersama.

Atau Gubernur Sulawesi Tengah usulkan sebaiknya memberi pelayanan lewat sarana pemberdayaan kantin kantin sekolah masing2. Ada pepatah, jangan hal sederhana dibuat menjadi ribet. Hal yang sulit mengapa tidak dibuat sederhana? Terpenting semuanya disiapkan untuk beri pelayanan yang the best interest for child sesuai amanah UU Perlindungan Anak.**

workers: social worker

Palu, trustsulteng – Tepat tujuh tahun peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) pada 28 September 2018, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat untuk mengirimkan doa dan Al-Fatihah bagi para korban. Hal itu disampaikan Gubernur saat sambutan paringati HUT PMI ke-80, Minggu 28 September 2025.

“Bencana itu bukan hanya meruntuhkan bangunan, tapi juga merenggut ribuan nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi kita semua. Mari kita kirim doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului,” ungkap Gubernur.

Anwar Hafid juga mengenang pengalaman pribadinya saat menjadi penyintas. Kala itu, dirinya baru saja menyelesaikan jabatan sebagai Bupati Morowali periode kedua dan tengah berada di Palu menghadiri acara Partai Demokrat di Hotel Sutan Raja ketika gempa dahsyat mengguncang.

Selama enam hari pascabencana, Anwar tinggal dan berbaur bersama para pengungsi di rumah salah seorang warga Kota Palu yang dijadikan posko. Ia bahkan mengenang dengan hangat momen sederhana ketika setiap pagi diundang makan nasi goreng bersama warga.

“Hari ke enam, ada seorang dari Poso datang dan baru sadar kalau saya ada di situ. Tuan rumah kaget dan menegur, ‘Kenapa tidak bilang-bilang, Pak Bupati?’ Karena memang saya benar-benar ikut seperti warga lainnya, bahkan hanya diberi baju bola untuk mengganti pakaian,” kenangnya.

Meski penuh kehilangan, baik jiwa, harta benda, maupun infrastruktur, Gubernur menegaskan bahwa Sulawesi Tengah mampu bangkit berkat semangat kebersamaan dan gotong royong. Ia memberikan apresiasi kepada semua pihak, mulai dari Gubernur periode sebelumnya, para wali kota, bupati, hingga perangkat daerah yang bekerja keras membangun kembali Pasigala.

“Alhamdulillah, tujuh tahun berlalu, kita bisa menyaksikan Sulawesi Tengah bangkit. Semoga dengan kebangkitan ini kita sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Mari terus kita jaga semangat ini, karena hanya dengan semangat kita bisa membangun Sulawesi Tengah yang kita cintai,” pesan Anwar.

Gubernur juga dijadwalkan menghadiri Milad Alkhiraat sekaligus dzikir bersama untuk mendoakan dan mengenang tragedi 28 September 2018 lalu. **

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin, tiba di Kota Palu pada Minggu 14 September 2025, untuk menghadiri semarak puncak Milad ke-48 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Sulawesi Tengah melalui kegiatan Jalan Sehat. Rombongan mendarat di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu pukul 06.45 WITA menggunakan pesawat komersial dari Jakarta.

Kehadiran Ketua DPD RI disambut dengan prosesi adat pemasangan siga, penutup kepala khas suku Kaili, oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Prosesi ini menjadi simbol penghormatan dan penerimaan resmi bagi tamu kehormatan di Bumi Tadulako.

Setelah prosesi adat, rombongan Sultan Bachtiar Najamudin diarahkan menuju ruang VIP bandara untuk bersilaturahmi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pengurus BKPRMI.

Agenda selanjutnya, Ketua DPD RI dijadwalkan mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama ribuan masyarakat Sulawesi Tengah. Jalan Sehat ini menjadi puncak perayaan Milad ke-48 BKPRMI yang digelar meriah, sekaligus menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat sinergi umat dan pemerintah, serta menumbuhkan kesadaran hidup sehat di tengah masyarakat.**

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi menutup Bahari Basketball Competition V Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Basket Taman Gor Palu, Sabtu, 13 September 2025.

Turnamen basket tahunan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah silaturahmi, pembinaan prestasi, dan upaya mendorong atmosfer positif bagi para atlet muda di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wagub Reny menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi olahraga, serta masyarakat dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga.

“Pembinaan olahraga harus terus dikembangkan untuk meningkatkan prestasi. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa kerja sama yang solid. Dengan sinergi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan atlet muda sekaligus memajukan olahraga di Sulawesi Tengah yang kita cintai ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta, official, dan suporter untuk menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, serta menikmati setiap momen dalam pertandingan.

“Kemenangan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berkompetisi dengan fair play, menjalin persahabatan, dan menjaga kekompakan. Kalau menang jangan sombong, kalau kalah harus berani, tahun depan harus lebih baik,” pesan Wagub Reny.

Gelaran final mempertemukan Bintang Bahari Ata melawan Madika BPBPK Basketball. Pertandingan berlangsung sengit dan disaksikan penuh antusiasme penonton yang memadati lapangan. Akhirnya, Bintang Bahari Ata keluar sebagai juara setelah mengalahkan Madika BPBPK Basketball dengan skor 66–59.

Wagub Reny menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat dan dukungan semua pihak yang terlibat. Ia berharap kegiatan ini dapat berlanjut setiap tahun dan semakin mempererat persaudaraan sekaligus menumbuhkan gaya hidup sehat di kalangan warga Kota Palu.**

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Putri Batik Sulawesi Tengah dan Duta Pariwisata Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Jumat 12 September 2025.

Kedatangan mereka bertujuan memohon doa restu dan dukungan sebelum tampil di ajang tingkat nasional.

Dalam suasana hangat, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas semangat generasi muda Sulteng yang berani tampil membawa budaya daerah ke panggung lebih luas.

“Karya sekecil apa pun tidak semua orang berani membuatnya. Ini butuh keberanian besar. Jangan pernah merasa apa yang kalian lakukan sia-sia. Tekuni dengan totalitas, hasilnya pasti akan mengikuti,” pesan Gubernur.

Menurutnya, anak muda adalah wajah masa depan daerah yang harus terus percaya diri agar mampu bersaing dengan provinsi lain.

“Kalau nanti berhasil juara, itu bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga kebanggaan untuk Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Sulteng, Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd., yang turut hadir, menjelaskan bahwa tahun ini merupakan kali kedua Sulteng mengirimkan wakilnya di ajang nasional.

“Mereka akan membuktikan bahwa putra-putri daerah kita punya kualitas dan layak diperhitungkan,” ujarnya.

Salah satu finalis, Hafidzah Achmad Mussaad, Juara 1 Putri Batik Sulawesi Tengah 2025, menyampaikan tekadnya untuk memperkenalkan kekayaan batik khas Sulteng, seperti Batik Taiganja, Batik Burung Maleo, hingga Batik Kelor.

“Kami siap berjuang membawa nama Sulawesi Tengah ke tingkat nasional, dengan dukungan dan arahan dari Bapak Gubernur,” ucapnya penuh semangat.

Ajang Putera Puteri Batik Nasional 2025 akan berlangsung di Ballroom Choice City Hotel Surabaya pada 18 Oktober 2025, sementara Putri Kebudayaan Nasional 2025 digelar di Jakarta pada September 2025.

Dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi, para finalis diharapkan tidak hanya memperkenalkan identitas budaya lokal, tetapi juga mampu mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional.**

sumber: biro adpim/editor: arief