Skip to content
TrustSulteng

TrustSulteng

Berita Aktual Sulteng

  • About
  • Blog
  • Contact
  • Kolom Rubrik
  • Pin Posts
  • Tentang Kami
Trust TVChanel
Tembus Rp82,6 Miliar PAD Pajak Pemutihan Kendaraan Sulteng
  • Uncategorized

Tembus Rp82,6 Miliar PAD Pajak Pemutihan Kendaraan Sulteng

Adm Red. May 17, 2025

Palu, trustsulteng -Total transaksi selama program “Berani Bebas Tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB)” mencapai Rp.82.624.804.219 atau setara Rp, 82,6 miliyar selama 30 hari.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng Rifki Ananta alias Bon menjawab media ini Sabtu 17 Mei 2025.

Menurutnya hasil itu terhitung mulai 14 april hingga 14 mei 2025, dengan rincian PKB sebanyak 156.232 objek pajak kendaraan bermotor yakni roda empat (R4) sebanyal 28.995 dan R2 mencapai 128.137 kendaraan.

“Nilai nominal secara rupiah mencapai Rp.82.624.804.219 yang terbagi untuk propinsi sebesar Rp. 50.377.311.011 danb

Kab/kota sebanyak Rp. 32.247.493.208,”jelas Rifki.

Ia menjelaskan untuk masing-masing Opsen PKB Kabupaten dan Kota yang disalurkan berdasarkan database aplikasi Samsat sebagai berikut :

1. Banggai Rp.4.128.264.553

2. Poso Rp.2.086.480.694

3. Donggala Rp.2.211.176.983

4. Tolitoli Rp.1.521.410.005

5. Buol Rp.651.893.145

6. Morowali Rp.2.219.785.582

7. Bangkep Rp.508.311.644

8. Parimo Rp.3.068.039.283

9. Touna Rp.868.828.164

10. Sigi Rp.2.377.945.492

11. Morut Rp.1.366.940.880

12. Balut Rp.265.021.179

13. Palu Rp.11.973.395.604

Terkait kebijakan pemutihan PKB ini, masih banyak juga masyarakat yang belum sempat melakukan pembayaran. Oleh sebab itu beberapa masyarakat yang belum sempat membayar pajak PKB saat kebijakan pemutihan dimulai dan sudah berakhir, meminta agar ada perpanjangan.

Alasannya karena saat pemutihan belum memiliki uang yang cukup. Dan ada pula karena lamanya antrian akibat padatnya masyarakat yang mendaftar pemutihan panjak.

“Kami berharap pak Gubernur dapat memperpanjang waktu pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Soalnya masih banyak masyarakat yang belum sempat melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan, termasuk saya karena uang baru ada, pas mau bayar sudah tutup loket akibat terlambat,”Nanang, Ibu Riski, ibu Ita, Sohida dan sejumlah wajib pajak lainnya yang ditemui dipelataran Kantor Samsat Palu pada hari jelang berakhirnya pemutihan pajak kendaraan bermotor itu.

Sementara itu Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangan pers sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk membantu masyarakat mengurangi bebannya.

Terkait masih banyaknya warga yang belum melakukan pembayaran PKB saat kebijakan pemutihan, Gubernur Anwar Hafid mengaku akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Meski pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah ditutup, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut kemungkinan program akan diperpanjang.

“Kita evaluasi dulu. Kita pertimbangkan lagi agar masyarakat masih punya kesempatan,” ujar Anwar Hafid. ***

Diduga Palsukan Dokumen, Kadis CIKASDA Polisikan BTIIG
  • Uncategorized

Diduga Palsukan Dokumen, Kadis CIKASDA Polisikan BTIIG

Adm Red. May 16, 2025

Palu, trustsulteng – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah resmi menerima laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Morowali.

Laporan ini diajukan oleh seorang pengacara atas nama Inggrith S.R. Luneto, SH kuasa hukum dari Andi Rully Djanggola, SE, M.Si selaku kepala Dinas CIKASDA Sulteng.

Laporan tindak pidana pemalsuan surat itu pada Jum’at 16 Mei 2025, pukul 12.15 WITA di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulawesi Tengah.

Laporan polisi dengan nomor LP/B/116/V/2025/SPKT/Polda Sulawesi Tengah tersebut, pelapor menyatakan bahwa pihak PT. BTIIG diduga telah menggunakan dokumen palsu berupa Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk mendukung operasional kegiatan pertambangannya.

Adapun dokumen yang diduga palsu tersebut bernomor: 600.1.2/1675/DCKABSDA/VI/2024, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan menggunakan surat tersebut, PT. BTIIG diduga telah memperoleh izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Desa Karaupa, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.

Menurut keterangan Inggrith dalam laporan tersebut, pihak dinas terkait tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana yang digunakan oleh pihak perusahaan.

Barang bukti yang turut disertakan dalam laporan ini berupa empat lembar fotokopi surat Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Dugaan kuat bahwa surat tersebut palsu menjadi dasar pelapor untuk meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini diduga melanggar ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat.

Jika terbukti bersalah, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal enam (6) tahun.

Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Polisi Kepala Mahriono, dengan menerbitkan tanda bukti laporan, dan meneruskan laporan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Dinas CIKASDA Sulteng Andi Rully Djanggola yang dikonformasi Jum’at (16/5) membenarkan pihaknya telah melaporkan dugaan pemalsuan tandatangan dan dokumen surat rekomendasi.

“Sudah kami laporkan sesuai pernyataan dan perintah pak gub saat acara ngopi dengan tim media sulteng,” tulis Andi Rully Djanggola disertai surat bukti laporan di Polda. ***

Dirut Bank Sulteng Klarifikasi Soal Dana CSR
  • Uncategorized

Dirut Bank Sulteng Klarifikasi Soal Dana CSR

Adm Red. May 15, 2025

Palu, trustsulteng- Direktur Utama (Dirut) Bank Sulteng Ramiatie melalui Direktur Kepatutan Yudy Koagow kepada wartawan di kantornya Kamis 15 Mei 2025 mengatakan, setiap tahun selalu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tentang besarnya Corporate Social Responsibility (CSR).

“Yakni CSR yang dialokasi ke seluruh pemegang saham berdasarkan share saham. Dan besarnya CSR yang di kelola oleh Bank Sulteng,”jelas Yudy.

Kata Yudy kalau CSR kepada pemegang saham, maka bank sulteng hanya sebagai pengelola administrasi.

“Dan khusus CSR kepada mega corpora hanya digunakan khusus untuk masyarakat sulawesi tengah,”terang Yudy.

Menurut Yudy CSR dari Grup Mega Corpora yang sudah ada di sulteng sejak tahun 2018, yakni pembangunan sekolah di kota Palu-Donggala dan Sigi (terdampak gempa 2018).

“Adalah tempat ibadah (masjid) di kota Palu dan donggala. Dan saat ini, seluruh CSR dari Grup akan disalurkan untuk pembangunan rumah sakit dhuafa di bekas lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Undata di jalan Soeharso Palu,”jelas Yudy.

Disinggung soal CSR ke Persipal, yang menjadi polemik beberapa hari di media, Yudy menerangkan bahwa pemberian CSR ke Persipal sudah melalui RUPS.

“Kenapa CSR Bank Sulteng ke persipal, karena disitu ada kegiatan sosialnya yakni para penonton tidak dipungut biaya dalam laga Persipal. Dan sudah melalui persetujuan para pemegang saham yakni di dalam RUPS. Jadi tidak ada yang salah dalam pemberian CSR ke Persipal. Jadi pemberian CSR kemanapun berdasarkan persetujuan RUPS,”tutur perwakilan Mega Korpora itu.

Disinggung soal kinerja bank sulteng dalam tempo 5 tahun dari 2020 hingga 2024, Yudy merincikan sebagai berikut :

Laba bank sulteng dalam angka miliyar yakni :

– tahun 2020 : Rp. 215 M

– ⁠tahun 2021 : Rp. 275 M

– ⁠tahun 2022 : Rp. 310 M

– ⁠tahun 2023. : Rp. 335 M

– ⁠tahun 2024 : Rp. 360 M

“Dan untuk tahun 2025 ditargetkan laba bank Sulteng sebesar Rp400 miliyar. Jadi kita harapkan ada trand kenaikan setiap tahunnya,”ungkapnya.

Sedangkan soal Gaji Direksi dan komisaris Yudy menjelaskan bahwa kalau gaji direksi dan komisaris sejak tahun 2020 hingga saat ini baru naik sekali sebesar 10%.

“Dan komponen pendapatan itu ada banyak, antara lain, gaji pokok, tunjangan-tunjangan, pajak 30%, banus kinerja atas laba yang diperoleh. Besar kecilnya gaji harus dilihat perbandingan dengan industri sejenis dan size yang sama di Indonesia. Sehingga bank Sultenglah yang paling kecil dibanding group mega korpora lainnya,”aku Yudy.

Ditanya soal dukungan jaminan mega korpora sebesar Rp, 1,7 triliun memang bukan dalam uang tunai, karena kalau secara tunai, maka Mega Korporalah yang paling besar sahamnya dan jadi pengendali.

“Untuk menghindari itu, maka mega korpora hanya sebagai penjami agar modal mencapai Rp, 3 triliun sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi apapun yang terjadi terkait dengan bank sulteng mega korpora yang menjamin termasuk penambahan modal Rp, 1,7 triliun,”tutur orang kepercayaan Chaerul Tanjung itu.

Yudy mengatakan kalau mega korpora mencabut sahamnya atau tidak menjamin penambahan modal sebesar Rp, 1,7 triliun maka bank Sulteng turun kelas menjadi bank perkereditan rakyat (BPR).

“Kita patut berterima kasih ke mega korpora karena mau membantu memberikan jaminan ke bank sulteng sehingga modal mencapai Rp,3 triliun. Karena kalau tidak ada jaminan modal dari mega Korpora maka bank sulteng turun kelas ke BPR,”jelas Yudy. ***

Gubernur Sulteng Dorong Pembentukan Dinas Damkar dan Penguatan Peran Satpol PP
  • Uncategorized

Gubernur Sulteng Dorong Pembentukan Dinas Damkar dan Penguatan Peran Satpol PP

Adm Red. May 15, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, H.Anwar Hafid, menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan dalam rangka peringatan HUT ke-106 Pemadam Kebakaran, HUT ke-75 Satuan Polisi Pamong Praja, dan HUT ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis 15 Mei 2025.

“Dalam waktu dekat, saya akan mengusulkan Peraturan Daerah untuk menjadikan Pemadam Kebakaran sebagai dinas tersendiri agar bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat,”ujar Gubernur Anwar dalam amanatnya.

Ia juga menginstruksikan para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah untuk melakukan hal serupa di daerah masing-masing. Menurutnya, keberadaan Damkar sebagai dinas mandiri akan memperkuat kelembagaan dan mempercepat respons terhadap kejadian darurat.

Selain soal Damkar, Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ia pun menyatakan bahwa Satpol PP bukan sekadar pengawal kepala daerah, melainkan aparat penegak peraturan daerah yang berperan penting dalam menciptakan ketertiban umum dan mendukung pembangunan daerah.

“Tugas utama kepala daerah adalah melaksanakan peraturan daerah. Maka Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan perda harus terus diperkuat,”tegasnya.

Dalam waktu dekat, Gubernur Anwar juga berencana mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk membahas penyusunan kebijakan tunjangan bagi personel Satpol PP, dengan tujuan menciptakan standar dan kesetaraan kesejahteraan antardaerah.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengikutsertakan anggota Satpol PP dalam pelatihan dan pendidikan. “Penegakan perda membutuhkan pemahaman yang kuat. Satpol PP harus diberi bekal yang cukup agar tidak dipandang sebelah mata,”katanya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Anwar menyampaikan apresiasi dan semangat kepada seluruh personel Satpol PP, Damkar, dan Linmas atas pengabdian mereka dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat.

Turut hadir, Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Para bupati/walikota se Sulteng, Para KasatpolPP se Sulteng, Para Kepala Perangkat Daerah.**

sumber: biro adpim

Gubernur Sulteng Serukan Perbaikan Damkar dan Satpol PP, Mendagri Titip Pesan
  • Uncategorized

Gubernur Sulteng Serukan Perbaikan Damkar dan Satpol PP, Mendagri Titip Pesan

Adm Red. May 15, 2025

Parigi, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menegaskan perlunya perhatian serius terhadap penguatan lembaga dan sumber daya pemadam kebakaran, polisi pamong praja, serta satuan perlindungan masyarakat (Linmas).

Hal itu Ia sampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan memperingati HUT ke-106 Damkar, ke-75 Satpol PP, dan ke-63 Linmas Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, pada Kamis 15 Mei 2025.

Dalam amanatnya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menyoroti urgensi revitalisasi tugas dan fungsi tiga institusi tersebut, yang disebut berperan vital dalam menjaga ketertiban, keselamatan jiwa, serta perlindungan terhadap hasil-hasil pembangunan.

“Pencegahan kebakaran tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan. Ini bukan hanya tugas petugas, tetapi tanggung jawab kolektif,”katanya.

Data nasional menunjukkan selama 2024, Damkar menangani 20.427 kasus kebakaran dan 56.243 operasi penyelamatan non-kebakaran. Namun, Ia menyoroti bahwa mayoritas personel Damkar dan Satpol PP masih berstatus non-ASN. Hingga akhir 2024, tercatat 64,24 persen aparatur Damkar merupakan pegawai non-ASN. Hal ini dinilai menghambat profesionalitas dan kepastian karier mereka.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera membentuk dinas Damkar mandiri, sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Saat ini, baru 137 kabupaten/kota yang telah memilikinya.

“Tanpa dinas yang otonom, sistem kita rentan lambat dan tidak responsif,”ujarnya.

Soal sarana dan prasarana, Kementerian Dalam Negeri telah menyalurkan 237 unit mobil dan ambulans pemadam hingga 2024. Namun Ia menyebut itu belum cukup. Ia pun mendorong pemda mengalokasikan anggaran lebih besar guna membangun pos sektor pemadam di tingkat kecamatan.

Ia juga menekankan pentingnya peran relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang kini berjumlah 53.835 orang, serta mempercepat sertifikasi petugas Damkar. Hingga kini, baru 16.818 personel yang mengikuti pelatihan dasar.

“Profesionalisme itu dimulai dari standar. Pendidikan, pelatihan, dan perlindungan kerja harus jadi prioritas,”katanya.

Ia menyebut perlunya implementasi tunjangan risiko tinggi dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Di ujung sambutannya, Ia mendesak percepatan pembentukan undang-undang penanggulangan kebakaran nasional. Ia pun menilai UU tersebut akan menjadi kerangka hukum penting yang selama ini masih absen.

“Kalau mau serius menjadikan Indonesia tangguh menghadapi risiko bencana, maka tata kelola damkar harus dirombak dari hulu ke hilir,”tegasnya.

Turut hadir, Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Para bupati/walikota se Sulteng, Para KasatpolPP se Sulteng, Para Kepala Perangkat Daerah.

sumber: biro adpim

Merasa Kecewa, Warga Tani Laranggarui Blokir Jalan Akses Area PT. CPM
  • Uncategorized

Merasa Kecewa, Warga Tani Laranggarui Blokir Jalan Akses Area PT. CPM

Adm Red. May 14, 2025

Palu, trustsulteng – Merasa kecewa, ratusan masyarakat tani laranggarui menutup jalan akses menuju lokasi pertambangan PT. Citra Palu Mineral (CPM)

Penutupan akses jalan tersebut buntut dari kemarahan masyarakat penggarap tanah yang diklaim oleh PT. CPM dan dibebaskan secara sepihak oleh oknum masyarakat kepada perusahaan tambang emas poboya (CPM).

Warga menuturkan, bahwa pada tahun 2010 pihak CPM mengirimkan perwakilan kepada masyarakat penggarap lahan untuk pembukaan jalan. Yang kala itu jalan telah dibuka oleh masyarakat secara swadaya atau gotong royong. Perusahaan berharap bisa menjadi jalan akses karyawan perusahaan ke lokasi pertimbangan  CPM.

“Maka masyarakat memberikan jalan tersebut tanpa meminta apapun kepada perusahaan dengan menjanjikan akan mengganti biaya pembukaan jalan yang dilakukan masyarakat secara swadaya. Namun sampai saat ini janji perusahaan tidak pernah realisasi. Warga tidak meminta untuk dibayarkan, sampai akhirnya perusahaan menyerobot lahan masyarakat tanpa permisi,” tutur Isnawati, perwakilan masyarakat penggarap lahan Laranggarui, Rabu 14 Mei 2025.

Maka gelombang aksi masyarakat sudah tidak bisa dihalau. Sampai menutup jalan akses menuju ke lokasi perusahaan tambang CPM. “Masa aksi meminta 2×24 jam, agar CPM meminta maaf kepada masyarakat dan menyatakan, bahwa tanah tersebut diberikan masyarakat kepada CPM. Permintaan maaf melalui media. Jika tidak, maka masyarakat akan terus menutup jalan akses ke area CPM,” tegas Isnawati.

Intinya kata Isna, CPM tidak boleh menyerobot lahan masyarakat lagi. Dan masyarakat sudah lama berkebun dan telah menghasilkan untuk keberlanjutan hidup masyarakat bersama keluarganya. ***

 

 

Gubernur Anwar Hafid: Pembangunan Sulteng Harus Jawab Kebutuhan Rakyat
  • Uncategorized

Gubernur Anwar Hafid: Pembangunan Sulteng Harus Jawab Kebutuhan Rakyat

Adm Red. May 14, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Ia meminta seluruh kepala OPD memahami betul substansi RPJMD dalam mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani.

“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu 14 Mei 2025. Hadir dalam rapat ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan dan Kepala BPS Sulteng Simon Sapary. Turut mendampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.

Ia pun meminta Bappeda melakukan need assessment berbasis data DTKS untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Buol pada 27 Mei mendatang untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.

“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur mencontohkan pendekatan sederhana namun berdampak dalam sektor pertanian. “Yang penting itu cuma dua, benih dan alat. Maka kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan siapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draft RPJMD di DPRD. “Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesannya.

Dalam suasana rapat yang santai namun penuh gagasan, Gubernur Anwar turut membagikan pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari pedagang kecil yang mengungkapkan dagangan mereka laris manis selama acara berlangsung.

Salah satu contoh keberhasilan lainnya adalah kehadiran Mall Pelayanan Publik selama perayaan HUT. “Saya punya lembaga survei pribadi yang memantau secara berkala. Hasilnya, banyak warga yang ingin semua pelayanan disatukan dalam satu tempat,” tuturnya. Ia juga menyebut tingginya permintaan masyarakat agar layanan diperpanjang sebagai bukti bahwa publik merespons positif layanan yang efisien.**

sumber; biro adpim

Resmikan Koperasi Roviga, Begini Pesan Sry Nirwanti Bahasoan
  • Uncategorized

Resmikan Koperasi Roviga, Begini Pesan Sry Nirwanti Bahasoan

Adm Red. May 10, 2025

Palu, trustsulteng – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi meresmikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Roviga milik TP PKK Provinsi Sulteng, Sabtu 10 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Sry Nirwanti menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Roviga merupakan langkah nyata TP PKK dalam mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Koperasi ini menjadi bagian dari program unggulan Pokja II PKK melalui Gelari Pelangi, yakni Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif Pokja II dalam mendirikan koperasi ini. Koperasi Roviga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujar Ketua TP PKK dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan OPD mitra untuk mendukung eksistensi koperasi, baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM maupun kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi daerah.

Dalam upaya mendukung keberlangsungan koperasi, Ketua TP PKK Sulteng juga mengimbau seluruh pengurus dan anggota untuk aktif berbelanja dan memanfaatkan layanan Koperasi Roviga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin koperasi ini dapat tumbuh mandiri, menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, serta berkontribusi bagi pembangunan sosial ekonomi di Sulawesi Tengah,” tambahnya. **

sumber: biro adpim/editor YLB

Dinas Cikasda Menyurat Cabut Izin, Diduga PT. BTIIG Palsukan Dokumen Rekomtek SDA Irigasi Karaupa
  • Uncategorized

Dinas Cikasda Menyurat Cabut Izin, Diduga PT. BTIIG Palsukan Dokumen Rekomtek SDA Irigasi Karaupa

Adm Red. May 10, 2025

Palu, trustsulteng – Keluarnya surat izin pengusahaan sumber daya air (SDA) untuk PT BTIIG atas irigasi Karaupa terus menimbulkan tanda tanya. Siapa yang bermain “kotor” keluarnya surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Dinas Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Rekomtek diduga palsu. Kadis Cikasda, Andi Ruly Djanggoka berang. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rifani Pakamundi dibikin pusing, sebab dinas dipimpinnya yang menandatangani surat diduga palsu atas nama Gubernur Sulteng.

Gelombang protes petani dari kecamatan Bumi Raya dan Witaponda mendatangi kantor perusahaan (BTIIG) untuk menghentikan pekerjaan pembangunan intake air baku di bendungan irigasi Desa Karaupa Kabupaten Morowali.

Kadis Cikasda Andi Ruly Djanggola telah mengajukan surat permohonan pencabutan izin pengusahaan Sumber Daya Air untuk PT BTIIG di sungai Karaupa desa Karaupa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng, pertanggal 6 Mei 2025 lalu.

Diduga, PT BTIIG ini mendapatkan izin dari dinas perizinan menggunakan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang palsu.

“Dan kami sudah menyurat secara resmi itu untuk dicabut, karena memang kita tidak pernah mengeluarkan izin Rekomtek pengambilan air di Karaupa, karena pengambilan air sendiri pun disana bergiliran untuk lahan pertanian,” kata Kadis Andi Ruly Djanggola kepada filesulawesi.com.

“Sehingga tidak mungkin Cikasda memberikan izin ketika masyarakat membutuhkan air untuk aktivitas budidaya pertanian. Untuk itu, harus segara ditindaklanjuti oleh BTIIG dan BTIIG menghentikan aktivitas kegiatan pengambilan air di daerah irigasi Karaupa,” katanya menambahkan.

Selanjutnya, ia menyarankan kepada OPD Teknis khususnya Dinas PMPTSP Sulteng, untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), agar dibatasi pihak perusahaan melakukan pengaploatan dokumen kelengkapan berkas melalui aplikasi OSS yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulteng.

“Mekanisme penerbitan Izin, kami dahului dengan Rekomtek. pihak perusahaan itu menyampaikan ke dinas PMPTSP melalui aplikasi OSS, sehingga terbitlah izin yang diterbikan Dinas PMPTSP atas nama Gubernur. Sekarang ini OSS bisa diakali, karena akun OSS ini akun perusahaan yang mengaploud itu semua dokumen-dokumen kelengkapan makanya bisa dipalsukan,” bebernya.

“Olehnya saya menyarankan OSS ini tidak bisa diupload oleh perusahaan dokumen kelengkapan karena potensi dia bisa upload dokumen palsu,” bebernya kembali.

Kepala Dinas DPMPTSP Sulteng Rifani Pakamundi, membenarkan Dinas Cikasda telah menyurat untuk pembatalan izin PT BTIIG. “Iya, surat permohonan pencabutan izin sudah diterima dari Dinas Cikasda Sulteng. Selanjutnya kita akan bentuk tim terpadu menginvestigasi dan verifikasi kembali syarat syaratnya termasuk rekomtek nya apakah benar diterbitkan Cikasda atau tidak,” jelasnya.

Diakui, kewenangan pencabutan izin ada di provinsi namun karena menu pencabutan untuk izin PB UMKU belum tersedia di akun pengawasan OSS RBA, sehingga kami mengajukan surat permohonan pencabutan izin pengusahaan sudah wilayah sungai Karaupa oleh PT. BTIIG ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI,” pungkasnya.**

editor; YLB

Rakor Penanaman Modal dan PTSP Digelar, Kadis Rifani: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 3 Besar Nasional
  • Uncategorized

Rakor Penanaman Modal dan PTSP Digelar, Kadis Rifani: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 3 Besar Nasional

Adm Red. May 9, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E.,M.M secara resmi membuka Rakor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2025 pada Jum’at 9 Mei 2025 di ruang polibu kantor gubernur.

Mengusung tema “Berani Mewujudkan Investasi Yang Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Berkelanjutan Menuju Sulteng Nambaso” rakor menjadi momentum refleksi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan investasi daerah.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Asisten Rudi Dewanto menegaskan bahwa arah dan fokus investasi saat ini ialah mengejar kualitas dengan penerapan hilirisasi dalam pengolahan komoditi sumber daya alam unggulan.

Terkait itu, Asisten Rudi Dewanto menuturkan bahwa sejumlah langkah percepatan telah ditempuh pemerintah provinsi.

Dimulai dari penyelesaian lahan kawasan industri, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan bypass Tambu-Kasimbar hingga penguatan sinergi dengan pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Investasi RI belum lama ini.

“Tugas kita di daerah adalah menindaklanjutinya dengan kerja nyata,” tegasnya agar jadi perhatian peserta rakor.

Lewat asisten, gubernur juga berpesan supaya jajaran dinas mengakselerasi layanan perizinan yang cepat, ramah dan memberikan kepastian ke investor.

“Kita ingin para investor merasa nyaman dan percaya bahwa Sulawesi Tengah adalah tempat terbaik untuk menanamkan modal,” pungkasnya demi terciptanya pengalaman investasi yang berkesan.

Sementara Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sulteng Moh. Rifani, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa realisasi investasi Sulteng tahun 2024 menembus 139,88 Triliun Rupiah yang berdampak pula bagi pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 9,08% dan masuk 3 besar nasional.

Tahun 2025 lanjut kadis, target realisasi investasi yang ditetapkan kementerian untuk Sulteng mengalami kenaikan hingga 162,57 Triliun Rupiah.

Di kesempatan yang sama juga diserahkan piagam penghargaan kategori persentase capaian target realisasi tertinggi ke Pemerintah Kabupaten Banggai.

Kemudian untuk realisasi investasi tertinggi tahun 2024 peringkat 1 hingga 3 masing-masing diraih oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Kota Palu.

Turut hadir dan menjadi narasumber rakor, Kepala Perwakilan BI Sulteng Rony Hartawan.**

sumber: biro adpim/editor

Posts pagination

Previous 1 … 52 53 54 55 56 57 58 … 260 Next

Recent Posts

  • Daffa Syahmi Hilmiyah: Pelajar Tenang dengan Prestasi Gemilang di Panggung Nasional
  • Jalan Boladangko–Banggaiba Dikerja, Gubernur AH: Berani Berkah Hadirkan Hadiah Nyata untuk Sulteng
  • DKPP gandeng UIN Datokarama Tingkatkan Kualitas Demokrasi
  • Pemprov Sulteng Matangkan Persiapan Haji 2026 : Prioritaskan Pelayanan Kelompok Rentan
  • Puluhanribu Jamaah Padati Haul ke-58 di Alkhairaat Pusat, Gubernur Anwar Hafid Ajak Lanjutkan Warisan Guru Tua
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Email
Copyright © COMINDO MEDIA PERKASA | DarkNews by AF themes.