Palu, trustsulteng – Propinsi Sulteng dikenal dunia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dan sejumlah kekayaan mineral tambang lainnya. Namun dibalik semua ini, kemiskinan masih berada di atas 11 persen.
Gubernur Anwar Hafid, merasa sangat bertanggung jawab untuk segera keluar dari paradoks yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha industri tambang terkhusus koorporasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
“Saya harap teman-teman bisa mengambil peran dalam program-program BERANI lewat CSR dan Community Development perusahaan,” ujarnya saat pertemuan dengan perwakilan korporasi tambang di ruang polibu.
CSR yang dimaksud, misalnya dengan pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak Sulteng yang cerdas hingga selesai di negeri Tiongkok yang kini menjadi episentrum pengembangan sains dan teknologi.
Dirinya juga menantang perusahan agar membangun rumah sakit bertaraf internasional supaya masyarakat Sulteng tidak perlu berobat hingga ke luar daerah maupun ke luar negeri.
Pembangunan dua sektor vital ini merupakan tanggungjawab moral perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat atas sumber daya alam yang sudah diambilnya.
Di samping itu dengan memiliki SDM yang berdaya saing maka Sulteng sedikit demi sedikit akan melepas ketergantungan dari sektor tambang di masa mendatang.
“Walau habis nikel kami tapi bapak sudah mewariskan SDM kepada kami,” tegasnya bahwa peningkatan SDM adalah investasi jangka panjang membangun visi Sulteng Nambaso atau Sulteng yang besar.
Lebih lanjut lagi, perusahaan harus ikut andil dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan fokus pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Gubernur mengajak perusahaan supaya transparan mengenai jumlah alat berat dan kendaraan di lingkar tambang serta sumber pengambilan bahan bakarnya untuk mengejar potensi pajak bahan bakar minyak.
Dengan banyaknya perusahaan tambang di Sulteng ternyata belum maksimal bagi pemasukan pajak bahan bakar minyak yang hanya menyentuh 300 Miliar Rupiah per tahun.
Padahal Provinsi Kalimantan Timur sebagai perbandingan, mampu meraup setoran pajak hingga 7 Triliun Rupiah per tahun dari pajak bahan bakar minyak.
Begitu pula dengan registrasi NPWP perusahaan yang masih terdaftar di luar daerah padahal mereka melakukan aktivitas di Sulteng. Olehnya gubernur meminta kesadaran manajemen perusahaan supaya memiliki kantor dan ber-NPWP Sulteng agar pajak mereka tidak dibayar di luar daerah.
Disamping tujuan lain untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan Pemda lewat perwakilan perusahaan yang berkantor di Sulteng khususnya di Palu.
Pajak lain yang ikut dilirik gubernur ialah pajak air permukaan dan pajak bea balik nama kendaraan mengingat banyaknya kendaraan perusahaan yang masih menggunakan plat luar Sulteng atau non-DN, sehingga pajak kendaraan bermotor yang dibayar tidak masuk ke kas daerah.
“Semuanya sudah punya peraturan tinggal kita jalan,” imbuhnya memastikan legalitas pemungutan pajak potensial dari perusahaan tambang.
Poin lain yang digarisbawahi gubernur ialah soal Tenaga Kerja Asing (TKA) supaya perusahaan lebih terbuka dalam melaporkan pekerjanya sebab terindikasi banyak pekerja asing yang bekerja di dua atau lebih kabupaten di Sulteng.
Ulasnya jika pekerja asing bekerja di beberapa kabupaten dalam satu provinsi maka penerimaan daerah dari TKA ini menjadi pendapatan provinsi bukan kabupaten.
Selain itu gubernur juga meminta perusahaan mengevaluasi program pelatihan Bahasa Indonesia ke pekerja asing karena dinilai hasilnya tidak optimal.
“Pernah ketemu tenaga kerja asing, saya uji pakai Bahasa Indonesia yang umum tapi tidak bisa padahal sudah ada pelatihan,” urainya yang pernah menanyakan ke pekerja asing ‘apakah sudah makan’ dalam Bahasa Indonesia tapi tidak dijawab karena tidak bisa berbahasa Indonesia.
Dengan kendala bahasa tersebut, gubernur melalui dinas pendidikan dan universitas tadulako telah menjalin MoU dengan lembaga pelatihan bahasa asing untuk menyelenggarakan kursus Bahasa Mandarin secara gratis bagi masyarakat dan pelajar.
Harapannya supaya dihasilkan tenaga penerjemah lokal yang akan terserap bekerja di sejumlah perusahaan di Morowali dan Morut.
Melalui program BERANI Cerdas maka mulai tahun ini pemerintah provinsi menanggung biaya praktek kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus.
Terkait hal itu maka gubernur meminta perusahaan agar jangan pernah menolak jika ada SMK yang mengajukan permohonan praktek kerja industri (prakerin) maupun menerima pekerja lulusan SMK yang sudah mengantongi sertifikat uji kompetensi.
“Tolong diterima kalau mereka selesai dan kalau mereka praktek,” pesannya.
Lewat pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal sinergitas pemerintah provinsi dengan korporasi tambang dalam menulis sejarah baru, dari ‘Sulteng negeri seribu tambang’ menjadi ‘Sulteng negeri seribu kesejahteraan’
“Saya ingin punya satu visi yang sama agar kehadiran perusahaan bisa bermanfaat bagi bangsa dan daerah, utamanya rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya dengan penuh harapan.
Pertemuan antara lain dihadiri Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kawasan Ihsan Basir, S.H.,LL.M, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Drs. Arnold Firdaus, M.T.P, Kadis Pendidikan Yudiawati V. Windarrusliana, SKM, M.Kes, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Moh. Rifani Pakamundi, S.Sos, M.Si dan Plt Kadis Perindag Mira Yuliastuti, S.T., M.P dan para pengawas tenaga kerja.
Dari pihak perusahaan nampak perwakilan IMIP, GNI, Hengjaya Mineralindo, Wanxiang dan MSS.**
sumber; biro adpim/editor; YLB
Adm Red. 
