Day: February 24, 2026

Pagi tadi, Selasa 24 Pebruari 2026, sidang paripurna pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Donggala. Menandai babak baru dinamika politik lokal. Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD saat ini, M. Taufik, justru menjadi pihak yang akan digantikan.

Penggantinya adalah kader Partai NasDem, Dr. H. Moh. Yasin M. Lataka, yang dijadwalkan segera dilantik setelah terbit Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng.
Sesuai mekanisme, hasil paripurna akan diajukan melalui Bupati Donggala kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Berdasarkan ketentuan administratif, gubernur memiliki waktu maksimal tujuh hari untuk menerbitkan SK. Jika dihitung sejak 24 Februari, SK diperkirakan terbit sekitar 2 Maret 2026.

Namun pergantian di Donggala tampaknya bukan kasus tunggal. Efek Domino di DPRD Provinsi dan Kabupaten lain.

Informasi dihimpun media ini menunjukkan, pergantian juga akan terjadi pada sejumlah posisi Wakil Ketua DPRD, yaitu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Di tingkat provinsi, kader NasDem, Aristan, disebut akan digantikan Hj. Arnila HM. Ali sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah.
Seluruh figur yang terdampak pergantian memiliki satu kesamaan_mereka merupakan kader Partai NasDem.

Dugaan Pelanggaran Etika dan Komitmen Organisasi
Sejumlah sumber internal partai menyebutkan bahwa pergantian tersebut diduga berkaitan dengan persoalan internal organisasi.
“Ada evaluasi internal. Indikasinya terkait disiplin dan komitmen terhadap kebijakan partai,” ungkap seorang sumber NasDem yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbuka dari Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Pusat NasDem terkait alasan spesifik pergantian tersebut.

Secara formal, mekanisme pergantian pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik pengusung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Tata Tertib DPRD.

Sebagian pengamat politik lokal Sulawesi Tengah menilai pergantian serentak ini bukan peristiwa biasa. pergantian pimpinan legislatif secara bersamaan mengindikasikan adanya konsolidasi serius di internal partai.

“Kalau hanya satu daerah, mungkin biasa. Tapi kalau provinsi dan beberapa kabupaten sekaligus, ini jelas keputusan strategis partai,” ujar sumber.

Kata temanku, pergantian pimpinan DPRD dapat berdampak pada arah kebijakan politik daerah.

Stabilitas koalisi politik lokal
Untuk Kabupaten Donggala, saat ini semua mata tertuju ke SK Gubernur Sulteng.
Jika SK terbit sesuai jadwal, maka
M. Taufik resmi diberhentikan.
Moh. Yasin M. Lataka dilantik sebagai Ketua DPRD Donggala definitif.  Pergantian ini akan menjadi yang pertama dalam rangkaian rotasi pimpinan DPRD kader NasDem di Sulawesi Tengah tahun 2026.

Upaya konfirmasi kepada sejumlah pengurus NasDem di tingkat wilayah dan daerah masih berlangsung. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai alasan spesifik pergantian. Apakah terkait pelanggaran etika
atau bagian dari penyegaran organisasi.

Kesimpulan penulis sementara, bahwa
pergantian Ketua DPRD Donggala diduga merupakan bagian dari gelombang restrukturisasi internal Partai NasDem di Sulawesi Tengah. Meski secara administratif berjalan sesuai mekanisme, motif politik di balik keputusan ini masih menyisakan tanda tanya. (*)

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat merespons video viral terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 6 Kayumalue Ngapa, Kota Palu.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., turun langsung ke sekolah tersebut untuk memastikan persoalan ditangani secara tepat dan proporsional, Selasa, 24 Pebruari 2026.

Video yang beredar memperlihatkan kekecewaan seorang guru terhadap paket makanan yang dibagikan kepada murid saat bulan Ramadhan. Wakil Gubernur memberikan apresiasi atas kepedulian sang guru terhadap kualitas gizi anak didiknya.

“Saya mengapresiasi Ibu Guru. Kepedulian beliau terhadap anak-anak patut kita hargai. Ini bentuk perhatian agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan asupan yang sesuai standar gizi,” ujar Wakil Gubernur.

Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan Guru yang bersangkutan serta Pengelola Dapur MBG untuk menemukan klarifikasi dan melakukan pembinaan. Menurutnya, Program MBG merupakan program strategis dalam menyiapkan generasi Sulawesi Tengah yang sehat, cerdas, dan unggul.

“Program MBG ini sangat baik. Tujuannya jelas, agar anak-anak kita mendapatkan nutrisi dan protein yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Tugas saya memastikan standarisasinya berjalan baik. Hitung dengan pasti setiap paketnya, pastikan sesuai standar gizi dan diberikan tepat waktu,” tegasnya.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh elemen sekolah dan pengelola program untuk terbuka dalam menyampaikan evaluasi. Ia menekankan bahwa kecukupan gizi anak adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas, sehingga kualitas dan ketepatan distribusi makanan harus menjadi perhatian bersama.

“Kalau ada yang tidak sesuai lagi, kabari saya. Kita tidak mencari kejelekan, ini bagian dari tugas kami melakukan pembinaan. Jangan kecil hati, mari kita perbaiki bersama,” tambahnya.

Suasana hangat terlihat saat Wakil Gubernur menyapa dan berinteraksi langsung dengan siswa-siswi di dalam kelas. Ia mengajak anak-anak bernyanyi serta memberi semangat agar tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan.

Tak hanya itu, Wakil Gubernur turut meninjau dapur MBG guna memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Dari hasil peninjauan, kondisi dapur dinyatakan bersih dan layak.

“Tempat pengolahannya bersih. Ke depan kita jaga konsistensi kualitas, kebersihan, dan ketepatan distribusinya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan Program MBG yang telah menjangkau Sulawesi Tengah, khususnya Kelurahan Kayumalue Ngapa.

“Terima kasih Bapak Presiden atas perhatian kepada Sulawesi Tengah melalui Program MBG. Ini sangat membantu anak-anak kita,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rohani Mastura, M.Si., bersama dinas terkait lainnya.(*)

sumber: biro adpim

Oleh: DEDI ASKARY, SH.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Tengah baru saja usai. Di atas kertas, ada “kesepakatan”. Di atas meja, ada tanda tangan. Namun, di bawah permukaan tanah Poboya yang kaya akan emas, sebuah ketidakadilan struktural masih berdenyut kencang. Kasus PT Citra Palu Minerals (CPM) bukan sekadar soal sengketa lahan, melainkan potret telanjang bagaimana kedaulatan rakyat seringkali menjadi tumbal di hadapan syahwat korporasi yang dibungkus regulasi.

1. Penciutan Lahan:
Mengemis di Tanah Sendiri?

Penyegelan 62.850 hektare lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) adalah tamparan keras bagi kewibawaan tata kelola tambang kita. Angka ini fantastis—sebuah “kerajaan” konsesi yang memenjarakan ruang hidup rakyat.

Sangat ironis ketika masyarakat adat Poboya harus melewati jalur birokrasi yang berbelit hanya untuk meminta penciutan lahan. Rakyat, yang merupakan pemilik sah sejarah atas tanah ulayat dan situs-situs leluhur, kini diposisikan seperti peminta-minta di rumahnya sendiri. Mengapa korporasi bisa menguasai puluhan ribu hektare dengan begitu mudah, sementara rakyat harus “berdarah-darah” hanya untuk mendapatkan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)?

2. Kemitraan atau Sekadar Redam Amuk?
Langkah jangka pendek berupa kontrak kemitraan di area Kijang 30 seluas 9,2 hektare patut dicurigai sebagai “obat penenang” sesaat.

Bandingkan angka ini: 9,2 hektare melawan 62.850 hektare. Ini bukan kemitraan, ini adalah ketimpangan yang dipelihara.

Narasi “transisi” yang ditawarkan PT CPM jangan sampai menjadi alat untuk menunda-nunda kewajiban fundamental perusahaan dalam mengembalikan hak rakyat.

Masyarakat lokal bukan sekadar “objek” yang diberi sisa-sisa lahan (remah-remah konsesi), melainkan subjek hukum yang memiliki hak historis dan konstitusional atas kekayaan alam di wilayahnya.

3. Satgas PKH dan Momentum Pembersihan Sistemik
Penyegelan oleh Satgas PKH harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit seluruh aktivitas PT CPM. Jika puluhan ribu hektare tersebut disegel karena masalah kawasan hutan, maka patut dipertanyakan:

Bagaimana mungkin sebuah korporasi bisa beroperasi sekian lama jika terdapat cacat administratif dalam pemanfaatan ruang?

Kita tidak boleh terjebak pada narasi “pertambangan ilegal” hanya ketika pelakunya adalah rakyat kecil. Kita juga harus berani menunjuk hidung “pelanggaran legal” yang dilakukan oleh korporasi besar yang berlindung di balik kontrak-kontrak eksklusif namun mengabaikan kelestarian hutan dan hak adat.

4. Kesimpulan:
Jangan Ada “Main Mata” di Ruang Rapat

Kesepakatan RDP pada 23 Februari 2026 harus dikawal dengan nalar kritis. Jangan sampai poin-poin tersebut hanya menjadi cara untuk memadamkan api perlawanan rakyat tanpa memberikan solusi fundamental.

Tuntutan Rakyat Poboya dan Masyarakat lingkar tambang emas Poboya jelas: Penciutan lahan bukan pilihan, tapi keharusan.

Pengakuan ulayat: Bukan sekadar administrasi, tapi penghormatan pada martabat manusia.

Negara harus hadir: bukan sebagai centeng korporasi, melainkan sebagai pelindung bagi masyarakat adat Poboya yang telah ada jauh sebelum mesin-mesis berat itu datang merusak tanah mereka.

Jika PT CPM tidak segera merealisasikan penciutan lahan secara transparan dan adil, maka kesepakatan ini hanyalah sebuah drama birokrasi yang memuakkan.

Rakyat sudah cukup kenyang dengan janji; yang mereka butuhkan adalah tanah untuk hidup, bukan sekadar ruang untuk menambang di bawah kangkangan instruksi perusahaan. Tanah untuk Rakyat, Bukan untuk Spekulan. (*)

Penulis adalah: Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.