Adm Red. 
Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfokuskan penanganan sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) yang masuk kategori prioritas pada 2024.
Program ini disampaikan dalam jumpa pers capaian kinerja 2025–2026 yang dipandu Kepala Bappeda Sulteng, Arfan, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Akris Fatta, mengatakan total RTLH di daerah tersebut mencapai 133.139 unit atau sekitar 18,21 persen dari 731 ribu rumah yang ada.
“Dari jumlah itu, sebanyak 80.694 unit masuk desil 1 sampai 4, yang menjadi fokus utama penanganan pemerintah,” ujarnya, Selasa 14 April 2026.
Ia merinci, RTLH terbanyak berada pada desil 1 sebanyak 32.552 unit, disusul desil 2 (19.340 unit), desil 3 (16.049 unit), dan desil 4 (12.753 unit).
Menurut Akris, penanganan dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan rumah baru dan rehabilitasi, tergantung tingkat kerusakan.
“Untuk rusak ringan sekitar Rp30 juta, rusak sedang Rp50 juta, dan pembangunan baru berkisar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit,” jelasnya.
Pemprov Sulteng juga telah melakukan uji coba pembangunan di sejumlah daerah, seperti Tojo Una-Una, Donggala, Tolitoli, dan Buol. Dalam tahap awal, pembangunan satu unit rumah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 13 hari.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan anggaran Rp80 juta belum sepenuhnya memenuhi standar rumah layak, terutama pada bagian plafon dan penyelesaian akhir bangunan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng, Arfan, menyatakan pemerintah masih menghitung ulang standar biaya melalui skema Standar Belanja Umum (SBU).
“Ini penting agar pembangunan rumah benar-benar tuntas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Saat ini, pemerintah juga masih melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan tingkat kerusakan rumah agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
Program perbaikan RTLH ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 10,52 persen, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(*)
editor: arief
