Palu, trustsulteng – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah barusan mengganti pucuk pimpinan. Dr Agus Lamakarate Ketua DPW PSI Sulteng menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Syafiah Basir. Namun, di tengah pernyataan suksesi tersebut, Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI yang menjadi dasar administrasi kepengurusan baru ternyata belum terbit.
Situasi ini menghadirkan ironi kecil dalam dinamika politik partai: kepemimpinan sudah berganti dalam pernyataan, sementara kepastian administrasinya masih menunggu keputusan dari pusat.
Hal itu mengemuka dalam konferensi pers yang digelar Senin 28 September 2026 sore. Agus dan Syafiah menyampaikan sejumlah agenda serta target politik PSI Sulteng ke depan, meski SK pergantian kepengurusan belum berada di tangan pihak yang digantikan maupun yang disebut sebagai pengganti.
Agus Lamakarate menegaskan, dirinya mendukung siapa pun yang dipercaya memimpin PSI Sulteng. Baginya, pergantian jabatan bukan persoalan utama selama partai tetap bergerak mencapai target politik yang telah ditetapkan.
“Kami mendukung siapa pun yang menjadi ketua dan pengurus baru. Kami tidak melihat jabatan, tetapi cita-cita besar yang ingin dicapai bersama,” ujar Agus.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan Syafiah Basir, PSI Sulteng dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi agenda politik mendatang.
Target yang dimaksud tidak ringan. PSI dituntut lolos verifikasi partai politik pada 2027, kemudian menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Agus juga meminta seluruh kader PSI di 13 kabupaten/kota tetap solid menyikapi perubahan kepemimpinan tersebut.
Menurut dia, fondasi organisasi PSI Sulteng telah terbentuk. Kepengurusan DPD di seluruh kabupaten/kota disebut telah mengantongi SK, sedangkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diklaim telah mencapai 100 persen.
Untuk Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), Agus menyebut tujuh DPD telah memenuhi persyaratan 70 persen sehingga dapat melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).
Sejauh ini, Rakorda telah berlangsung di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Selanjutnya, kegiatan serupa dijadwalkan di Buol, Poso, Tojo Una-Una, dan Banggai.
Ia menilai fondasi organisasi yang telah dibangun pendahulunya menjadi modal penting untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan kerja-kerja partai.
“Apa yang menjadi fondasi kerja di kepemimpinan beliau merupakan modal besar bagi kami untuk melanjutkan dan menyempurnakan kerja-kerja ini, menyambut PSI agar bisa menang tiga besar di Indonesia,” kata Syafiah.
Syafiah mengakui, amanah sebagai ketua DPW merupakan tanggung jawab besar yang tidak dapat dijalankan seorang diri. Karena itu, konsolidasi dan penguatan kerja tim menjadi agenda awal yang akan dikerjakan bersama jajaran pengurus.
Ia juga menyampaikan bahwa target politik PSI membutuhkan kerja kolektif, bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan.
Di sisi lain, fungsionaris DPW PSI Sulteng, Ferry Anwar, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tersebut bukan sekadar perubahan nama dalam surat keputusan.
Menurut Ferry, PSI ingin membangun tradisi politik berbeda, yakni ketua DPW atau DPD yang akan diganti justru ikut mengusulkan sosok penggantinya.
“Tradisi ini penting untuk menghilangkan sekat dan rasa tidak enak. Seperti yang disampaikan Kak Agus, bagi kami siapa pun yang memimpin tidak menjadi masalah karena target kami cukup besar dan realistis,” ujarnya.
Ferry optimistis PSI mampu memenangkan kontestasi politik di Sulawesi Tengah. Ia mengaku memiliki pengalaman memenangkan partai sebelumnya di daerah yang sama, termasuk ketika menghadapi partai-partai lama.
Namun, ia mengakui bahwa target tersebut membutuhkan konsolidasi kekuatan yang lebih besar, termasuk melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan pengaruh di daerah.
“Kita mesti menggabungkan semua amunisi, semua tokoh yang ada, supaya PSI bisa bergerak lebih cepat dibandingkan partai-partai lain,” katanya.
Ferry juga menyebut karakter politik Sulawesi Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi PSI. Kondisi tersebut membuat partai membutuhkan waktu untuk mematangkan komposisi kepengurusan.
Pada akhirnya, target lolos verifikasi 2027 dan meraih kemenangan pada Pemilu 2029 menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab PSI Sulteng.
Namun, sebelum berbicara terlalu jauh tentang kemenangan, ada satu tahapan yang masih ditunggu: kepastian formal dari DPP.
Sebab, dalam politik, pergantian pemimpin boleh saja diumumkan lebih dahulu. Tetapi, untuk urusan administrasi organisasi, SK tetap menjadi dokumen yang tak bisa digantikan oleh konferensi pers. (*)
editor: yusrin eLbanna
