TRC BPBD Sulteng Bantu Korban Gempa Poso 6,0 SR

TRC BPBD Sulteng Bantu Korban Gempa Poso 6,0 SR

Adm Red. July 26, 2025

Palu, trustsulteng – Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops BPBD Sulteng terus memantau gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6.0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

BPBD Provinsi Sulteng, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan.
“Kami sudah melakukan assessment, evakuasi, dan mendirikan tenda pengungsi. Namun gempa susulan masih terus terjadi, dan warga memilih bertahan di pengungsian,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus.

BPBD menghimbau, warga agar tetap waspada, mengingat potensi gempa susulan belum sepenuhnya reda.
Diketahui, Kamis 25 Juli 2025 malam. Peristiwa ini menyebabkan kepanikan warga dan kerusakan parah di sejumlah wilayah.
Ratusan rumah dilaporkan mengalami kerusakan, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat aman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah telah dalam siaran resmi terkait gempa bumi tersebut mengungkapkan, di Kecamatan Pamona Tenggara, Desa Tokilo menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Sebanyak 4 rumah rusak berat dan 21 rumah rusak ringan dilaporkan.

Warga di desa ini yang mengungsi tercatat 596 jiwa dari 184 KK, termasuk balita, bayi, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Sementara di Desa Tindoli, kerusakan lebih parah, 70 rumah rusak ringan, 10 rumah rusak berat, serta 1 gereja dan 1 sekolah TK ikut terdampak. Sementara data di Desa Tolambo masih dalam proses pendataan.

Adapun di Kecamatan Pamona Selatan, Desa Pendolo mencatat satu rumah rusak ringan.
Laporan sementara mencatat empat warga mengalami luka ringan, masing-masing dua dari Desa Tindoli dan dua dari Desa Tolambo.
Berikut jumlah total warga yang mengungsi di beberapa wilayah:
Tokilo: 596 jiwa (184 KK)
Tindoli: 887 jiwa (266 KK)
Tolambo: 528 jiwa (159 KK)

Saat ini, BPBD Kabupaten Poso telah mendirikan tenda-tenda pengungsian dan melakukan evakuasi bersama aparat desa.
Meski begitu beberapa perlengkapan menjadi kebutuhan mendesak, antara lain: Tenda, Genset & light tower, Alas tidur, selimut, terpal, Makanan siap saji, Perlengkapan bayi dan Obat-obatan. (disadur dari metro Sulteng) **

editor: yusrin

 

Gubernur Sulteng: Satpol PP  Garda Terdepan Penegakan Perda

Gubernur Sulteng: Satpol PP  Garda Terdepan Penegakan Perda

Adm Red. July 25, 2025

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mendukung ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam pertemuan dengan jajaran Satpol PP di ruang kerjanya, pada Kamis, 24 Juli 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satpol PP Provinsi Sulteng, Mohammad Ichsan, S.STP, M.Si beserta jajaran yang melaporkan sejumlah perkembangan dan program kerja.

Saat ini, terang Kabid Ichan, Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sekitar 103 personel, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN, yang tersebar di 11 pos strategis. Penempatan personel tersebut difokuskan untuk menjaga aset-aset vital milik pemerintah provinsi, termasuk kawasan perkantoran, rumah jabatan dan fasilitas pelayanan publik.

Gubernur Dr. Anwar Hafid menilai bahwa peran Satpol PP sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawal kepala daerah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam implementasi peraturan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, keberadaan Satpol PP menjadi instrumen penting dalam menciptakan ketertiban dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengalaman masa lalu turut menjadi refleksi dalam arahannya. Gubernur Anwar Hafid yang pernah menjabat sebagai Kasat Pol PP di Kabupaten Luwu Timur itu menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan penyaluran tenaga keamanan yang profesional. Model pendidikan dan pelatihan yang pernah diterapkan sebelumnya dinilai efektif, sehingga ia mendorong agar hal serupa dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui kerjasama dengan satuan TNI.

Dalam evaluasinya, Ia juga menyoroti minimnya jumlah personel Satpol PP di tingkat provinsi. Ia pun menilai kebutuhan akan penambahan personel menjadi penting, terutama di lokasi-lokasi vital seperti Kantor Gubernur, yang idealnya membutuhkan setidaknya 50 personel siaga setiap waktu.

“Jika kita ingin Sulawesi Tengah yang inklusif, maju dan berkelanjutan, maka Satpol PP harus berdiri paling depan sebagai penjaga wibawa peraturan dan pelindung ketenteraman masyarakat,”pungkasnya.

Langkah penguatan kelembagaan ini sejalan dengan semangat Nawacita BERANI yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menempatkan aspek ketertiban, penegakan hukum, dan keamanan sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. **

sumber: biro adpim/zudan

RPJMD 2025–2029 Disepakati, Gubernur Ungkap Dukungan Besar dari Pemerintah Pusat

RPJMD 2025–2029 Disepakati, Gubernur Ungkap Dukungan Besar dari Pemerintah Pusat

Adm Red. July 25, 2025

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi menyepakati rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan pimpinan DPRD, di Gedung DPRD Provinsi, Jumat 25 Juli 2025.

Gubernur Anwar Hafid hadir langsung untuk menandatangani dokumen bersama Ketua DPRD Sulteng H. Moh. Arus Abdul Karim dan para wakil ketua DPRD, Syarifudin Hafid, dan Ambo Dalle. Dalam pendapat akhirnya, Gubernur menyampaikan bahwa dokumen RPJMD ini telah melewati proses pembahasan mendalam, penyelarasan substansi, serta penyempurnaan berdasarkan masukan legislatif dan kebutuhan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Menurut Gubernur, penetapan RPJMD ini bukan sekadar pemenuhan amanat undang-undang, melainkan tonggak penting yang menentukan arah dan prioritas pembangunan Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 telah disusun selaras dengan visi-misi dan program unggulan daerah, serta menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

“RPJMD ini lahir dari kerja keras bersama. Diskusi kita panjang, kadang penuh dinamika, tapi semuanya demi merumuskan arah pembangunan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat,” ujar Anwar Hafid.

Anwar Hafid juga mengungkap sejumlah kabar baik yang diperoleh Pemprov Sulteng dalam beberapa hari terakhir. Ia menyampaikan bahwa dirinya baru saja dihubungi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, yang mengonfirmasi alokasi cetak sawah untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dari total usulan seluas 10.300 hektare lebih yang diajukan Dinas Pertanian melalui bupati/wali kota, pemerintah pusat menyetujui pelaksanaan cetak sawah seluas 6.000 hektare.

Program cetak sawah ini direncanakan rampung hingga September 2025, sehingga dapat segera ditanami di akhir tahun untuk mendukung Program Berani Panen Raya. Nilai anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai sekitar Rp413 miliar, dan sepenuhnya bersumber dari Kementerian Pertanian RI.

Tak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa sejumlah program infrastruktur yang sebelumnya dianggarkan melalui APBD Provinsi kini telah dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melalui laporan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA), proyek-proyek tersebut telah diharmonisasi dalam forum E-Planning dan E-Budgeting (EPCNC), dan kini ditangani langsung oleh balai-balai teknis kementerian. Total dukungan pusat dari penarikan program tersebut diperkirakan sebesar Rp151 miliar.

Menurut Anwar, kabar ini menjadi bukti bahwa kolaborasi aktif antara Pemprov Sulteng dan pemerintah pusat mulai menunjukkan hasil nyata. Ia berharap sinergi yang baik ini dapat terus dijaga agar program pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ini tanda-tanda baik. Pemerintah pusat memberi perhatian serius,” ujar Gubernur.

Sementara itu, dalam isi nota kesepakatan, kedua pihak menyatakan telah membahas, menyempurnakan, dan menyetujui rancangan Perda tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029. Dokumen final yang ditandatangani akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulteng atas sinergi yang telah terjalin. Ia berharap momentum penetapan RPJMD ini menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan program Sembilan BERANI yang telah dirumuskan pemerintahannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.

“InsyaAllah ini adalah awal yang baik. Kami ingin bekerja cepat, efektif, dan kolaboratif agar Sulawesi Tengah lima tahun ke depan bisa melompat jauh lebih maju dan merata pembangunannya,” jelas Anwar Hafid. **

sumber: biro adpim/zudan

Konsorsium Tiongkok Diminta Segera Berinvestasi, Gubernur Anwar Hafid: ‘Lebih Cepat Lebih Baik

Konsorsium Tiongkok Diminta Segera Berinvestasi, Gubernur Anwar Hafid: ‘Lebih Cepat Lebih Baik

Adm Red. July 25, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mendorong konsorsium pengusaha asal Tiongkok untuk segera merealisasikan rencana investasinya di Sulawesi Tengah. Ajakan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan bersama perwakilan konsorsium dan Ketua APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, di Kantor BPSDM, Jumat 25 Juli 2025, di tengah pelaksanaan retreat ESQ bagi jajaran pejabat Pemprov.

“Lebih cepat lebih baik,” ujar Gubernur Anwar Hafid menekankan. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membuka ruang kerja sama selebar-lebarnya dan menyambut positif setiap niat baik investor dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Gubernur, Sulawesi Tengah saat ini tengah menjadi perhatian banyak investor karena kekayaan sumber daya alam dan letak geografis yang strategis. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya bergerak cepat agar peluang yang ada tidak diambil lebih dulu oleh pihak lain.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan sejumlah potensi unggulan daerah yang siap dikembangkan melalui kolaborasi investasi, termasuk peluang di sektor agribisnis, perikanan, energi terbarukan, dan hilirisasi sumber daya alam dengan pendekatan yang ramah lingkungan.

“Kekuatan fiskal kita terbatas, maka investasi menjadi kunci. Pemerintah daerah siap memfasilitasi dan mengawal agar setiap proses berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menawarkan sejumlah wilayah untuk dijadikan prioritas pengembangan ke depan, sesuai dengan minat dan fokus kerja konsorsium.

Pihak konsorsium menyambut baik ajakan ini dan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan komunikasi intensif, termasuk melalui pertemuan lanjutan bersama sejumlah pihak terkait di Jakarta.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., bersama sejumlah pejabat teknis dari instansi terkait. **

sumber: biro adpim/zudan

Diduga Beroperasi Ilegal, Politisi PKB Desak Kapolri Tangkap Pimpinan PT. CAS

Diduga Beroperasi Ilegal, Politisi PKB Desak Kapolri Tangkap Pimpinan PT. CAS

Adm Red. July 25, 2025

Palu, trustsulteng – Politisi PKB, M. Safri meminta kepada Kapolri agar menangkap pimpinan PT. Cipta Agro Sakti (CAS) karena diduga kuat tidak mengantongi HGU dan dianggap ilegal beroperasi di Kabupaten Morowali Utara (Morut) . Dasar desakan anggota DPRD Sulteng ini, setelah Bupati Morut menghentikan aktivitas PT. CAS atas rekomendasi Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.

“Saya minta kepada Kapolri, untuk segera menangkap pimpinan PT. CAS, karena diduga kuat beroperasi ilegal, tidak mengantongi izin (HGU). Oleh Bupati Morut, Dokter Delis telah mengeluarkan surat penghentian aktivitas per tanggal 21 Juli 2025,” pinta Safri melalui sambungan telpon, Jumat 25 Juli 2025.

Lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng dapil Morowali Morowali Utara ini, bahwa penghentian aktivitas menunjukkan ada pelanggaran serius dilakukan PT. CAS, dengan membuka lahan 460 hektar, dengan menanam sawit 131 hektar di Desa Manyoe Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morut.

“Ini jelas pidana, dan harus diproses hukum,” tekannya.

Diketahui, PT. CAS adalah milik keluarga Murdaya dengan Karuna Murdaya sebagai Direktur Utama dan Siti Hartati Murdaya sebagai Direktur, kini menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum khususnya Polda Sulteng.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor: 500.17.4/305/Ro.Hkm Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Penghentian Aktivitas PT. Cipta Agro Sakti. Berdasarkan hasil penelitian Tim UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Terungkap temuan pelanggaran serius oleh PT. CAS yang telah membuka lahan ± 460 hektare dan menanam sawit ± 131 hektare di desa Manyoe, Kecamatan Mamosalato, Morowali Utara sekitar tahun 2024, tanpa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.**

editor: yusrin

Bupati Morut Akhirnya ‘Berani’ Hentikan Aktivitas PT CAS, Safri: ‘Pintu Masuk Evaluasi Kebijakan Sudah Dikeluarkan’

Bupati Morut Akhirnya ‘Berani’ Hentikan Aktivitas PT CAS, Safri: ‘Pintu Masuk Evaluasi Kebijakan Sudah Dikeluarkan’

Adm Red. July 25, 2025

Palu, trustsulteng – Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi, ‘berani’ mengeluarkan surat penghentian aktivitas PT Cipta Agro Sakti (CAS) di Desa Manyoe, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morut. Anggota DPRD Sulteng, M. Safri mendukung sikap Bupati Morut. Safri menilai, sebagai pintu masuk mengevaluasi sejumlah kebijakan yang sudah dikeluarkan terkait pertambangan di Morut.

“Saya mengapresiasi langkah Bupati Morowali Utara yang menindaklanjuti surat Gubernur Sulteng terkait rekomendasi penghentian operasional PT. Cipta Agro Sakti (CAS),” tegas Safri.

Dalam surat yang ditujukan kepada Direktur PT. CAS pada 21 Juli 2025 lalu, Bupati Morut meminta perusahaan perkebunan sawit tersebut untuk tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Tentu kita apresiasi, artinya bahwa langkah Bupati Morut menindaklanjuti surat rekomendasi gubernur Sulteng terkait penghentian operasional PT. CAS sudah tepat,” ujarnya.

Safri pun menyarankan kepada Bupati Morut agar rekomendasi Gubernur Sulteng bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan.

“Jangan berhenti di kasus PT. CAS saja, tapi rekomendasi Gubernur Sulteng ini jadi momentum yang baik bagi Bupati Morut untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan,” sarannya.

Sekretaris Komisi III ini pun menekankan kepada para kepala daerah tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengeluarkan sebuah kebijakan guna menghindari dampak negatif yang akan timbul.

“Berkaca dari polemik PT. CAS, kami mendorong agar para kepala daerah di Sulteng mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan sebuah kebijakan guna meminimalkan risiko yang mungkin timbul,” tekannya.

Safri juga mendorong agar para kepala daerah di Sulteng untuk terus membangun komunikasi dan bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

“Hilangkan ego sektoral, mari kita bangun semangat optimisme melalui kolaborasi dan kerja sama, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan di Morowali Utara dan Sulteng secara keseluruhan,” dorongnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor: 500.17.4/305/Ro.Hkm Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Penghentian Aktivitas PT. Cipta Agro Sakti. Berdasarkan hasil penelitian Tim UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Terungkap temuan pelanggaran serius oleh PT. CAS yang telah membuka lahan ± 460 hektare dan menanam sawit ± 131 hektare di desa Manyoe, Kecamatan Mamosalato, Morowali Utara sekitar tahun 2024, tanpa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.**

editor: yusrin

Sulteng Terima Rp412 Miliar untuk Program Cetak Sawah 10.180 Hektar

Sulteng Terima Rp412 Miliar untuk Program Cetak Sawah 10.180 Hektar

Adm Red. July 24, 2025

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima bantuan program cetak sawah senilai Rp412 miliar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2025. Program ini menyasar perluasan lahan pertanian seluas 10.180 hektar sebagai bagian dari strategi nasional ketahanan pangan.

Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp365,3 miliar dialokasikan untuk kegiatan fisik pembukaan lahan baru. Sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan teknis penunjang lainnya.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, pada Kamis 24 Juli 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Dirjen PSP bersilaturahmi dengan Gubernur Dr.Anwar Hafid,M.Si di kediaman pribadinya di Palu, serta melakukan koordinasi teknis terkait kesiapan daerah dalam menyambut program cetak sawah ini.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Andi Nur Alamsyah

menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan 6.000 hektar lahan sudah dapat dikontrakkan pada bulan Juli ini dan mulai ditanami pada September.

Selain pendanaan, dukungan pemerintah pusat juga akan mencakup penyediaan alat dan mesin pertanian melalui Brigade Alsintan serta distribusi benih untuk mendukung keberhasilan musim tanam mendatang.

Sebagai bagian dari langkah persiapan jangka panjang, pemerintah provinsi diminta segera menyusun dokumen Survei Investigasi dan Desain (SID) sebagai dasar pengajuan lanjutan program untuk T.A 2026. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Sementara itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan telah menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah, termasuk melalui program Nawacita BERANI. Salah satu pilar utama dari program ini adalah “Berani Panen Raya” yang menargetkan peningkatan produktivitas hingga 6 ton/hektar.

Program cetak sawah juga diperkuat oleh inisiatif Brigade Pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah.

Ia pun medorong jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk segera menyusun dokumen perencanaan atau Survei Investigasi dan Desain (SID) agar bisa di kolaboratifkan dengan program Kementerian Pertanian.

Beliau juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Ia menilai kunjungan ini sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor pertanian di wilayah Sulawesi Tengah.

Turut mendampingi gubernur, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, Nelson M, SP.**

sumber: biro adpim/zudan

Buka Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025, Sekprov: ASN Harus Jadi Tulang Punggung Pelayanan Publik

Buka Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025, Sekprov: ASN Harus Jadi Tulang Punggung Pelayanan Publik

Adm Red. July 24, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina, MM secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng, Kamis 24 Juli 2025.

Pada kesempatan itu dalam sambutannya, Sekprov Novalina menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi tulang punggung dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

“Pelatihan dasar ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi awal dalam membentuk karakter ASN yang profesional, berwawasan kebangsaan, serta memiliki semangat melayani,” ujar Sekprov.

Ia menambahkan bahwa ASN merupakan representasi negara di tengah masyarakat, sehingga setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan nilai-nilai dasar ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi.

Lebih lanjut Sekprov Novalina juga mengucapkan terimkasih dan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan diikuti oleh ratusan peserta CPNS dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Olehnya Sekprov Novalina berharap agar para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Jadilah ASN yang adaptif, responsif, dan inovatif. Karena di pundak kalian, masa depan birokrasi dan pelayanan masyarakat kita dipertaruhkan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional BPSDMD Sulteng Mohammad Fadhly, S.H., M.Si dalam laporanya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Latsar CPNS ini berpedoman pada berbagai regulasi di antaranya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Keputusan Kepala LAN Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Latsar CPNS, Keputusan Kepala LAN Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS, serta Surat Edaran Kepala LAN Nomor 3/K.1/HKM.02.3/2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelatihan ASN.

“Semoga dengan pelatihan ini bisa membekali CPNS dengan nilai-nilai dasar ASN, sikap perilaku bela negara, dan kompetensi sesuai bidang tugasnya, agar Sasaran membangun integritas moral, kejujuran, nasionalisme, karakter unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme ASN,” Ujar Fadlhy.

Ia juga mengatakan Pelatihan dilaksanakan dengan metode Blended Learning selama 64 hari kerja, yang terdiri dari 4 tahap seperti:

Tahap I: Pembelajaran Mandiri atau 9 hari kerja dan daring dari kedudukan masing-masing peserta, Tahap II: Distance Learning 22 hari kerja dan e-learning kolaboratif melalui LMS, Tahap III: Aktualisasi di tempat kerja selama 30 hari kerja, dan sampai di Tahap IV: Pembelajaran Klasikal 3 hari kerja serta tatap muka di lokasi pelatihan.

Lebih lanjut Fadhly juga menyebutkan Jumlah peserta Latsar CPNS tahun ini mencapai 441 orang dari 19 perangkat daerah, dengan rincian: Golongan III: 326 orang (8 angkatan), Golongan II: 115 orang (3 angkatan).

“Untuk itu harapannya pelatihan ini mampu mencetak ASN yang unggul, siap kerja, dan mampu menjadi agen perubahan dalam birokrasi yang dinamis khususnya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.”tutup Fadlhy dan berharap.

Turut Hadir dalam via zoom Koordinator Widyaiswara BPSDM Sulteng,

Para Mentor Serta Peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dan stekholder terkait.**

 

sumber: biro adpim/zudan

Gubernur Sulteng Terima Aksi Mahasiswa, Bahas Evaluasi Program dan Pertambangan

Gubernur Sulteng Terima Aksi Mahasiswa, Bahas Evaluasi Program dan Pertambangan

Adm Red. July 23, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menerima langsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Tengah di halaman Kantor Gubernur, Rabu 23 Juli 2025.

Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari evaluasi Program Berani Cerdas, pemerataan infrastruktur, hingga penanganan pertambangan tanpa izin (Peti).

Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Dr.Anwar Hafid menegaskan bahwa program Nawacita BERANI menjadi komitmen utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Program ini, terang gubernur, telah masuk dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah dan tinggal menunggu penetapan sebagai peraturan daerah.

“Program ini terus kami evaluasi setiap hari agar pelaksanaannya berjalan sesuai target dan tepat sasaran,”ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid di hadapan para mahasiswa.

Ia juga memaparkan perkembangan terkini dari Program Berani Cerdas, yang memberikan bantuan beasiswa (Dana UKT) kepada mahasiswa. Dari 80.000 pendaftar, sebanyak 58.752 peserta telah terverifikasi. Hingga saat ini, bantuan telah dibayarkan dalam empat tahap, dengan rincian : tahap pertama 20 orang, tahap kedua 267 orang, tahap ketiga 262 orang, dan tahap keempat, yang dibayarkan hari ini sebanyak 323 orang. Total sementara penerima manfaat mencapai 872 orang.

Selain bidang pendidikan, program pembangunan infrastruktur juga terus berjalan melalui Program Berani Lancar. Salah satu proyek prioritas tahun ini adalah pembukaan ruas jalan “kepala burung” di wilayah Balantak, Kabupaten Banggai.

“Meski dihadapkan dengan kebijakan pusat, kami tetap konsisten menjalankan visi dan misi pembangunan daerah. Kami butuh kolaborasi dari semua pihak,”katanya.

Kemajuan juga dicapai melalui Program Berani Menyala. Dari 89 desa yang sebelumnya belum memiliki akses listrik, kini tinggal 86 desa yang masih dalam tahap penyambungan, berkat sinergi dengan PLN.

Terkait persoalan tambang ilegal, Gubernur menyatakan akan segera membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mempercepat penanganan pertambangan tanpa izin secara lebih terkoordinasi.

Terakhir Ia mengajak mahasiswa untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan Nawacita BERANI.**

sumber: biro adpim/YLB

Presiden Prabowo Launching Tema dan Logo HUT ke-80 RI, Gubernur Anwar Hafid Ikut Menyaksikan 

Presiden Prabowo Launching Tema dan Logo HUT ke-80 RI, Gubernur Anwar Hafid Ikut Menyaksikan 

Adm Red. July 23, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si mengikuti secara virtual peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dari ruang kerjanya, pada Rabu sore 23 Juli 2025.

Turut mendampingi gubernur, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Arfan, M.Si, Kasubag Keuangan Ulfa, serta Kasubag Kesra Subhan Lawasa.

Kegiatan tersebut disiarkan langsung dari Istana Negara, Jakarta, dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Peluncuran ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia merupakan momentum penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia.

“Delapan dekade kemerdekaan adalah buah dari perjuangan tanpa henti, dari darah, keringat, dan air mata para pejuang kemerdekaan,”tegasnya.

Ia menekankan bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya seremonial tahunan, melainkan bentuk penghormatan terhadap semangat para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Tema HUT ke-80 tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, menurut Presiden Prabowo, mencerminkan arah perjuangan bangsa ke depan.

“Tema ini tidak boleh sekadar menjadi slogan, tapi menjadi pedoman dalam bekerja untuk rakyat,”ujarnya.

Desain logo HUT ke-80 RI yang diluncurkan secara resmi juga menyimpan makna mendalam. Logo ini menampilkan angka 8 dan 0 yang saling terhubung dan tak terputus, menyerupai simbol infinity atau tak hingga. Filosofinya, persatuan yang abadi menjadi dasar bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang maju.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat, keceriaan, dan beragam kegiatan yang positif.

Ia pun menekankan pentingnya menghadirkan nuansa kebersamaan melalui gotong royong, pertunjukan seni budaya, perlombaan, serta aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Menurutnya, semarak perayaan kemerdekaan tidak seharusnya berhenti pada seremoni upacara semata, tetapi diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata yang mencerminkan semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita boleh berbeda, boleh bersaing, tapi kita tetap bersaudara,”ungkapnya.

Terakhir Ia mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk turut menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di berbagai tempat, seperti rumah, sekolah, kantor, dan ruang-ruang publik.

Terpisah, Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menyambut baik peluncuran tema dan logo HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menilai semangat kemerdekaan harus menjadi pemicu untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Menurutnya, momen ini menjadi refleksi penting terhadap nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

Ia pun menegaskan bahwa peringatan HUT Republik Indonesia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan panggilan moral untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Sulteng melalui Nawacita BERANI.

Peluncuran ini juga diikuti secara serentak oleh seluruh gubernur, bupati/wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.**

sumber: biro adpim/zudan