Adm Red. Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah kembali mengalami penundaan. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23–24 April 2026 itu kini direncanakan ulang pada akhir Mei 2026, dengan alasan pembenahan syarat kepesertaan.
Penundaan ini terjadi setelah tiga bakal calon ketua mengambil formulir pendaftaran, yakni Gufran Ahmad, Endi Hermawan, dan petahana HM. Nur Rahmatu. Namun hingga kini, kepastian teknis pelaksanaan Muprov masih belum sepenuhnya jelas, memicu berbagai respons dari kalangan pelaku usaha.
Salah satu suara kritis datang dari Andi B Nur Lamakarate, anggota Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) Kota Palu. Ia menilai dinamika yang terjadi seharusnya menjadi momentum untuk membuka ruang dialog publik, bukan sekadar agenda pemilihan internal organisasi.
Menurut Andi, yang akrab disapa Ancha, transparansi visi dan program para kandidat menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian jadwal. Ia mengusulkan agar Kadin memfasilitasi dialog terbuka yang menghadirkan seluruh bakal calon ketua, dengan melibatkan pelaku usaha lintas sektor hingga akademisi.
“Ini bukan debat, tetapi dialog terbuka. Masyarakat usaha perlu tahu arah kebijakan masing-masing calon jika terpilih nanti,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kadin dalam memperjuangkan kepentingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dinilai belum mendapat ruang optimal. Padahal, menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah.
“UMKM harus menjadi bagian penting dalam agenda Kadin ke depan. Mereka bukan pelengkap, tapi kekuatan utama ekonomi daerah,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Kadin Kota Palu yang juga bakal calon ketua Kadin Sulteng, Gufran Ahmad, menyatakan apresiasinya. Ia menilai gagasan dialog terbuka relevan dan sejalan dengan kebutuhan organisasi untuk lebih inklusif dan transparan.
“Diskusi terbuka sangat penting untuk membahas masa depan Kadin Sulteng. Ini juga menjadi ruang edukasi bagi pelaku usaha,” kata Gufran saat dihubungi, Minggu (19/4/2026) malam.
Meski demikian, hingga saat ini panitia Muprov belum mengumumkan secara resmi mekanisme baru maupun jadwal final pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejumlah pelaku usaha berharap tidak ada lagi penundaan, mengingat kepemimpinan Kadin dinilai strategis dalam mendorong iklim usaha dan investasi di Sulawesi Tengah.
Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan proses demokrasi internal yang kredibel dan tepat waktu. Jika penundaan terus berlanjut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan anggota terhadap institusi Kadin akan tergerus.
Di tengah dinamika tersebut, wacana dialog terbuka menjadi opsi yang dinilai mampu meredam ketegangan sekaligus memperkuat legitimasi calon pemimpin Kadin Sulteng ke depan. (*)
editor: yusrin eLbanna
