Gufran ahmad

Palu, trustsulteng – Tim pemenangan Bakal Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Gufran Ahmad, ST., MT., IPM, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kelengkapan berkas pencalonan yang dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi.

Ketua Tim Pemenangan GA, Dr. Hidayat Lamakarate, menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan agar informasi yang berkembang di publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Terkait dokumen surat pernyataan, pada awalnya kami berpandangan bahwa panitia pengarah atau steering committee (SC) akan menyediakan format resmi sebagai bagian dari administrasi pencalonan,” ujar Hidayat dalam rilis klarifikasi yang diterima, Sabtu 16 Mei 2026.

Namun, lanjut dia, pihaknya kemudian mengetahui bahwa dokumen tersebut harus disusun secara mandiri oleh masing-masing bakal calon tanpa format baku dari panitia.

“Pada hari yang sama, kami langsung melengkapi dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Sekretaris SC, Farid Djafar,” katanya.

Selain itu, Hidayat juga menyinggung mengenai dana kontribusi sebesar Rp400 juta yang menjadi salah satu syarat pencalonan Ketua Umum KADIN Sulteng dan hingga kini belum diserahkan pihaknya.

Menurut dia, dana kontribusi tersebut akan dibayarkan pada batas akhir masa pengembalian berkas pencalonan.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat dalam pengamatan kami terdapat indikasi dan dugaan kuat bahwa dana tersebut berpotensi digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar kepentingan proses organisasi yang semestinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Organisasi KADIN, masa pengembalian dan perbaikan berkas pencalonan masih berlangsung hingga 18 Mei 2026 pukul 16.00 wita.

Karena itu, seluruh bakal calon Ketua Umum KADIN Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Gufran Ahmad, masih memiliki kesempatan untuk melengkapi maupun memperbaiki dokumen pencalonan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami berharap klarifikasi ini dapat menjadi penjelasan yang utuh dan proporsional atas pemberitaan yang berkembang,” tutup Hidayat. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah kembali mengalami penundaan. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23–24 April 2026 itu kini direncanakan ulang pada akhir Mei 2026, dengan alasan pembenahan syarat kepesertaan.

Penundaan ini terjadi setelah tiga bakal calon ketua mengambil formulir pendaftaran, yakni Gufran Ahmad, Endi Hermawan, dan petahana HM. Nur Rahmatu. Namun hingga kini, kepastian teknis pelaksanaan Muprov masih belum sepenuhnya jelas, memicu berbagai respons dari kalangan pelaku usaha.

Salah satu suara kritis datang dari Andi B Nur Lamakarate, anggota Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) Kota Palu. Ia menilai dinamika yang terjadi seharusnya menjadi momentum untuk membuka ruang dialog publik, bukan sekadar agenda pemilihan internal organisasi.

Menurut Andi, yang akrab disapa Ancha, transparansi visi dan program para kandidat menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian jadwal. Ia mengusulkan agar Kadin memfasilitasi dialog terbuka yang menghadirkan seluruh bakal calon ketua, dengan melibatkan pelaku usaha lintas sektor hingga akademisi.

“Ini bukan debat, tetapi dialog terbuka. Masyarakat usaha perlu tahu arah kebijakan masing-masing calon jika terpilih nanti,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Kadin dalam memperjuangkan kepentingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dinilai belum mendapat ruang optimal. Padahal, menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah.

“UMKM harus menjadi bagian penting dalam agenda Kadin ke depan. Mereka bukan pelengkap, tapi kekuatan utama ekonomi daerah,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Kadin Kota Palu yang juga bakal calon ketua Kadin Sulteng, Gufran Ahmad, menyatakan apresiasinya. Ia menilai gagasan dialog terbuka relevan dan sejalan dengan kebutuhan organisasi untuk lebih inklusif dan transparan.

“Diskusi terbuka sangat penting untuk membahas masa depan Kadin Sulteng. Ini juga menjadi ruang edukasi bagi pelaku usaha,” kata Gufran saat dihubungi, pekan kemarin.

Meski demikian, hingga saat ini panitia Muprov telah mengumumkan secara resmi mekanisme baru pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejumlah pelaku usaha berharap tidak ada lagi penundaan, mengingat kepemimpinan Kadin dinilai strategis dalam mendorong iklim usaha dan investasi di Sulawesi Tengah.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan proses demokrasi internal yang kredibel dan tepat waktu. Jika penundaan terus berlanjut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan anggota terhadap institusi Kadin akan tergerus.

Di tengah dinamika tersebut, wacana dialog terbuka menjadi opsi yang dinilai mampu meredam ketegangan sekaligus memperkuat legitimasi calon pemimpin Kadin Sulteng ke depan. (*)

editor: yusrin eLbanna