Year: 2026

Di balik senyum ramah dan gaya komunikasinya yang hangat, Hj Arnila HM Ali menyimpan perjalanan panjang yang ditempa oleh tradisi bisnis keluarga, kerja keras, serta jejaring politik yang terus ia bangun. Sosok yang akrab disapa Haji Chica ini kini memasuki babak baru dalam karier politiknya setelah resmi diparipurnakan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, sebuah posisi strategis yang mempertegas pengaruhnya di panggung politik daerah.

Warisan Bisnis dan Tempaan Awal

Haji Chica lahir dan besar dalam lingkungan keluarga pengusaha, Desa Wosu Kabupaten Morowali. Ia adalah putri dari Haji Muhammad Ali, figur yang dikenal luas sebagai salah satu pengusaha sukses di Kabupaten Morowali. Nama sang ayah, yang akrab disapa Haji Sun, identik dengan jaringan usaha yang berkembang pesat seiring pertumbuhan ekonomi Morowali, terutama sejak daerah itu menjadi magnet investasi industri.

Lingkungan tersebut membentuk karakter Arnila sejak dini. Ia tidak hanya menyaksikan bagaimana bisnis dibangun, tetapi juga memahami nilai ketekunan, kepercayaan, dan pentingnya relasi. Dalam berbagai kesempatan, Haji Chica dikenal aktif membantu dan mengembangkan usaha keluarga, memperluas jejaring, serta memperkuat manajemen.

Pengalaman itu menjadi fondasi penting. Dunia bisnis memberinya pemahaman tentang pengelolaan sumber daya, membaca peluang, serta membangun kepercayaan—modal yang kelak sangat berguna dalam dunia politik.

Menapak Dunia Politik

Keputusan Haji Chica memasuki dunia politik bukanlah langkah yang sepenuhnya mengejutkan. Dengan latar belakang keluarga berpengaruh dan jejaring sosial yang kuat, ia memiliki modal sosial yang signifikan.

Ia bergabung dengan Partai NasDem, partai yang dikenal mengusung semangat restorasi. Melalui partai ini, Arnila maju sebagai calon legislatif dan berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Tengah.

Keberhasilannya tidak hanya berhenti sebagai anggota dewan. Ia dipercaya menduduki posisi Ketua Komisi III, komisi yang memiliki lingkup kerja strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup—sektor-sektor yang sangat relevan dengan dinamika pembangunan Sulawesi Tengah.

Di posisi tersebut, Haji Chica menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Momentum Politik: Wakil Ketua DPRD

Puncak terbaru dalam perjalanan politiknya terjadi ketika ia diparipurnakan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, menggantikan rekannya sesama kader NasDem, Aristan.

Penunjukan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan partai terhadap kapasitas dan loyalitas Haji Chica. Posisi Wakil Ketua DPRD menempatkannya dalam lingkar inti pengambilan keputusan politik daerah, dengan peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan menjaga keseimbangan politik.

Pengamat politik lokal melihat pengangkatan ini sebagai langkah strategis NasDem untuk memperkuat posisi politiknya di Sulawesi Tengah, sekaligus mempersiapkan kader potensial untuk peran yang lebih besar di masa depan.

Salah satu kekuatan utama Haji Chica terletak pada kemampuannya menjembatani dunia bisnis dan politik. Berasal dari keluarga pengusaha, ia memiliki akses luas ke kalangan pelaku usaha, sementara posisinya sebagai politisi memberinya ruang untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, Haji Chica juga menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan latar belakang bisnisnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Jejaring politiknya juga terus berkembang. Di internal partai, ia dikenal sebagai kader yang aktif dan loyal. Di eksternal, ia membangun komunikasi dengan berbagai tokoh politik, birokrat, dan pemimpin masyarakat.

Kemampuan membangun relasi inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya bertahan dan berkembang di dunia politik yang kompetitif.

Kehadiran Haji Chica di jajaran pimpinan DPRD juga memiliki makna penting dalam konteks representasi perempuan. Di tengah dominasi laki-laki dalam politik daerah, ia menjadi salah satu figur perempuan yang berhasil menembus posisi strategis.

Keberhasilannya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, khususnya di Sulawesi Tengah, bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk memimpin dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang komunikatif dan terbuka, serta kemampuan mendengar aspirasi masyarakat.

Dengan posisi barunya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Haji Chica kini berada pada titik penting dalam kariernya. Tantangan yang dihadapi tidak ringan—mulai dari pengawasan pembangunan, dinamika politik, hingga harapan masyarakat yang semakin tinggi.

Namun, dengan latar belakang bisnis yang kuat, pengalaman politik yang terus berkembang, serta jejaring yang luas, Haji Chica memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran penting dalam arah pembangunan Sulawesi Tengah.

Perjalanan Hj Arnila HM Ali adalah cermin bagaimana warisan keluarga, kerja keras, dan strategi politik dapat berpadu membentuk seorang pemimpin daerah. Dari Morowali, ia kini berdiri di panggung politik provinsi—dan kisahnya tampaknya masih jauh dari selesai. (*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Peta kekuasaan internal Partai NasDem di Sulawesi Tengah bergerak senyap, namun dampaknya terasa nyata. Di balik pergantian kursi pimpinan DPRD Sulawesi Tengah, satu nama kini disebut-sebut menjadi simpul kendali baru: Feri Anwar.

Sebagai Sekretaris Umum DPW NasDem Sulteng, Feri tidak sekadar menjalankan fungsi administratif. Ia dinilai berada di jantung pengambilan keputusan strategis partai di daerah. Pengalamannya sebagai tenaga ahli Ahmad Ali, tokoh kuat NasDem yang lama berkiprah di DPR RI, menjadi modal politik yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Pergantian Aristan dari kursi pimpinan DPRD Sulteng mempertegas arah konsolidasi itu. Posisi tersebut kini ditempati Hj. Arnila Haji M. Ali, yang dikenal sebagai bagian dari lingkaran keluarga Ahmad Ali. Pergeseran ini memunculkan tafsir bahwa NasDem Sulteng tengah memasuki fase penataan ulang, dengan orbit kekuasaan yang semakin terkonsentrasi.

Di titik inilah, peran Feri menjadi signifikan. Ia bukan figur elektoral yang tampil di garis depan, melainkan operator organisasi, posisi yang kerap menentukan arah tanpa banyak sorotan. Dalam tradisi politik partai, kendali struktur sering kali lebih menentukan dibanding jabatan publik semata.

Situasi ini juga menarik karena terjadi di tengah perubahan konstelasi nasional, termasuk manuver elite, perpindahan pengaruh, hingga reposisi tokoh yang kini juga bersinggungan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Sulawesi Tengah, dengan segala dinamikanya, menjadi salah satu titik penting konsolidasi kekuatan.

Bagi NasDem, menjaga soliditas daerah adalah kunci. Dan bagi Feri Anwar, momentum ini menempatkannya bukan sekadar sebagai sekretaris, tetapi figur yang ikut menentukan arah bandul kekuasaan partai di Sulawesi Tengah, bekerja di balik layar, namun dengan pengaruh yang nyata.

Di politik, sering kali bukan siapa yang paling terlihat, melainkan siapa yang paling menentukan. Saat ini, di NasDem Sulteng, banyak mata diam-diam tertuju pada Feri Anwar. (*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah menetapkan pergantian Wakil Ketua I melalui rapat paripurna, Rabu 25 Pebruari 2026. Aristan S.P. resmi diberhentikan dan posisinya digantikan oleh Hj. Arnila Haji M.Ali, yang merupakan kader Partai NasDem.

Pergantian tersebut merupakan usulan Partai NasDem sebagai pemilik kursi pimpinan dewan. Paripurna berlangsung sesuai mekanisme kelembagaan dan menetapkan Arnila sebagai Wakil Ketua I yang baru.

Haji Chica panggilan akrabnya Arnila, merupakan adik dari tokoh nasional Ahmad Ali, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem dan kini menjabat Ketua Harian DPP PSI.

Pergantian pimpinan DPRD ini menambah daftar rotasi unsur pimpinan dewan dari Partai NasDem di Sulawesi Tengah. Sebelumnya, partai yang sama juga mengusulkan pemberhentian Ketua DPRD Donggala melalui forum paripurna.

Sekretaris Umum DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah, Feri Anwar, menegaskan pergantian tersebut merupakan hal biasa dalam organisasi partai.
“Ini proses biasa di partai. Bagian dari penyegaran untuk penguatan partai,” kata Feri Anwar.

Meski demikian, pergantian pimpinan dewan dari kader NasDem yang terjadi dalam waktu berdekatan memunculkan perhatian publik. Informasi yang berkembang di internal partai menyebutkan pergantian tersebut diduga berkaitan dengan persoalan etika dan komitmen organisasi.

Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi Partai NasDem secara terbuka mengenai alasan spesifik pergantian Aristan dari jabatan Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah.

Sesuai ketentuan, partai politik memiliki kewenangan mengusulkan pergantian unsur pimpinan DPRD, karena jabatan tersebut merupakan representasi partai berdasarkan perolehan kursi legislatif.
Dengan penetapan tersebut, Hj. Arnila Haji M. Ali resmi menempati posisi Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah sisa masa jabatan berjalan.

Pergantian ini sekaligus menegaskan kontrol penuh partai terhadap posisi strategis di lembaga legislatif, di tengah dinamika internal dan upaya konsolidasi politik di daerah. (*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, terkait pertimbangan pencabutan izin operasi PT QMB New Energy Materials, menyusul insiden longsor tailing yang kembali menelan korban jiwa.

Legislator Daerah Pemilihan Morowali dan Morowali Utara ini mendesak Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tindakan tegas terhadap PT QMB. Safri mengingatkan agar Menteri Hanif tidak hanya melontarkan wacana di media.

Safri menilai, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang berfokus pada rencana pencabutan izin masih bersifat reaktif dan tidak cukup menunjukkan komitmen eksekusi nyata.

“Pertimbangan saja tidak cukup. Ini soal nyawa manusia, ini soal hukum dan keselamatan publik,” tegas Safri Kepada awak media, Selasa (24/2/2026).

Safri menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan keselamatan nyawa manusia di sektor pertambangan Sulteng tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan normatif.

“Kami meminta Menteri LH tidak hanya sebatas mempertimbangkan, tapi betul-betul memperlihatkan aksi nyata. Rakyat butuh perlindungan hukum yang konkret, bukan sekadar pernyataan di media atau lip service,” ujarnya tegas.

Menurut Safri, insiden longsor tailing PT QMB bukan kasus tunggal, melainkan bukti kegagalan perusahaan dalam mematuhi prosedur keselamatan dan perizinan lingkungan.

“Sudah dua kali korban jiwa terjadi. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi masalah etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka beroperasi tanpa izin resmi untuk menimbun tailing. Pemerintah harus menunjukkan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran seperti ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Safri mengkritik ketidakjelasan status izin lingkungan PT QMB untuk penimbunan tailing. Menurut pernyataan Hanif, perusahaan tersebut belum memperoleh izin resmi untuk menimbun limbah tailing, tetapi telah menjalankan aktivitas penimbunan sejak lama, yang diduga jadi faktor utama jebolnya fasilitas dan tragedi yang menyertainya.

“Ini bukan kebetulan. Ini gambaran kegagalan sistem perizinan kita. Bagaimana bisa sebuah fasilitas yang dua kali mengalami longsor dan korban tewas masih diizinkan beroperasi?,” kritiknya.

Safri menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya mendesak pencabutan izin PT QMB, tetapi juga menuntut adanya audit independen terhadap seluruh praktik penimbunan tailing di IMIP.

Selain itu, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan semua tenant industri di kawasan tersebut serta mereformasi pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja, sehingga kejadian berulang tidak terus menghantui pekerja dan masyarakat lokal.

“Jika pemerintah tetap lambat bertindak, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Baik investor maupun pejabat harus tahu bahwa keselamatan masyarakat dan lingkungan bukan sekadar slogan,” pungkasnya.(*)

editor: omyus

Pagi tadi, Selasa 24 Pebruari 2026, sidang paripurna pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Donggala. Menandai babak baru dinamika politik lokal. Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD saat ini, M. Taufik, justru menjadi pihak yang akan digantikan.

Penggantinya adalah kader Partai NasDem, Dr. H. Moh. Yasin M. Lataka, yang dijadwalkan segera dilantik setelah terbit Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng.
Sesuai mekanisme, hasil paripurna akan diajukan melalui Bupati Donggala kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Berdasarkan ketentuan administratif, gubernur memiliki waktu maksimal tujuh hari untuk menerbitkan SK. Jika dihitung sejak 24 Februari, SK diperkirakan terbit sekitar 2 Maret 2026.

Namun pergantian di Donggala tampaknya bukan kasus tunggal. Efek Domino di DPRD Provinsi dan Kabupaten lain.

Informasi dihimpun media ini menunjukkan, pergantian juga akan terjadi pada sejumlah posisi Wakil Ketua DPRD, yaitu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Di tingkat provinsi, kader NasDem, Aristan, disebut akan digantikan Hj. Arnila HM. Ali sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah.
Seluruh figur yang terdampak pergantian memiliki satu kesamaan_mereka merupakan kader Partai NasDem.

Dugaan Pelanggaran Etika dan Komitmen Organisasi
Sejumlah sumber internal partai menyebutkan bahwa pergantian tersebut diduga berkaitan dengan persoalan internal organisasi.
“Ada evaluasi internal. Indikasinya terkait disiplin dan komitmen terhadap kebijakan partai,” ungkap seorang sumber NasDem yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbuka dari Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Pusat NasDem terkait alasan spesifik pergantian tersebut.

Secara formal, mekanisme pergantian pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik pengusung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Tata Tertib DPRD.

Sebagian pengamat politik lokal Sulawesi Tengah menilai pergantian serentak ini bukan peristiwa biasa. pergantian pimpinan legislatif secara bersamaan mengindikasikan adanya konsolidasi serius di internal partai.

“Kalau hanya satu daerah, mungkin biasa. Tapi kalau provinsi dan beberapa kabupaten sekaligus, ini jelas keputusan strategis partai,” ujar sumber.

Kata temanku, pergantian pimpinan DPRD dapat berdampak pada arah kebijakan politik daerah.

Stabilitas koalisi politik lokal
Untuk Kabupaten Donggala, saat ini semua mata tertuju ke SK Gubernur Sulteng.
Jika SK terbit sesuai jadwal, maka
M. Taufik resmi diberhentikan.
Moh. Yasin M. Lataka dilantik sebagai Ketua DPRD Donggala definitif.  Pergantian ini akan menjadi yang pertama dalam rangkaian rotasi pimpinan DPRD kader NasDem di Sulawesi Tengah tahun 2026.

Upaya konfirmasi kepada sejumlah pengurus NasDem di tingkat wilayah dan daerah masih berlangsung. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai alasan spesifik pergantian. Apakah terkait pelanggaran etika
atau bagian dari penyegaran organisasi.

Kesimpulan penulis sementara, bahwa
pergantian Ketua DPRD Donggala diduga merupakan bagian dari gelombang restrukturisasi internal Partai NasDem di Sulawesi Tengah. Meski secara administratif berjalan sesuai mekanisme, motif politik di balik keputusan ini masih menyisakan tanda tanya. (*)

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat merespons video viral terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 6 Kayumalue Ngapa, Kota Palu.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., turun langsung ke sekolah tersebut untuk memastikan persoalan ditangani secara tepat dan proporsional, Selasa, 24 Pebruari 2026.

Video yang beredar memperlihatkan kekecewaan seorang guru terhadap paket makanan yang dibagikan kepada murid saat bulan Ramadhan. Wakil Gubernur memberikan apresiasi atas kepedulian sang guru terhadap kualitas gizi anak didiknya.

“Saya mengapresiasi Ibu Guru. Kepedulian beliau terhadap anak-anak patut kita hargai. Ini bentuk perhatian agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan asupan yang sesuai standar gizi,” ujar Wakil Gubernur.

Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan Guru yang bersangkutan serta Pengelola Dapur MBG untuk menemukan klarifikasi dan melakukan pembinaan. Menurutnya, Program MBG merupakan program strategis dalam menyiapkan generasi Sulawesi Tengah yang sehat, cerdas, dan unggul.

“Program MBG ini sangat baik. Tujuannya jelas, agar anak-anak kita mendapatkan nutrisi dan protein yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Tugas saya memastikan standarisasinya berjalan baik. Hitung dengan pasti setiap paketnya, pastikan sesuai standar gizi dan diberikan tepat waktu,” tegasnya.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh elemen sekolah dan pengelola program untuk terbuka dalam menyampaikan evaluasi. Ia menekankan bahwa kecukupan gizi anak adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas, sehingga kualitas dan ketepatan distribusi makanan harus menjadi perhatian bersama.

“Kalau ada yang tidak sesuai lagi, kabari saya. Kita tidak mencari kejelekan, ini bagian dari tugas kami melakukan pembinaan. Jangan kecil hati, mari kita perbaiki bersama,” tambahnya.

Suasana hangat terlihat saat Wakil Gubernur menyapa dan berinteraksi langsung dengan siswa-siswi di dalam kelas. Ia mengajak anak-anak bernyanyi serta memberi semangat agar tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan.

Tak hanya itu, Wakil Gubernur turut meninjau dapur MBG guna memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Dari hasil peninjauan, kondisi dapur dinyatakan bersih dan layak.

“Tempat pengolahannya bersih. Ke depan kita jaga konsistensi kualitas, kebersihan, dan ketepatan distribusinya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan Program MBG yang telah menjangkau Sulawesi Tengah, khususnya Kelurahan Kayumalue Ngapa.

“Terima kasih Bapak Presiden atas perhatian kepada Sulawesi Tengah melalui Program MBG. Ini sangat membantu anak-anak kita,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rohani Mastura, M.Si., bersama dinas terkait lainnya.(*)

sumber: biro adpim

Oleh: DEDI ASKARY, SH.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Tengah baru saja usai. Di atas kertas, ada “kesepakatan”. Di atas meja, ada tanda tangan. Namun, di bawah permukaan tanah Poboya yang kaya akan emas, sebuah ketidakadilan struktural masih berdenyut kencang. Kasus PT Citra Palu Minerals (CPM) bukan sekadar soal sengketa lahan, melainkan potret telanjang bagaimana kedaulatan rakyat seringkali menjadi tumbal di hadapan syahwat korporasi yang dibungkus regulasi.

1. Penciutan Lahan:
Mengemis di Tanah Sendiri?

Penyegelan 62.850 hektare lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) adalah tamparan keras bagi kewibawaan tata kelola tambang kita. Angka ini fantastis—sebuah “kerajaan” konsesi yang memenjarakan ruang hidup rakyat.

Sangat ironis ketika masyarakat adat Poboya harus melewati jalur birokrasi yang berbelit hanya untuk meminta penciutan lahan. Rakyat, yang merupakan pemilik sah sejarah atas tanah ulayat dan situs-situs leluhur, kini diposisikan seperti peminta-minta di rumahnya sendiri. Mengapa korporasi bisa menguasai puluhan ribu hektare dengan begitu mudah, sementara rakyat harus “berdarah-darah” hanya untuk mendapatkan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)?

2. Kemitraan atau Sekadar Redam Amuk?
Langkah jangka pendek berupa kontrak kemitraan di area Kijang 30 seluas 9,2 hektare patut dicurigai sebagai “obat penenang” sesaat.

Bandingkan angka ini: 9,2 hektare melawan 62.850 hektare. Ini bukan kemitraan, ini adalah ketimpangan yang dipelihara.

Narasi “transisi” yang ditawarkan PT CPM jangan sampai menjadi alat untuk menunda-nunda kewajiban fundamental perusahaan dalam mengembalikan hak rakyat.

Masyarakat lokal bukan sekadar “objek” yang diberi sisa-sisa lahan (remah-remah konsesi), melainkan subjek hukum yang memiliki hak historis dan konstitusional atas kekayaan alam di wilayahnya.

3. Satgas PKH dan Momentum Pembersihan Sistemik
Penyegelan oleh Satgas PKH harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit seluruh aktivitas PT CPM. Jika puluhan ribu hektare tersebut disegel karena masalah kawasan hutan, maka patut dipertanyakan:

Bagaimana mungkin sebuah korporasi bisa beroperasi sekian lama jika terdapat cacat administratif dalam pemanfaatan ruang?

Kita tidak boleh terjebak pada narasi “pertambangan ilegal” hanya ketika pelakunya adalah rakyat kecil. Kita juga harus berani menunjuk hidung “pelanggaran legal” yang dilakukan oleh korporasi besar yang berlindung di balik kontrak-kontrak eksklusif namun mengabaikan kelestarian hutan dan hak adat.

4. Kesimpulan:
Jangan Ada “Main Mata” di Ruang Rapat

Kesepakatan RDP pada 23 Februari 2026 harus dikawal dengan nalar kritis. Jangan sampai poin-poin tersebut hanya menjadi cara untuk memadamkan api perlawanan rakyat tanpa memberikan solusi fundamental.

Tuntutan Rakyat Poboya dan Masyarakat lingkar tambang emas Poboya jelas: Penciutan lahan bukan pilihan, tapi keharusan.

Pengakuan ulayat: Bukan sekadar administrasi, tapi penghormatan pada martabat manusia.

Negara harus hadir: bukan sebagai centeng korporasi, melainkan sebagai pelindung bagi masyarakat adat Poboya yang telah ada jauh sebelum mesin-mesis berat itu datang merusak tanah mereka.

Jika PT CPM tidak segera merealisasikan penciutan lahan secara transparan dan adil, maka kesepakatan ini hanyalah sebuah drama birokrasi yang memuakkan.

Rakyat sudah cukup kenyang dengan janji; yang mereka butuhkan adalah tanah untuk hidup, bukan sekadar ruang untuk menambang di bawah kangkangan instruksi perusahaan. Tanah untuk Rakyat, Bukan untuk Spekulan. (*)

Penulis adalah: Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.

Palu, trustsulteng – DPRD Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aspirasi masyarakat adat Poboya dengan pihak perusahaan tambang PT. Citra Palu Minerals (PT CPM), Senin 23 Pebruari 2026

Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, Komnas HAM Sulawesi Tengah, pimpinan DPRD Kota, serta perwakilan masyarakat adat Poboya.

RDP ini merupakan tindak lanjut dari penjadwalan ulang yang sebelumnya diminta oleh PT CPM melalui surat resmi tertanggal 1 dan 2 Februari 2026.

Dorong Penciutan IUP dan Penetapan Wilayah Tambang Rakyat
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri menyatakan bahwa salah satu aspirasi utama masyarakat adat Poboya adalah rencana jangka panjang berupa penciutan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT CPM. Langkah itu diharapkan dapat membuka peluang penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah Kota Palu, setelah dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi perorangan maupun koperasi, dengan tetap memenuhi persetujuan lingkungan dan ketentuan perizinan yang berlaku.

DPRD Sulteng merekomendasikan agar langkah tersebut didukung melalui rekomendasi tertulis kepada Kementerian ESDM RI dan DPR RI, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak perusahaan sebagai pemegang IUP.

PT CPM dalam forum tersebut menyatakan komitmennya untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemitraan Jadi Solusi Jangka Pendek
Sebagai solusi jangka pendek, RDP menyepakati rencana kerja sama kemitraan antara PT CPM dan kelompok masyarakat lokal yang tergabung dalam wadah berbadan hukum, seperti koperasi yang mewakili Masyarakat Lingkar Tambang Poboya dan masyarakat adat.

Kemitraan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara legal dalam aktivitas pertambangan, khususnya pada wilayah Blok Kijang 30 Poboya, dengan syarat memenuhi dokumen teknis, dokumen lingkungan, dan perizinan sesuai Undang-Undang Minerba.

Masyarakat adat juga menegaskan klaim atas tanah ulayat di wilayah tersebut, yang dibuktikan dengan keberadaan situs adat dan kuburan leluhur sebelum perusahaan beroperasi. Mereka menyatakan bersedia mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

DPRD Minta Penertiban Tambang Ilegal
Selain membahas kemitraan, DPRD Sulteng juga menekankan pentingnya penertiban aktivitas pertambangan ilegal, baik di dalam maupun di luar wilayah kontrak karya PT CPM, khususnya yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti merkuri dan sianida.

DPRD menilai penertiban tersebut penting untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.

Hasil RDP ini akan menjadi dasar rekomendasi resmi DPRD Sulteng kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sebagai bagian dari upaya penyelesaian aspirasi masyarakat adat di wilayah Poboya.

DPRD berharap solusi kemitraan dan penataan izin dapat menciptakan keseimbangan antara investasi pertambangan, perlindungan hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah.

Hadir mewakili dari PT CPM, Damar Kusumanto, selaku Presiden Direktur dan Yan Ardiansyah. Masyarakat poboya diwakili Herman Pandedjori dan Sofyar. Dinas Lingkungan Hidup, Baso Nur Ali dan Dinas ESDM Sulteng, Sultanisah. (*)

editor: yusrin elBanna

Di sebuah desa pesisir yang dulu sunyi di Kabupaten Morowali Utara, suara ombak pernah menjadi saksi masa kecil Muhammad Safri. Anak seorang nelayan itu tumbuh dalam kesederhanaan, akrab dengan kerasnya hidup, dan memahami sejak dini arti ketidakadilan.

Kini, di usianya yang menjelang 40 tahun, Safri berdiri di panggung politik sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ia juga menjabat Sekretaris DPW PKB Sulawesi Tengah, salah satu posisi strategis di partai berbasis Nahdlatul Ulama tersebut.

Namun, bagi sebagian masyarakat di daerah pemilihannya—Kabupaten Morowali dan Morowali Utara—Safri bukan sekadar politisi. Ia dikenal sebagai suara keras yang berani menyoroti praktik tambang ilegal yang kian marak.

Dua Periode yang Membentuk Karakter
Karier politik Safri tidak dibangun dalam semalam. Sebelum duduk di tingkat provinsi, ia menghabiskan dua periode sebagai anggota legislatif di Morowali Utara. Di sanalah ia mulai dikenal sebagai legislator muda yang vokal dan kritis.

Beberapa koleganya menyebut Safri sebagai tipe politisi yang “tidak nyaman diam”.
“Dia sering turun langsung ke lapangan, bukan hanya menerima laporan,” kata seorang sumber internal legislatif yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Pengalaman di daerah membentuk perspektif Safri tentang dampak industri ekstraktif—terutama pertambangan—terhadap masyarakat lokal.
Ia menyaksikan langsung bagaimana desa-desa berubah, bukan selalu menjadi lebih baik.

Tambang Ilegal: Isu yang Membuatnya Berseberangan
Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu pusat industri tambang nikel nasional. Namun, di balik geliat ekonomi, muncul persoalan lain: tambang ilegal.
Safri menjadi salah satu legislator yang secara terbuka menyoroti masalah ini.
Dalam beberapa kesempatan, ia mempertanyakan: legalitas sejumlah aktivitas tambang, dampaknya terhadap lingkungan, serta minimnya perlindungan bagi masyarakat lokal.

Sikap kritis itu tidak selalu nyaman.
Di dunia politik daerah yang sarat kepentingan, suara kritis seringkali berarti berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang besar. Namun Safri tampaknya tidak mundur. “Kalau kita diam, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya dalam sebuah forum publik.

Politik sebagai Jalan Perjuangan Sosial
Latar belakangnya sebagai anak nelayan membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan. Ia tidak melihat politik semata sebagai jabatan, tetapi sebagai alat perjuangan. Beberapa program yang ia dorong antara lain: pengawasan industri tambang, pemberdayaan masyarakat pesisir,
peningkatan akses pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.

Safri dikenal sering menggunakan narasi keadilan sosial dalam setiap pidatonya.
Baginya, pembangunan tidak boleh meninggalkan masyarakat kecil.

Generasi Baru Politisi Daerah
Kemunculan Safri mencerminkan pergeseran generasi dalam politik lokal Sulawesi Tengah.
Ia bukan bagian dari elite lama. Ia datang dari latar belakang sederhana. Dan ia membangun basis politiknya dari bawah.
Pengamat politik lokal melihat Safri sebagai representasi politisi generasi baru:
lebih muda, lebih vokal, dan lebih berani mengambil posisi. Namun, perjalanan masih panjang.

Tantangan terbesar Safri ke depan bukan hanya mempertahankan citra kritisnya, tetapi juga membuktikan bahwa kritik dapat diubah menjadi kebijakan nyata.

Di Antara Harapan dan Risiko
Bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Safri adalah simbol harapan. Bagi sebagian pihak lain, ia mungkin dianggap terlalu vokal. Tetapi satu hal yang jelas: Safri tidak lagi sekadar anak nelayan dari pesisir Morowali Utara. Ia kini berada di pusat kekuasaan daerah.

Dan pilihannya- untuk bersuara atau diam, akan menentukan bukan hanya masa depannya, tetapi juga masa depan daerah yang ia wakili. (*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menandai satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, serta penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu 22 Pebruari 2026

Momentum ini tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur, tetapi juga ajang refleksi atas perjalanan satu tahun pemerintahan Anwar–Reny di tengah tantangan besar berupa penyesuaian fiskal nasional dan dinamika sosial ekonomi pascapandemi. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, pimpinan DPRD, TNI–Polri, lembaga peradilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para mantan gubernur, serta ribuan warga dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan merupakan fase penting untuk membangun fondasi pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.

“Di saat anggaran kita dipotong cukup besar, kami sepakat untuk tidak mengeluh. Pemerintah tidak boleh lemah. Kalau pemerintah loyo, rakyat ikut lemah. Maka kami memilih tetap bekerja, tetap tersenyum, dan memastikan program prioritas tetap berjalan,” ujar Anwar Hafid.

Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mampu mencatatkan sejumlah capaian makro yang menunjukkan ketahanan dan arah pembangunan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah pada 2025 meningkat dari 72 menjadi 72,80. Pertumbuhan ekonomi daerah juga bertahan pada peringkat kedua tertinggi secara nasional, mencerminkan stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal nasional.

Capaian tersebut ditopang oleh implementasi program unggulan Sembilan Berani, khususnya Berani Cerdas dan Berani Sehat. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Sulawesi Tengah meningkat sebesar sepanjang tahun 2025. Pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan sekitar 400 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memastikan mahasiswa penerima program Berani Cerdas mendapatkan pembiayaan pendidikan secara langsung ke kampus, tanpa prosedur yang berbelit.

“Mahasiswa kita tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya. Begitu ada keterangan dari kampus, pemerintah langsung mentransfer ke perguruan tinggi. Ini bentuk kehadiran negara di sektor pendidikan,” kata Anwar.

Pada sektor kesehatan, Program Berani Sehat menjadi bantalan penting ketika secara nasional jutaan kepesertaan JKN dinonaktifkan. Di Sulawesi Tengah sendiri, lebih dari 111 ribu warga terdampak kebijakan tersebut. Namun, melalui Berani Sehat, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

“Saya tidak ingin masyarakat Sulawesi Tengah takut berobat hanya karena kartu JKN-nya nonaktif. Selama ada KTP, pemerintah hadir,” tegas Anwar.

Tahun 2025 juga menjadi tonggak sejarah layanan kesehatan di Sulawesi Tengah dengan berhasil dilaksanakannya operasi jantung terbuka pertama di RSUD Undata. Keberhasilan ini menjadi penanda peningkatan kapasitas layanan rujukan daerah.

Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menambahkan bahwa peningkatan layanan kesehatan harus diiringi dengan penguatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis mulai tahun 2026.

“Insya Allah, tahun 2026 Sulawesi Tengah sudah memiliki pendidikan dokter spesialis sendiri. Anak-anak daerah tidak perlu lagi keluar jauh untuk menempuh pendidikan spesialis,” ujar Reny.

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, dengan RSUD Undata sebagai rumah sakit pendidikan utama. Ke depan, pemerintah daerah juga menargetkan pembentukan rumah sakit pendidikan spesialis jantung guna menjawab kebutuhan layanan kesehatan lanjutan.

Di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah fokus membuka konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pembukaan ruas jalan strategis, termasuk jalur Sausu–Sigi yang selama ini menjadi titik rawan longsor dan menghambat distribusi hasil perkebunan masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk mempercepat mobilitas ekonomi dan mengurangi keterisolasian wilayah.

Sektor transportasi udara juga mengalami penguatan dengan dibukanya penerbangan internasional serta rencana penerbangan langsung dari Tiongkok ke Palu pada April 2026. Pemerintah provinsi juga mendorong pengembangan Bandara Mutiara SIS Al-Jufri agar ke depan mampu menjadi embarkasi haji.

“Kalau bandara ramai, hotel tumbuh, rumah makan hidup, UMKM bergerak. Ekonomi rakyat akan ikut naik. Itu sebabnya saya minta event nasional dipusatkan di Palu,” ujar Anwar.

Sebagai bagian dari strategi penggerak ekonomi daerah, Kota Palu juga dipersiapkan menjadi tuan Fornas pada 2027 yang diproyeksikan menghadirkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah optimistis event tersebut akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah.

Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung dan mengawal program pembangunan yang sedang berjalan.

“Kami sadar kerja ini belum sempurna. Tapi fondasi sudah kita letakkan. Dengan doa, kebersamaan, dan kerja keras, saya yakin Sulawesi Tengah akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya. (*)

editor: omyus