TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mengecam keras tindakan penahanan terhadap sejumlah aktivis lingkungan di Kabupaten Morowali yang dinilai in-prosedural (tidak sesuai prosedur/bukan kasus pidana). Komnas HAM mendesak agar seluruh aktivis yang ditahan segera dibebaskan dan meminta Mabes Polri serta Polda Sulteng untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Morowali atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, menegaskan bahwa tindakan represif aparat dalam menangani kritik masyarakat terhadap isu lingkungan (kepemilikan lahan) dan korporasi merupakan kemunduran serius bagi demokrasi di Sulawesi Tengah.

Analisis Hukum dan HAM; Penahanan yang Dipaksakan

Komnas HAM Sulteng mengidentifikasi adanya beberapa pelanggaran serius dalam proses hukum yang berlangsung di Morowali:

1. Cacat Prosedur (In-Prosedural): Penangkapan dan penahanan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai KUHAP. Komnas HAM menerima laporan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses pemanggilan hingga penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan demi kepentingan tertentu.

2. Pelanggaran Hak Berpendapat: Aktivis lingkungan yang menyuarakan kerusakan ekologi atau konflik lahan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, serta orang yang memperjuangkan penguasaan atas tanah/lahannya jangan dipidana (ini perdata).

3. Hukum Bukan Alat Tekan: Penegakan hukum di Morowali tidak boleh dijadikan “alat pukul” bagi korporasi untuk membungkam suara kritis warga. Prinsip Equality Before the Law (kesamaan di depan hukum) harus dijunjung tinggi tanpa melihat kekuatan modal di balik sebuah perkara.
Desakan kepada Pimpinan Polri
Berdasarkan situasi darurat hak asasi manusia di Morowali, Komnas HAM Sulteng mendesak:
• Segera Bebaskan Aktivis: Meminta Polres Morowali untuk menghentikan penahanan terhadap para aktivis lingkungan karena dasar penahanan yang lemah dan cenderung bersifat administratif-politis.
• Periksa Kapolres Morowali: Mendesak Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk memeriksa Kapolres Morowali. Kapolres harus bertanggung jawab secara komando atas tindakan anggotanya yang melakukan upaya paksa in-prosedural.
• Evaluasi Profesionalisme: Mabes Polri perlu melakukan audit terhadap penanganan kasus-kasus sengketa lahan dan lingkungan di Morowali untuk memastikan aparat tidak bertindak sebagai “petugas keamanan” korporasi.

Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah akan terus mengawal kasus ini hingga para aktivis mendapatkan hak-haknya kembali dan memastikan tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin pagi 5 Januari 2026.

Apel gabungan ini menjadi apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulawesi Tengah di awal tahun 2026.

Ribuan ASN dari berbagai perangkat daerah tampak mengikuti apel tersebut. Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Drs.Novalina,MM, para kepala perangkat daerah/widyaiswara/administrator/pengawas

Dalam amanatnya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya ASN menghafal dan menghayati Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta memaknai secara sungguh-sungguh sumpah jabatan, baik bagi pejabat struktural, fungsional, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sumpah jabatan jangan dianggap main-main. Kita bersumpah di hadapan Allah SWT. Itu adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen pelayanan publik. Menurutnya, sekitar 22.126 ASN (PNS dan P3K) Pemprov Sulawesi Tengah yang dibiayai negara memiliki satu tujuan utama, yakni melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Negara membiayai kita bukan tanpa tujuan. Rakyat hanya membutuhkan dua hal dalam pelayanan, yaitu kepastian dan kesungguhan. Tolong, kalau ada rakyat yang mengadu, layani sesuai kemampuan kita,” katanya.

Gubernur juga menekankan bahwa pada tahun 2026, pola kerja ASN harus bersifat kolektif, bukan individual. Mulai dari kepala dinas hingga staf, seluruh ASN diminta bekerja sebagai satu tim untuk mencapai target pembangunan daerah.

Untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengaktifkan Command Center sejak malam pergantian tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pelayanan publik sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah memasuki era digitalisasi pemerintahan pada tahun 2026.

Melalui Command Center tersebut, setiap pertanyaan, laporan, maupun keluhan masyarakat yang masuk akan diterima oleh operator dan selanjutnya diteruskan secara cepat dan tepat kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

“Tindak lanjut dari respons terhadap masyarakat ini akan berpengaruh pada penilaian kinerja, termasuk dalam penambahan penghasilan aparatur,” ungkapnya.

Selain itu, Beliau meminta ASN meningkatkan disiplin, khususnya dalam kepatuhan terhadap jam kerja. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami dan mengimplementasikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 9 Berani.

Program tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Panen Raya, Berani Tangkap Banyak, Berani Menyala, Berani Berdering, Berani Berintegritas, dan Berani Berkah.

“Seluruh ASN harus menjadi penggerak utama keberhasilan 9 Berani. Ini bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.

Terakhir Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dan sikap sebagai aparatur negara, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. (*)

sumber: biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Mantan Penjabat (Pj) Bupati Morowali Rachmansyah Ismail (RI) dikabarkan bakal dipanggil penyidik Kejati Sulteng, setelah dua kali mangkir. RI ditetapkan sebagai tersangka saat panggilan pertama, Senin 8 Desember 2025, dalam dugaan korupsi mess Pemda Morowali.

Informasi yang dihimpun media menyebut bahwa pihak Kejati Sulteng akan mengirimkan surat pemanggilan ketiga kepada RI, bahkan berpotensi dijemput paksa jika panggilan ketiga tidak dihadiri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng Laode Abdul Sofian yang dikonfirmasi belum bisa memastikan mengenai rencana mengirimkan surat ketiga untuk pemanggilan RI.

“Nanti saya cek dulu di Pidsus,” ujar Laode singkat, Ahad 4 Januari 2026.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) belum dapat menjalankan penahanan terhadap mantan Pj. Bupati Morowali, berinisial RI.

Namun, upaya pemeriksaan lanjutan terhambat karena tersangka tidak hadir pada hari penetapan statusnya, dengan alasan sakit. Keabsahan alasan sakit ini pun memantik pertanyaan publik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, Laode Abdul Sofian ketika dikonfirmasi pada Selasa (9/12) enggan memberikan penjelasan rinci.

Laode mengaku Kejati tak terima surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit, di mana RI dirawat, serta kapan rencana penahanan akan dilakukan.

“Saya konfirmasi ke Pidsus. Tidak ada surat keterangannya,” jawab Laode singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kejati Sulteng mengenai validitas izin sakit RI dan jadwal penahanannya.

Sebagai informasi, RI pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Morowali pada Pilkada 2024.

Statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik menilai unsur bukti dan alat bukti telah terpenuhi. Sayangnya, sikap kooperatif tidak ditunjukkan tersangka.

“Yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang jelas,” ujar Laode pada Senin (8/12/2025) sore, usai menetapkan RI sebagai tersangka.

Diketahui, dalam kasus ini telah terjadi pengembalian kerugian negara sekitar Rp9,2 miliar. Sekitar Rp 5 miliar berada dikas keuangan Pemda Morowali sisanya ditahan penyidik sebagai barang bukti. (*)

editor; zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol. Dr. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., M.H didampingi unsur Forkopimda meninjau langsung sejumlah titik pelaksanaan Operasi Lilin, Rabu 31 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang malam pergantian tahun.

Sejumlah lokasi strategis menjadi sasaran peninjauan, di antaranya kawasan Balai Kota Palu, Towua, Maesa, hingga Jalan Sudirman. Di setiap titik, Gubernur dan Kapolda berdialog langsung dengan petugas gabungan guna memastikan pengamanan berjalan optimal serta pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid mengimbau masyarakat Sulawesi Tengah agar tidak merayakan malam pergantian tahun 2026 secara berlebihan. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada saudara-saudara di sejumlah wilayah Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang tengah terdampak bencana banjir bandang.

“Atas nama persaudaraan dan kemanusiaan, kami mengimbau masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak mengadakan perayaan malam pergantian tahun secara besar-besaran. Ini adalah bentuk empati dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang untuk bangkit dari bencana,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang merayakan pergantian tahun, namun diharapkan dilakukan secara sederhana dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perayaan dengan pesta kembang api. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta mencegah potensi gangguan keamanan dan keselamatan di tengah masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh unsur terkait, diharapkan malam pergantian tahun di Sulawesi Tengah dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh rasa solidaritas. (*)

editor: zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan menyerahkan 12 unit mobil ambulans kepada sejumlah rumah ibadah dan yayasan keagamaan di Sulawesi Tengah. Penyerahan ini menjadi tahap kedua Program Berani Sehat, setelah sebelumnya ia lebih dulu menyalurkan 19 unit ambulans, sehingga total bantuan yang telah digulirkan mencapai 31 unit, Rabu 31 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kehadiran ambulans ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di desa-desa dan wilayah terpencil. Ia menekankan bahwa Program Berani Sehat tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kemudahan transportasi medis.

“Kita ingin pelayanan kesehatan semakin maksimal. Bukan hanya gratis berobat, tapi juga mudah mengakses layanan. Dengan ambulans ini, masyarakat tidak lagi kesulitan saat harus dirujuk atau dalam kondisi darurat,” kata Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan operasional ambulans sepenuhnya berada di tangan masing-masing penerima. Namun, ia meminta agar penerima tetap mengutamakan prinsip kemanusiaan dan tidak memberatkan masyarakat yang membutuhkan layanan.

“Yang penting jangan terlalu membebani masyarakat. Operasional seperti BBM tentu perlu biaya, tapi harus diatur secara bijak agar tetap terjangkau,” ujarnya.

Gubernur Anwar Hafid juga menegaskan bahwa bantuan ambulans ini akan terus berlanjut hingga lima tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menargetkan agar ke depan tidak ada lagi warga desa yang kesulitan mendapatkan angkutan kesehatan, terutama bagi pasien gawat darurat dan ibu melahirkan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan seluruh penerima agar tidak mencabut stiker atau identitas Berani Sehat yang terpasang pada ambulans. Menurutnya, branding tersebut menjadi bagian penting dari sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas.

“Jangan dicabut stikernya. Ini bukan sekadar atribut, tapi bukti bahwa program Berani Sehat sudah hadir sampai ke desa-desa. Masyarakat perlu tahu dan melihat langsung manfaatnya,” tegasnya.

Adapun penerima 12 unit mobil ambulans tahap kedua ini meliputi Masjid Nurul Amin, Masjid Ittihadul Khairat, Masjid Al Muhajirin, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al Muhajirin, GPI Jemaat Ekklesia, Masjid At-Taufiq, Masjid Agung Banggai Laut, Masjid Nur Jamah, Yayasan Majelis Ittihadul Ummat Muhammad SAW, Yayasan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Sulawesi Tengah, serta Yayasan Basabas. **

Gubernur Anwar Hafid menutup sambutannya dengan mengajak daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses kesehatan untuk segera mengajukan permohonan bantuan ambulans ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Daerah yang jauh dan sulit, segera ajukan permohonan. Kita prioritaskan wilayah yang benar-benar membutuhkan agar masyarakat kita tidak lagi terkendala saat ingin berobat,” pungkasnya. (*)

sumber: biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar dialog bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk membahas pelestarian cagar budaya sekaligus rencana revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tengah yang rusak akibat bencana tsunami. Dialog tersebut berlangsung di Gedung Pameran Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah, Selasa 30 Desember 2025.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan pemerintah provinsi bersama Gubernur telah melakukan pembahasan intensif dengan Menteri Kebudayaan terkait pembangunan kembali Taman Budaya yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas seni dan budaya masyarakat Sulawesi Tengah.

“Taman Budaya ini dulu merupakan ruang ekspresi dan kreativitas para seniman. Setelah terdampak tsunami, kami berkomitmen untuk membangunnya kembali. Dari Pak Menteri, kami mendapat berbagai masukan dan solusi, termasuk peluang pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” ujar Wagub dr.Reny dalam sambutannya.

Ia menegaskan, revitalisasi Taman Budaya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan akan segera ditindaklanjuti bersama Gubernur, sejalan dengan dukungan dari Kementerian Kebudayaan.

Ia juga meminta para seniman dan tokoh masyarakat untuk tidak meragukan komitmen pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali pusat kebudayaan tersebut.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menekankan pentingnya kesiapan perencanaan teknis sebagai dasar percepatan pembangunan.

Menurutnya, kejelasan desain dan Detail Engineering Design (DED) menjadi kunci agar pembiayaan dapat segera direalisasikan.

“Desain harus jelas dan DED harus siap. Kalau itu sudah ada, akan lebih mudah bagi kami untuk mencarikan solusi pembiayaannya. Revitalisasi taman budaya juga harus visioner, mulai dari tata pamer, pemanfaatan teknologi digital, hingga fungsi jangka panjang,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat selama ini telah menyalurkan dana nonfisik untuk pengembangan taman budaya di berbagai daerah. Namun, daerah yang fasilitasnya belum aktif perlu menyiapkan usulan secara komprehensif. Selain mengandalkan APBN dan APBD, keterlibatan sektor swasta melalui CSR dinilai sangat memungkinkan.

“Tidak harus seluruhnya bergantung pada APBN atau APBD. Pelibatan swasta yang berusaha di Sulawesi Tengah sangat terbuka dan justru bisa mempercepat realisasi pembangunan,”sebutnya.

Dialog tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII Sulawesi Tengah Andriany, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Tengah Andi Kamal Lembah, serta para seniman dan pegiat seni dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dialog ini menjadi langkah awal yang konkret dalam menghidupkan kembali Taman Budaya sebagai pusat aktivitas seni, sekaligus memperkuat pelestarian warisan budaya daerah sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim/editor: zudan

Palu, trustsulteng – Ethnic Music Night 2025 resmi dibuka dan menjadi panggung perayaan kekayaan seni serta budaya daerah yang mempertegas posisi Sulawesi Tengah sebagai wilayah dengan pesona budaya berkelas dunia, sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen pelestarian warisan budaya Negeri Seribu Megalit. Kegiatan ini berlangsung meriah di halaman Kantor Wali Kota Palu, Selasa malam 30 Desember 2025.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang telah meluangkan waktu selama dua hari penuh berkunjung dan meninjau langsung berbagai situs budaya dan megalitikum di Sulawesi Tengah, di antaranya Kabupaten Poso, Lembah Napu, dan Lembah Behoa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri yang dari pagi hingga malam menikmati dan menyaksikan langsung kekayaan budaya serta keindahan alam Sulawesi Tengah. Ini menjadi inspirasi besar bagi kami bahwa dengan melestarikan budaya, daerah akan semakin dikenal dunia,” ujar Wagub dr. Reny.

Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Berdasarkan data terbaru, jumlah situs megalitik di Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 2.000 situs, yang menjadi bukti kuat jejak peradaban leluhur bernilai tinggi dan wajib dijaga keberlangsungannya.

Ia juga berharap kunjungan Menteri Kebudayaan dapat terus berlanjut, mengingat masih banyak situs budaya lain yang memerlukan perhatian, perlindungan, dan pengembangan agar dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional bahkan internasional.

“Sekali lagi kami mohon, Pak Menteri jangan bosan-bosan datang ke Sulawesi Tengah. Masih banyak warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, M.Sc., mengungkapkan kekagumannya terhadap kekayaan budaya Sulawesi Tengah, khususnya peninggalan megalitikum yang tersebar di berbagai wilayah.

“Selama dua hari ini saya melihat langsung betapa kayanya musik tradisi dan situs budaya di Sulawesi Tengah. Banyak yang sudah menjadi cagar budaya, bahkan ada yang baru ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, seperti Pokekea,” jelasnya.

Menurut Menteri Fadli Zon, Sulawesi Tengah sangat layak dijuluki sebagai ‘Negeri Seribu Megalit’, mengingat keberagaman dan jumlah peninggalan arkeologis seperti arca, dolmen, lumpang, serta berbagai bentuk lainnya yang menjadi bukti nyata peradaban masa lampau.

Ia optimistis, kekayaan budaya Sulawesi Tengah ke depan tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga berpotensi diusulkan sebagai warisan budaya dunia.

“Jejak peradaban nenek moyang kita di Sulawesi Tengah sangat nyata dan luar biasa. Ini harus kita usahakan bersama agar diakui dunia,” tegasnya.

Pembukaan Ethnic Music Night 2025 turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, S.E., Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.AP., Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Dr. Restu Gunawan, M.Hum., Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII Sulawesi Tengah Andriany, S.S., M.Si., jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, serta masyarakat Sulawesi Tengah.

Melalui Ethnic Music Night 2025, Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya menjadikan budaya sebagai kekuatan identitas, ruang ekspresi seni, sarana edukasi generasi muda, serta jembatan untuk membawa pesona Negeri Seribu Megalit ke panggung dunia.(*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid secara resmi membuka ajang Gubernur Sulteng Road Race Championship 2025 yang digelar di Sirkuit Panggona, Selasa 30 Desember 2025.

Kejuaraan balap motor tersebut diikuti 202 pembalap dari berbagai daerah dan provinsi, yang turun di sejumlah kelas dan kategori lomba. Event ini menjadi salah satu agenda olahraga otomotif terbesar di Sulawesi Tengah pada penghujung tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razaq, Sekretaris KONI Sulteng Andi Nur Lamakarate, Ketua IMI Sulawesi Tengah Helmy Umar, Ketua IMI Kota Palu Dini Fitriani Pettalolo, serta unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mendorong pengembangan olahraga prestasi melalui penyelenggaraan event-event kompetitif.

“Event seperti ini adalah bagian dari upaya kita menuju Sulteng Nambaso dan Sulteng Juara. Dari sinilah lahir atlet-atlet tangguh yang kelak kita persiapkan menuju PON 2028,” ujar Gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah akan menjadi tuan rumah FORNAS 2027, sehingga pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai venue olahraga, termasuk fasilitas balap motor, agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak vakum.

Gubernur Anwar Hafid berpesan kepada seluruh pembalap untuk menjunjung tinggi sportivitas serta mengutamakan keselamatan selama perlombaan. Ia juga mengajak penonton menjaga ketertiban demi kelancaran dan keamanan event.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Sekretaris KONI Sulteng, Andi Nur Lamakarate, melaporkan sekaligus membacakan sambutan Ketua KONI Sulteng, bahwa seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah turut mengirimkan pembalap, termasuk peserta dari luar daerah.

“Total ada 202 starter yang ambil bagian malam ini. Ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari komunitas balap motor,” jelasnya. (*)

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah melantik 36 pejabat eselon II, pejabat fungsional, serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada lebih dari 3.230 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 31 Desember 2025.

Pelantikan ini dilaksanakan dalam suasana khidmat dan penuh haru, menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi para pejabat dan ASN yang menerima amanah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar dari daerah dan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kita baru saja menerima amanah dari daerah dan negara. Mudah-mudahan amanah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena ini adalah amanah besar,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik maupun yang tetap pada jabatannya, serta kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang hari itu menerima SK pengangkatan. Ia berharap seluruh ASN dapat terus mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa loyalitas merupakan modal utama dalam membangun birokrasi yang solid dan berdaya guna. Loyalitas kepada negara dan pimpinan dinilai menjadi fondasi penting agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif.

“Tanpa loyalitas, kita tidak mungkin bekerja bersama, tidak mungkin bersatu, dan tidak mungkin mencapai cita-cita bersama. Jabatan ini adalah amanah dari Tuhan dan kepercayaan pimpinan yang harus dijaga sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain loyalitas, profesionalisme ASN juga menjadi perhatian utama. Gubernur mengingatkan agar seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, menjauhkan diri dari politik praktis dan fokus bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat.

“Bekerjalah secara profesional. Setialah kepada negara dan pemimpin. ASN yang terlibat politik praktis hanya akan merusak tatanan birokrasi,” katanya.

Kepada PPPK Paruh Waktu, Gubernur mengingatkan bahwa masa kontrak kerja berlangsung selama satu tahun dan akan dievaluasi secara ketat berdasarkan kinerja dan disiplin kerja. Ia menegaskan bahwa PPPK yang tidak menunjukkan komitmen dan tanggung jawab akan dihentikan, sementara yang berprestasi akan dipertahankan.

“Yang malas, tidak disiplin, dan hanya datang saat mau terima honor, akan kita hentikan. Masih banyak yang antre ingin menjadi PPPK,” ujarnya.

Menariknya, Gubernur juga menyampaikan bahwa ke depan, ASN dan PPPK tidak hanya dinilai oleh pimpinan, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pimpinan mereka.

“Penilaian pejabat tidak hanya dari atas, tetapi juga dari bawah. Kalau ada pimpinan yang tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab, sampaikan,” kata Gubernur.

Kepada para pejabat eselon II yang dilantik, Gubernur menegaskan pentingnya kerja cepat dan nyata sejak hari pertama. Ia meminta agar pejabat yang baru dilantik langsung masuk bekerja tanpa menunggu serah terima jabatan atau seremoni lepas sambut yang dinilai hanya menghabiskan waktu dan anggaran.

“Hari ini buku sudah ditutup. Yang lama selesai tugasnya, yang baru langsung bekerja. Tidak perlu lagi seremoni-seremoni,” tegasnya.

Gubernur juga menegaskan komitmennya terhadap integritas dan etika ASN. Ia menyatakan tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran berat, khususnya tindak pidana korupsi dan pelanggaran etika.

“Kalau ada kasus korupsi, pasti diberhentikan di tengah jalan. Integritas dan etika adalah harga mati,” ujarnya.

Sebagai penutup, Gubernur mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah dan ASN untuk memperkuat kebersamaan dan nilai spiritual, serta menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal pengabdian yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

1. Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. M. Sadri Lesnusa, S.Sos., M.Si – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
3. Dr. Rohani, M.Si – Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Ihsan Basir, S.H., L.N. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
6. Siti Rahmi Amir Sini, S.Sos., M.Si – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
7. Abdul Haris – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
8. Apu Haris Karim, S.T., M.M. – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
9. Dr. Yopi Moria Emanuel Fatiro, S.H., M.H. – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
10. Sislyandi, S.STP., M.Si – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
11. Nelson Medukun, S.P. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
12. Sumarno, S.E. – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
13. Muhammad Nail, S.T., M.M. – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
14. Yudiawati B. Windars Rusliana, S.KM., M.Kes – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah
15. Istrini Kristina Sandra Tohono, S.T., M.T. – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
16. Drs. Rifqi Ananta Mustaqim, M.Si – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
17. Drs. Arpan, M.Si – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
18. Dr. Ir. Akris Fattah Yunus, M.M. – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
19. Yuniarto Pasman, S.H. – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
20. Muksin Hussein Pakaya, S.E., M.Si – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
21. Dr. Suwandi, S.TI., M.Si – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
22. Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si – Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
23. Drs. Dahri Sale, M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah
24. Nen Eli, S.H., M.M. – Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
25. Drs. Awaludin, M.M. – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
26. Dr. Gidi Hermi, M.Si – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
27. Andi Irman, S.STP., M.M. – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
28. Dr. Haja Siti Asma Ulhus Nasya, S.Adm., M.Si – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
29. Dodo Tinarso, S.Sos., M.T. – Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
30. Drs. Arfan, M.Si – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
31. Drs. Firman Syah, D.B.Sh., M.Si – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
32. dr. Saryar, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
33. Drs. Muhammad Muklis – Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
34. Moh. Arif Abd. Wakil Latjuba, S.KM., M.Si – Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah
35. Drs. Irfan Arianto, M.Si – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
36. Richard Arnaldo, S.A., M.SA – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. (*)

sumber: biro adpim