TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Wakil Ketua DPRD Sulteng, Aristan S.Pt menyatakan, bahwa kehadiran PT CPM (Citra Palu Mineral) ini telah menimbulkan sejumlah masalah kontroversial, mulai dari ancaman kehancuran lingkungan, ancaman pencemaran logam berat hingga konflik sosial di tapak proyek dan di lingkar tambang.

Karena itu, setiap permasalahan yang timbul hendaknya diselesaikan secepatnya dan tuntas, agar tidak menyimpan masalah besar di kemudian hari.

Kita juga patut mempertanyakan kontribusi PT CPM pada daerah, karena tidak cukup hanya sekedar membantu dengan dana CSR, atau menyediakan lapangan kerja yang tidak seberapa bagi masyarakat lokal, dibandingkan dengan kekayaan emas yang dikeruk dari bumi Tadulako.

Kejadian terakhir yang menggusur lahan masyarakat Talise ini adalah fakta bahwa PT CPM memang membawa banyak mudharat dibandingkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan bagi daerah ini.

Padahal selain mengeruk emas, PT CPM menggunakan air yang jadi hak masyarakat dan daerah Sulawesi Tengah, Mengenai hal ini, kita juga belum tau apakah PT CPM membayar pajak penggunaan air permukaan atau tidak.

“Karena itu, seharusnya pemerintah daerah melalui Gubernur Anwar Hafid bersikap tegas terhadap PT CPM atas berbagai permasalahan, termasuk konflik lahan dengan warga masyarakat Talise ini,” pinta Aristan.

Diketahui, masyarakat Kelurahan Talise penggarap lahan di kompleks Bukit Laranggarui, Kecamatan Mantikulore, mendapat perlakuan tidak adil. PT CPM telah menggusur lahan garapan mereka yang sudah ditanami. Bahkan jalan akses masuk ke lokasi CPM dibuat oleh masyarakat dengan biaya gotong royong tanpa bantuan pihak CPM.

Isnawati, salah seorang warga penggarap mengaku telah melayangkan surat permohonan kepada wakil rakyat di propinsi untuk digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Alhamdulillah, permohonan kami diterima dan ditindaklanjuti. Dan sudah dijadwalkan untuk digelar RDP oleh Komisi I DPRD Sulteng,” tulis Isnawati.

Lanjut Isna, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Aristan telah menandatangani surat RDP dengan mengundang masyarakat talise penggarap lahan.

“Sesuai undangan, besok Rabu 7 Mei 2025, jam 11.30 wita, digelar RDP di ruang baruga DPRD Sulteng,” demikian tulis Isna. **

Palu, trustsulteng – Salut dengan sikap tegas Gubernur Anwar Hafid, menegur dan menghentikan rencana bangun intake air baku di bendung sungai karaupa. BTIIG mencoba coba bikin konflik baru dengan masyarakat.

Sorotan ini disuarakan anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, atas perilaku perusahaan PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG).

“Sebagai wakil rakyat, mengapresiasi langkah Gubernur Sulteng untuk melayangkan surat teguran kepada pimpinan BTIIG terkait pembangunan Intake air baku di Bendung Sungai Karaupa. Beliau mendengar dan merespons cepat aspirasi masyarakat Bumi Raya dan Wita Ponda yang menolak aktivitas BTIIG tersebut,” ujarnya Selasa 6 Mei 2025.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tegas menyatakan belum pernah menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Karaupa yang dimanfaatkan oleh BTIIG untuk operasional kegiatannya

Aktivitas BTIIG yang melakukan pembangunan intake dan pembangunan jaringan pipa transmisi air baku yang bersumber dari sungai Karaupa merupakan kegiatan ilegal karena tidak mengantongi izin dari Pemprov Sulteng,” bebernya.

Menurut wakil ketua komisi III Deprov Sulteng ini, penggunaan air sungai Karaupa oleh BTIIG sama saja menghadirkan konflik baru dengan masyarakat khususnya mereka yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian.

Langkah tegas gubernur menghentikan aktivitas BTIIG di sungai Karaupa sudah tepat dan sejalan dengan tuntutan masyarakat Wita Ponda dan Bumi Raya khususnya yang menggantungkan hidup dari pertanian. Peran sungai Karaupa sangat vital dalam mengairi ribuan hektar sawah milik petani kita di sana,” imbuhnya.***

Parimo, trustsulteng – Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho memimpin serah terima jabatan Kapolres Parigi Moutong di Parigi, Selasa 6 Mei 2025, usai suksesnya pengamanan Pilkada dan PSU di wilayah tersebut.

AKBP Jovan Reagan Samual resmi menyerahkan jabatan Kapolres kepada AKBP Agustian Nugraha dalam upacara yang dihadiri unsur forkopimda Kabupaten Parigi Moutong, Bhayangkari, perwakilan Polres, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja AKBP Jovan selama menjabat.

“Kepada AKBP Jovan Reagan Samual, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan kinerjanya selama melaksanakan tugas,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, AKBP Jovan telah berhasil membangun kemitraan dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Polres Parigi Moutong. Selain itu, keberhasilan pengamanan Pilkada serentak 2024 serta pemungutan suara ulang (PSU) juga menjadi catatan prestasi selama kepemimpinan AKBP Jovan.

“Kapolres Parimo juga berhasil mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada dan PSU, sehingga situasi kamtibmas selama pelaksanaan PSU dapat terlaksana dalam keadaan aman, damai, dan sejuk,” lanjut Irjen Pol Agus Nugroho.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono menjelaskan bahwa sertijab baru dapat dilaksanakan setelah selesainya tanggung jawab pengamanan PSU. “Hari ini jabatan Kapolres Parigi Moutong telah diserahterimakan di hadapan Kapolda Sulteng di halaman Polres Parigi Moutong,” ungkap Djoko Wienartono.

Ia menambahkan, pelaksanaan sertijab di Polres Parigi Moutong merupakan bentuk penghargaan dan memenuhi harapan unsur forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat. “Semoga saja keberhasilan AKBP Jovan Reagan Samual dalam mengelola dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Parigi Moutong dapat ditiru dan dilanjutkan oleh penggantinya AKBP Agustian Nugraha,” tutup Djoko Wienartono.***

Palu, trustsulteng – Alam Sulteng ibarat permata ‘zamrud’ yang hijau dan indah tapi untuk menjaga permata ini tetap berkilau maka diperlukan komitmen dan sinergitas yang kuat.

Harapan inilah yang disampaikan Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si lewat Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Farid R. Yotolembah, S.Sos, M.Si dalam acara pisah sambut pejabat administrator dan pengawas lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng di kafe tanaris, Senin 5 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Farid menaruh harapan kiranya Kepala BKSDA Sulteng yang baru Hendro Prabowo, S.P dapat memperkuat sinergitas dan komitmen dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Bumi Tadulako.

Ia juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BKSDA atas dedikasinya selama ini yang terus merawat alam dan hutan Sulteng sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.

Kepada para pejabat lama yang berpindah tugas tak lupa ia berpesan agar tali silaturahim dan komunikasi tetap tersambung karena semangat konservasi tak kenal batas ruang dan jabatan.

“Kami berharap seluruh jajaran bekerja dengan baik melanjutkan konservasi dan mengedukasi masyarakat tentang lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujarnya berpesan.

Senada dengan staf ahli, Kadis Kehutanan Sulteng Moh.Neng, S.T.,M.M berharap sinergitas yang lebih kuat antara perangkat daerah kehutanan dan satker kementerian kehutanan yang ada di daerah ini khususnya dalam mengoptimalisasi potensi perhutanan sosial yang belum tergarap maksimal.

Untuk itu, ia mengusulkan agar diagendakan kegiatan rutin seperti coffee morning antara kedua belah pihak sebagai forum ‘ngobrol produktif’ guna menggali peluang-peluang kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Dengan begitu harapnya, bukan hanya hutan yang lestari tapi masyarakat di sekitarnya pun harus sejahtera.

“pemberdayaan masyarakat harus disinkronkan lewat perhutanan sosial,” ungkapnya.

Sementara Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu selaku koordinator wilayah Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si mengajak seluruh jajaran satker termasuk BKSDA terus bersemangat dalam bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik.

“Sebagai ASN kita sudah meneken kontrak dan harus siap ditempatkan di mana saja di Indonesia ini,” serunya mengharapkan kerjasama yang kontinu dari jajaran BKSDA Sulteng.

Susunan pejabat baru lingkup BKSDA Sulteng yakni Kepala BKSDA Sulteng dijabat Hendro Prabowo, S.P; Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA dijabat Cesar A.M. S.Hut., M.Sc; Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Pangi dijabat Bambang Widiatmoko, S.Hut., M.Sc dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Poso dijabat Bernardus Ngei, S.H.

Sedangkan pejabat lama BKSDA yang bergeser yakni Haruna, S.P., M.Sc dilantik sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I pada Balai Besar TNLL dan Yusry M, S.Tp., M.Hut dilantik sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I pada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Hadir di acara para kepala satker kementetrian kehutanan, kepala UPT dinas kehutanan provinsi dan mitra kerja.

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil mulai membuahkan hasil. Setelah pernyataannya viral usai disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis 1 Mei 2025 langsung merespons. Kepala Bappenas bahkan meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan di tingkat nasional, membuka peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.

“Alhamdulillah, tadi pagi saat kami sedang melaksanakan talk show dalam rangka Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS, saya ditelepon oleh Pak Deputi dari Kementerian Bappenas dan saya bicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau menyampaikan, ‘Tolong Pak Gubernur dibuatkan kajiannya supaya nanti kita sama-sama presentasikan di Jakarta, sehingga kita bisa melihat dan mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana sungguhnya proporsi yang adil buat masyarakat Sulawesi Tengah dengan adanya industri, kawasan-kawasan industri penghasil nikel di Indonesia ini,’” ujar Anwar Hafid.

Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang adil bukanlah hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, beliau telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang proporsional kepada daerah penghasil. “Saya kira ini adalah hal yang harus kita perjuangkan oleh semua stakeholder, elemen masyarakat Sulawesi Tengah. Karena memang kita ini adalah salah satu penghasil devisa negara dengan adanya industri-industri smelter nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Sehingga kita berharap bahwa ke depan ini perhitungan DBH itu setidaknya diberikan secara proporsional kepada Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu kabupaten penghasil maupun pemerintah Sulawesi Tengah secara umum,” tegasnya.

Beliau juga menyoroti perbedaan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana DBH langsung masuk ke pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang. “Karena dana ini langsung ke pemerintah daerah, beda dengan CSR yang juga CSR adalah kewenangan perusahaan sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” jelasnya.

Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum. “Saya sangat bersyukur bahwa ternyata apa yang saya suarakan ini sekarang menjadi viral dan itu mendapat dukungan luar biasa. Saya melihat diskusi di setiap grup-grup WhatsApp yang ada di Sulawesi Tengah ini, kebanyakan memberikan support agar terus kita berjuang bersama-sama,” ungkap Anwar Hafid.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menyusun data dan program-program pembangunan prioritas yang akan didukung oleh DBH. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah “Berani Cerdas”, yang memberikan beasiswa kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang berprestasi dan tidak mampu.

“Sampai dengan hari ini, kurang lebih ada sudah sekitar 50 ribu rakyat Sulawesi Tengah yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa,” katanya.

Gubernur Anwar Hafid berharap bahwa dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas, Sulawesi Tengah dapat memperoleh porsi DBH yang adil, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami butuh ada kekuatan fiskal daerah dengan berharap dari dana bagi hasil itu untuk mendukung semua program-program Bapak Presiden, sehingga ini bisa terwujud dengan baik dan masyarakat pasti sejahtera, Sulawesi Tengah juga begitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid menggegerkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025), dengan pernyataan keras soal ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang diterima Sulawesi Tengah. Ia mengungkap bahwa meski provinsinya menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara dari industri nikel dan smelter, namun hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, jauh dari proporsi yang layak dibanding dampak kerusakan yang ditanggung daerah.

Anwar juga menyoroti praktik perpajakan yang tak berpihak ke daerah penghasil, serta kebijakan tax holiday yang dinilainya justru menguntungkan korporasi besar dan memiskinkan daerah. Pernyataan itu viral dan memicu respons luas, hingga akhirnya Bappenas meminta Pemprov Sulawesi Tengah menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan kebijakan DBH yang lebih adil di tingkat nasional. **